Praktik pengerukan—baik secara harfiah maupun kiasan—selalu menjadi inti dari peradaban manusia, mendefinisikan hubungan kita dengan alam dan memicu persaingan yang tak terhindarkan. Dari dasar laut yang sunyi hingga kedalaman perut bumi yang panas, tindakan mengeruk adalah sebuah narasi tentang kekayaan, kehancuran, dan ambisi yang tak pernah terpuaskan.
Istilah “mengeruk” memiliki konotasi yang kuat di Indonesia, melampaui sekadar makna teknis penggalian atau penambangan. Mengeruk adalah sebuah proses sistematis, seringkali berskala masif, yang melibatkan pengambilan material bernilai tinggi dengan kecepatan dan volume yang sangat besar. Dalam konteks sumber daya alam, ia merujuk pada operasi penambangan terbuka (open-pit mining), penambangan bawah laut (dredging), atau praktik ekonomi ekstraktif yang menguras habis kekayaan suatu wilayah tanpa memberikan keuntungan setara kepada penduduk lokal. Proses ini bukan hanya tentang geologi, melainkan juga tentang politik, kekuasaan, dan distribusi modal.
Sejarah praktik mengeruk di Nusantara tidak dapat dipisahkan dari periode kolonialisme. Jauh sebelum era pertambangan modern, kekuatan asing datang bukan hanya untuk berdagang, tetapi secara eksplisit untuk mengeruk kekayaan rempah-rempah, emas, dan kayu. Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) membangun sistem birokrasi dan militer yang efisien, yang fungsi utamanya adalah memfasilitasi pengerukan rempah-rempah dari Maluku, lada dari Sumatera, dan timah dari Bangka Belitung. Praktik cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa) pada dasarnya adalah sistem pengerukan tenaga kerja dan hasil bumi yang paling brutal dan terorganisir.
Pengerukan timah di Bangka dan Belitung, misalnya, memerlukan teknologi pengerukan yang canggih untuk masanya, melibatkan ribuan pekerja paksa dari Tiongkok dan lokal. Hasil dari pengerukan ini sepenuhnya diarahkan untuk memperkaya kas Kerajaan Belanda, meninggalkan jejak kerusakan ekologis dan struktur sosial yang timpang di wilayah penghasil. Analisis mendalam menunjukkan bahwa modal yang dihasilkan dari pengerukan sumber daya di Asia Tenggara menjadi fondasi bagi industrialisasi dan kemakmuran Eropa, sebuah warisan pengerukan yang masih terasa hingga hari ini melalui struktur ekonomi global yang timpang.
Pengerukan bukanlah sekadar proses fisik. Ia adalah sebuah kebijakan ekonomi yang mendefinisikan hubungan predator-mangsa antara entitas global dan wilayah penghasil sumber daya, di mana keuntungan selalu mengalir ke pusat kekuasaan, meninggalkan residu sosial dan ekologis di wilayah periferi.
Setelah kemerdekaan, praktik mengeruk tidak serta merta menghilang. Alih-alih dioperasikan oleh kekuatan kolonial, ia diambil alih oleh negara (melalui BUMN) atau melalui sistem konsesi masif kepada korporasi multinasional (MNC) melalui perjanjian Kontrak Karya (KK) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP). Skala pengerukan bahkan meningkat drastis seiring kemajuan teknologi dan lonjakan permintaan komoditas global, terutama setelah tahun 1970-an, ketika Indonesia menjadi pemain kunci dalam pasar minyak, gas, batu bara, tembaga, dan emas.
Pada era modern, pengerukan bergeser fokus dari komoditas tradisional ke mineral strategis. Pengerukan batu bara di Kalimantan dan Sumatera, misalnya, telah mengubah lanskap ribuan kilometer persegi menjadi lubang raksasa. Kedalaman pengerukan mencapai ratusan meter, mengeluarkan jutaan ton material setiap tahunnya. Pengerukan emas di Papua dan Sulawesi telah menciptakan isu lingkungan kompleks terkait limbah beracun (tailing). Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik mengeruk kini terintegrasi penuh dalam ekonomi nasional, namun isu pembagian hasil dan dampak lingkungan tetap menjadi tantangan struktural yang belum terselesaikan.
