Kata menitah, dalam konteks bahasa Indonesia yang kaya, melampaui sekadar memberikan perintah. Ia membawa beban sejarah, legitimasi moral, dan dimensi filosofis yang mendalam. Menitah adalah tindakan otokratis dan formal, sebuah penegasan kehendak yang didukung oleh otoritas — baik otoritas hukum, spiritual, maupun struktural. Ketika seseorang menitah, ia tidak sedang bernegosiasi atau meminta, melainkan mengeluarkan dekret yang diharapkan dipatuhi secara mutlak.
Eksplorasi terhadap konsep menitah memerlukan penelusuran yang hati-hati terhadap tiga domain utama: kekuasaan (power) sebagai sumber titah, etika sebagai batas titah, dan implementasi sebagai realisasi dari titah tersebut. Tanpa analisis multidimensional ini, kita hanya akan melihat kulit luar dari sebuah kata kerja, kehilangan pemahaman tentang bagaimana mekanisme komando ini telah membentuk, dan terus membentuk, peradaban manusia dari era kodifikasi hukum kuno hingga tata kelola perusahaan di abad ke-21.
Meskipun sering dianggap sinonim, terdapat gradasi halus namun krusial antara memerintah (memberi instruksi sehari-hari) dan menitah. Memerintah dapat dilakukan oleh seorang supervisor kepada bawahannya dalam tugas rutin, bersifat situasional, dan mungkin memiliki ruang interpretasi. Sebaliknya, menitah merujuk pada dikeluarkannya keputusan yang bersifat fundamental, formal, dan seringkali memiliki implikasi jangka panjang atau struktural. Titah seringkali berkaitan dengan penetapan hukum, pernyataan kebijakan utama negara, atau penentuan nasib individu yang berada di bawah yurisdiksi tertinggi. Titah membawa nuansa keagungan, kekhidmatan, dan finalitas yang jarang dimiliki oleh perintah biasa.
Dalam sejarah peradaban, titah adalah batu penjuru tempat hukum formal pertama kali didirikan. Dari Prasasti Hammurabi di Mesopotamia hingga Piagam Agung Magna Carta di Inggris, dan selanjutnya pada konstitusi modern, tindakan menitah oleh penguasa atau badan legislatif telah secara definitif membatasi anarki dan menetapkan tatanan. Hukum adalah titah yang dilembagakan; ia adalah kehendak kolektif (atau kehendak penguasa) yang dipaksakan demi stabilitas sosial. Tanpa kapasitas untuk menitah — mengeluarkan peraturan yang mengikat — entitas politik akan kehilangan kemampuan mereka untuk mengatur dan menjaga ketertiban.
Pemahaman paling mendalam tentang menitah harus dimulai dari sejarah praktik kekuasaan itu sendiri. Bagaimana titah memperoleh legitimasi? Sepanjang zaman, jawaban atas pertanyaan ini terbagi menjadi dua mazhab besar: otoritas yang bersumber dari Ilahi dan otoritas yang bersumber dari kontrak sosial atau akal.
Di banyak kerajaan kuno dan pra-modern, kekuasaan untuk menitah bukanlah milik manusia semata, melainkan delegasi dari kekuatan kosmik atau dewa. Konsep ini memberikan titah bobot spiritual yang tak terbantahkan. Di Tiongkok, Tian Ming (Mandat Surgawi) membenarkan kaisar untuk menitah, selama ia memerintah dengan kebajikan (Tao). Jika kaisar korup atau gagal, Mandat akan ditarik, dan titahnya kehilangan kekuatan moral, membuka jalan bagi revolusi.
Di Eropa, Doktrin Hak Ilahi Raja (Divine Right of Kings) menyatakan bahwa raja adalah perwakilan Tuhan di bumi. Oleh karena itu, titah raja adalah titah Tuhan. Menentang titah raja sama dengan menentang kehendak Ilahi, sebuah dosa yang berimplikasi spiritual dan temporal. Konsep ini, yang dipopulerkan oleh pemikir seperti Jacques-Bénigne Bossuet, memberikan kekuasaan yang hampir absolut dan mendefinisikan batas ketaatan subjek secara total.
