Surah Al Mumtahanah, yang berarti “Wanita yang Diuji” atau “Wanita yang Diperiksa”, merupakan surah ke-60 dalam Al-Qur’an dan terdiri dari 13 ayat. Surah ini tergolong dalam kelompok Madaniyyah, yang diturunkan di Madinah setelah peristiwa Hijrah. Penurunan surah Madaniyyah ini secara umum menandakan bahwa umat Islam telah membentuk komunitas politik dan sosial yang mapan, sehingga fokus pembahasannya bergeser kepada penetapan hukum, etika hubungan internasional, dan prinsip-prinsip komunitas.
Nama surah ini diambil dari ketentuan yang diuraikan pada ayat ke-10, yaitu tata cara menguji keimanan wanita-wanita muhajirat (wanita yang berhijrah) dari Mekah menuju Madinah. Ujian ini menjadi sangat penting karena melibatkan perubahan fundamental dalam struktur sosial dan hubungan kekeluargaan di masa konflik. Surah ini secara tegas menetapkan garis demarkasi antara kesetiaan (al-wala’) kepada Allah dan Rasul-Nya, serta permusuhan (al-bara’) terhadap musuh-musuh Islam yang terang-terangan memerangi kaum mukminin.
Tema sentral dari Al Mumtahanah adalah Prinsip Al-Wala' wal-Bara' (Loyalty and Disavowal), yang merupakan salah satu doktrin paling krusial dalam akidah Islam. Prinsip ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang mendalam, terutama terkait perjanjian, hubungan diplomatik, dan ikatan pernikahan.
Mayoritas ulama sepakat bahwa beberapa ayat pertama dari Surah Al Mumtahanah, khususnya ayat 1, diturunkan berkaitan dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Kisah ini terjadi menjelang pembebasan Mekah (Fathul Makkah). Rasulullah ﷺ berencana menyerang Mekah secara diam-diam. Namun, Hatib, seorang sahabat yang ikut dalam Perang Badar, menulis surat rahasia kepada kaum Quraisy di Mekah, memperingatkan mereka tentang rencana serangan Nabi. Tujuannya adalah untuk melindungi keluarga dan harta bendanya yang masih berada di bawah kekuasaan Quraisy, bukan karena ia murtad.
Allah memberitahu Rasulullah tentang surat ini melalui wahyu. Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair, dan Miqdad diutus untuk mencegat seorang wanita yang membawa surat tersebut. Ketika Hatib diinterogasi, ia mengakui perbuatannya dan bersumpah bahwa tindakannya didorong oleh motivasi pragmatis untuk melindungi keluarganya, bukan karena pengkhianatan akidah. Umar bin Khattab ra. meminta izin untuk memenggal Hatib karena dianggap munafik, namun Rasulullah ﷺ menolak, mengingatkannya bahwa Hatib adalah peserta Perang Badar dan kebaikan masa lalunya harus diperhitungkan.
Peristiwa ini menjadi landasan kuat bagi Surah Al Mumtahanah untuk menekankan bahwa, meskipun niat pribadi (melindungi keluarga) mungkin tampak baik, tidak ada alasan yang dapat membenarkan kerja sama atau pemberian informasi rahasia kepada musuh-musuh yang memerangi kaum Muslimin. Garis pemisah antara iman dan kekafiran harus jelas, terutama dalam urusan strategis komunitas.
Analisis setiap ayat diperlukan untuk memahami kedalaman hukum dan prinsip yang terkandung dalam surah ini. Setiap ayat membawa instruksi spesifik yang mendefinisikan hubungan seorang mukmin dengan dunia luar.
Ayat pembuka ini adalah inti dari prinsip al-Wala' wal-Bara'. Allah dengan tegas melarang orang-orang beriman untuk menjalin hubungan dekat atau memberikan loyalitas kepada mereka yang secara aktif memusuhi Allah dan kaum Muslimin. Istilah أَوْلِيَاءَ (Auliya') di sini tidak hanya berarti "teman," tetapi lebih kepada "pelindung," "sekutu karib," atau "pihak yang kepadanya diberikan kesetiaan yang mendalam."
