Pendahuluan: Fondasi Etika Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat
Surah Al-Isra, yang juga dikenal sebagai Bani Israil, adalah salah satu surah Makkiyah yang kaya akan panduan etika dasar dan prinsip moral universal. Ayat-ayat dalam surah ini tidak hanya berfokus pada keimanan semata, namun secara spesifik merinci bagaimana seorang Muslim seharusnya berinteraksi dengan dunia, mulai dari hubungan vertikal dengan Sang Pencipta hingga interaksi horizontal dengan sesama manusia dan pengelolaan sumber daya alam. Di antara rangkaian ayat yang berbicara mengenai akhlak mulia dan keadilan, terdapat satu ayat krusial yang merangkum tiga pilar utama tanggung jawab sosio-ekonomi: yaitu Al-Isra Ayat 26.
Ayat ini sering dijadikan rujukan utama dalam pembahasan tentang redistribusi kekayaan, hak-hak kekerabatan, dan etika konsumsi. Ia berdiri sebagai kompas moral yang menuntut umat untuk menyeimbangkan antara kewajiban personal terhadap keluarga dan kewajiban sosial terhadap komunitas yang lebih luas, sambil menjaga diri dari jebakan materialisme yang merusak. Pemahaman mendalam terhadap Al-Isra Ayat 26 memerlukan telaah yang komprehensif, bukan hanya terjemahan literal, melainkan juga implikasi filosofis, hukum, dan ekonomi yang terkandung di dalamnya.
Terjemahan: "Dan berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga) kepada orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros." (QS. Al-Isra: 26)
Tiga perintah eksplisit dan satu larangan tegas yang termaktub dalam ayat ini membentuk sebuah kerangka etika yang utuh. Bagian pertama adalah fokus pada ikatan darah, bagian kedua pada keadilan ekonomi, dan bagian ketiga adalah prinsip konservasi sumber daya. Ketiga elemen ini saling terkait erat, memastikan bahwa masyarakat tidak hanya adil dalam distribusi, tetapi juga berkelanjutan dalam penggunaan sumber daya.
Pilar Pertama: Mengukuhkan Jaringan Kekerabatan (Hak Dhul Qurba)
Perintah pertama, “wa āti dza al-qurbā haqqahū” (dan berikanlah kepada kerabat dekat haknya), menegaskan bahwa kewajiban finansial dan moral pertama kali diarahkan kepada lingkaran terdekat kita: keluarga dan kerabat. Islam memandang keluarga sebagai unit sosial terkecil namun terpenting. Jika unit ini rapuh, maka seluruh struktur masyarakat akan ikut goyah.
Definisi dan Kewajiban Hak Dhul Qurba
Istilah Dhul Qurba mencakup kerabat yang memiliki hubungan darah, yang mana hak mereka tidak hanya bersifat sukarela (sunnah) melainkan kewajiban (wajib) yang harus dipenuhi. Para ulama fiqh sepakat bahwa pemenuhan hak ini melampaui sekadar kunjungan (silaturahmi), tetapi mencakup dukungan materi bagi mereka yang berada dalam kesulitan, terutama jika mereka termasuk dalam kelompok yang wajib dinafkahi (seperti orang tua, anak, atau kerabat dekat yang sangat miskin).
Hak kerabat ini diletakkan di posisi pertama sebelum hak orang miskin umum. Urutan ini mengajarkan prinsip prioritas. Sebelum melihat jauh ke luar, seseorang wajib memastikan bahwa anggota keluarganya sendiri telah tercukupi kebutuhannya. Ini adalah bentuk pertahanan sosial tingkat pertama. Jika setiap orang menjaga kerabatnya, beban kemiskinan pada masyarakat secara keseluruhan akan berkurang drastis.
Analisis mendalam terhadap hak kerabat ini membawa kita pada konsep Nafaqah Wajibah (Nafkah Wajib). Namun, hak Dhul Qurba dalam konteks Al-Isra 26 mencakup makna yang lebih luas dari sekadar nafkah wajib yang diatur oleh hukum keluarga. Ia juga mencakup birr (kebaikan) dan silaturahmi (menjaga ikatan). Bahkan kerabat yang tidak wajib dinafkahi secara hukum pun memiliki hak atas perlakuan baik, dukungan moral, dan bantuan finansial sesekali, terutama di masa-masa sulit.