Salah satu manifestasi paling awal dari titah yang dilembagakan adalah dalam bentuk kode hukum. Kodifikasi menghilangkan ketidakpastian; titah kini tertulis dan publik. Kode Hammurabi (sekitar 1754 SM) adalah contoh klasik. Raja Hammurabi tidak hanya 'mengeluarkan' hukum, tetapi juga menyatakan bahwa hukum-hukum itu diilhami oleh dewa Shamash, dewa keadilan. Dengan demikian, titah tersebut memiliki sumber legitimasi ganda: otoritas temporal raja dan otoritas spiritual dewa.
Seiring Renaisans dan Abad Pencerahan, sumber legitimasi bergeser dari surga ke masyarakat. Para filsuf kontrak sosial, seperti Hobbes, Locke, dan Rousseau, berpendapat bahwa kekuasaan untuk menitah berasal dari persetujuan yang diperintah. Titah, dalam konteks ini, adalah penugasan kekuasaan yang dilakukan oleh rakyat kepada penguasa (atau badan legislatif) demi perlindungan dan tatanan bersama.
Dalam sistem demokratis modern, titah berwujud undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan pengadilan tertinggi. Otoritas untuk menitah tidak terletak pada satu individu, melainkan pada institusi yang mewakili kehendak rakyat, menjadikan proses menitah jauh lebih kompleks, melalui perdebatan, voting, dan peninjauan yudisial.
Tindakan menitah bukanlah sekadar mengeluarkan kata-kata; itu adalah proses yang terstruktur yang melibatkan psikologi persuasi, presisi bahasa, dan mekanisme eksekusi. Titah yang efektif haruslah jelas, tidak ambigu, dan mampu menggerakkan para pelaksana.
Titah harus diformulasikan dalam bahasa yang tidak meninggalkan ruang untuk interpretasi yang merusak tujuannya. Inilah mengapa titah formal (seperti undang-undang atau dekrit kepresidenan) selalu menggunakan bahasa yang kaku, imperatif, dan terstruktur. Penggunaan terminologi yang tepat, seperti "dengan ini memerintahkan," "ditetapkan bahwa," atau "diharuskan," memperkuat otoritas dan finalitas dari titah tersebut.
Bahasa titah sering kali bersifat performatif—kata-kata itu sendiri menciptakan realitas. Ketika seorang hakim menitah, “Anda dinyatakan bersalah,” atau seorang presiden menitah, “Negara X berada dalam keadaan darurat,” realitas hukum dan sosial segera berubah berdasarkan ucapan tersebut. Kekuatan performatif ini adalah inti dari otoritas hukum.
Titah bergantung pada kepatuhan. Kepatuhan ini dapat didorong oleh dua faktor utama: rasa takut (sanksi) atau rasa hormat (legitimasi moral). Titah yang hanya mengandalkan rasa takut cenderung rapuh dan memerlukan pengawasan yang mahal. Sebaliknya, titah yang dihormati karena dianggap adil, konsisten, dan bertujuan baik (legitimasi) akan memiliki kepatuhan yang lebih tinggi dan terinternalisasi.
Penelitian psikologi sosial menunjukkan bahwa orang cenderung mematuhi titah dari sumber yang dianggap memiliki keahlian atau posisi otoritas (Prinsip Milgram). Namun, kepatuhan ini runtuh ketika titah dianggap melanggar etika dasar manusia atau ketika otoritas kehilangan kredibilitasnya secara luas. Oleh karena itu, menjaga kredibilitas dan keadilan adalah prasyarat psikologis untuk menjamin efektivitas titah.
Titah tanpa mekanisme eksekusi hanyalah aspirasi. Implementasi memerlukan rantai komando yang jelas dan sumber daya yang dialokasikan. Dalam konteks pemerintahan modern, sebuah titah (misalnya, undang-undang baru) memerlukan:
Kekuasaan untuk menitah adalah pedang bermata dua. Ia mampu menciptakan tatanan yang adil dan makmur, tetapi juga berpotensi menjadi alat tirani yang menindas. Oleh karena itu, pertanyaan etika selalu menjadi filter utama dalam menilai validitas sebuah titah.
