Menyingkap Kompleksitas di Balik Sebuah Julukan
Fenomena yang kerap dilekatkan dengan istilah "ayam kampus" merupakan sebuah konstruksi sosial yang sarat akan penilaian moral dan lapisan stigma. Secara harfiah, istilah ini merujuk pada individu, umumnya mahasiswi, yang terlibat dalam aktivitas pertukaran layanan seksual demi imbalan finansial atau material. Namun, analisis yang komprehensif tidak boleh berhenti pada definisi permukaan tersebut. Istilah ini mewakili sebuah irisan kompleks antara tekanan ekonomi, kebutuhan akademis, ketidaksetaraan gender, dan perubahan drastis dalam gaya hidup serta tuntutan sosial di era urbanisasi dan konsumerisme modern.
Pemakaian istilah yang merujuk pada hewan secara implisit mengandung dehumanisasi, berfungsi untuk memisahkan subjek dari kategori "mahasiswa terhormat" dan membenarkan marginalisasi sosial. Hal ini adalah mekanisme pertahanan moral kolektif yang memungkinkan masyarakat untuk tidak mempertanyakan akar masalah struktural. Untuk memahami fenomena ini secara utuh, kita harus menelusuri bukan hanya individu yang terlibat, tetapi juga ekosistem pendidikan tinggi dan tekanan sosial-ekonomi yang melingkupinya.
Stigma sosial sering kali mengisolasi individu yang rentan, menjadikannya sasaran penghakiman moral kolektif.
Fenomena pertukaran materi-seksual di lingkungan akademis bukanlah hal baru, tetapi istilah "ayam kampus" mulai populer dan menguat seiring dengan lonjakan jumlah mahasiswa di pusat-pusat kota besar pasca-Orde Baru. Pada masa sebelum reformasi, tekanan ekonomi terhadap mahasiswa mungkin tersembunyi di balik sistem subsidi yang lebih ketat, namun akses terhadap kemewahan dan gaya hidup urban yang dinamis belum se-eksplosif saat ini. Julukan ini menguat ketika pendidikan tinggi mulai menjadi komoditas mahal yang membutuhkan biaya hidup tinggi di ibu kota provinsi.
Dalam sejarah perkembangannya, istilah ini mencerminkan kegagalan institusi pendidikan dan masyarakat untuk menyediakan jaring pengaman finansial yang memadai bagi mahasiswa dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Pergeseran dari fokus pada idealisme perjuangan mahasiswa ke fokus pada pencapaian karir materialis juga memberikan tekanan baru yang memicu pencarian jalan pintas finansial.
Stigma "ayam kampus" hampir secara eksklusif dilekatkan pada perempuan. Ini adalah manifestasi nyata dari standar ganda (double standard) dalam masyarakat patriarkal. Ketika laki-laki terlibat dalam perilaku serupa, mereka cenderung dinilai dengan istilah yang berbeda atau dianggap sebagai bagian dari "kenakalan" mahasiswa, tanpa label moral yang merendahkan seperti yang dilekatkan pada perempuan.
Selain gender, kelas sosial juga memainkan peran krusial. Mahasiswa yang berasal dari keluarga kaya dan menunjukkan perilaku konsumtif serupa tidak akan dikenai label ini, karena pengeluaran mereka diasumsikan dibiayai oleh keluarga. Stigma ini menargetkan mereka yang secara visual berupaya menampilkan gaya hidup kelas menengah ke atas tetapi tidak memiliki sumber daya yang jelas untuk mendukungnya. Ini menjadi semacam penanda bahwa "kemewahan yang tidak pantas" harus dipertanyakan sumbernya, menyoroti ketimpangan yang mendalam.
Analisis yang paling krusial dalam memahami fenomena ini adalah faktor ekonomi. Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia menawarkan pendidikan berkualitas, namun biaya hidup, sewa tempat tinggal, dan biaya kuliah non-reguler sering kali tidak sejalan dengan kemampuan finansial rata-rata keluarga di daerah.
Mahasiswa urbanisasi menghadapi dilema yang tajam. Mereka harus berjuang di tengah kenaikan biaya sewa kos yang terus meroket, biaya transportasi yang mahal, dan kebutuhan dasar lainnya. Namun, lebih dari sekadar kebutuhan primer, terdapat tekanan psikologis yang kuat untuk berpartisipasi dalam gaya hidup yang didorong oleh media sosial dan lingkungan kampus.