Dampak Sosiologis Silaturahmi Finansial
Dukungan finansial yang diberikan kepada kerabat dekat memiliki dampak psikologis dan sosiologis yang sangat besar. Pertama, ia memperkuat rasa kebersamaan dan menghilangkan iri hati yang seringkali muncul dalam keluarga. Kedua, ia menjaga martabat kerabat yang miskin, karena bantuan tersebut diberikan bukan sebagai sedekah biasa, melainkan sebagai hak yang diakui oleh syariat. Ketiga, ini menciptakan sistem jaminan sosial informal yang tangguh, di mana risiko kemiskinan ditanggung bersama oleh unit keluarga besar.
Dalam konteks modern, di mana sistem jaminan sosial formal mungkin belum sempurna, pelaksanaan Al-Isra 26 ini menjadi sangat relevan. Hal ini menuntut agar pembagian warisan, bantuan pendidikan, dan bahkan investasi usaha harus dipandang dengan kacamata keadilan yang mendalam, memastikan bahwa tidak ada kerabat yang terpinggirkan hanya karena ketidakmampuan finansial atau status sosial yang rendah.
Bila kita tarik lebih jauh, konsep Dhul Qurba ini menjadi landasan etis bagi kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan keluarga, seperti kebijakan cuti melahirkan, dukungan pengasuhan anak, dan insentif bagi generasi muda untuk merawat orang tua mereka. Ayat ini menanamkan kesadaran bahwa kekayaan bukanlah entitas pribadi murni, tetapi memiliki hak yang melekat pada orang lain, dimulai dari yang paling dekat.
Pilar Kedua: Mewujudkan Keadilan Sosial (Hak Miskin dan Ibnus Sabil)
Setelah kerabat terdekat, perhatian ayat ini beralih ke kelompok yang membutuhkan di masyarakat: al-miskin (orang miskin) dan ibnus sabīl (orang yang dalam perjalanan atau musafir). Penempatan kedua kelompok ini mencerminkan komitmen Islam terhadap keadilan sosial yang meluas, menjangkau mereka yang rentan tanpa memandang ikatan darah.
Hak Orang Miskin (Al-Miskin)
Al-Miskin merujuk pada mereka yang memiliki kebutuhan namun tidak dapat memenuhinya secara penuh. Mereka berbeda dari Al-Faqir (orang yang sama sekali tidak memiliki harta), meskipun sering kali kedua istilah ini digunakan secara bergantian dalam konteks umum. Kewajiban memberikan hak kepada orang miskin ini merupakan landasan bagi sistem Zakat dan sedekah dalam Islam.
Ayat ini menekankan bahwa bantuan kepada orang miskin bukanlah sekadar amal kebajikan opsional, tetapi sebuah ‘hak’ yang melekat pada harta si kaya. Pandangan ini mengubah perspektif kepemilikan. Kekayaan individu dipandang sebagai amanah yang di dalamnya terdapat porsi yang telah ditetapkan milik orang lain. Filosofi ini menolak individualisme ekstrem dan mempromosikan tanggung jawab kolektif atas kemiskinan.
Pembahasan mengenai hak orang miskin ini telah diperluas oleh para ulama untuk mencakup semua bentuk redistribusi kekayaan yang sah, termasuk infaq, shadaqah, wakaf, dan program-program jaminan sosial kontemporer. Tujuan utamanya adalah memberantas kemiskinan struktural, bukan hanya memberikan bantuan sesaat. Bantuan harus bersifat memberdayakan, memungkinkan si miskin untuk bangkit dan berpartisipasi penuh dalam perekonomian.
Hak Ibnus Sabil (Musafir dan Korban Keterputusan)
Ibnus Sabil (anak jalan) memiliki makna yang sangat mendalam dan mencakup beberapa kategori: musafir yang kehabisan bekal di negeri asing, atau bahkan seseorang yang terdampar karena bencana atau konflik, terlepas dari kekayaan mereka di tempat asal. Inilah cerminan jaminan sosial universal yang melampaui batas geografis.
Kategori Ibnus Sabil mengajarkan bahwa kerentanan bisa menimpa siapa saja, bahkan mereka yang tadinya berkecukupan. Fokus pada musafir menunjukkan pentingnya mobilitas dan perdagangan yang aman, serta kewajiban komunitas untuk memberikan perlindungan dan bantuan transit. Dalam era globalisasi dan migrasi, interpretasi modern atas Ibnus Sabil mencakup pengungsi, pencari suaka, atau pekerja migran yang menghadapi kesulitan finansial akut jauh dari rumah mereka.
