Surah Al-Baqarah, sebagai salah satu surah terpanjang dalam Al-Qur'an, tidak hanya menyentuh isu-isu keimanan dan ibadah, tetapi juga menetapkan pilar-pilar penting dalam tatanan sosial dan hukum keluarga (munakahat). Di antara ayat-ayat yang memuat ketentuan hukum paling esensial adalah ayat 228, yang secara eksplisit mengatur tentang masa tunggu atau yang dikenal sebagai 'Iddah bagi wanita yang diceraikan. Ayat ini merupakan manifestasi nyata dari keadilan syariat yang menjamin hak dan kemaslahatan, baik bagi wanita, pria, maupun keturunan yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut. Memahami ayat ini memerlukan penelaahan mendalam terhadap konteks historis, analisis linguistik, serta perbedaan pandangan (khilafiyah) para ulama fikih.
Ketentuan 'Iddah bukan sekadar jeda waktu yang arbitrer, melainkan sebuah instrumen hukum yang memiliki fungsi ganda: memastikan kejelasan garis keturunan (istibra’ al-raḥim) dan membuka ruang rekonsiliasi serta introspeksi bagi pasangan yang bercerai (ruju'). Dalam sistem hukum Islam, perceraian (talak) harus dijalankan dengan martabat, dan ayat 228 hadir sebagai penjamin martabat tersebut, menetapkan batas waktu yang jelas agar proses perpisahan tidak meninggalkan kekaburan hukum di kemudian hari.
Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 adalah sebagai berikut:
Untuk memahami kedalaman ayat ini, kita harus menelaah makna harfiah dari beberapa terminologi spesifik yang digunakan oleh Al-Qur'an. Setiap kata membawa implikasi hukum yang signifikan.
Secara harfiah berarti 'wanita-wanita yang ditalak/diceraikan'. Dalam konteks ayat ini, mayoritas ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud adalah wanita yang telah diceraikan setelah terjadi persetubuhan (dukhūl) dan talaknya adalah talak raj'i (talak yang masih memungkinkan rujuk). Wanita yang dicerai sebelum dukhūl tidak memiliki masa iddah sama sekali, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 49. Adapun wanita yang ditalak ba’in (talak putus) atau janda (yang suaminya wafat), memiliki ketentuan iddah yang berbeda, yang menunjukkan bahwa ayat 228 ini secara spesifik mengatur kasus perceraian biasa yang bersifat reversibel.
Kata ini berarti 'menahan diri', 'menunggu', atau 'berdiam'. Ini adalah perintah sekaligus larangan. Perintah untuk menunggu di rumah suami (jika talaknya raj'i) dan larangan untuk menikah lagi atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan keraguan atas status rahimnya. Istilah ini menekankan bahwa inisiatif menunggu datang dari pihak wanita sebagai bentuk kepatuhan terhadap syariat dan tanggung jawab sosial.
Ini adalah inti hukum dari ayat tersebut, menetapkan batas waktu iddah. Kata *qurū’* (jamak dari *qur'*) secara linguistik adalah kata unik yang memiliki dua arti berlawanan (min al-aḍdād) dalam bahasa Arab: (a) masa haid/menstruasi, dan (b) masa suci (taharah) di antara dua haid. Kontroversi linguistik inilah yang melahirkan perbedaan mazhab fikih yang paling mendasar dalam penentuan masa iddah. Jumlah 'tiga' (thalāthata) ini memastikan bahwa ada tiga siklus penuh yang dilewati untuk membersihkan rahim dan memastikan tidak ada kehamilan dari pernikahan sebelumnya.
Kata *bu’ūlat* merujuk kepada suami. Frasa ini menegaskan hak istimewa suami untuk merujuk (kembali) kepada istrinya selama masa iddah berlangsung, tanpa memerlukan akad nikah baru, asalkan mereka berniat untuk islah (perbaikan). Ini menunjukkan bahwa talak raj'i dalam Islam tidak serta-merta memutuskan ikatan pernikahan secara total, melainkan menangguhkannya, memberikan kesempatan emas untuk rujuk yang didasari oleh keinginan memperbaiki hubungan.