Kata kunci تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ (kalian menyampaikan kepada mereka dengan kasih sayang) merujuk pada tindakan mengungkapkan rahasia, memberikan dukungan moral, atau bahkan hanya menunjukkan kecenderungan hati yang lebih kepada musuh daripada kepada komunitas mukmin. Konteks Hatib menunjukkan bahwa meskipun ia tidak berniat khianat akidah, tindakannya (berbagi rahasia militer) dikategorikan sebagai tindakan loyalitas yang terlarang.
Ayat ini mengajarkan bahwa kesetiaan adalah prioritas tunggal dalam Islam. Hubungan darah, bisnis, atau pertemanan masa lalu tidak boleh mengalahkan kesetiaan kepada iman. Para mufasir menekankan bahwa larangan ini ditujukan kepada musuh yang memerangi Islam (kafir harbi) dan bukan secara umum kepada setiap non-Muslim.
Ayat ini berfungsi sebagai justifikasi atas larangan di ayat 1. Allah mengingatkan para mukmin tentang sifat sejati musuh yang sedang diperangi: bahwa permusuhan mereka bersifat abadi dan mendasar (karena perbedaan akidah). Jika mereka memiliki kesempatan, mereka akan menggunakan kekerasan (tangan) dan fitnah (lidah) untuk menghancurkan kaum Muslimin, dan tujuan utama mereka adalah agar orang-orang beriman meninggalkan iman mereka (murtad).
Peringatan ini memperkuat prinsip bahwa tidak ada kompromi dalam hal fundamental akidah dan keamanan komunitas. Berinteraksi dengan musuh dengan harapan mendapatkan simpati adalah kesia-siaan, karena motivasi utama musuh adalah melihat kehancuran iman.
Ayat ini kembali ke konteks Hatib bin Abi Balta'ah dan motivasi umum manusia untuk melindungi ikatan duniawi. Allah menegaskan bahwa pada Hari Kiamat, ikatan darah tidak akan berguna. Yang terpenting adalah iman dan amal saleh. Ayat ini mengajarkan pemutusan total antara kepentingan duniawi (keluarga, harta) dengan prinsip-prinsip Ilahiah.
Dalam konteks Surah Al Mumtahanah, ayat ini secara spiritual memutus keterikatan emosional kepada kerabat yang menentang Islam, menegaskan bahwa pertimbangan di akhirat jauh lebih berat daripada pertimbangan di dunia.
Allah memberikan Nabi Ibrahim (Abraham) sebagai uswah hasanah (contoh teladan terbaik) dalam menerapkan prinsip al-Bara' (pembebasan diri/disavowal). Ibrahim, meskipun dikelilingi oleh penyembah berhala (termasuk ayahnya sendiri), secara tegas menyatakan pemisahan akidahnya. Ini menunjukkan bahwa pemutusan hubungan emosional dan sosial demi akidah adalah prinsip yang universal dalam kenabian.
Ayat ini mencantumkan satu pengecualian kecil: ucapan Ibrahim kepada ayahnya, “Aku akan memintakan ampunan bagimu.” Ayat berikutnya (Ayat 5) kemudian menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim menarik janji tersebut ketika menjadi jelas bahwa ayahnya adalah musuh Allah. Ini mengajarkan bahwa meskipun kita harus berlepas diri dari kekafiran, kita boleh menunjukkan kelembutan dan doa (istighfar) bagi kerabat yang belum jelas status permusuhannya, tetapi tidak boleh berlanjut jika permusuhan akidah telah nyata.
Ayat 5 dan 6 menyajikan doa Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Doa ini mengajarkan bahwa setelah memutuskan hubungan dengan kekafiran, seorang mukmin harus sepenuhnya bersandar (tawakal) kepada Allah. Mereka memohon agar tidak dijadikan "fitnah" (ujian atau sasaran penganiayaan) bagi orang-orang kafir—artinya, agar kaum Muslimin tidak dilemahkan atau dihancurkan sehingga orang kafir dapat mengklaim bahwa mereka benar.
Setelah instruksi keras tentang pemutusan loyalitas, Ayat 7 memberikan keseimbangan dan harapan. Ini adalah pernyataan bahwa meskipun permusuhan harus dijaga dalam konteks peperangan, Allah mampu mengubah hati musuh-musuh menjadi teman atau saudara seiman (seperti yang terjadi setelah Fathul Makkah, di mana banyak musuh menjadi Muslim).
