Keseimbangan antara Kewajiban Sosial dan Larangan Pemborosan Mutlak
Dua ayat yang mulia dari Surat Al-Isra—ayat 26 dan 27—menghadirkan peta jalan yang komprehensif mengenai etika sosial, pengelolaan harta, dan tanggung jawab individu terhadap komunitas. Ayat-ayat ini tidak hanya berbicara tentang kebaikan hati, tetapi menetapkan prinsip hak (haqa) yang harus dipenuhi dan larangan keras terhadap perilaku yang merusak tatanan ekonomi dan spiritual: pemborosan (tabzir).
Perintah dan larangan ini diletakkan berdampingan, menunjukkan adanya interkoneksi yang mendalam. Pemberian harus dilakukan dengan kesadaran akan kewajiban dan bukan sekadar kemurahan hati yang opsional, sementara pengelolaan sumber daya harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian yang ketat. Keseimbangan ini merupakan inti dari ajaran yang memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar, tetapi juga digunakan secara bertanggung jawab. Jika satu sisi ditiadakan—baik hak sosial diabaikan atau pemborosan merajalela—maka struktur masyarakat yang adil akan runtuh.
Kedalaman makna dari ayat 26 dan 27 menggarisbawahi pentingnya distribusi yang adil. Pemberian hak kepada kerabat, kaum miskin, dan musafir bukan sekadar tindakan amal, melainkan sebuah pengakuan bahwa harta yang dimiliki seseorang mengandung porsi yang memang telah ditetapkan untuk pihak lain. Pengakuan ini mengubah perspektif kepemilikan; harta adalah amanah, dan sebagian darinya adalah kewajiban yang harus ditunaikan.
Selanjutnya, ancaman yang terdapat dalam ayat 27, yang menyamakan pemboros dengan saudara-saudara setan, memberikan dimensi spiritual dan moral yang serius terhadap isu pengelolaan harta. Pemborosan bukan hanya kesalahan ekonomi, melainkan kejahatan spiritual, sebuah kufrun ni'mah (pengingkaran nikmat) yang menunjukkan rasa tidak syukur yang ekstrem terhadap karunia Ilahi.
Ayat 26 menegaskan perintah: "Dan berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."
Kewajiban pertama yang disebut adalah hak kerabat. Ini mencerminkan prioritas Islam dalam membangun masyarakat yang kuat dimulai dari unit terkecil: keluarga dan sanak saudara. Konsep ini jauh melampaui sekadar kunjungan (silaturahmi); ia mencakup dukungan finansial, emosional, dan sosial.
Kekuatan sebuah komunitas sangat bergantung pada seberapa baik anggota keluarga saling menopang. Apabila seseorang memiliki kelebihan rezeki, kerabat terdekat—terutama yang memerlukan—memiliki hak utama atas rezeki tersebut sebelum pihak luar. Hak ini bersifat wajib, bukan sekadar sunnah. Dalam terminologi fiqih, ini sering diartikan sebagai nafkah wajib bagi kerabat yang tidak mampu dan termasuk dalam kategori sedekah yang paling utama.
Penghargaan terhadap kerabat dekat memiliki dampak berganda. Secara sosial, ia mencegah keretakan dalam keluarga dan memastikan bahwa jaring pengaman sosial yang paling dasar tetap utuh. Secara spiritual, ia mendatangkan pahala yang berlipat ganda karena menggabungkan sedekah dengan pemeliharaan tali persaudaraan (silaturahmi). Kewajiban ini menuntut evaluasi berkelanjutan terhadap kondisi keluarga besar. Seseorang tidak boleh hanya fokus pada kemakmurannya sendiri sementara saudara atau sepupu dekatnya hidup dalam kesulitan yang dapat diatasi dengan sebagian kecil dari kelebihan hartanya.
Penyaluran hak kerabat ini adalah investasi sosial yang paling efektif. Ketika hubungan darah diperkuat melalui dukungan materiil dan moril, individu-individu dalam keluarga merasa dihargai dan memiliki motivasi lebih untuk berkontribusi kembali kepada masyarakat. Mengabaikan hak kerabat, di sisi lain, seringkali menjadi bibit perpecahan, permusuhan, dan rasa iri hati yang merusak ikatan kekeluargaan. Oleh karena itu, memastikan bahwa setiap kerabat menerima 'haqa' atau hak mereka adalah ujian pertama dalam manajemen kekayaan dan etika distribusi.
Kajian mendalam tentang hak kerabat ini membawa kita pada pemahaman bahwa kasih sayang dan materi tidak dapat dipisahkan dalam Islam. Rasa peduli yang tulus harus termanifestasi dalam tindakan nyata, terutama dalam membantu mereka yang kesulitan di antara lingkaran terdekat. Ini adalah praktik keimanan yang paling konkret, dimana iman diuji di tengah-tengah hubungan personal yang paling intim. Menguatkan kerabat yang lemah adalah menguatkan seluruh fondasi sosial yang menopang masyarakat.