Saat ini, praktik mengeruk didorong oleh permintaan global yang tak pernah puas, khususnya untuk mineral yang menjadi tulang punggung revolusi energi hijau dan teknologi tinggi. Permintaan nikel untuk baterai kendaraan listrik, tembaga untuk kabel superkonduktor, dan elemen tanah jarang (rare earth elements) untuk elektronik, telah memicu gelombang pengerukan baru yang lebih agresif.
Visualisasi proses pengerukan, dari kedalaman bumi hingga aliran kekayaan ke pusat modal global.
Indonesia saat ini berada di pusat pengerukan nikel global. Nikel laterit, yang banyak ditemukan di Sulawesi dan Maluku, adalah bahan mentah esensial untuk produksi baterai lithium-ion. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan hilirisasi—pengolahan nikel di dalam negeri—sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai tambah, yang pada dasarnya adalah upaya untuk ‘mengeruk’ nilai ekonomi yang lebih besar dari mineral tersebut, alih-alih hanya menjual bahan mentah.
Namun, pengerukan nikel datang dengan biaya ekologis yang sangat tinggi. Proses penambangan terbuka di lahan laterit menghilangkan lapisan tanah subur, menyebabkan erosi masif, dan menghasilkan lumpur merah (slurry) yang mencemari sungai dan pesisir. Lebih jauh lagi, proses pengolahan nikel (smelter) menuntut energi dalam jumlah kolosal, seringkali dipenuhi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, sehingga menciptakan paradoks: mineral untuk ‘energi bersih’ diproduksi menggunakan ‘energi kotor’.
Kontrak jangka panjang, insentif pajak yang menggiurkan bagi investor asing, dan kecepatan ekspansi industri smelter menunjukkan skala pengerukan yang masif. Dalam tempo kurang dari satu dekade, Indonesia menjadi produsen nikel terbesar di dunia, namun pertanyaan krusial tetap: seberapa efektif pengerukan nilai tambah ini mendistribusikan kemakmuran kepada masyarakat yang hidup di sekitar lokasi penambangan? Seringkali, yang tersisa adalah polusi, konflik lahan, dan infrastruktur yang melayani kepentingan industri, bukan masyarakat.
Batasan-batasan fisik pengerukan terus didorong. Ketika deposit mineral di daratan semakin menipis atau sulit diakses, perhatian beralih ke dasar laut, tempat terdapat nodul polimetalik yang kaya akan mangan, nikel, tembaga, dan kobalt. Pengerukan bawah laut (DSM) adalah fase baru dalam ekonomi ekstraktif, yang menjanjikan sumber daya tak terbatas namun mengancam ekosistem yang paling rapuh dan paling sedikit dipahami di planet ini.
Operasi pengerukan bawah laut melibatkan kendaraan otonom yang bergerak di kedalaman ribuan meter, menyedot atau mengeruk lapisan dasar laut yang halus. Sedimen yang terangkat membentuk awan lumpur besar (plume) yang dapat menyebar ratusan kilometer, mengubur organisme bentik dan mengganggu rantai makanan laut. Pengerukan di zona laut dalam, seperti Cekungan Clarion-Clipperton di Samudra Pasifik, sedang dipersiapkan oleh beberapa perusahaan besar, didorong oleh kebutuhan industri baterai. Potensi keuntungan yang bisa dikeruk dari dasar laut ini sangat besar, memicu perlombaan internasional untuk menetapkan regulasi sebelum ekosistem laut dalam dihancurkan secara permanen.