Ayat ini membuka pintu bagi diplomasi dan dakwah, mengingatkan bahwa tujuan akhir bukanlah kebencian abadi, tetapi hidayah. Harapan ini sangat penting karena ia membedakan antara permusuhan karena akidah (yang harus dijauhi) dan potensi rekonsiliasi jika terjadi perubahan iman.
Ayat 8 dan 9 adalah pilar penting dalam Fiqh Muamalah (Hukum Interaksi) dengan non-Muslim. Mereka menciptakan diferensiasi tegas:
Kedua ayat ini menunjukkan bahwa prinsip al-Wala' wal-Bara' tidak didasarkan pada label agama semata, melainkan pada perilaku politik dan militer mereka terhadap komunitas Muslim. Ini adalah fondasi bagi koeksistensi damai dengan non-Muslim yang netral atau bersahabat.
Bagian kedua surah (Ayat 10-11) berfokus pada isu sosial dan hukum yang muncul pasca-Hijrah: status pernikahan wanita yang beriman dan berhijrah dari Mekah, sementara suami mereka tetap kafir dan tinggal di Mekah.
Ayat ini adalah sumber utama nama surah ini dan menetapkan beberapa hukum Fiqh yang revolusioner pada saat itu:
Ketika seorang wanita berhijrah sendirian ke Madinah, ia harus diuji keimanannya. Ujian ini, menurut riwayat, melibatkan sumpah lisan bahwa ia berhijrah bukan karena ingin lari dari suami, mencari kekayaan, atau motif duniawi lainnya, tetapi murni karena keinginan memeluk Islam.
Ayat ini membatalkan semua bentuk pernikahan di mana salah satu pihak (suami) adalah kafir yang memerangi, dan pihak lain (istri) adalah mukmin. Ini adalah penetapan hukum bahwa perbedaan agama (khususnya antara mukmin dan kafir harbi) menjadi penghalang definitif bagi kelangsungan ikatan pernikahan. Konsekuensinya, wanita muhajirah itu secara otomatis terpisah dari suami kafirnya.
Pemerintah Muslim (Rasulullah ﷺ di Madinah) diwajibkan untuk mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suami kafir kepada wanita tersebut. Ini adalah contoh keadilan yang luar biasa dalam Islam, memastikan bahwa pemutusan ikatan pernikahan terjadi tanpa menimbulkan kerugian finansial sepihak. Prinsip ini memastikan bahwa Islam tidak "merampas" harta orang kafir, melainkan hanya menegakkan batas akidah.
Setelah masa iddah selesai dan mahar suaminya dikembalikan, wanita muhajirah tersebut diizinkan menikah dengan pria Muslim, asalkan suami Muslim baru tersebut memberikan mahar yang sah.
Hukum yang ditetapkan dalam Ayat 10 menjadi landasan bagi pandangan mayoritas ulama bahwa pernikahan wanita Muslimah dengan pria non-Muslim (apakah ia ahli kitab, musyrik, atau kafir harbi) adalah haram dan tidak sah. Ini didasarkan pada larangan tegas: لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ (mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu).
Ulama berbeda pendapat mengenai status talak yang terjadi akibat hijrah ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pemisahan terjadi secara otomatis (fasakh) karena perubahan akidah dan wilayah (darul Islam vs. darul Kufr). Sementara itu, jumhur ulama (termasuk Syafi'i dan Maliki) sepakat bahwa hijrah dan perbedaan akidah secara definitif mengharamkan kelanjutan pernikahan.
Implikasi yang lebih luas adalah bahwa seorang Muslim harus senantiasa menjaga akidah dan komunitasnya, bahkan jika itu berarti mengorbankan ikatan keluarga yang telah terjalin.
Ayat ini membahas skenario sebaliknya: seorang wanita (yang tetap kafir) melarikan diri dari suaminya yang Muslim di Madinah, kembali ke Mekah atau bergabung dengan kaum kafir. Dalam kasus ini, suami Muslim kehilangan mahar yang telah ia berikan.