Hak ini juga menuntut kebijaksanaan dalam pelaksanaannya. Pemberian harus dilakukan tanpa merendahkan, dengan menjaga martabat penerima. Tujuan utamanya adalah memberdayakan, bukan menciptakan ketergantungan. Dalam konteks modern, hak kerabat bisa berarti memberikan modal usaha, membantu biaya pendidikan, atau menanggung biaya kesehatan bagi anggota keluarga yang kurang beruntung.
Kelompok kedua adalah orang miskin (al-Miskīn). Dalam banyak konteks Al-Qur'an, hak orang miskin seringkali disebut bersamaan dengan zakat dan sedekah. Perintah dalam ayat ini mempertegas bahwa penyediaan kebutuhan dasar bagi mereka yang kekurangan adalah kewajiban sosial yang terlembaga, bukan sekadar amal opsional yang diserahkan pada kehendak individu.
Orang miskin adalah cerminan dari kegagalan sistem ekonomi jika mereka dibiarkan. Oleh karena itu, peran individu yang memiliki kelebihan harta adalah untuk bertindak sebagai korektor sosial. Istilah 'haqa' (haknya) di sini menunjukkan bahwa harta yang dimiliki orang kaya sesungguhnya tercampur dengan hak-hak orang miskin. Ini adalah konsep teologis-ekonomi yang memastikan sirkulasi kekayaan dan mencegah penumpukan yang berlebihan di tangan segelintir orang.
Filosofi di balik pemberian hak kepada orang miskin adalah untuk menjaga martabat manusia. Kemiskinan tidak boleh menghilangkan kehormatan seseorang. Pemberi harus menyadari bahwa mereka sedang menunaikan kewajiban, bukan melakukan kebaikan yang tidak terbalas. Kesadaran ini menciptakan kerendahan hati pada pihak pemberi dan menghilangkan rasa malu pada pihak penerima.
Pemberian hak kepada al-Miskīn haruslah proporsional dan berkelanjutan, bukan hanya sekadar pemberian musiman. Ini memerlukan komitmen jangka panjang untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan jika memungkinkan, atau setidaknya menjamin kebutuhan pokok mereka terpenuhi. Fokus pada 'hak' ini memaksa masyarakat untuk melihat kemiskinan sebagai masalah struktural yang memerlukan respons sistematis dari individu dan kolektif.
Implikasi dari penunaian hak al-Miskīn adalah terciptanya harmoni sosial. Ketika hak-hak dasar terpenuhi, potensi konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi dapat diminimalisir. Ini adalah prinsip preventif yang menjaga stabilitas dan memelihara keadilan. Semakin kuat komitmen individu dalam menunaikan hak ini, semakin sedikit beban yang harus ditanggung oleh sistem negara, dan semakin cepat tercapainya masyarakat yang saling mendukung.
Kewajiban terhadap orang miskin juga melibatkan kepedulian yang meluas, meliputi identifikasi kebutuhan spesifik. Apakah kebutuhan mereka adalah pangan, sandang, tempat tinggal, atau akses terhadap pendidikan dan kesehatan? Penunaian hak ini memerlukan empati yang mendalam untuk memahami penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Keterlibatan pribadi dalam mengetahui dan memenuhi hak ini adalah bentuk ibadah yang paling otentik.
Kelompok ketiga adalah Ibnu Sabīl, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Secara tradisional, ini merujuk pada musafir yang kehabisan bekal di tengah perjalanan. Dalam tafsir kontemporer, maknanya meluas mencakup siapa saja yang terputus dari sumber daya utamanya, seperti imigran, pelajar rantau, pengungsi, atau bahkan mereka yang terdampar dalam kondisi darurat.
Musafir, meskipun mungkin kaya di tanah asalnya, menjadi rentan ketika jauh dari rumah dan kehilangan akses ke hartanya. Oleh karena itu, masyarakat di tempat ia singgah memiliki kewajiban moral dan finansial untuk membantunya hingga ia dapat kembali melanjutkan perjalanannya atau mencapai tujuannya.
Pemberian hak kepada Ibnu Sabīl mengajarkan prinsip universal tentang tanggung jawab bersama dan solidaritas antar-manusia. Ia mengingatkan bahwa kondisi manusia bisa berubah sewaktu-waktu. Hari ini seseorang menjadi tuan rumah, besok ia mungkin menjadi tamu yang membutuhkan pertolongan. Prinsip ini memastikan bahwa jalan-jalan aman bagi siapa pun yang melaluinya, dan bahwa tidak ada individu yang dibiarkan menderita karena keterasingan geografis.
Hak musafir adalah ekspresi praktis dari ajaran bahwa umat manusia adalah satu keluarga besar. Kewajiban ini mengatasi batas-batas suku, ras, atau bahkan negara, fokus pada kebutuhan mendasar manusia yang terpisah dari jaring pengaman sosial mereka. Dalam dunia yang semakin global, interpretasi modern atas Ibnu Sabīl menjadi semakin penting, mencakup dukungan bagi mereka yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka karena konflik atau bencana alam.