Ancaman ekologis pengerukan bawah laut jauh lebih besar daripada penambangan darat karena regenerasi ekosistem laut dalam sangat lambat—bisa memakan waktu ribuan tahun. Ilmuwan memperingatkan bahwa sekali deposit nodul diangkat, komunitas mikroba dan fauna unik yang hidup di sana akan hilang selamanya. Pengerukan ini mencerminkan puncak dari ambisi ekstraktif: mencari kekayaan di tempat yang paling terpencil, meskipun dengan risiko kerusakan ekologis yang tak terukur.
Konsekuensi ekologis dari praktik mengeruk sumber daya secara intensif dan masif membentuk beban terberat dari model pembangunan ekonomi ekstraktif. Dampak ini bersifat multi-lapisan, mencakup atmosfer, hidrosfer, dan biosfer.
Pengerukan dalam skala besar, terutama untuk batu bara dan nikel, secara fundamental mengubah topografi wilayah. Hutan dihilangkan, lapisan tanah atas (topsoil) dikeruk dan dibuang, meninggalkan lubang-lubang besar yang seringkali menjadi danau asam ketika terisi air hujan. Di Kalimantan, ribuan hektar hutan primer telah dikorbankan untuk pengerukan batu bara. Proses ini tidak hanya menghilangkan habitat flora dan fauna endemik, tetapi juga merusak fungsi hidrologi alami kawasan.
Ketika hutan tropis dikeruk, sistem penyerapan karbon alami hilang, memperburuk krisis iklim. Lebih lanjut, pengerukan di wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil, seperti penambangan pasir atau bauksit, menyebabkan abrasi, intrusi air laut ke akuifer air tawar, dan destabilisasi ekosistem mangrove yang berfungsi sebagai benteng alami terhadap gelombang laut. Dampak kerusakan keanekaragaman hayati akibat pengerukan meluas dari spesies mikroba di tanah hingga mamalia besar.
Isu lain yang kritis adalah pembuangan limbah penambangan, atau tailing. Tailing mengandung sisa-sisa batuan yang telah dihancurkan dan seringkali diperkaya dengan bahan kimia berbahaya seperti sianida (dalam penambangan emas) atau logam berat. Praktik pembuangan tailing ke sungai atau laut (Submarine Tailing Disposal/STD) telah menjadi sumber konflik lingkungan terbesar. Meskipun perusahaan berdalih bahwa pembuangan di kedalaman tidak berbahaya, studi menunjukkan bahwa logam berat dapat masuk ke rantai makanan laut, mengancam kesehatan masyarakat pesisir yang bergantung pada perikanan. Kecepatan dan volume material yang dikeruk membuat volume tailing menjadi tidak tertangani secara lestari.
Pengerukan menghasilkan dua jenis polutan air utama: Acid Mine Drainage (AMD) dan sedimentasi. AMD terjadi ketika batuan sulfida yang dikeruk terpapar udara dan air, menghasilkan asam sulfat yang sangat korosif. Asam ini kemudian melarutkan logam berat, seperti kadmium, merkuri, dan timbal, yang mencemari air permukaan dan air tanah. Perbaikan terhadap AMD memerlukan biaya mitigasi yang luar biasa dan seringkali menjadi warisan kerusakan yang tak terbayar setelah perusahaan pengeruk meninggalkan lokasi.
Di sisi udara, operasi pengerukan batu bara menghasilkan emisi debu partikulat dan gas rumah kaca (GRK). Meskipun fokus sering kali tertuju pada pembakaran batu bara, proses pengerukan, pengangkutan, dan pengolahan (smelting) juga merupakan kontributor signifikan. Misalnya, proses pirometalurgi dalam pengolahan nikel di smelter, meskipun menghasilkan produk bernilai tinggi, melepaskan sulfur dioksida dan partikel halus ke atmosfer, berdampak langsung pada kualitas udara lokal dan kesehatan pernapasan penduduk sekitar.