Ayat 11 menetapkan mekanisme kompensasi: Jika kaum Muslimin kemudian memperoleh ghanimah (harta rampasan perang) dari kaum kafir tersebut, kompensasi finansial harus diberikan kepada suami Muslim yang ditinggalkan, senilai mahar yang hilang. Tujuan ayat ini adalah menjaga keadilan finansial di antara kaum Muslimin sendiri, memastikan bahwa mereka tidak menderita kerugian materi akibat kepatuhan pada hukum agama.
Menurut beberapa mufasir, ketentuan ini hanya berlaku selama perjanjian Hudaibiyah, yang melarang pertukaran sandera tetapi memerlukan pengembalian mahar atau kompensasi.
Ayat 12 mendefinisikan isi dari Bai'atun Nisa' (Janji Setia Wanita), yang menjadi dasar komitmen sosial dan moral bagi wanita yang baru masuk Islam atau yang berhijrah. Janji ini mencakup enam poin mendasar, yang mencerminkan masalah sosial serius di Jazirah Arab saat itu:
Ayat ini adalah bukti bahwa peran wanita dalam komunitas Muslim sangat dihargai dan mereka diwajibkan untuk membuat janji setia secara langsung kepada pemimpin, menandakan partisipasi aktif mereka dalam struktur sosial Madinah.
Surah ini ditutup dengan pengulangan tegas prinsip al-Wala' wal-Bara' yang ada pada Ayat 1. Peringatan di sini ditujukan untuk tidak mengambil sekutu dari kaum yang dimurkai Allah (umumnya merujuk pada kaum Yahudi dan Nasrani yang menyeleweng atau kaum musyrikin Mekah). Mereka disebut telah "berputus asa dari akhirat," yang berarti mereka tidak memiliki keyakinan nyata akan hari kebangkitan, sehingga segala tindakan mereka hanya didorong oleh kepentingan duniawi semata. Pergaulan atau loyalitas kepada kelompok yang demikian hanya akan merusak iman.
Surah Al Mumtahanah adalah salah satu surah yang paling kaya akan pelajaran hukum dan moralitas sosial-politik. Beberapa tema sentral diuraikan di bawah ini:
Ini adalah tema yang paling dominan, diulang tiga kali (Ayat 1, 4, 13). Surah ini mengajarkan bahwa kesetiaan adalah hak eksklusif Allah, Rasul-Nya, dan komunitas mukmin. Hal ini tidak dapat dibagi dengan siapa pun yang secara aktif memusuhi Islam.
Penting untuk membedakan antara Muwalat (hubungan loyalitas total) dengan Muamalat (hubungan interaksi dan bisnis biasa). Ayat 8 menunjukkan bahwa kita diizinkan (bahkan dianjurkan) berbuat baik dan adil kepada non-Muslim yang damai, tetapi kita dilarang keras memberikan loyalitas politik atau militer kepada musuh yang memerangi kita.
Surah ini memberikan prosedur hukum yang detail untuk menangani konversi perempuan, menegaskan bahwa keimanan harus diuji dan divalidasi oleh komunitas. Imtihan (pengujian) ini bukan untuk menentukan apakah Allah tahu iman mereka (Allah Maha Tahu), tetapi untuk menentukan keabsahan dan keikhlasan mereka di hadapan komunitas dan hukum Islam, sehingga hukum-hukum berikutnya (seperti pembatalan pernikahan dan izin menikah lagi) dapat diterapkan.
Ini menunjukkan betapa seriusnya Islam memandang keimanan sebagai fondasi identitas, yang bahkan dapat memutus ikatan pernikahan yang selama ini dianggap sakral. Dalam konteks sejarah, ini adalah pernyataan bahwa komunitas Madinah tidak akan mengorbankan prinsip-prinsip iman demi kepentingan diplomatik atau ikatan keluarga masa lalu.
Ketentuan tentang pengembalian mahar (Ayat 10) dan kompensasi (Ayat 11) menekankan pentingnya keadilan finansial bahkan terhadap musuh. Islam melarang perampasan harta secara sewenang-wenang. Jika pernikahan dibatalkan karena iman, pihak yang beriman harus menanggung biaya kompensasi untuk memastikan tidak ada kecacatan moral atau tuduhan ketidakadilan dalam proses tersebut.