Penghormatan terhadap Ibnu Sabīl mencerminkan tingginya nilai mobilitas dan konektivitas dalam Islam, namun pada saat yang sama, menekankan bahwa mobilitas tersebut harus diimbangi dengan jaringan dukungan yang kuat. Keamanan jalan dan perlindungan bagi mereka yang mengembara adalah indikator peradaban yang beradab dan berempati. Pemenuhan hak ini adalah jaminan spiritual bagi perjalanan yang selamat dan damai, baik di dunia nyata maupun dalam perjalanan menuju akhirat.
Ayat 27 datang sebagai penyeimbang, memberikan peringatan keras setelah perintah untuk memberi: "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."
Kata kunci dalam ayat ini adalah Tabzir. Secara umum diterjemahkan sebagai 'pemborosan' atau 'menghambur-hamburkan harta'. Namun, secara syar’i, Tabzir memiliki makna yang lebih spesifik dan mendalam daripada sekadar 'Isrāf' (berlebihan dalam batas wajar).
Tabzir adalah pengeluaran harta pada jalan yang salah atau haram, tanpa mempertimbangkan akibatnya, atau menghamburkan harta tanpa tujuan yang sah, bahkan jika jumlah yang dibelanjakan relatif kecil. Seorang Mubadzir (pemboros) adalah seseorang yang menyalahgunakan nikmat Allah, menempatkan harta pada tempat yang tidak semestinya.
Para ulama menjelaskan bahwa jika seseorang menghabiskan seluruh hartanya untuk amal kebaikan, ini mungkin termasuk *Israf* (berlebihan), tetapi belum tentu *Tabzir*. Namun, jika seseorang menghabiskan satu dirham saja untuk membeli sesuatu yang diharamkan atau untuk kegiatan yang merusak (seperti judi atau narkoba), maka ia telah melakukan Tabzir, karena ia telah menempatkan harta Allah pada tempat kemaksiatan.
Bahaya Tabzir meluas dari dimensi ekonomi hingga moral dan lingkungan. Secara ekonomi, Tabzir menyebabkan kerugian harta yang seharusnya dapat digunakan untuk kemaslahatan umat atau untuk memenuhi hak-hak yang disebutkan dalam ayat 26. Secara moral, ia menunjukkan keangkuhan, ketidakpedulian, dan ketidakmampuan mengelola amanah.
Pemborosan modern seringkali mengambil bentuk konsumerisme yang tidak perlu, pembelian barang mewah yang berfungsi sebagai simbol status semata, atau membuang-buang makanan dan sumber daya alam. Semua bentuk ini, jika tidak memiliki tujuan syar’i yang jelas, jatuh di bawah kategori Tabzir.
Analisis tentang Tabzir menuntut kita untuk selalu mengukur setiap pengeluaran dengan timbangan spiritual: Apakah pengeluaran ini mendatangkan manfaat (maslahat) bagi diri sendiri atau orang lain, ataukah ia hanya berupa kesia-siaan (laghwun) yang merusak? Pemborosan adalah manifestasi dari kealpaan (ghaflah) terhadap tanggung jawab sebagai khalifah di bumi.
Ancaman teologis yang paling berat dalam ayat ini adalah penyebutan orang-orang yang boros sebagai "saudara-saudara setan." Ini bukanlah sekadar kiasan; ini adalah pernyataan yang menggambarkan kesamaan fundamental dalam perilaku dan tujuan antara pemboros dan setan.
Setan adalah entitas yang secara fundamental ingkar (kafūr) kepada Tuhannya, dan perbuatannya selalu bertujuan untuk merusak, menyesatkan, dan menghancurkan tatanan yang telah ditetapkan Allah. Setan mengajak manusia untuk mengkufuri nikmat. Bagaimana Tabzir menyamakan seseorang dengan setan?
Pertama, Ingkar Nikmat (Kufrun Ni'mah). Harta, waktu, kesehatan, dan sumber daya adalah nikmat dari Allah. Mubadzir memperlakukan nikmat ini dengan sembrono, menyia-nyiakannya, seolah-olah nikmat tersebut tidak memiliki nilai atau sumber yang mulia. Tindakan ini adalah bentuk pengingkaran praktis terhadap kemurahan Ilahi, yang merupakan esensi dari pekerjaan setan.
Kedua, Merusak Tatanan. Tujuan setan adalah menyebarkan kekacauan. Pemborosan menciptakan ketidakseimbangan ekonomi. Sementara seseorang menghamburkan ribuan untuk hal yang tidak penting, hak kerabat, orang miskin, dan musafir terabaikan (seperti yang diperintahkan di ayat 26). Ketidakseimbangan ini merusak kohesi sosial, persis seperti yang diinginkan setan.
Ketiga, Ketiadaan Tujuan Yang Benar. Setan adalah simbol kesia-siaan dan kebatilan. Orang yang boros menggunakan energinya, waktunya, dan hartanya untuk hal yang tidak memiliki tujuan spiritual atau manfaat duniawi yang sah. Dengan demikian, mereka menyelaraskan tindakan mereka dengan agenda setan: menjauhkan manusia dari tujuan penciptaan mereka yang luhur.