Frasa ini adalah pernyataan universal Al-Qur'an mengenai prinsip kesetaraan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, yang harus dijalankan dengan cara yang ma’ruf (baik, pantas, atau sesuai norma sosial yang diakui syariat). Meskipun ada kesetaraan dalam prinsip, ayat ini diakhiri dengan pengecualian yang harus diulas mendalam.
Ayat ini menutup dengan menyatakan bahwa suami memiliki 'satu tingkatan' (darajah) di atas istri. Para ulama menafsirkan *darajah* ini bukan sebagai superioritas nilai kemanusiaan, melainkan tanggung jawab kepemimpinan (qawwāmah) dan perlindungan finansial yang diemban oleh suami, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam An-Nisa’ ayat 34. Tingkatan ini terkait dengan tanggung jawab suami dalam menafkahi dan melindungi, yang memberikan suami hak istimewa dalam konteks rujuk selama masa iddah.
Gambaran Siklus Iddah (Tiga Quru')
Bagian paling krusial dan paling banyak melahirkan perdebatan hukum dalam ayat 228 adalah penafsiran terhadap frasa *thalāthata qurū’*. Apakah *qur'* merujuk pada masa suci atau masa haid? Perbedaan ini bukan sekadar semantik, melainkan mengubah durasi iddah secara substantif dan memengaruhi legalitas pernikahan kedua seorang wanita.
Pandangan ini dipegang oleh Mazhab Hanafi, Mazhab Hanbali, dan juga ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri serta Ibnu Mas'ud RA. Mereka berargumen bahwa *qur'* bermakna haid (datang bulan) berdasarkan beberapa dalil:
Menurut mazhab ini, iddah berakhir setelah wanita tersebut mengalami haid untuk ketiga kalinya dan mandi (bersuci) setelah haid tersebut. Durasi iddah ini cenderung lebih panjang sedikit daripada hitungan masa suci, memastikan tidak ada keraguan sama sekali mengenai kejelasan rahim.
Pandangan ini dipegang oleh Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki, serta diikuti oleh ulama besar seperti Aisyah RA, Ibnu Umar RA, dan Zaid bin Tsabit RA. Mereka berargumen bahwa *qur'* merujuk pada masa suci (taharah) yang terletak di antara dua siklus haid. Dalil mereka antara lain:
Dalam pandangan Syafi'i dan Maliki, seorang wanita dianggap selesai iddahnya begitu dia melihat permulaan haid ketiga, karena dia sudah menyelesaikan tiga masa suci sebelumnya (meskipun masa suci ketiga hanya berlangsung sebentar sebelum datangnya haid). Ini berpotensi membuat iddah selesai beberapa hari atau minggu lebih cepat dibandingkan pandangan Hanafi, tergantung kapan talak dijatuhkan dalam siklus haid.
Perbedaan penafsiran ini memiliki dampak hukum yang sangat besar, khususnya pada isu-isu berikut:
Meskipun terdapat perbedaan, semua ulama sepakat bahwa tujuan utama iddah adalah mengamankan silsilah (nasab) dan memberikan peluang terakhir bagi suami istri untuk rujuk sebelum ikatan pernikahan putus total. Keadilan syariat terletak pada pemberian batas waktu yang tegas, meskipun cara menghitung batas waktu tersebut menjadi ladang ijtihad yang kaya.
Setelah menetapkan batas waktu iddah, ayat 228 beralih ke dimensi etika dan moral: Larangan menyembunyikan kebenaran tentang rahim.
Frasa “Tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir,” merupakan penekanan etika yang sangat kuat. "Apa yang diciptakan Allah dalam rahim" dapat merujuk pada dua hal utama:
Penyebutan syarat "jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir" menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum iddah ini tidak hanya bersifat formalistik, tetapi harus didorong oleh kesadaran spiritual dan keimanan. Syariat meletakkan penghitungan iddah di tangan wanita, dan ini adalah ujian amanah yang berat.