Tuntutan untuk memiliki gawai terbaru, pakaian bermerek, dan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang memerlukan pengeluaran (seperti kopi-kopi mahal atau perjalanan kelompok) menciptakan jurang finansial. Bagi sebagian mahasiswa, terutama yang ingin menjaga citra sosial mereka di tengah pergaulan kampus, jurang ini terasa tidak teratasi melalui pekerjaan paruh waktu konvensional yang sering kali tidak fleksibel dan memberikan upah di bawah standar yang dibutuhkan.
Meskipun terdapat berbagai program beasiswa, jumlah penerima seringkali jauh lebih kecil dibandingkan jumlah mahasiswa yang membutuhkan. Sistem beasiswa yang ketat seringkali hanya mencakup biaya kuliah, meninggalkan beban biaya hidup yang signifikan. Mahasiswa yang bekerja paruh waktu juga menghadapi tantangan besar.
Pekerjaan paruh waktu yang tersedia seringkali memiliki jam kerja yang kaku, yang secara langsung bertentangan dengan jadwal kuliah, tugas, dan kegiatan akademis yang padat. Kebutuhan untuk memilih antara kinerja akademis yang optimal dan kelangsungan hidup finansial menempatkan mereka dalam situasi yang rentan. Dalam konteks ini, pertukaran layanan yang instan dan menawarkan imbalan yang jauh lebih besar dalam waktu singkat seringkali dilihat, secara tragis, sebagai solusi yang paling efisien untuk memecahkan masalah keuangan yang mendesak.
Ketidakseimbangan antara biaya pendidikan dan tekanan untuk memenuhi standar gaya hidup urban menjadi pemicu utama kerentanan finansial.
Faktor yang sering terabaikan adalah peran mahasiswa sebagai tulang punggung atau pendukung finansial tambahan bagi keluarga di kampung halaman. Mahasiswa yang berasal dari keluarga rentan ekonomi mungkin mendapati diri mereka tertekan untuk mengirimkan uang untuk biaya pengobatan, utang keluarga, atau kebutuhan mendadak lainnya. Dalam konteks ini, keputusan untuk terlibat dalam aktivitas ini bukan semata-mata didorong oleh keinginan akan kemewahan pribadi, melainkan oleh rasa tanggung jawab dan kebutuhan darurat yang melampaui kemampuan mereka sebagai individu.
Meskipun istilah "ayam kampus" sering kali mengasumsikan hubungan antara mahasiswi dan pihak luar, tidak jarang eksploitasi terjadi di dalam lingkungan kampus itu sendiri. Hubungan kuasa yang timpang antara dosen, senior, atau bahkan sesama mahasiswa yang memiliki akses finansial lebih, dapat menciptakan situasi di mana imbalan akademis atau peluang sosial dipertukarkan dengan layanan. Ketakutan akan kegagalan akademis, ditambah dengan kerentanan finansial, menjadi senjata yang digunakan oleh predator di lingkungan pendidikan.
Institusi pendidikan seringkali gagal dalam menciptakan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia, yang justru memperkuat budaya diam dan rasa malu yang melingkupi korban. Ini memastikan bahwa pelaku eksploitasi dapat beroperasi tanpa konsekuensi, sementara korban terpaksa menanggung beban stigma dan trauma sendirian.
Keterlibatan dalam aktivitas yang membawa stigma sosial dan risiko keamanan memiliki konsekuensi psikologis yang parah. Rasa bersalah, rasa malu yang mendalam, kecemasan, dan depresi adalah gejala umum. Stigma kolektif masyarakat memperburuk kondisi ini, karena individu tersebut merasa tidak mungkin mencari bantuan profesional atau dukungan sosial tanpa menghadapi pengucilan total.
Pengalaman trauma yang berulang, disosiasi, dan kesulitan dalam membangun hubungan intim yang sehat di masa depan merupakan risiko jangka panjang yang sangat nyata. Siklus kerentanan ini seringkali sulit diputus, terutama ketika sumber daya untuk kesehatan mental sangat terbatas atau mahal di Indonesia.