Penyebutan "saudara" (ikhwān) menunjukkan adanya afiliasi dan kesamaan jalan. Mubadzir secara sadar atau tidak sadar telah memilih jalan yang sama dengan setan, yaitu jalan pemusnahan dan pengingkaran. Peringatan ini sangat keras karena menaikkan status dosa ekonomi ke tingkat dosa spiritual yang mendasar.
Implikasi dari menjadi saudara setan adalah kehilangan keberkahan (barakah) dalam hidup. Harta yang diperoleh melalui pemborosan, meskipun secara kuantitas banyak, akan terasa kurang dan tidak membawa ketenangan. Hidup seorang pemboros cenderung dipenuhi kegelisahan dan ketidakpuasan, karena ia terus-menerus mencari kepuasan dalam hal-hal fana yang sifatnya sia-sia.
Maka dari itu, prinsip moderasi, yang merupakan lawan dari Tabzir, harus dipeluk erat-erat. Moderasi adalah jalan tengah antara kikir (bakhil) dan boros (tabzir). Jalan tengah ini adalah jalan keselamatan, yang menjamin bahwa harta dikelola sesuai dengan kehendak Ilahi: untuk memenuhi hak sesama dan untuk kemaslahatan diri tanpa melampaui batas.
Ayat 26 dan 27 menghadirkan tiga dimensi etika pengelolaan harta yang saling terkait, yang membentuk fondasi ekonomi Islam yang adil dan seimbang:
Kewajiban menunjukkan bahwa kekayaan adalah ujian dan tanggung jawab. Sebelum menikmati kelebihan harta, seseorang wajib memastikan bahwa hak-hak yang ditetapkan telah terpenuhi. Prioritas dimulai dari kerabat terdekat, meluas ke orang miskin, dan mencakup mereka yang membutuhkan karena keadaan (musafir).
Pengejawantahan Haqa menuntut perencanaan keuangan yang berbasis spiritual. Setiap pendapatan harus dianalisis untuk menentukan porsi wajib yang harus disisihkan untuk kelompok-kelompok penerima. Pendekatan ini memastikan bahwa distribusi terjadi secara otomatis dan terstruktur, mengurangi kemungkinan penundaan atau pengabaian kewajiban karena alasan pribadi atau keinginan menimbun harta.
Menunaikan Haqa adalah langkah pertama menuju pembersihan jiwa dari sifat kikir (bakhil). Kikir adalah penyakit spiritual yang menyebabkan penumpukan harta yang merugikan, sementara pemberian Haqa adalah penawar yang membuka saluran rezeki dan keberkahan. Kualitas dari pemberian Haqa harus maksimal, diberikan dari apa yang terbaik yang dimiliki, sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada penerima.
Penting untuk dipahami bahwa konsep Haqa menempatkan penerima bantuan bukan sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki klaim sah atas harta tersebut. Hal ini meningkatkan martabat penerima dan memberikan tanggung jawab hukum dan moral yang berat bagi pemberi. Inilah yang membedakan kewajiban Haqa dari sedekah sunnah yang bersifat opsional.
Larangan terhadap Tabzir adalah perintah untuk mengendalikan nafsu dan keinginan konsumtif yang tidak terbatas. Ini adalah rem yang diperlukan untuk mencegah harta terbuang sia-sia, baik untuk kemaksiatan maupun untuk hal-hal mubah (boleh) yang berlebihan dan tidak membawa manfaat sejati.
Pengendalian diri ini sangat relevan dalam era modern yang didominasi oleh godaan iklan dan tren. Tabzir menantang individu untuk membedakan antara kebutuhan hakiki dan keinginan yang diciptakan (artificial wants). Mengingat keterbatasan sumber daya alam dan finansial, setiap pemborosan adalah pengkhianatan terhadap tanggung jawab ekologis dan sosial.
Pengelolaan diri dalam konteks Tabzir juga mencakup pengelolaan waktu dan energi. Pemborosan waktu untuk kegiatan yang tidak produktif atau sia-sia juga dapat dianggap sebagai bentuk Tabzir, karena waktu adalah nikmat Ilahi yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jika seseorang boros dalam waktu, ia sama saja menghamburkan modal kehidupan utamanya.
Keterkaitan antara Haqa dan Tabzir sangat jelas: jika seseorang melakukan Tabzir, ia tidak akan memiliki cukup sumber daya untuk menunaikan Haqa. Sebaliknya, fokus pada pemenuhan Haqa secara otomatis akan membatasi Tabzir, karena setiap pengeluaran di luar kewajiban sosial akan dipertimbangkan dengan lebih hati-hati.
Keseimbangan, atau I'tidāl, adalah tujuan akhir dari kedua ayat ini. Ini adalah jalan tengah yang menghindari kikir (menahan hak) dan menghindari pemborosan (menggunakan hak pada jalan yang salah). Kekayaan harus dinikmati tanpa melupakan tanggung jawab, dan dibelanjakan dengan bijak tanpa terjebak dalam kesia-siaan.