Pengerukan adalah proses yang haus energi dan haus air. Setiap ton material yang dikeruk dan diolah membutuhkan ribuan liter air. Kebutuhan air yang masif ini seringkali mengganggu pasokan air untuk pertanian dan konsumsi masyarakat, memicu konflik air yang kompleks, terutama di wilayah yang secara alami sudah kering atau mengalami defisit air musiman. Ini adalah konsekuensi tak terhindarkan dari upaya mengeruk kekayaan alam tanpa mempertimbangkan batasan daya dukung lingkungan.
Praktik pengerukan selalu menimbulkan ketegangan sosial yang akut. Di mana ada kekayaan yang dikeruk, di sana seringkali ada kesenjangan yang diperlebar. Isu-isu etika berkisar pada hak kepemilikan, kompensasi, dan konflik budaya.
Banyak wilayah kaya sumber daya yang menjadi target pengerukan berada di tanah ulayat atau wilayah adat. Pengerukan memerlukan akuisisi lahan yang luas, seringkali melalui proses yang tidak transparan atau memanfaatkan kelemahan regulasi. Masyarakat adat, yang memiliki hubungan spiritual dan subsisten yang mendalam dengan tanah tersebut, seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan.
Ketika perusahaan mengeruk kawasan hutan atau tanah adat, masyarakat kehilangan akses ke sumber daya tradisional (berburu, meramu, bertani) dan kehilangan identitas budaya mereka yang terikat pada lanskap tersebut. Kompensasi finansial, meskipun diberikan, seringkali tidak sebanding dengan nilai kerugian ekologis dan budaya jangka panjang. Konflik vertikal antara masyarakat dan perusahaan, yang diperkuat oleh dukungan aparat keamanan, adalah ciri khas dari banyak operasi pengerukan besar. Masyarakat melihat bahwa yang dikeruk bukan hanya mineral, tetapi juga cara hidup mereka.
Meskipun praktik mengeruk menghasilkan miliaran dolar dalam pendapatan negara dan devisa, wilayah penghasil seringkali tetap miskin. Fenomena ini dikenal sebagai “Kutukan Sumber Daya”. Wilayah yang kaya mineral cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih tinggi, institusi yang lemah, dan ketergantungan ekonomi yang ekstrem pada satu komoditas.
Pengerukan menghasilkan ‘uang panas’ dalam waktu singkat, yang cenderung dihabiskan untuk konsumsi atau proyek infrastruktur megah yang tidak berkelanjutan, alih-alih diinvestasikan dalam diversifikasi ekonomi, pendidikan, atau kesehatan. Struktur ekstraktif ini menciptakan oligarki lokal yang mengendalikan izin dan rantai pasok, memperkuat ketidaksetaraan. Masyarakat setempat tidak hanya gagal mengeruk keuntungan dari kekayaan alam mereka, tetapi justru menanggung biaya sosial dari kerusakan lingkungan dan migrasi tenaga kerja yang kacau. Siklus pengerukan ini memastikan bahwa modal sosial di wilayah tersebut terdegradasi seiring dengan degradasi lingkungan.
Untuk mengendalikan dampak masif dari pengerukan, diperlukan kerangka regulasi yang ketat dan transparan. Namun, lobi industri ekstraktif yang kuat seringkali berhasil melemahkan atau memanipulasi kebijakan, memungkinkan operasi pengerukan berlanjut dengan standar lingkungan dan sosial yang minimal.
Salah satu kegagalan terbesar dalam praktik pengerukan adalah minimnya tanggung jawab pasca-penambangan. Reklamasi adalah proses mengembalikan lahan yang dikeruk ke kondisi yang stabil, non-polutif, dan produktif. Namun, banyak perusahaan meninggalkan lubang-lubang bekas tambang tanpa penutupan atau reklamasi yang memadai, melanggar janji lingkungan yang termaktub dalam izin mereka.