Prinsip ini memperkuat citra Islam sebagai agama yang adil dalam segala keadaan, bahkan di tengah konflik, dan memastikan bahwa hukum-hukumnya bertujuan untuk keadilan universal, bukan hanya kepentingan pribadi kaum Muslimin.
Ayat 12 memberikan panduan moral dan sosial yang luar biasa bagi wanita. Analisis mendalam terhadap enam poin bai'ah ini menunjukkan prioritas Islam dalam membangun masyarakat yang sehat dan bermoral, dengan fokus pada pencegahan kejahatan yang merusak keluarga dan keturunan.
Dimasukkannya tauhid sebagai poin pertama menunjukkan bahwa semua hukum sosial dan moral berdiri di atas fondasi akidah yang murni. Bai'ah dimulai dengan penegasan iman yang menjadi pembeda antara Islam dan jahiliyah. Kesetiaan wanita, sama seperti pria, pertama-tama ditujukan kepada Allah semata.
Pencegahan pencurian (baik dari harta orang lain maupun harta suami) menanamkan integritas finansial. Dalam masyarakat yang baru terbentuk, kejujuran dalam transaksi dan kepemilikan sangat penting untuk stabilitas ekonomi komunitas.
Larangan ini menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan kemurnian nasab (keturunan). Islam menempatkan perlindungan kehormatan sebagai salah satu tujuan syariah (maqasid syariah) yang paling utama.
Pada masa jahiliyah, membunuh bayi, khususnya bayi perempuan karena alasan kemiskinan atau malu, adalah hal yang umum. Larangan ini adalah revolusi kemanusiaan yang memberikan hak hidup mutlak kepada semua anak, tanpa memandang jenis kelamin atau kondisi ekonomi. Ini adalah janji sosial yang sangat mendasar.
Istilah يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ (berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka) secara khusus merujuk pada kebohongan yang berkaitan dengan kehamilan dan kelahiran. Fitnah terburuk adalah memasukkan anak dari perbuatan zina ke dalam nasab suami yang sah. Ini merusak struktur keluarga, hak waris, dan kemurnian nasab. Larangan ini melindungi integritas garis keturunan dalam masyarakat Islam.
Poin terakhir ini adalah prinsip umum yang mencakup semua aspek kehidupan lainnya. Ketaatan kepada Nabi (dan selanjutnya kepada ulil amri/pemimpin Muslim) diikat dengan syarat: فِي مَعْرُوفٍ (dalam hal yang baik). Ini menegaskan bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Pencipta. Ketaatan wanita Muslimah bersifat rasional dan etis, hanya berlaku untuk perintah yang membawa kebaikan dan tidak melanggar syariat.
Meskipun diturunkan dalam konteks konflik antara Madinah dan Mekah, prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Surah Al Mumtahanah memiliki relevansi yang kekal, terutama dalam menentukan identitas Muslim dalam masyarakat global.
Bagi Muslim yang hidup di negara-negara non-Muslim (minoritas Muslim), Surah Al Mumtahanah memberikan panduan penting tentang bagaimana menyeimbangkan identitas keagamaan dengan kewarganegaraan. Ayat 8 mengajarkan bahwa berbuat baik dan berlaku adil kepada warga negara non-Muslim adalah kewajiban agama, selama mereka tidak terlibat dalam permusuhan aktif terhadap Islam.
Namun, Ayat 9 memperingatkan agar tidak memberikan loyalitas total kepada ideologi, negara, atau kelompok mana pun yang secara fundamental bertentangan atau memerangi prinsip-prinsip Islam. Loyalitas umat Islam harus selalu berpusat pada keadilan, tauhid, dan etika Islam. Ketaatan kepada hukum negara (selama tidak melanggar syariat) adalah bentuk keadilan yang disyariatkan dalam Ayat 8, sementara pengkhianatan terhadap komunitas Muslim untuk kepentingan musuh tetap dilarang keras, sesuai Ayat 1.