I'tidāl dalam pengeluaran berarti bahwa seseorang boleh menikmati nikmat dunia selama itu dilakukan dalam batas-batas yang diizinkan dan tidak mengganggu penunaian hak orang lain. Prinsip ini mendorong umat Islam untuk hidup berkecukupan (kaya yang bersyukur), tetapi menolak gaya hidup glamor yang destruktif.
Keseimbangan ini juga diterapkan dalam aspek spiritual. Seseorang harus seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Tidak boleh seluruh harta dihabiskan untuk amal hingga keluarga terabaikan, dan tidak boleh pula seluruh harta dihabiskan untuk kepentingan pribadi hingga hak orang lain terlanggar. Keseimbangan adalah kunci untuk mencapai keberkahan yang hakiki.
Jalan I'tidāl menuntut introspeksi diri secara konstan. Setiap keputusan finansial harus melewati uji etis: Apakah ini adil? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini memboroskan? Dengan menerapkan I'tidāl, seorang Muslim dapat menjalani hidup yang makmur secara material sekaligus kaya secara spiritual, menghindari jurang dosa yang diwakili oleh Tabzir.
Untuk memahami Tabzir secara utuh, perlu diterapkan pada tantangan kehidupan masa kini, di mana sumber daya yang melimpah seringkali mengaburkan batas antara kebutuhan dan keinginan yang sia-sia.
Di banyak negara maju, termasuk di berbagai belahan dunia, pemborosan makanan mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Makanan yang dibuang, baik di tingkat rumah tangga, restoran, maupun rantai pasokan, merupakan manifestasi klasik dari Tabzir. Setiap butir nasi atau potongan roti yang dibuang adalah nikmat yang dikhianati.
Secara etika Islam, membuang makanan bukan hanya kerugian ekonomi; itu adalah pelanggaran terhadap hak orang miskin yang seharusnya bisa menikmati makanan tersebut. Selain itu, pemborosan pangan memiliki dampak lingkungan yang serius, seperti peningkatan emisi metana dari tempat pembuangan sampah. Menjadi seorang Mubadzir dalam hal pangan berarti gagal menjalankan peran sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas sumber daya bumi.
Prinsip melawan Tabzir dalam hal pangan menuntut perencanaan yang cermat, pembelian yang bijak, dan penghormatan terhadap setiap makanan yang disajikan. Ini adalah praktik Zuhud (kesederhanaan) sehari-hari yang sangat fundamental.
Masyarakat modern seringkali didorong oleh budaya konsumtif yang berbasis pada kepemilikan. Pembelian gawai terbaru, pakaian bermerek yang tidak diperlukan, atau kendaraan di luar kemampuan finansial, semata-mata untuk menjaga citra sosial, seringkali merupakan bentuk Tabzir.
Hal ini diperparah ketika konsumerisme ini didanai melalui utang ribawi atau utang konsumtif yang mencekik. Pemborosan dalam hal ini tidak hanya menyia-nyiakan harta, tetapi juga mengikat individu dalam siklus finansial yang tidak sehat, yang pada akhirnya menghalangi mereka menunaikan kewajiban Haqa kepada kerabat dan kaum miskin. Seseorang yang terjerat utang akibat Tabzir telah merusak dua dimensi etika sekaligus: mengabaikan larangan dan gagal menunaikan kewajiban.
Untuk menghindari Tabzir modern, diperlukan literasi finansial yang kuat dan penekanan pada nilai Qana'ah (merasa cukup) daripada terus menerus mengejar kepuasan material yang bersifat sementara. Nilai sebuah barang harus diukur berdasarkan manfaatnya yang hakiki, bukan berdasarkan status sosial yang disandangnya.
Dalam skala yang lebih luas, penggunaan energi yang tidak efisien—meninggalkan lampu menyala, menyia-nyiakan air, atau menggunakan transportasi yang boros bahan bakar padahal ada alternatif yang lebih ramah lingkungan—juga termasuk dalam kategori Tabzir kolektif. Sumber daya alam adalah amanah yang diwariskan dari Allah untuk generasi saat ini dan mendatang.
Ketika seseorang memboroskan sumber daya, ia tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga melanggar hak generasi mendatang. Ini adalah bentuk Tabzir yang memiliki implikasi ekologis yang luas, dan bertentangan langsung dengan peran khalifah yang ditugaskan untuk menjaga bumi.
Mengatasi Tabzir energi memerlukan kesadaran bahwa air, listrik, dan bahan bakar adalah nikmat yang harus dihargai. Kesadaran ini harus diterjemahkan menjadi tindakan praktis, seperti konservasi dan penggunaan teknologi yang efisien. Dengan demikian, melawan Tabzir bukan hanya masalah moral individu, tetapi juga masalah Fikih Lingkungan yang penting.
Konstruksi Al-Isra 26 dan 27 secara bergandengan memberikan pelajaran filosofis yang mendalam: tangan yang memberi haruslah tangan yang hemat. Jika tangan itu boros, ia akan segera kering dan tidak mampu memberi lagi. Jika tangan itu kikir, ia tidak akan pernah mau memberi meskipun berlimpah.