Era digital telah mengubah lanskap fenomena ini secara drastis. Jika di masa lalu koneksi lebih sering terjadi melalui perantara atau jaringan fisik tertentu, kini platform daring, aplikasi kencan, dan media sosial berfungsi sebagai pasar yang lebih tersembunyi namun lebih efisien. Digitalisasi menawarkan anonimitas parsial, memungkinkan individu untuk beroperasi melampaui batas geografis kampus mereka dan mengurangi risiko identifikasi langsung.
Platform daring ini juga menciptakan "tipologi klien" yang lebih beragam dan memfasilitasi transaksi yang lebih cepat. Ini mengubah dinamika kuasa menjadi lebih transaksional dan kurang bersifat personal, yang bagi sebagian orang mungkin terasa lebih aman, meskipun pada dasarnya tetap mengandung risiko yang tinggi.
Media sosial tidak hanya menjadi sarana koneksi, tetapi juga katalisator tekanan gaya hidup. Mahasiswa melihat teman sebaya mereka, atau bahkan influencer, menampilkan kehidupan yang mewah dan bebas finansial. Konten ini menciptakan standar aspirasi yang tidak realistis. Bagi mahasiswa yang berjuang secara finansial, keinginan untuk meniru citra ini, untuk "memiliki" dan "menunjukkan", menjadi pendorong yang kuat.
Kemudahan memamerkan hasil dari aktivitas ini secara tidak langsung di media sosial (misalnya, tas baru atau perjalanan ke luar kota) tanpa harus mengungkapkan sumber dana, memperkuat ilusi bahwa ada jalan pintas yang bisa diakses untuk mencapai status sosial yang diinginkan.
Platform digital menyediakan sarana koneksi yang tersembunyi, mempercepat transaksi dan memperluas jangkauan fenomena ini.
Institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab yang jauh melampaui sekadar penyediaan kurikulum. Mereka bertanggung jawab atas kesejahteraan holistik mahasiswanya. Kegagalan institusi untuk menanggapi isu ini seringkali berakar pada dua hal: penolakan dan kurangnya sumber daya.
Banyak PT memilih untuk menyangkal keberadaan fenomena ini di lingkungan mereka demi menjaga citra institusi. Penolakan ini menghalangi pengembangan mekanisme dukungan yang efektif. Dukungan finansial yang tidak memadai, ketiadaan konseling psikologis yang terjangkau dan rahasia, serta ketidakpedulian terhadap biaya hidup riil, semuanya berkontribusi pada kerentanan mahasiswa.
Sistem pengawasan dan keamanan kampus juga seringkali tidak sensitif terhadap isu ini. Alih-alih melindungi mahasiswa yang rentan, fokusnya justru pada moralitas superfisial, yang hanya menambah rasa takut dan isolasi bagi mereka yang membutuhkan bantuan.
Secara lebih luas, fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi makro. Deregulasi biaya pendidikan, yang menyebabkan lonjakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau biaya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) di beberapa universitas, menempatkan beban finansial yang sangat besar pada keluarga. Ketika pendidikan menjadi investasi yang sangat mahal, imbal hasil (dalam bentuk pekerjaan bergaji tinggi) menjadi ekspektasi yang harus segera dipenuhi.
Ketika pasar tenaga kerja pasca-lulusan tidak dapat menjamin imbal hasil yang sebanding dengan investasi pendidikan, tekanan untuk "mencukupi" kebutuhan selama studi meningkat drastis. Ini adalah masalah sistemik, bukan hanya masalah moral individu.
Salah satu mitos berbahaya yang mengelilingi "ayam kampus" adalah anggapan bahwa keterlibatan ini didasarkan sepenuhnya pada "pilihan bebas" atau hanya didorong oleh keinginan akan kenikmatan. Meskipun elemen agensi individu pasti ada, konteks yang melingkupi pilihan tersebut hampir selalu dipaksa oleh ketiadaan alternatif yang layak.
Pilihan yang dibuat di bawah tekanan ekonomi yang ekstrem, di mana pilihan lain berarti kegagalan akademis, kehilangan tempat tinggal, atau penderitaan keluarga, bukanlah pilihan bebas dalam arti yang sesungguhnya. Itu adalah negosiasi yang dipaksakan antara kebutuhan bertahan hidup dan tuntutan moral masyarakat.