Melalui perintah ini, umat Islam diajarkan untuk memiliki empati yang luas, melihat kebutuhan bukan hanya dalam konteks lokal, tetapi juga dalam konteks kemanusiaan yang lebih besar. Ayat 26 ini membangun masyarakat yang inklusif, di mana tidak ada orang yang ditinggalkan hanya karena mereka adalah orang asing atau sedang dalam kesulitan sementara.
Hubungan Interkoneksi antara Pilar 1 dan Pilar 2
Walaupun terpisah, Pilar 1 (Kerabat) dan Pilar 2 (Miskin dan Musafir) memiliki benang merah yang sama, yaitu menciptakan ikatan sosial. Pilar 1 memperkuat struktur internal (keluarga), sedangkan Pilar 2 memperkuat struktur eksternal (masyarakat luas). Dengan memenuhi keduanya, terbentuklah jaring pengaman sosial yang berlapis dan kokoh, mencegah segregasi kelas dan memastikan sirkulasi harta yang sehat.
Keadilan yang ditawarkan oleh ayat ini bukan hanya keadilan distributif (bagaimana harta dibagi), tetapi juga keadilan prosedural (siapa yang harus didahulukan). Dengan mendahulukan kerabat, Islam memastikan bahwa tanggung jawab dimulai dari rumah. Setelah itu, barulah tanggung jawab sosial universal dijalankan melalui perhatian kepada orang miskin dan musafir.
Pilar Ketiga: Etika Konsumsi dan Larangan Pemborosan (Tabdzir)
Bagian terakhir dari Al-Isra Ayat 26, “wa lā tubażżir tabżīran” (dan janganlah kamu menghambur-hamburkan [hartamu] secara boros), adalah sebuah larangan yang memiliki implikasi etika, ekonomi, dan lingkungan yang sangat luas. Larangan ini berfungsi sebagai penyeimbang dan pengaman bagi dua perintah sebelumnya.
Perbedaan Mendasar antara Tabdzir dan Israf
Dalam studi etika Islam, penting untuk membedakan antara Tabdzir (pemborosan) dan Israf (berlebihan). Meskipun keduanya terkait dengan konsumsi yang tidak bijaksana, Tabdzir secara spesifik merujuk pada pengeluaran harta pada hal-hal yang tidak benar atau haram, atau menggunakan harta secara sembrono tanpa tujuan yang sah, bahkan jika jumlah yang dibelanjakan relatif kecil. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Mas’ud, "Tabdzir adalah membelanjakan harta pada jalan yang batil."
Sementara itu, Israf adalah tindakan melampaui batas dalam hal yang mubah (diperbolehkan). Misalnya, seseorang membeli makanan yang sangat mahal dan berlebihan, padahal itu makanan halal. Israf adalah kelebihan kuantitas atau kualitas, sedangkan Tabdzir adalah kesalahan fundamental dalam tujuan pengeluaran.
Ayat 26 secara spesifik menggunakan kata Tabdzir, menekankan bahwa setelah kita melaksanakan kewajiban sosial kita (memberi hak kepada kerabat, miskin, dan musafir), sisa harta yang kita gunakan harus digunakan dengan tujuan yang benar. Pemborosan adalah musuh dari keadilan. Tidak mungkin seseorang menjadi dermawan sekaligus boros, karena pemborosan menyerap sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk membantu orang lain.
Implikasi Ekonomi Konservatif
Larangan Tabdzir mendorong perilaku ekonomi yang konservatif dan bertanggung jawab. Ayat ini memerintahkan umat untuk menjadi pengelola sumber daya yang bijak. Implikasinya mencakup:
- Investasi Produktif: Harta sebaiknya dialokasikan untuk menghasilkan nilai tambah (investasi) daripada dihabiskan untuk konsumsi yang tidak perlu.
- Pengelolaan Utang: Tabdzir sering kali mengarah pada gaya hidup hedonis yang didanai oleh utang, yang dilarang karena merusak stabilitas finansial individu dan masyarakat.
- Keberlanjutan Lingkungan: Dalam interpretasi kontemporer, larangan pemborosan mencakup pemakaian energi, air, dan sumber daya alam lainnya yang berlebihan. Membuang-buang makanan atau energi adalah bentuk Tabdzir yang bertentangan dengan etika lingkungan Islam.