Perintah untuk memberikan hak (Haqa) adalah penangkal terhadap sifat kikir (Bakhil). Kikir adalah kecintaan berlebihan terhadap harta hingga menahan hak orang lain, bahkan hak dirinya sendiri. Kikir menghasilkan penumpukan dan stagnasi ekonomi, serta kebencian sosial. Ayat 26 secara tegas menghancurkan legitimasi sifat kikir dengan menetapkan pemberian sebagai 'hak' yang wajib dipenuhi.
Kikir adalah dosa besar karena ia menolak realitas bahwa harta adalah milik Allah dan manusia hanya pemegang amanah. Orang kikir hidup dalam ketakutan akan kemiskinan, sebuah bisikan setan yang sama dengan yang mendorong Tabzir.
Larangan terhadap Tabzir adalah penangkal terhadap sifat boros. Boros adalah kebalikan dari kikir, tetapi keduanya menghasilkan konsekuensi yang sama: ketidakadilan dan ketidakberkahan. Boros menghancurkan potensi kesejahteraan jangka panjang dan menghalangi kemampuan seseorang untuk menunaikan Haqa di masa depan.
Seorang mubadzir, meskipun mungkin memiliki niat baik, secara efektif merusak sumber daya yang bisa digunakan untuk menopang kerabat atau orang miskin. Oleh karena itu, larangan Tabzir adalah perintah untuk berhati-hati dalam setiap pengeluaran, memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal dan produktif.
Jalan yang benar, yang diajarkan oleh kedua ayat ini, adalah jalan Qasd (moderat, hemat, dan bertujuan). Ini adalah sebuah gaya hidup yang penuh kesadaran dan kehati-hatian. Moderasi dalam harta berarti:
Filosofi ini mengajarkan bahwa kekayaan yang diberkahi bukanlah yang terbesar jumlahnya, melainkan yang paling bermanfaat dan yang penggunaannya paling sesuai dengan prinsip keadilan dan kewajiban sosial. Keberkahan adalah hasil dari keseimbangan yang sempurna antara memberi (Haqa) dan menahan diri dari menyia-nyiakan (Tabzir).
Penerapan Qasd secara menyeluruh menciptakan pribadi yang mandiri secara ekonomi, bertanggung jawab secara sosial, dan seimbang secara spiritual. Individu seperti ini adalah tiang penyangga masyarakat yang adil, jauh dari godaan setan, baik godaan kikir maupun godaan Tabzir. Mereka adalah contoh nyata dari manajemen harta yang islami, yang tujuannya adalah memuliakan Allah melalui penggunaan nikmat-Nya secara benar.
Dalam menjalankan prinsip Qasd, seseorang harus senantiasa melakukan perhitungan mendalam terhadap setiap transaksi dan keputusan finansialnya. Apakah pembelian ini benar-benar esensial? Apakah barang ini akan mendukung ibadah atau malah mengalihkan fokus dari tanggung jawab utama? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi saringan etis yang mencegah harta tergelincir ke dalam jurang pemborosan.
Keputusan untuk hidup secara moderat bukanlah tanda kemiskinan atau kekikiran, melainkan tanda kebijaksanaan dan kematangan spiritual. Ia menunjukkan bahwa individu tersebut mampu menguasai dirinya dan keinginannya (nafs), menjadikannya tuan atas hartanya, bukan budak dari keinginan materialistik yang tak pernah terpuaskan. Moderasi membebaskan jiwa dari belenggu kepemilikan yang berlebihan.
Jika setiap individu dalam masyarakat menerapkan prinsip Qasd ini, maka secara kolektif, masyarakat akan mencapai stabilitas ekonomi yang luar biasa. Sumber daya akan dialokasikan ke sektor-sektor yang paling membutuhkan dan produktif, dan kesenjangan sosial akan berkurang drastis karena sistem distribusi Haqa berjalan efektif, sementara pemborosan yang merugikan dihentikan.
Keseimbangan ini juga mempromosikan keberlanjutan. Sumber daya yang digunakan dengan hemat dan bijaksana akan tersedia lebih lama untuk generasi mendatang. Prinsip anti-Tabzir secara inheren adalah prinsip konservasi dan keberlanjutan lingkungan, mendahului konsep-konsep modern tentang ekonomi hijau dengan ribuan tahun.
Menggali lebih dalam, penekanan pada hak kerabat dan orang miskin sebelum larangan Tabzir memberikan urutan moral yang jelas: Kewajiban sosial datang sebelum pemenuhan keinginan pribadi yang berlebihan. Ini adalah pengingat bahwa tujuan harta adalah untuk melayani kebutuhan, bukan untuk melayani ego atau kesombongan.
Seorang Muslim yang sejati adalah dia yang berhasil menyeimbangkan kedua sisi koin ini. Ia memberi tanpa ragu ketika kewajiban Haqa memanggil, dan ia menahan diri dari pemborosan dengan disiplin yang ketat, menyadari bahwa setiap sen yang disia-siakan adalah langkah mendekat ke lingkaran setan.