Stigma yang melekat pada istilah ini seringkali mengaburkan realitas bahwa banyak individu yang terlibat mungkin juga menjadi korban kejahatan seksual, eksploitasi, atau perdagangan manusia, terutama jika mereka direkrut oleh pihak ketiga. Stigma masyarakat yang menghakimi menghalangi korban untuk melaporkan kejahatan atau mencari perlindungan hukum, karena mereka takut akan label moral yang akan mereka terima dari aparat penegak hukum maupun masyarakat umum.
Fokus harus dialihkan dari penghakiman moral individu ke penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan eksploitasi dan menciptakan jaringan yang memanfaatkan kerentanan mahasiswa.
Mengatasi fenomena "ayam kampus" memerlukan intervensi yang mendalam dan multidimensi, berfokus pada perubahan struktural, bukan sekadar penekanan moral.
Institusi pendidikan harus berkomitmen untuk meninjau ulang sistem beasiswa dan bantuan keuangan. Subsidi harus dialokasikan tidak hanya untuk biaya kuliah, tetapi juga secara signifikan untuk biaya hidup, terutama di kota-kota besar. Harus ada program kerja paruh waktu yang dikelola kampus dengan jadwal yang fleksibel dan upah yang layak, sehingga mahasiswa dapat bekerja tanpa mengorbankan waktu studi mereka.
Pengembangan sistem dana darurat mahasiswa yang mudah diakses dan rahasia juga krusial untuk mengatasi kebutuhan finansial mendadak yang seringkali menjadi pemicu keterlibatan awal.
Pusat konseling kampus harus diperkuat dengan staf profesional yang terlatih dalam menangani trauma, krisis identitas, dan tekanan finansial. Layanan konseling harus dipromosikan sebagai sumber daya yang netral dan rahasia, tanpa unsur penghakiman moral. Kampus harus menciptakan lingkungan di mana mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan.
Pendidikan di perguruan tinggi harus memasukkan literasi finansial yang praktis dan kritis. Ini mencakup tidak hanya cara mengelola uang, tetapi juga analisis kritis terhadap tekanan konsumerisme, manajemen utang, dan pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai pekerja paruh waktu.
Selain itu, perlu ada program pendidikan bagi seluruh komunitas kampus—dosen, staf, dan mahasiswa—mengenai hubungan kuasa, eksploitasi, dan pentingnya budaya saling menghormati dan mendukung, menjauhi penilaian yang merendahkan.
Media memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk persepsi publik. Pemberitaan yang sensasional dan menggunakan istilah yang merendahkan hanya memperkuat stigma dan rasa malu. Media harus beralih dari pelabelan yang menghakimi ke narasi yang berfokus pada analisis akar masalah, kisah kerentanan, dan solusi struktural. Pemberitaan yang etis dapat menjadi alat untuk mendorong empati dan dukungan, bukan isolasi.
Pada akhirnya, menghadapi isu "ayam kampus" membutuhkan penolakan kolektif terhadap dehumanisasi. Setiap individu yang terlibat adalah mahasiswa yang rentan, terbebani oleh sistem ekonomi yang tidak adil dan tekanan sosial yang luar biasa. Jika masyarakat terus memilih untuk menghakimi hasil dari kerentanan—alih-alih menantang sistem yang menciptakan kerentanan itu—maka fenomena ini tidak akan pernah hilang. Solusi nyata terletak pada pembangunan masyarakat yang lebih inklusif, adil secara ekonomi, dan mendukung sistem pendidikan yang benar-benar membebaskan, bukan membebani.
Untuk menghindari generalisasi, penting untuk membedakan tipologi keterlibatan dalam fenomena ini. Kebutuhan finansial tidak seragam, dan motivasi seringkali berlapis. Tipologi ini membantu dalam merancang intervensi yang lebih tepat sasaran:
Kelompok ini terlibat murni karena alasan kebutuhan dasar: membayar sewa, makan, atau menanggulangi tunggakan biaya kuliah agar tidak di-DO (drop out). Bagi mereka, aktivitas ini adalah jalan keluar terakhir setelah semua opsi beasiswa atau pekerjaan paruh waktu gagal. Kehidupan mereka ditandai oleh kecemasan finansial yang konstan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam aspek sosial kampus, memperparah isolasi.