Keseimbangan antara memberi (Pilar 1 & 2) dan menahan diri (Pilar 3) adalah inti dari ekonomi Islam. Seseorang didorong untuk menghasilkan, tetapi dilarang untuk menghamburkannya. Harta harus mengalir ke bawah (redistribusi) dan tidak boleh bocor sia-sia (pemborosan).
Integrasi Etika dengan Akidah
Ayat berikutnya (Al-Isra: 27) menjelaskan lebih lanjut bahwa orang-orang yang boros adalah saudara setan. Ini adalah peringatan keras bahwa perilaku ekonomi yang tidak bertanggung jawab memiliki konsekuensi spiritual yang serius. Pemborosan bukan hanya masalah finansial, tetapi juga kegagalan spiritual karena menunjukkan ketidakpedulian terhadap amanah sumber daya yang diberikan oleh Allah SWT. Ia adalah manifestasi dari ketidaksyukuran.
Dalam masyarakat modern, Tabdzir bermanifestasi dalam konsumsi berlebihan, penggantian barang-barang yang masih layak, dan budaya "buang-buang". Ayat 26 ini menantang model konsumsi kapitalis yang mendorong Tabdzir demi pertumbuhan ekonomi semata, mengembalikan fokus pada nilai guna (utility) dan keberkahan (barakah) dalam setiap pengeluaran.
Integrasi Tiga Pilar: Kerangka Etika Sosial yang Kohesif
Kekuatan utama dari Al-Isra Ayat 26 terletak pada kemampuannya menyatukan kewajiban memberi (distribusi) dan kewajiban menahan diri (konservasi) dalam satu bingkai ajaran. Tiga komponen ini bukanlah instruksi yang berdiri sendiri, melainkan sebuah sistem etika yang saling menguatkan.
Keseimbangan antara Hak dan Konservasi
Jika seseorang hanya fokus pada memberi (Pilar 1 & 2) tanpa memperhatikan larangan pemborosan (Pilar 3), ia akan cepat kehabisan sumber daya dan tidak akan mampu memenuhi kewajiban sosialnya dalam jangka panjang. Sebaliknya, jika seseorang terlalu berhemat dan konservatif (Pilar 3) tanpa melaksanakan kewajiban memberi, ia akan menjadi kikir, menimbun harta, dan gagal menegakkan keadilan sosial.
Ayat ini mengajarkan bahwa keberlanjutan amal kebajikan hanya dapat dicapai melalui manajemen sumber daya yang ketat dan efisien. Kemampuan untuk memberi hak kepada kerabat, miskin, dan musafir secara berkelanjutan sangat bergantung pada disiplin diri untuk tidak melakukan Tabdzir. Boros adalah kebocoran finansial yang menggerus potensi amal saleh.
Dalam konteks pembangunan masyarakat madani, ayat ini menjadi cetak biru bagi kebijakan fiskal yang adil. Pemerintah, sebagai pemegang amanah, harus memastikan bahwa anggaran negara dialokasikan secara adil kepada kelompok rentan (memenuhi hak miskin dan musafir), namun pada saat yang sama harus menghindari pengeluaran yang tidak produktif dan pemborosan anggaran (Tabdzir).
Konsep Berkah dalam Kepemilikan
Ayat ini mendefinisikan kepemilikan harta dalam Islam. Harta yang diberkahi bukanlah harta yang menumpuk, tetapi harta yang bergerak dan memberikan manfaat. Kepemilikan individu dihargai, tetapi selalu dikaitkan dengan tanggung jawab sosial. Ketika seseorang memenuhi hak Dhul Qurba, Al-Miskin, dan Ibnus Sabil, ia membersihkan hartanya. Ketika ia menghindari Tabdzir, ia menjaga keberkahan hartanya. Ini menciptakan siklus positif di mana harta yang dikeluarkan untuk tujuan yang benar akan menghasilkan keberkahan, yang pada gilirannya akan mendukung kemampuan seseorang untuk terus beramal.
Para ahli tafsir menekankan bahwa ayat 26 adalah implementasi praktis dari ayat-ayat Al-Qur'an lain yang menyerukan jalan tengah (ummatan wasathan). Ia menolak ekstremisme dalam kekayaan: tidak boleh terlalu kikir (menimbun) dan tidak boleh terlalu boros (menghamburkan). Keseimbangan ini adalah kunci menuju stabilitas personal dan sosial.