Maka, hikmah dari Al-Isra 26 dan 27 adalah sebuah ajakan untuk hidup dengan kesadaran penuh—sadar akan hak orang lain atas harta kita, dan sadar akan pertanggungjawaban kita atas setiap nikmat yang kita terima, sekecil apapun itu. Inilah fondasi kehidupan yang diberkahi dan berkelanjutan, baik di tingkat individu maupun kolektif.
Visualisasi konsep keseimbangan ini sangat penting untuk pemahaman. Di bawah ini adalah representasi abstrak dari keadilan dan keseimbangan yang harus dijaga oleh seorang mukmin dalam mengelola rezekinya.
Alt text: Grafik yang menunjukkan timbangan keadilan dengan dua sisi seimbang: satu sisi berlabel HAQA (Hak Kewajiban Sosial) dan sisi lainnya berlabel ANTI-TABZIR (Kontrol Diri dari Pemborosan). Titik pusatnya disebut I'TIDĀL (Keseimbangan).
Grafik di atas mewakili betapa pentingnya menjaga kesetimbangan yang diajarkan oleh dua ayat ini. Keseimbangan bukan berarti membagi sama rata, melainkan menempatkan segala sesuatu sesuai porsinya (adil). Jika piring 'Haqa' terlalu ringan (kikir), harta tidak beredar dan hak sosial terlanggar. Jika piring 'Anti-Tabzir' terlalu ringan (boros), sumber daya habis dan tidak ada lagi yang bisa diberikan.
Inilah inti dari pesan Al-Isra 26 dan 27: Kekuatan finansial dan spiritual seorang mukmin terletak pada kemampuan untuk mengelola sumber daya dengan disiplin yang ketat, sehingga kelebihan harta dapat dialihkan secara wajib kepada yang berhak. Tanpa larangan keras terhadap Tabzir, perintah memberi Haqa akan menjadi tidak berkelanjutan.
Memahami dan mengamalkan ajaran ini adalah prasyarat untuk menjadi bagian dari masyarakat yang adil, di mana distribusi kekayaan berjalan lancar dan setiap individu menyadari tanggung jawabnya sebagai agen kebaikan dan penjaga sumber daya alam. Menjalankan Haqa dan menghindari Tabzir adalah manifestasi konkret dari ibadah sehari-hari yang membentuk karakter umat yang unggul.
Keberlanjutan etika ini harus dipastikan melalui pendidikan dan penanaman nilai sejak dini. Anak-anak harus diajarkan tentang pentingnya membagi dan menghargai setiap rezeki, sekecil apapun. Pendidikan anti-Tabzir bukanlah tentang membatasi kesenangan, tetapi tentang mengajarkan bahwa kepuasan sejati datang dari penggunaan harta yang bijak dan bertujuan mulia, berbeda dengan kepuasan sementara yang ditawarkan oleh konsumsi yang berlebihan.
Di akhirat, setiap detail pengeluaran akan dipertanggungjawabkan. Pertanyaan mendasar adalah: Dari mana harta didapatkan, dan ke mana ia dibelanjakan? Bagi seorang Mubadzir, jawaban atas pertanyaan kedua akan menjadi sumber penyesalan yang mendalam. Oleh karena itu, ancaman persaudaraan dengan setan berfungsi sebagai pencegah spiritual yang kuat, mendorong setiap mukmin untuk mengaudit perilakunya sendiri dan memastikan ia selalu berada di jalur moderasi (Qasd) dan keadilan (Adl).
Seseorang yang boros cenderung menjadi lalai terhadap kewajiban spiritual dan sosialnya. Karena hatinya terlalu terikat pada kesenangan materi yang fana, ia kehilangan sensitivitas terhadap penderitaan orang lain dan panggilan untuk berbagi. Keterikatan inilah yang menjadi jembatan antara Tabzir dan pengingkaran (kufrun ni'mah), menutup mata hati dari kebenaran bahwa semua kekayaan berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah SWT.
Maka, mari kita jadikan Al-Isra 26 dan 27 sebagai kompas abadi dalam navigasi finansial dan moral. Sebuah kompas yang menunjuk pada kewajiban sosial yang harus ditunaikan dan gaya hidup sederhana yang harus dipertahankan. Hanya dengan memegang teguh kedua prinsip ini, umat dapat mencapai kesejahteraan sejati, di dunia ini dan di akhirat kelak.
Penyempurnaan diri dalam konteks ini berarti terus menerus mengasah kepekaan terhadap kebutuhan orang lain dan membangun tembok pertahanan yang kokoh terhadap godaan pemborosan. Ini adalah jihad ekonomi yang memerlukan kesabaran, disiplin, dan keikhlasan yang tiada henti.
Dalam konteks modern yang serba cepat dan materialistis, pesan ini berfungsi sebagai suara hati nurani yang mendesak. Ia menyerukan kepada setiap pemilik harta untuk berhenti sejenak, mengevaluasi sumber daya mereka, dan memastikan bahwa tidak ada hak yang terabaikan dan tidak ada nikmat yang disia-siakan. Tanggung jawab ini adalah inti dari ajaran moral yang diwariskan oleh Al-Qur'an.