Kejujuran wanita dalam iddah adalah benteng terakhir perlindungan nasab. Dalam Islam, nasab anak harus jelas. Jika wanita menyembunyikan kehamilan dan menikah lagi setelah iddah yang salah hitung, anak yang lahir akan memiliki status nasab yang ambigu, yang menimbulkan kerumitan tak terhitung dalam hal warisan, perwalian, dan mahram. Oleh karena itu, ayat ini menempatkan tanggung jawab yang besar di pundak wanita demi menjaga tatanan sosial.
Aspek penting lain dari ayat 228 adalah penegasan hak suami untuk merujuk istrinya selama iddah: “Dan suami-suami mereka lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah (perbaikan).”
Masa iddah untuk talak raj'i (talak pertama atau kedua) berfungsi sebagai periode percobaan. Dalam periode ini, pernikahan belum putus sepenuhnya. Suami dapat kembali kepada istrinya cukup dengan niat dan tindakan, tanpa perlu akad baru, mahar baru, atau wali. Inilah yang dimaksud dengan suami 'lebih berhak' merujukinya.
Konsep rujuk ini dirancang untuk mencegah penyesalan sesaat dan perceraian emosional yang terburu-buru. Syariat memberikan 'jendela' waktu yang legal dan aman bagi pasangan untuk meninjau kembali keputusan mereka, khususnya setelah luapan emosi mereda.
Penekanan pada frasa "in arādū iṣlāḥan" (jika mereka menghendaki perbaikan) sangat penting. Ini menunjukkan bahwa hak rujuk suami tidak bersifat absolut dan semena-mena. Suami tidak boleh merujuk hanya untuk menyakiti atau mempermainkan istrinya (seperti menceraikannya lagi segera setelah iddah selesai). Niat rujuk haruslah didasari oleh keinginan tulus untuk memperbaiki hubungan dan membangun kembali rumah tangga yang harmonis. Rujuk tanpa niat islah dianggap makruh atau bahkan haram, dan melanggar prinsip keadilan yang ditetapkan oleh syariat.
Bila niat islah tidak ada, maka rujuk yang dilakukan dapat jatuh pada kategori talak bid'ah (perceraian yang tidak sesuai sunnah) karena ia mencederai hak istri dan melanggar tujuan syariat pernikahan. Hukum Islam senantiasa menekankan pada kemaslahatan (kebaikan) dan penolakan terhadap mudharat (keburukan), termasuk dalam urusan rumah tangga.
Ayat 228 kemudian melanjutkan dengan prinsip kesetaraan umum dalam rumah tangga: “Dan bagi para wanita ada hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma’ruf (baik).”
Kata Al-Ma’rūf (yang ma’ruf) adalah konsep kunci dalam hukum Islam yang merujuk pada apa yang dianggap baik, adil, dan diterima secara umum oleh masyarakat yang berpegang pada syariat. Ini mencakup adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, serta standar moralitas universal.
Keseimbangan hak dan kewajiban ini menuntut bahwa:
Selama masa iddah talak raj’i, hak-hak istri yang ditalak tidak gugur. Istri masih berhak atas nafkah, tempat tinggal (maskan), dan perlakuan baik dari suaminya (mu’āsyarah bil ma’rūf). Nafkah ini wajib diberikan karena selama iddah, wanita tersebut masih secara teknis dianggap sebagai istri, dan hak rujuk suami masih ada.
Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak mengajarkan subordinasi total, melainkan pembagian peran dan tanggung jawab yang adil. Meskipun peran dan tugas mungkin berbeda, nilai hak-hak yang dimiliki setara. Sebagai contoh, hak istri atas nafkah seimbang dengan kewajiban suami untuk mencarinya. Jika salah satu pihak melanggar kewajiban, hak pihak lain dapat terpengaruh, tetapi standar dasarnya adalah keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.
Penekanan berulang-ulang terhadap 'cara yang ma’ruf' menunjukkan bahwa hubungan suami istri harus senantiasa didasarkan pada itikad baik, rasa saling menghormati, dan kepekaan terhadap kebutuhan serta perasaan pasangan, bahkan dalam kondisi perpisahan.