Filsafat deontologi (misalnya, Kantianisme) menempatkan kewajiban moral di atas konsekuensi. Dalam konteks menitah, ini berarti bahwa seorang pemimpin yang menitah memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa titahnya bersifat universal (dapat diterapkan pada semua orang tanpa kontradiksi) dan memperlakukan manusia sebagai tujuan, bukan sekadar alat. Titah yang bersifat diskriminatif, sewenang-wenang, atau melanggar martabat manusia, dianggap tidak etis terlepas dari tujuan akhirnya.
Titah yang etis harus mampu menjawab pertanyaan ini: Apakah titah ini akan saya terima jika saya berada di posisi yang diperintah? Prinsip resiprositas ini memastikan bahwa titah tidak didasarkan pada kepentingan egois penguasa, tetapi pada prinsip keadilan yang lebih tinggi.
Di negara-negara yang menganut Rechtsstaat (negara hukum), kekuasaan untuk menitah dibatasi oleh konstitusi. Tidak ada entitas—bahkan otoritas tertinggi sekalipun—yang dapat mengeluarkan titah yang melanggar hukum dasar negara. Prinsip ini, yang dikenal sebagai supremasi hukum, adalah mekanisme utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Titah harus sah secara hukum (legal legitimacy) selain sah secara moral (moral legitimacy).
"Kekuasaan cenderung merusak, dan kekuasaan absolut merusak secara absolut."
Kesadaran akan kecenderungan alamiah kekuasaan untuk melampaui batasnya mengharuskan adanya mekanisme ‘rem dan keseimbangan’ (checks and balances). Lembaga yudikatif, sebagai penjaga konstitusi, memiliki hak untuk membatalkan (membatalkan titah) eksekutif atau legislatif jika titah tersebut dianggap melanggar norma dasar peradaban atau perjanjian sosial yang lebih tinggi.
Dalam pandangan konsekuensialisme (Utilitarianisme), etika titah diukur dari dampaknya. Titah yang adil adalah titah yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Seorang pemimpin mungkin harus menitah tindakan yang sulit atau impopuler (misalnya, menaikkan pajak yang menyakitkan atau melakukan reformasi struktural yang mengganggu) jika hasil jangka panjangnya adalah peningkatan kesejahteraan kolektif yang signifikan.
Namun, bahaya dari konsekuensialisme adalah potensi untuk mengorbankan hak-hak minoritas demi kepentingan mayoritas. Oleh karena itu, titah yang etis dalam pemerintahan modern harus merupakan sintesis—memiliki legitimasi prosedural, konsisten secara moral (deontologi), dan menghasilkan dampak positif (konsekuensialisme) tanpa melanggar hak-hak dasar yang tidak dapat dicabut.
Meskipun lingkungan politik dan teknologi telah berubah drastis, tindakan menitah tetap menjadi jantung dari semua tata kelola, baik dalam skala negara maupun organisasi bisnis. Namun, bentuk titah telah berevolusi, menjadi lebih cepat, lebih terdistribusi, dan seringkali lebih implisit.
Dalam lingkungan korporat, konsep 'menitah' tradisional (bossy, top-down) sering dianggap usang dan tidak efektif. Organisasi modern menuntut kepemimpinan yang lebih kolaboratif. Namun, pada momen krisis atau ketika arah strategis yang tegas dibutuhkan, kapasitas untuk menitah tetap penting.
Titah modern dalam kepemimpinan sering disebut sebagai 'penentuan visi' atau 'deklarasi strategi'. Pemimpin menetapkan tujuan akhir dan batasan etika, dan menitahkan tim untuk mencapai hasil tersebut. Perintahnya bukan lagi "lakukan langkah A, B, C," melainkan "Inilah tujuan strategis kita, dan kita harus mencapai X pada tanggal Y." Otoritas untuk menitah kini bukan hanya didasarkan pada posisi hierarkis, tetapi pada keahlian, integritas, dan kemampuan untuk mengartikulasikan kebutuhan mendesak organisasi.