Pemenuhan hak kerabat yang bersifat wajib adalah sebuah janji sosial yang diikat oleh ikatan darah dan keimanan. Kegagalan dalam menunaikannya dapat membawa dampak buruk pada harmoni keluarga, yang merupakan unit fundamental dalam struktur masyarakat. Demikian pula, kegagalan dalam menghindari Tabzir dapat memerosotkan nilai-nilai moral individu hingga ke tingkat yang sangat rendah, menyebabkannya terjerumus dalam sifat-sifat yang serupa dengan musuh abadi manusia, yaitu setan.
Keseimbangan antara pemberian yang wajib dan pengendalian diri yang mutlak inilah yang membentuk karakter muslim yang ideal: dermawan tetapi tidak impulsif, kaya tetapi bersahaja, dan sadar bahwa kekayaan adalah ujian yang harus dilalui dengan penuh kewaspadaan. Dengan demikian, Al-Isra 26 dan 27 adalah fondasi yang tak tergoyahkan bagi pembangunan peradaban yang berkeadilan, berkelanjutan, dan diridhai Ilahi.
Ayat-ayat suci ini menawarkan cermin yang jelas bagi setiap mukmin untuk menilai kualitas keimanan mereka dalam ranah muamalah (interaksi sosial dan ekonomi). Kebaikan hakiki tidak hanya dilihat dari seberapa banyak ibadah ritual yang dilakukan, tetapi juga dari seberapa adil dan bijaksana seseorang mengelola anugerah materi yang diberikan kepadanya.
Menunaikan Hak Kerabat, Orang Miskin, dan Musafir adalah ujian empati. Menjauhi Tabzir adalah ujian disiplin dan rasa syukur. Kedua-duanya, ketika dijalankan bersamaan dalam keseimbangan, mengantar seorang hamba menuju derajat spiritual yang tinggi, menjauhkannya dari bisikan kesia-siaan, dan menguatkan ikatannya dengan Tuhannya.
Marilah kita senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip ini, menjadikan setiap rupiah yang dibelanjakan dan setiap hak yang ditunaikan sebagai investasi bagi kehidupan yang abadi, serta menjauhi segala bentuk pemborosan yang akan menjerumuskan kita pada persaudaraan dengan mereka yang ingkar. Keselamatan dunia dan akhirat terletak pada ketaatan kita terhadap etika distribusi dan larangan pemborosan yang terkandung dalam Al-Isra ayat 26 dan 27.
Dalam pengejaran kesempurnaan etika, kita diwajibkan untuk meneliti setiap aspek kehidupan. Apakah rumah kita terlalu besar untuk kebutuhan kita? Apakah pesta kita terlalu mewah sehingga meninggalkan sisa makanan yang sia-sia? Apakah pembelian kita didorong oleh kebutuhan atau sekadar keinginan untuk pamer? Setiap jawaban menentukan apakah kita meniti jalan para dermawan yang bersyukur atau jalan para pemboros yang ingkar.
Pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat ini harus mendorong revolusi pribadi dalam cara kita memandang dan menggunakan kekayaan. Harta adalah alat, bukan tujuan. Dan alat ini harus digunakan untuk menegakkan keadilan sosial (Haqa) dan menghindari kerusakan (Tabzir). Inilah warisan moral yang diturunkan, menanti untuk diamalkan oleh setiap generasi.
Pentingnya kontinuitas dalam menunaikan hak ini tidak boleh diabaikan. Ini bukan pekerjaan yang selesai dalam sehari, melainkan komitmen seumur hidup. Selama ada kerabat yang membutuhkan, selama ada orang miskin di sekitar kita, dan selama ada musafir yang terputus bekalnya, kewajiban Haqa akan tetap ada. Begitu pula, selama ada sumber daya yang dapat disia-siakan, perjuangan melawan Tabzir harus terus menerus ditegakkan.
Kesadaran akan konsekuensi spiritual Tabzir—disamakan dengan perbuatan setan—harus menjadi motivasi utama untuk menumbuhkan budaya hidup sederhana dan hemat. Dengan disiplin ini, kita memastikan bahwa semua nikmat yang diberikan Allah akan digunakan secara produktif, mengalir menuju kebaikan, dan kembali kepada-Nya dalam bentuk amal saleh yang diterima.
Akhirnya, ayat-ayat ini adalah panggilan untuk refleksi dan tindakan. Refleksi atas tanggung jawab kita terhadap sesama, dan tindakan untuk mengelola amanah Allah dengan penuh kebijaksanaan, memastikan bahwa kita tidak pernah menjadi bagian dari golongan yang ingkar dan boros. Marilah kita terus berjuang untuk hidup dalam cahaya I'tidāl, di mana setiap hak dipenuhi dan setiap pemborosan dihindari.
Keseimbangan abadi antara memberi dan menghemat adalah ciri khas ajaran yang sempurna, yang menjanjikan kemuliaan bagi mereka yang mampu mempertahankan disiplin ganda ini. Kunci menuju kehidupan yang berkah dan diridhai adalah mempraktikkan Surat Al-Isra ayat 26 dan 27 dalam setiap aspek pengelolaan harta dan hubungan sosial kita.