Surah ini meletakkan dasar bagi kebijakan luar negeri Islam yang cerdas dan berprinsip. Ayat 7 (harapan akan kasih sayang) membuka pintu bagi diplomasi, perjanjian damai, dan perubahan aliansi, berdasarkan kemaslahatan dan potensi hidayah. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara Muslim dan non-Muslim tidak harus bersifat statis dan bermusuhan, melainkan dapat berkembang menuju rekonsiliasi jika kondisi permusuhan aktif berhenti.
Para sarjana modern sering menggunakan Ayat 8 sebagai dasar untuk konsep Fikih Kewarganegaraan, yang mendorong Muslim untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, berkontribusi positif, dan berlaku adil kepada semua pihak, tanpa mengorbankan keyakinan inti mereka.
Enam poin Bai'ah (Ayat 12) tetap menjadi blueprint universal untuk kesehatan masyarakat. Larangan mencuri, berzina, dan terutama larangan kebohongan yang merusak nasab, adalah prinsip-prinsip yang diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia, keluarga, dan struktur moral masyarakat mana pun di dunia ini.
Surah Al Mumtahanah adalah salah satu petunjuk terjelas dalam Al-Qur’an mengenai batasan-batasan kesetiaan dan permusuhan. Ia diturunkan pada masa yang penuh gejolak, di mana ikatan darah, suku, dan wilayah seringkali lebih kuat daripada ikatan akidah. Surah ini datang untuk memurnikan motivasi para mukmin, menetapkan bahwa satu-satunya ikatan yang kekal dan tak tergoyahkan adalah ikatan iman.
Dari kisah Hatib bin Abi Balta’ah, kita belajar bahwa niat baik tidak membenarkan cara yang salah jika melibatkan kompromi strategis dengan musuh. Dari ujian wanita muhajirat, kita belajar bahwa keimanan seorang individu harus dihormati melebihi ikatan pernikahan. Dan dari tata cara berinteraksi dengan non-Muslim (Ayat 8 dan 9), kita belajar bahwa Islam adalah agama yang membedakan antara musuh yang aktif memerangi dan mereka yang damai, menuntut keadilan bagi semua.
Prinsip Al-Wala' wal-Bara' yang diajarkan oleh Surah Al Mumtahanah bukanlah ajakan untuk membenci seluruh umat manusia, melainkan ajakan untuk mencintai Allah di atas segalanya, dan menempatkan prinsip kebenaran (al-Haqq) di atas segala kepentingan pribadi, suku, atau duniawi. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, umat Islam dapat menjaga integritas spiritual mereka sambil tetap berkontribusi secara adil dan positif dalam tatanan dunia yang majemuk.
Ketentuan pengembalian mahar pada Ayat 10 dan 11 merupakan aspek yurisprudensi yang sangat maju. Ketika hukum pernikahan dibatalkan secara paksa karena perbedaan akidah dan hijrah, hak finansial harus dilindungi. Para fukaha (ahli hukum Islam) menganalisis detail ini:
Hukum Islam menetapkan bahwa mahar adalah hak istri dan kewajiban suami. Jika istri beriman dan berhijrah, sementara suaminya tetap kafir, pernikahan mereka terputus. Dalam kondisi normal, jika pernikahan berakhir tanpa persetubuhan, setengah mahar harus dikembalikan. Namun, dalam kasus Al Mumtahanah, pernikahan telah dikonsumsi. Untuk menghindari kerugian bagi suami kafir yang hartanya berada di wilayahnya, komunitas Muslim diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut dari Baitul Mal (kas negara) atau dari harta yang diperoleh melalui ghanimah. Ini menegaskan bahwa pemisahan akidah tidak boleh dijadikan alasan untuk ketidakjujuran finansial atau merampas harta, bahkan dari musuh. Ini adalah jaminan keadilan yang melampaui batas-batas perang.
Ketika seorang istri kafir meninggalkan suaminya yang Muslim, suaminya menderita kerugian mahar. Dalam kasus ini, kompensasi tidak datang langsung dari musuh (karena perjanjian Hudaibiyah melarang pertukaran individu), melainkan dari harta rampasan perang (ghanímah) yang diperoleh umat Islam. Jika ada ghanímah yang diperoleh sebelum pembagian resmi, suami Muslim yang ditinggalkan harus diberi kompensasi penuh atas mahar yang hilang. Jika tidak ada ghanímah, maka Baitul Mal wajib menanggung kerugian ini. Prinsip di sini adalah perlindungan hak-hak finansial seorang mukmin di dalam komunitasnya sendiri, memastikan bahwa kerugian yang diderita karena ketaatan kepada agama diringankan secara kolektif.