Reklamasi yang sejati tidak hanya melibatkan penanaman pohon. Ia harus mencakup restorasi hidrologi, mitigasi AMD, penataan kembali topografi yang aman, dan penjaminan bahwa sedimen beracun telah dinetralisasi. Dana jaminan reklamasi yang diserahkan oleh perusahaan seringkali tidak mencukupi untuk menutupi biaya pemulihan yang sesungguhnya. Jika praktik mengeruk harus berlanjut, negara harus memastikan bahwa biaya lingkungan dan sosial sepenuhnya diinternalisasi oleh industri, bukan dibebankan kepada publik.
Isu yang lebih lanjut adalah tentang bagaimana kita mendefinisikan keberhasilan reklamasi. Apakah keberhasilan itu hanya berarti lanskap yang stabil, atau harus mencakup restorasi fungsi ekologis dan sosial? Dalam banyak kasus pengerukan nikel, upaya reklamasi hanya menghasilkan vegetasi yang rapuh di tanah yang miskin hara, jauh dari ekosistem hutan hujan yang semula ada.
Kontras antara ekosistem alami dan lanskap yang rusak parah akibat operasi pengerukan dan pemrosesan.
Jawaban fundamental terhadap dampak pengerukan adalah pergeseran dari model ekonomi linier (ambil-buat-buang) ke ekonomi sirkular. Jika permintaan mineral tetap tinggi, maka kita harus menemukan cara untuk mengurangi ketergantungan pada pengerukan bahan baku baru. Ini berarti investasi besar dalam daur ulang (recycling), khususnya untuk logam strategis seperti nikel, kobalt, dan tembaga, yang terkandung dalam sampah elektronik (e-waste).
Daur ulang baterai lithium-ion, misalnya, dapat mengeruk kembali material berharga yang sudah terpakai, mengurangi tekanan untuk membuka tambang baru. Selain itu, desain produk harus diubah untuk mempermudah perbaikan dan daur ulang (design for disassembly). Ekonomi sirkular menawarkan visi di mana ‘mengeruk’ tidak lagi merujuk pada penggalian bumi, tetapi pada pemanfaatan kembali material yang sudah ada dalam sistem industri. Ini adalah satu-satunya jalur yang memungkinkan masyarakat global memenuhi permintaan mineral tanpa menghancurkan ekosistem secara permanen.
Perubahan ini menuntut kebijakan yang mendukung inovasi, insentif pajak untuk daur ulang, dan, yang terpenting, pelarangan atau pembatasan ketat terhadap praktik pengerukan yang paling merusak, seperti deep-sea mining, sebelum dampaknya menjadi tak terbalikkan. Pengerukan sumber daya adalah cerminan dari nafsu manusia; masa depan planet bergantung pada kemampuan kita untuk mengendalikan nafsu tersebut.
Pada akhirnya, praktik mengeruk berfungsi sebagai metafora sempurna untuk menjelaskan dinamika kapitalisme global. Ia menggambarkan bagaimana sumber daya dan energi, yang sejatinya terbatas, diubah menjadi modal dan keuntungan yang terakumulasi di tangan segelintir entitas global. Proses ini meniscayakan adanya eksternalitas—kerusakan lingkungan dan sosial—yang dibiarkan tak terbayar oleh sistem yang didorong oleh pertumbuhan tanpa batas.
Mengeruk adalah tindakan memaksimalkan keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan keberlanjutan jangka panjang. Dalam konteks iklim, praktik mengeruk bahan bakar fosil, misalnya, telah mencapai puncaknya. Setiap ton batu bara atau minyak yang dikeruk saat ini adalah kontribusi langsung terhadap bencana iklim di masa depan. Meskipun ada dorongan transisi energi, pengerukan untuk material transisi (nikel, kobalt) justru menimbulkan tantangan etika dan ekologis baru di wilayah penghasil.
Jika kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi selalu mensyaratkan pengerukan alam yang semakin intensif, maka model peradaban kita berada di jalur yang tidak dapat dipertahankan. Solusi tidak terletak pada menghentikan sepenuhnya pengerukan—karena material sangat dibutuhkan—tetapi pada penentuan standar etika dan ekologis yang tertinggi, memastikan bahwa setiap mineral yang dikeruk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat pemilik sumber daya, dan meminimalkan jejak kehancuran yang ditinggalkan.