Survivalis Murni seringkali datang dari daerah pedesaan atau keluarga yang mengalami krisis ekonomi mendadak (misalnya, orang tua kehilangan pekerjaan atau bencana alam). Dukungan yang paling efektif bagi kelompok ini adalah jaminan finansial dasar dan bantuan darurat yang cepat dan tanpa birokrasi yang berbelit-belit.
Kelompok ini sudah mampu memenuhi kebutuhan primer, tetapi tekanan untuk mencapai atau mempertahankan standar gaya hidup tertentu (status signaling) menjadi pendorong utama. Mereka terperangkap dalam lingkaran setan konsumerisme, di mana kepemilikan barang-barang mewah atau pengalaman mahal dianggap esensial untuk validasi diri dan penerimaan sosial di lingkungan pergaulan kelas atas kampus.
Fenomena ini diperburuk oleh budaya utang konsumtif dan kemudahan akses ke pinjaman online yang seringkali menjerat. Intervensi untuk kelompok ini harus mencakup konseling intensif mengenai kesehatan mental, citra diri, dan literasi finansial yang kritis terhadap budaya materialisme.
Keterlibatan kelompok ini mungkin tidak selalu melibatkan uang, tetapi pertukaran dalam bentuk nilai akademis yang lebih baik, kemudahan dalam penelitian, atau akses ke koneksi penting. Ini seringkali terjadi dalam konteks hubungan kuasa yang timpang dengan oknum di dalam institusi (dosen, administrator). Meskipun motifnya bukan murni uang, hasil dari kompromi ini seringkali memungkinkan mereka untuk lulus tanpa tekanan, yang secara tidak langsung memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
Meskipun fenomena ini sering dikaitkan dengan kota-kota metropolitan besar, intensitas dan manifestasinya bervariasi:
Di kota-kota ini, biaya hidup mencapai puncaknya. Ada populasi mahasiswa yang sangat besar, tetapi juga pasar ekonomi yang sangat besar dan beragam. Anonimitas lebih tinggi, dan digitalisasi platform koneksi lebih maju. Tekanan gaya hidup sangat tinggi, didorong oleh eksposur media sosial yang intens.
Meskipun biaya hidup lebih rendah daripada ibu kota, kepadatan populasi mahasiswa sangat tinggi, dan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan paruh waktu sangat ketat. Di sini, faktor komunal dan ketakutan akan penyebaran informasi di komunitas kecil (kurangnya anonimitas) menjadi faktor penghambat, namun tekanan finansial tetap ada karena rendahnya upah kerja informal lokal.
Fenomena ini mungkin kurang menonjol, tetapi bukan berarti tidak ada. Keterlibatan mungkin lebih didorong oleh kebutuhan mendesak dan seringkali melalui koneksi internal yang sangat terbatas, meningkatkan risiko eksploitasi oleh pihak yang sudah dikenal. Lingkungan yang lebih kecil berarti penyebaran stigma dan konsekuensi sosial bisa jauh lebih cepat dan merusak.
Di Indonesia, pendidikan tinggi telah lama diyakini sebagai tiket utama menuju mobilitas sosial vertikal. Orang tua seringkali mengorbankan segalanya agar anak mereka bisa kuliah di kota besar. Namun, ketika mahasiswa tiba di kota, mereka menyadari bahwa modal sosial dan modal finansial adalah prasyarat yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis.
Kesenjangan antara janji mobilitas sosial (melalui ijazah) dan realitas ekonomi (biaya hidup yang menghancurkan) menciptakan frustrasi masif. Mahasiswa dituntut untuk "berpenampilan sukses" saat sedang berjuang untuk makan. Kesenjangan ini menjadi lahan subur bagi solusi yang menyimpang secara etika namun efisien secara finansial.
Perbedaan fasilitas antara universitas negeri terkemuka dan universitas swasta yang kurang didanai juga memperlebar jurang. Universitas yang lebih elit seringkali menawarkan jaringan alumni yang lebih kuat dan program beasiswa yang lebih mapan. Mahasiswa di institusi yang kurang didanai, yang mungkin sudah berjuang keras untuk membayar biaya kuliah, memiliki akses terbatas pada sumber daya pendukung, memperbesar kerentanan mereka.