Aplikasi Kontemporer Al-Isra Ayat 26 di Era Modern
Prinsip-prinsip yang termaktub dalam Al-Isra Ayat 26 tetap sangat relevan, bahkan dalam kompleksitas masyarakat modern yang didominasi oleh teknologi dan ekonomi pasar bebas. Implementasi ayat ini perlu diperluas dari sekadar amal pribadi menjadi kerangka kerja institusional.
1. Etika Digital dan Konsumsi Informasi
Konsep Tabdzir dapat diterapkan pada ranah yang melampaui harta fisik. Dalam era digital, waktu dan perhatian adalah sumber daya yang paling berharga. Menghambur-hamburkan waktu dan fokus pada hiburan yang sia-sia, atau mengonsumsi informasi yang tidak bermanfaat (hoaks, provokasi) dapat dianggap sebagai bentuk Tabdzir terhadap potensi diri. Seorang Muslim dituntut untuk mengelola waktu dan kapasitas mentalnya seefisien mungkin demi tujuan yang benar.
2. Konservasi Lingkungan dan Sumber Daya
Isu perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya global menjadikan larangan Tabdzir sebagai mandat ekologis. Pemborosan air, penggunaan plastik berlebihan, dan pola konsumsi yang menghasilkan limbah besar merupakan pelanggaran langsung terhadap etika konservasi yang diajarkan oleh ayat ini. Lingkungan adalah amanah, dan menghabiskannya secara sembrono adalah bentuk Tabdzir terbesar.
3. Corporate Social Responsibility (CSR)
Bagi entitas bisnis, Ayat 26 menggariskan tanggung jawab sosial yang melampaui kepatuhan hukum semata. Perusahaan harus memastikan bahwa keuntungan mereka tidak hanya menghasilkan kekayaan bagi pemegang saham, tetapi juga memiliki porsi yang dialokasikan untuk kesejahteraan karyawan (sebagai kerabat dekat dalam konteks organisasi), mendukung komunitas lokal (orang miskin), dan menjaga keberlanjutan operasional (menghindari Tabdzir sumber daya dan polusi).
4. Pengelolaan Keuangan Personal yang Bijak
Dalam perencanaan keuangan pribadi, Al-Isra 26 berfungsi sebagai panduan alokasi anggaran: Pertama, alokasikan untuk kebutuhan pokok dan kerabat. Kedua, alokasikan porsi amal (zakat/infak). Ketiga, pastikan sisa pengeluaran (konsumsi diskresioner) dilakukan tanpa Tabdzir. Ini mengajarkan disiplin finansial yang menjamin keamanan individu sekaligus kontribusi sosial.
Jika kita menelaah lebih jauh esensi dari Tabdzir dalam konteks finansial modern, kita melihat bahwa banyak masalah ekonomi rumah tangga, seperti terlilit utang konsumtif dan ketidakmampuan menabung, berakar pada kegagalan mempraktikkan larangan ini. Masyarakat yang didorong oleh iklan dan tren seringkali jatuh ke dalam perangkap pemborosan, yang secara ironis, membuat mereka tidak mampu memenuhi kewajiban yang lebih mendasar, seperti membantu kerabat atau menyumbang untuk amal.
Oleh karena itu, implementasi ayat ini dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kita belanjakan, tetapi bagaimana kita membelanjakannya; apakah setiap pengeluaran memiliki tujuan yang jelas dan sah (mubah atau wajib), ataukah hanya didorong oleh keinginan sesaat dan pamer.
5. Politik dan Tata Kelola Pemerintahan
Pada tingkat negara, kewajiban Dhul Qurba dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya sendiri, melalui alokasi dana yang transparan dan tepat sasaran. Hak Miskin dan Ibnus Sabil menjadi dasar bagi program jaminan sosial, subsidi, dan perlindungan bagi kelompok marjinal dan korban bencana.
Sementara itu, larangan Tabdzir menjadi prinsip anti-korupsi dan anti-pemborosan. Anggaran negara, yang merupakan amanah publik, tidak boleh dihamburkan untuk proyek-proyek yang tidak perlu atau mengalami pembengkakan biaya. Korupsi, pada hakikatnya, adalah bentuk Tabdzir terbesar karena ia mengalihkan sumber daya yang seharusnya menjadi hak publik (hak miskin dan musafir) ke jalan yang batil.
Ayat 26, dengan demikian, memberikan landasan etika bagi tata kelola yang baik (Good Governance): transparan, bertanggung jawab, adil, dan efisien dalam penggunaan sumber daya publik. Kegagalan dalam salah satu pilar ini akan merusak seluruh struktur keadilan sosial.