Mengubah narasi pengerukan dari eksploitasi menjadi pengelolaan sumber daya yang adil memerlukan reformasi tata kelola global, penguatan hak-hak masyarakat lokal, dan kesediaan industri untuk berinvestasi dalam teknologi yang mengedepankan daur ulang. Hanya dengan demikian, kita bisa berharap untuk mengeruk nilai ekonomi tanpa harus mengeruk habis masa depan planet ini.
***
Proses pengerukan batu bara di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur dan Selatan, merupakan contoh ekstrem dari pengerukan material secara masif. Langkah pertama adalah pemindahan lapisan tanah penutup (overburden). Lapisan ini bisa mencapai kedalaman puluhan hingga ratusan meter. Alat berat seperti draglines, ekskavator hidrolik raksasa, dan shovels digunakan untuk mengeruk dan memindahkan material ini ke area pembuangan (disposal area). Volume overburden yang dipindahkan seringkali jauh melampaui volume batu bara yang dihasilkan, menciptakan gunung-gunung buatan dari material buangan.
Aspek teknis dari pengerukan ini menunjukkan skala industrial yang menakutkan. Dalam satu hari operasional, sebuah ekskavator besar dapat mengeruk ribuan meter kubik tanah. Ketika lapisan batu bara terbuka, proses penambangan beralih ke material target. Meskipun batu bara adalah material organik, proses pengerukannya melibatkan fragmentasi batuan di sekitarnya, yang seringkali mengandung pirit (besi sulfida). Ketika pirit ini terekspos ke atmosfer, ia adalah katalis utama pembentuk AMD, masalah lingkungan yang abadi. Oleh karena itu, pengerukan bukan hanya tentang mengambil batu bara, tetapi juga tentang mengganggu dan mengaktifkan reaksi kimia berbahaya di geologi sekitarnya.
Manajemen air adalah tantangan kritis lain dalam pengerukan batu bara. Lubang tambang yang dikeruk di kedalaman di bawah permukaan air tanah harus terus-menerus dipompa keluar (dewatering). Air yang dikeluarkan ini seringkali membawa sedimen dan polutan asam, yang harus diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Kegagalan dalam proses dewatering dapat menyebabkan lubang tambang terisi cepat, menjadi kolam asam raksasa yang tidak hanya berbahaya tetapi juga menghilangkan potensi pemanfaatan lahan di masa depan. Pengerukan dengan metode open-pit menciptakan luka permanen pada kulit bumi yang sangat sulit disembuhkan tanpa investasi dan teknologi pemulihan yang masif dan berkelanjutan.
Pengerukan timah di perairan Bangka Belitung menawarkan perspektif unik tentang bagaimana ekstraksi sumber daya dapat merusak ekosistem laut. Berbeda dengan penambangan darat, pengerukan timah lepas pantai menggunakan kapal isap (dredging vessels) yang menyedot pasir dan sedimen dari dasar laut. Kapal-kapal ini dilengkapi dengan pompa dan saringan besar yang memisahkan bijih timah (kasiterit) dari material non-berharga.
Operasi pengerukan ini memiliki dampak fisik dan biologis yang signifikan. Secara fisik, ia mengaduk dasar laut, menghilangkan habitat bentik (organisme dasar laut) yang penting untuk rantai makanan laut. Habitat lamun dan terumbu karang, yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan tempat pemijahan ikan, menjadi tersuspensi dalam kolom air, mengurangi penetrasi cahaya yang vital untuk fotosintesis. Secara biologis, sedimentasi yang dihasilkan oleh pengerukan mengurangi populasi ikan dan kerang, secara langsung merusak mata pencaharian ribuan nelayan lokal.