Prinsip keadilan dalam kompensasi ini disebut Muwassaah (keringanan atau santunan) dan merupakan manifestasi dari sifat Allah yang Maha Adil dan Penyayang, yang tidak ingin hamba-Nya menderita kerugian materi karena menjalankan perintah-Nya untuk berhijrah.
Kasus Hatib sangat penting karena menjadi titik fokus Surah ini dan memberikan pelajaran tentang batas antara kesalahan yang diampuni dan pengkhianatan yang dilarang. Hatib, meskipun seorang veteran Badar, melakukan tindakan yang secara militer merupakan pengkhianatan strategis. Reaksi Rasulullah ﷺ memberikan panduan yurisprudensi penting:
1. Niat vs. Tindakan: Hatib diampuni karena hatinya masih beriman dan ia tidak berniat murtad atau merugikan Islam secara akidah, melainkan hanya ingin melindungi keluarganya. Ini mengajarkan bahwa dalam hukum Islam, niat (niyyah) memainkan peran besar dalam penentuan hukuman. Namun, tindakan itu sendiri tetap dikategorikan sebagai dosa besar karena dampaknya terhadap komunitas.
2. Hak-hak Veteran: Rasulullah ﷺ menolak usul Umar untuk membunuh Hatib dengan alasan “Ia telah menyaksikan Badar.” Ini menunjukkan pentingnya amal saleh masa lalu (seperti partisipasi dalam pertempuran kritis) dalam mitigasi hukuman. Keutamaan Badar adalah keutamaan yang mutlak dalam pandangan Nabi.
3. Definisi Loyalitas Terlarang: Tindakan Hatib mendefinisikan apa artinya "memberi loyalitas kepada musuh" (Ayat 1), yaitu memberikan bantuan atau informasi rahasia yang dapat digunakan oleh musuh untuk menyerang Muslim, terlepas dari niat pribadi si pemberi informasi.
Kasus ini merupakan penyeimbang terhadap kepatuhan hukum yang kaku, memasukkan unsur rahmat dan pengampunan, sambil tetap menegakkan batas-batas yang tidak boleh dilanggar dalam urusan keamanan negara dan akidah.
Pemilihan Nabi Ibrahim (Ayat 4) sebagai teladan adalah penegasan bahwa prinsip pemutusan loyalitas (al-bara') dari syirik dan kekafiran adalah ajaran yang konsisten di semua risalah samawi. Ibrahim dihadapkan pada ujian yang jauh lebih sulit: ia harus berlepas diri dari ayahnya sendiri dan seluruh suku bangsanya karena syirik mereka.
Ayat 4 menguatkan bahwa pemutusan ini didasarkan pada akidah, bukan pada keduniawian. Nabi Ibrahim berlepas diri karena mereka menyembah selain Allah. Prinsip ini berfungsi sebagai pengingat bagi kaum Muslimin di Madinah bahwa jika mereka mampu meninggalkan Mekah dan melawan kaum Quraisy (musyrikin), mereka hanyalah mengulangi teladan yang sama yang telah dilakukan oleh Ibrahim ribuan tahun sebelumnya.
Surah Al Mumtahanah dengan tegas menanamkan bahwa iman tidak dapat eksis secara damai dengan syirik. Ketika garis akidah dipertaruhkan, ikatan keluarga dan sosial harus dikesampingkan demi kebenaran, meneladani kesabaran, dan ketegasan para nabi terdahulu.
Dalam kesimpulannya, Surah Al Mumtahanah bukan hanya kumpulan hukum-hukum spesifik untuk masa perang, tetapi merupakan cetak biru untuk membentuk identitas komunitas yang murni, terpusat pada tauhid, terstruktur oleh keadilan, dan siap menghadapi tantangan global dengan prinsip kesetiaan yang tak tergoyahkan.