Filosofi manajemen Agile menekankan otonomi tim. Ironisnya, bahkan dalam kerangka Agile, titah tetap ada. Titah di sini berbentuk penetapan prioritas produk (oleh Product Owner) atau penentuan struktur arsitektur (oleh Chief Architect). Meskipun tim bebas menentukan cara bekerja, titah mengenai 'apa' yang harus dicapai, 'mengapa' itu penting, dan 'kapan' harus selesai, tetap merupakan bentuk komando yang dikeluarkan oleh otoritas yang ditunjuk.
Di era teknologi informasi, titah mengambil bentuk baru: algoritma dan protokol. Ketika sebuah platform media sosial 'menitahkan' bahwa konten tertentu dilarang, atau ketika sistem perbankan 'menitahkan' bahwa transaksi tertentu dicurigai, ini adalah titah yang dijalankan secara otomatis oleh kode.
Tantangan etika terbesar di sini adalah siapa yang bertanggung jawab ketika titah digital ini salah atau diskriminatif. Algoritma bersifat non-manusia dan efisien, tetapi mereka mewarisi bias yang ditanamkan oleh pembuatnya. Jika titah digital merugikan individu (misalnya, menolak pinjaman berdasarkan data yang bias), otoritas mana yang harus dimintai pertanggungjawaban? Hal ini mendorong munculnya kebutuhan akan 'regulasi titah' di ruang siber, memastikan transparansi dan keadilan dalam komando yang dikeluarkan oleh mesin.
Dalam masyarakat yang semakin terfragmentasi, kekuatan media dan opini publik juga dapat mengeluarkan semacam 'titah moral' atau 'titah sosial'. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum, titah opini publik dapat memaksa badan pemerintahan atau perusahaan untuk mengubah kebijakannya melalui tekanan sosial. Ketika masyarakat 'menitahkan' melalui demonstrasi, petisi, atau tagar viral, mereka menuntut ketaatan dari penguasa yang sah, menunjukkan bahwa otoritas untuk menitah kini lebih terdistribusi daripada sebelumnya.
Analisis tentang menitah tidak lengkap tanpa membahas bagaimana individu menerapkan konsep komando ini dalam kehidupan mereka sendiri. Sebelum seseorang dapat mematuhi atau menolak titah eksternal, ia harus terlebih dahulu memiliki otoritas atas dirinya sendiri.
Kualitas kepemimpinan yang paling mendasar adalah kemampuan untuk menitah diri sendiri—untuk mengeluarkan dekret pribadi yang mengikat dan menuntut ketaatan penuh dari kehendak, pikiran, dan tubuh seseorang. Ini adalah disiplin diri. Seorang atlet menitahkan tubuhnya untuk terus berlatih meskipun lelah; seorang cendekiawan menitahkan pikirannya untuk fokus pada materi yang sulit. Titah batin ini adalah sumber dari kebebasan yang sesungguhnya.
Filsafat eksistensial menyoroti bahwa manusia dikutuk untuk bebas, yang berarti kita harus terus-menerus 'menitahkan' nilai dan tujuan hidup kita sendiri. Kegagalan untuk menitah diri sendiri seringkali menghasilkan kekacauan, penundaan, dan hidup yang didorong oleh reaksi terhadap dunia luar, bukan oleh tujuan internal yang terdefinisi.
Filsafat Stoik menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk memahami titah yang terinternalisasi. Para Stoik mengajarkan bahwa hanya ada satu hal yang sepenuhnya berada di bawah kendali kita: penilaian dan respons kita terhadap peristiwa. Semua hal eksternal—kesehatan, kekayaan, opini orang lain, dan bahkan titah dari penguasa—berada di luar kendali kita.