Keadilan dan Kesetaraan dalam Syariat
Ayat 228 ditutup dengan frasa yang sering disalahpahami: “Namun, para suami mempunyai kelebihan (satu tingkatan) di atas mereka.” (Wa li Ar-Rijāli ‘Alaihinna Darajah).
Para mufassir dan fuqaha sepakat bahwa 'satu tingkatan' ini bukan merupakan superioritas derajat moral atau intelektual, melainkan superioritas dalam konteks tanggung jawab dan hak hukum dalam mengelola rumah tangga (Qawwāmah). Konteks ayat ini, yang berfokus pada perceraian dan rujuk, memberikan petunjuk jelas:
Tanpa tanggung jawab nafkah dan perlindungan, hak darajah ini menjadi tidak valid. Oleh karena itu, *darajah* adalah konsekuensi logis dari beban kewajiban yang lebih besar dalam pemeliharaan keluarga. Ayat ini memastikan bahwa dalam sistem hukum keluarga yang ideal, harus ada struktur kepemimpinan yang jelas untuk menghindari kekacauan, dan struktur tersebut diimbangi oleh kewajiban yang berat.
Ketentuan iddah dalam Al-Baqarah 228 harus dilihat sebagai bagian integral dari seluruh sistem hukum perceraian Islam yang dirancang untuk menjaga stabilitas dan keadilan.
Tujuan utama iddah, terutama bagi wanita yang masih haid, adalah untuk memastikan rahim bersih dari benih suami sebelumnya. Sebelum ditemukannya metode tes DNA modern, satu-satunya cara untuk mencapai kepastian nasab adalah melalui siklus biologis. Jumlah tiga kali quru’ (baik suci atau haid) dianggap cukup untuk menjamin kebersihan rahim dan menghilangkan keraguan hukum.
Berbeda dengan talak ba’in (talak ketiga atau khulu'), dalam talak raj'i, hak istri untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal tidak gugur. Suami wajib menafkahinya karena wanita tersebut masih terikat oleh akad pernikahan yang tertangguh. Jika suami lalai menunaikan nafkah selama iddah, ia melakukan pelanggaran hukum. Kewajiban nafkah ini mencerminkan keadilan: selama wanita menahan diri (yatarabbaṣna) dan mematuhi batas-batas syariat, ia harus tetap mendapatkan dukungan finansial.
Ayat 228 secara eksplisit membahas wanita yang diceraikan dan masih mengalami haid. Syariat memberikan ketentuan berbeda untuk kasus lain, yang menunjukkan sistem hukum Islam yang komprehensif:
Variasi dalam penetapan iddah ini menegaskan bahwa masa tunggu selalu dikaitkan dengan tujuan spesifik syariat—apakah untuk memastikan nasab (tiga quru') atau untuk menunjukkan duka dan kehormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah berakhir (empat bulan sepuluh hari).
Untuk memahami sepenuhnya kompleksitas *thalāthata qurū’*, perlu diuraikan bagaimana penghitungan waktu iddah dapat berbeda drastis antara mazhab yang menafsirkan *qur'* sebagai haid (Hanafi) dan yang menafsirkannya sebagai suci (Syafi'i).
Jika talak dijatuhkan pada hari pertama masa suci, wanita tersebut harus menyelesaikan:
Durasi total iddah dalam pandangan ini bisa mencapai 60 hingga 70 hari penuh, bahkan mungkin lebih, tergantung pada panjang siklus. Masa iddah baru selesai ketika wanita tersebut sudah yakin bahwa haid ketiganya telah berlalu, dan ia telah bersuci (mandi wajib). Ini memberikan batas waktu yang jelas dan bersifat final.
Jika talak dijatuhkan pada hari pertama masa suci, wanita tersebut harus menyelesaikan:
Dalam pandangan ini, iddah berakhir pada saat permulaan haid ketiga. Durasi iddah bisa jauh lebih pendek, mungkin 58-65 hari, dan yang terpenting, hak rujuk suami berakhir begitu darah haid ketiga muncul. Perbedaan beberapa hari ini sangat signifikan dalam hukum, karena hak-hak suami dan status wanita berubah seketika.