Untuk bertahan di tengah tekanan dan stigma, banyak individu mengembangkan mekanisme koping berupa disosiasi. Mereka menciptakan pembagian identitas yang tajam: satu identitas sebagai "mahasiswa berprestasi" di siang hari, dan identitas lain yang tersembunyi di malam hari. Pembagian ini memungkinkan mereka untuk berfungsi secara akademis dan sosial, tetapi membutuhkan energi psikologis yang sangat besar dan menyebabkan kelelahan emosional yang kronis.
Rasa kerahasiaan dan ketakutan akan penyingkapan (disclosure) terus-menerus menggerogoti kesehatan mental mereka. Keberhasilan dalam memisahkan kedua dunia ini adalah kunci bagi kelangsungan hidup mereka, tetapi juga merupakan penghalang terbesar untuk mencari bantuan atau mengakui trauma yang dialami.
Meskipun isolasi adalah masalah besar, kadang-kadang terbentuk jaringan dukungan informal di antara individu yang terlibat. Jaringan ini bukan hanya untuk memfasilitasi koneksi atau transaksi, tetapi juga berfungsi sebagai tempat berbagi rasa sakit, rasa bersalah, dan strategi bertahan hidup. Jaringan ini menjadi pengganti layanan konseling resmi yang tidak dapat mereka akses karena takut teridentifikasi.
Namun, solidaritas informal ini seringkali rapuh dan dapat berubah menjadi lingkungan yang memicu kompetisi atau bahkan eksploitasi internal, terutama ketika kebutuhan finansial semua anggota jaringan meningkat secara simultan.
Mengingat pergeseran ke ranah digital, tantangan regulasi menjadi sangat kompleks. Pemerintah dan regulator harus berjuang untuk menyeimbangkan antara privasi individu dan kebutuhan untuk mencegah eksploitasi dan perdagangan manusia yang terjadi melalui platform daring. Penutupan platform semata tidak efektif, karena platform baru akan muncul; yang dibutuhkan adalah mekanisme pelaporan yang canggih dan kerja sama internasional.
Tantangan terbesar bukanlah ekonomi atau regulasi, melainkan 'resesi moral' yang memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah menghakimi individu yang berjuang daripada menghakimi sistem yang korup dan tidak adil. Selama masyarakat masih mengukur harga diri seseorang berdasarkan kemampuan finansial untuk membeli barang-barang konsumtif, dan selama stigma terhadap isu ini tetap tinggi, solusi apapun akan bersifat sementara.
Perubahan mendasar membutuhkan pergeseran nilai kolektif, dari pemujaan terhadap kekayaan dan citra eksternal, menuju pengakuan terhadap martabat manusia universal, terlepas dari sumber pendapatan atau cara bertahan hidup yang mereka pilih di bawah tekanan ekstrem.
Fenomena yang dilabeli "ayam kampus" adalah cermin buram dari kegagalan struktural yang mendalam dalam masyarakat Indonesia. Ia bukan hanya masalah moralitas individu, melainkan gejala dari ketidaksetaraan ekonomi yang tajam, biaya pendidikan yang tidak berkelanjutan, dan standar ganda gender yang mendarah daging. Mahasiswa yang terlibat dalam aktivitas ini adalah individu yang seringkali terperangkap dalam pilihan yang mustahil, terdorong oleh kebutuhan bertahan hidup dan tekanan gaya hidup yang tak tertahankan.
Untuk mengatasinya, dibutuhkan reformasi menyeluruh: subsidi biaya hidup yang substansial dari institusi pendidikan, dukungan kesehatan mental yang rahasia, dan yang paling penting, pergeseran budaya dari penghakiman ke empati. Seluruh elemen masyarakat, dari institusi pendidikan, pemerintah, media, hingga masyarakat sipil, harus bertanggung jawab untuk membongkar sistem yang merentankan generasi muda, dan berinvestasi pada lingkungan yang memungkinkan setiap mahasiswa untuk fokus pada pendidikan mereka, bukan pada perjuangan finansial yang melelahkan.