Titah yang paling penting menurut Stoik adalah menitahkan rasionalitas dan kebajikan dalam diri sendiri. Ketika dunia luar mengeluarkan titah yang tidak adil atau menghancurkan, kita 'menitahkan' respons batin kita: kita memilih untuk tetap tenang, menganalisis situasi dengan logis, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai inti, bukan emosi sesaat. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf Stoik, secara paradoks, adalah penguasa yang memiliki kekuasaan mutlak untuk menitah dunia, tetapi menghabiskan hidupnya untuk menitahkan dirinya sendiri agar tetap rendah hati, adil, dan sabar.
Kearifan yang diperoleh dari proses menitah diri adalah kemampuan untuk membedakan antara titah eksternal yang harus dipatuhi (karena sanksi atau kebaikan bersama) dan titah eksternal yang, meskipun tidak menyenangkan, harus diterima (karena tidak dapat diubah). Titah batin kita harus berfokus pada upaya untuk mengubah apa yang bisa diubah (aktivisme, perbaikan, negosiasi) dan menerima dengan tenang apa yang tidak bisa diubah (kenyataan fana, bencana alam, hukum fisika). Tindakan ini adalah manifestasi tertinggi dari otoritas diri.
Kita telah melihat bahwa menitah adalah sebuah fenomena universal yang melintasi zaman, dari titah suci para dewa hingga komando algoritma modern. Namun, di tengah peningkatan keterhubungan global dan tuntutan transparansi, bentuk dan sumber titah terus mengalami pergeseran signifikan. Pertanyaan mendasar di masa depan adalah: Bagaimana kita memastikan bahwa titah tetap relevan, efektif, dan etis dalam masyarakat yang semakin menolak otoritas buta?
Di era informasi, penguasa tidak lagi dapat menitah semata-mata berdasarkan status. Setiap titah, baik itu undang-undang, kebijakan perusahaan, atau bahkan keputusan pribadi seorang pemimpin, harus disertai dengan pembenaran yang kuat dan transparan. Akses publik terhadap data dan proses pengambilan keputusan (transparansi) menjadi prasyarat baru bagi legitimasi titah. Pemimpin masa depan tidak hanya perlu mengeluarkan titah yang benar, tetapi harus mampu menjelaskan proses rasional dan etis di baliknya.
Masyarakat kontemporer dicirikan oleh pluralisme budaya, agama, dan pandangan politik. Titah yang efektif di lingkungan seperti ini tidak bisa lagi bersifat monolitik. Titah harus mengakomodasi beragam perspektif, seringkali melalui proses konsensus yang sulit atau kompromi. Dalam konteks internasional, tidak ada satu entitas pun yang dapat menitah dunia; titah hanya dapat dikeluarkan melalui perjanjian multilateral dan hukum internasional yang membutuhkan persetujuan berdaulat. Upaya untuk menitah secara unilateral di panggung global cenderung memicu konflik dan penolakan.
Menitah dan kolaborasi sering dianggap bertentangan, namun kepemimpinan yang efektif memerlukan rekonsiliasi keduanya. Pemimpin yang hebat tahu kapan harus mendengar (kolaborasi, konsultasi) dan kapan harus bertindak secara definitif (menitah). Proses konsultasi memberikan legitimasi dan kepemilikan, sementara momen titah memastikan bahwa keraguan dan perdebatan berakhir dan tindakan nyata dapat dimulai. Titah yang dihasilkan dari proses kolaboratif memiliki daya tahan yang jauh lebih besar.
Pada akhirnya, kekuatan di balik tindakan menitah terletak pada penerimaan bahwa di setiap peradaban dan dalam setiap organisasi, harus ada titik di mana ambiguitas berhenti dan keputusan yang mengikat harus diambil. Titah adalah artikulasi dari keputusan ini. Menitah bukanlah tanda arogansi, melainkan penanda tanggung jawab yang berat untuk menetapkan arah, menegakkan keadilan, dan menjaga tatanan. Selama manusia membentuk komunitas, baik di bawah hukum, di bawah dewa, atau di bawah etika pribadi, kebutuhan untuk mengeluarkan dan mematuhi titah akan tetap menjadi kekuatan sentral yang membentuk takdir kita.