Secara medis, pandangan Hanafi (menghitung haid) sering dianggap lebih kuat dalam hal kepastian pembersihan rahim, karena haid adalah penanda yang jelas dari non-kehamilan. Namun, pandangan Syafi'i (menghitung suci) berpegang pada kecepatan penyelesaian iddah, yang memberikan kepastian status hukum lebih cepat bagi wanita yang ingin memulai hidup baru, asalkan ia jujur tentang siklusnya.
Meskipun ada khilafiyah yang mendalam, kesepakatan inti adalah bahwa syariat telah menetapkan batas waktu yang harus ditaati. Pihak yang berwenang di negara-negara Muslim (seperti Pengadilan Syariah di Indonesia) biasanya mengadopsi satu pandangan sebagai pegangan resmi (misalnya, mengikuti kompilasi hukum yang cenderung memilih pandangan yang memberikan kepastian hukum dan administrasi terbaik), tetapi mereka mengakui validitas ijtihad mazhab lainnya.
Ketentuan iddah bukan hanya urusan teknis hukum semata, melainkan memiliki hikmah yang mendalam bagi individu dan masyarakat.
Perceraian, meskipun sah, selalu melibatkan luka emosional. Masa iddah memaksa pasangan untuk berhenti sejenak, menenangkan diri, dan berjarak secara emosional tanpa sepenuhnya terputus (jika talak raj'i). Ini adalah waktu untuk refleksi, bukan untuk tindakan impulsif seperti menikah lagi atau memutuskan komunikasi secara total.
Masa iddah adalah jendela rahmat. Keberadaan hak rujuk tanpa perlu akad baru memberikan insentif psikologis bagi pasangan untuk berusaha memperbaiki kesalahan. Jika proses perceraian dipermudah tanpa masa tunggu, banyak pasangan akan berpisah karena hal sepele, yang justru merusak tatanan sosial yang dibangun di atas keluarga yang utuh.
Iddah berfungsi sebagai penjaga martabat wanita. Syariat mewajibkan wanita menahan diri dari menikah dalam periode ini, yang secara implisit juga mewajibkan mantan suami untuk tetap bertanggung jawab atas nafkah dan tempat tinggal. Ini mencegah wanita dilarikan atau dipersunting oleh pria lain dalam keadaan emosional yang labil dan status rahim yang tidak jelas.
Ayat 228 diakhiri dengan penegasan bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (والله عزيز حكيم). Penutup ini mengingatkan bahwa semua ketentuan hukum, termasuk yang terasa sulit seperti iddah, didasarkan pada kekuasaan mutlak (Aziz) yang dilaksanakan dengan kebijaksanaan sempurna (Hakim). Kepatuhan terhadap iddah adalah tanda ketundukan kepada kebijaksanaan Ilahi yang dirancang untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
Surah Al-Baqarah ayat 228 adalah inti dari hukum iddah talak raj’i, yang menetapkan batas waktu 'tiga quru’' dengan segala kompleksitas penafsirannya. Ayat ini merupakan pedoman yang menyeimbangkan antara kepastian hukum nasab, kesempatan rekonsiliasi, dan penegakan hak-hak wanita yang diceraikan, terutama hak atas nafkah selama masa tunggu.
Meskipun terdapat perbedaan signifikan di kalangan mazhab fikih mengenai hakikat *quru’* (apakah haid atau suci), semua pandangan tersebut berakar pada upaya untuk memenuhi tujuan syariat: menjamin keadilan (sesuai cara yang ma’ruf) dan menghindari kekaburan hukum. Kepatuhan terhadap ketentuan iddah merupakan amanah spiritual yang harus diemban oleh wanita, dan hak rujuk yang disertai niat *islah* adalah tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan oleh suami.
Pada akhirnya, hukum keluarga dalam Islam dirancang tidak hanya untuk mengatur perpisahan tetapi juga untuk menegakkan kembali fondasi keadilan dan kebijaksanaan dalam setiap fase kehidupan rumah tangga, bahkan ketika ikatan pernikahan sedang diuji oleh perpisahan. Implementasi ayat ini secara jujur dan bertanggung jawab adalah manifestasi nyata dari keimanan kepada Allah dan Hari Akhir.