Pendalaman Filosofis: Makna Hak dan Amanah
Untuk mencapai kedalaman yang memadai dalam memahami Al-Isra Ayat 26, kita harus kembali pada konsep fundamental yang mendasarinya: Hak (Haq) dan Amanah.
Harta Bukan Milik Mutlak
Ketika ayat ini menyebutkan, "Dan berikanlah kepada kerabat dekat haknya," kata ‘hak’ (haq) sangat penting. Ini menunjukkan bahwa porsi tertentu dari kekayaan seseorang secara ontologis adalah milik orang lain. Harta yang ada di tangan kita hanyalah sarana (wasilah), dan kepemilikan kita adalah kepemilikan fungsional, bukan absolut. Kepemilikan absolut hanya milik Allah SWT.
Pengakuan terhadap ‘hak’ ini membebaskan si pemberi dari rasa bangga atau keunggulan dan membebaskan si penerima dari rasa malu atau beban. Pemberian tersebut adalah pelaksanaan keadilan, bukan semata-mata kemurahan hati. Hal ini sangat kontras dengan pandangan sekuler murni di mana amal adalah tindakan sukarela, di mana hak finansial sosial dibatasi oleh undang-undang pajak.
Dimensi Psikologis Larangan Tabdzir
Larangan Tabdzir berkaitan erat dengan pengendalian diri (mujahadah an-nafs). Pemborosan seringkali bukan disebabkan oleh kurangnya uang, tetapi oleh kurangnya kedewasaan emosional dan spiritual. Orang yang boros cenderung mencari kepuasan instan dan mengisi kekosongan spiritual dengan konsumsi material. Ayat ini menyembuhkan penyakit ini dengan menuntut kesadaran penuh dalam setiap pengeluaran.
Secara psikologis, seseorang yang menerapkan ayat 26 akan mencapai ketenangan (thuma'ninah) karena ia tahu ia telah memenuhi kewajibannya kepada sesama dan telah mengelola hartanya dengan bijaksana. Kekayaan tidak lagi menjadi sumber kegelisahan, melainkan alat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi.
Urgensi Keberkahan Jangka Panjang
Etika yang dibangun oleh Al-Isra 26 berorientasi pada keberlanjutan. Kepuasan instan yang ditawarkan oleh Tabdzir adalah ilusi. Sebaliknya, pemenuhan hak kerabat dan miskin, dikombinasikan dengan manajemen sumber daya yang bijaksana, menghasilkan keberkahan, yaitu pertumbuhan kualitatif dan kuantitatif dalam jangka panjang, baik dalam aspek spiritual maupun material.
Melalui tiga pilar ini, Al-Isra Ayat 26 menantang setiap individu untuk menjadi agen perubahan sosial yang proaktif dan bertanggung jawab. Ayat ini bukan hanya sebuah aturan, tetapi sebuah visi tentang masyarakat ideal: masyarakat yang saling menanggung, adil dalam distribusi, dan bijak dalam penggunaan sumber daya.
Penyampaian hak kerabat memerlukan pengorbanan waktu dan emosi, bukan hanya harta. Ia menuntut kita untuk terlibat aktif dalam kehidupan keluarga besar. Begitu pula hak orang miskin menuntut kita untuk melampaui batas-batas zona nyaman kita. Namun, semua pengorbanan ini akan sia-sia jika diiringi dengan sifat boros, yang akan menggerogoti sumber daya amal dari dalam. Keseimbangan ini adalah rahasia terbesar dari keberhasilan finansial yang berlandaskan moralitas.
Pengulangan dan penekanan dalam pembahasan ini bertujuan untuk menggarisbawahi betapa luasnya aplikasi satu ayat ini. Setiap kata, dari 'haknya' hingga 'tabdziran', membawa implikasi yang mendalam bagi etika pribadi, ekonomi makro, dan keberlanjutan lingkungan. Al-Isra Ayat 26 adalah konstitusi mini untuk kehidupan bermasyarakat yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.
Sebagai penutup, kita harus mengingat bahwa pemahaman dan implementasi Al-Isra Ayat 26 adalah ujian keimanan praktis. Apakah kita memandang harta sebagai sarana untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan melalui pelayanan kepada sesama, ataukah kita memandangnya sebagai tujuan akhir yang boleh dihamburkan demi kepentingan diri sendiri yang sempit. Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan kualitas masyarakat yang kita bangun.