Tantangan tata kelola timah sangat kompleks karena melibatkan wilayah laut. Perizinan yang tumpang tindih antara wilayah tangkap nelayan dan wilayah konsesi tambang seringkali memicu konflik sosial yang intens. Hukum mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencoba mengatur zona mana yang boleh dan tidak boleh dikeruk, tetapi implementasinya seringkali lemah karena tekanan ekonomi dan lobi industri yang kuat. Praktik pengerukan ilegal, yang sering luput dari pengawasan, memperparah masalah, meninggalkan jejak kekeruhan air dan lubang-lubang dasar laut yang tak terhitung jumlahnya. Pengerukan timah di laut adalah studi kasus tentang bagaimana upaya mengeruk mineral dapat secara langsung berbenturan dengan upaya mengeruk hasil laut.
Dalam konteks nikel, praktik mengeruk di Indonesia kini tidak hanya dipengaruhi oleh harga komoditas global, tetapi juga oleh persaingan geopolitik antara kekuatan besar, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok, dalam menguasai rantai pasok energi. Nikel Indonesia menjadi kunci dominasi energi bersih masa depan. Investasi besar-besaran dari Tiongkok dalam pembangunan smelter dan infrastruktur pendukung menunjukkan strategi jangka panjang untuk mengunci pasokan material penting ini.
Pengerukan nikel oleh perusahaan asing, meskipun di bawah payung hukum Indonesia, menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan sumber daya. Apakah kebijakan hilirisasi benar-benar membuat Indonesia mampu mengeruk nilai tambah, ataukah hanya mengalihkan pengerukan dari bahan mentah ke nilai pengolahan, sementara kontrol teknologi dan pemasaran tetap berada di tangan asing? Infrastruktur yang dibangun—pelabuhan khusus, jalan khusus, dan PLTU khusus—seringkali hanya melayani kepentingan ekstraksi, menciptakan enklaf ekonomi yang terpisah dari ekonomi lokal.
Ketika pemerintah mengklaim keberhasilan dalam mengeruk investasi dan meningkatkan ekspor nikel olahan, biaya ekologis yang harus dibayar oleh wilayah seperti Morowali atau Halmahera menjadi semakin besar. Pengerukan mineral strategis ini, didorong oleh kebutuhan mobil listrik di Eropa dan AS, ironisnya, menciptakan polusi di Indonesia, menegaskan kembali pola historis di mana wilayah periferi menanggung biaya lingkungan untuk kemajuan pusat global.
Dampak pengerukan terhadap kesehatan masyarakat seringkali terabaikan dalam analisis ekonomi makro. Paparan logam berat dan bahan kimia dari tailing dan AMD memiliki konsekuensi kesehatan jangka panjang yang parah. Merkuri, yang masih digunakan dalam penambangan emas rakyat (meskipun ilegal), menyebabkan kerusakan neurologis permanen, terutama pada anak-anak. Timbal dan kadmium dari tailing pertambangan logam dapat terakumulasi dalam jaringan tubuh dan menyebabkan gagal ginjal, masalah tulang, dan gangguan perkembangan kognitif.
Pengerukan pasir dan sedimen di wilayah pesisir juga meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan melalui air. Perubahan pola aliran air dan sedimentasi mengganggu sanitasi alami dan dapat meningkatkan genangan air yang menjadi tempat berkembang biak vektor penyakit. Selain itu, debu dari operasi pengerukan, terutama pada penambangan batu bara dan bauksit, menyebabkan masalah pernapasan kronis seperti silikosis dan asma pada pekerja dan masyarakat yang tinggal di dekat lokasi penambangan. Biaya sosial dan kesehatan yang dihasilkan dari pengerukan ini jarang dimasukkan ke dalam perhitungan profitabilitas perusahaan. Inilah yang membuat profit pengerukan seringkali menjadi ‘keuntungan yang disubsidi’ oleh kesehatan masyarakat dan lingkungan yang terdegradasi.
Selain pengerukan mineral padat, pengerukan air tanah dalam skala industri juga merupakan isu krusial. Industri ekstraktif, mulai dari penambangan hingga agrobisnis monokultur, memerlukan volume air yang sangat besar. Di wilayah kering seperti Nusa Tenggara, atau wilayah yang mengalami penurunan air tanah drastis seperti beberapa bagian Jawa, pengerukan air tanah secara berlebihan untuk kepentingan industri menimbulkan krisis sosial.
Penambangan, khususnya dewatering (pengeringan tambang), secara efektif mengeruk air tanah dari akuifer sekitarnya, menurunkan muka air tanah di sumur-sumur penduduk lokal. Akibatnya, masyarakat harus menggali sumur semakin dalam atau terpaksa bergantung pada suplai air komersial, yang meningkatkan beban ekonomi mereka. Di sisi lain, pengerukan air untuk kebutuhan irigasi perkebunan besar, seperti kelapa sawit atau tebu, di wilayah dengan curah hujan rendah juga mengancam keberlanjutan pasokan air untuk pertanian rakyat dan kebutuhan dasar rumah tangga. Model pengerukan ini menciptakan persaingan sumber daya yang brutal antara industri berorientasi ekspor dan kebutuhan subsisten masyarakat lokal.
Salah satu tantangan terbesar dalam mengawasi praktik pengerukan adalah kurangnya transparansi data. Data mengenai volume produksi aktual, jumlah royalty yang dibayarkan, dan tingkat polusi yang dilepaskan seringkali sulit diakses oleh publik dan peneliti independen. Tanpa data yang akurat, mustahil untuk mengeruk keadilan dalam pembagian hasil atau memastikan akuntabilitas lingkungan.
Inisiatif global seperti Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) bertujuan untuk membuat aliran pembayaran dari perusahaan pengeruk ke pemerintah lebih transparan. Namun, transparansi saja tidak cukup. Dibutuhkan kemampuan untuk menganalisis dan memverifikasi data tersebut. Seringkali, data yang tersedia hanya mencakup data finansial, bukan data lingkungan yang kritis, seperti volume tailing yang dibuang atau luas lahan yang belum direklamasi. Upaya untuk mengeruk informasi yang sesungguhnya dari operasi pertambangan adalah pertempuran melawan kerahasiaan korporasi dan birokrasi yang terkadang terlibat dalam praktik koruptif.
Ketika cadangan mineral habis atau harga komoditas anjlok, perusahaan pengeruk menghadapi penutupan tambang (mine closure). Penutupan tambang yang bertanggung jawab adalah puncak dari pengelolaan lingkungan yang baik, tetapi seringkali menjadi fase yang paling dihindari oleh perusahaan karena biayanya yang sangat tinggi. Biaya penutupan dapat mencakup pemindahan peralatan, penghancuran fasilitas, pengamanan lubang tambang, dan perawatan jangka panjang untuk polusi air (AMD).
Regulasi mewajibkan perusahaan untuk menyediakan jaminan finansial (dana jaminan reklamasi) di awal operasi. Namun, studi kasus menunjukkan bahwa estimasi biaya reklamasi seringkali diremehkan, dan dana yang tersedia tidak cukup untuk menutupi biaya pemulihan ekologis dan sosial yang sebenarnya. Ketika perusahaan bangkrut atau melarikan diri, biaya untuk memperbaiki kerusakan yang dikeruk beralih sepenuhnya ke negara dan masyarakat. Perlu ada mekanisme yang lebih ketat untuk menilai risiko penutupan tambang dan memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab penuh atas warisan pengerukan mereka.
Siklus pengerukan ini menegaskan bahwa setiap mineral yang diambil dari bumi tidak pernah benar-benar gratis. Biayanya mungkin tidak dibayar di kasir, tetapi dibebankan kepada generasi mendatang dalam bentuk lingkungan yang rusak dan konflik sosial yang berkepanjangan. Mengubah narasi dari sekadar 'mengeruk untung' menjadi 'mengeruk nilai yang berkelanjutan' adalah keharusan etis, bukan sekadar pilihan ekonomi.