Surah An Nisa ayat 59 merupakan salah satu poros utama yang menjadi landasan teologis dan yuridis dalam memahami struktur kepemimpinan dan ketaatan dalam masyarakat Muslim. Ayat ini tidak hanya menetapkan hierarki ketaatan yang mutlak, tetapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang fundamental, memastikan bahwa setiap perselisihan dan perbedaan pendapat harus dikembalikan kepada sumber otoritas tertinggi, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Pemahaman yang komprehensif terhadap ayat ini adalah kunci untuk menjaga kohesi sosial dan politik umat Islam, menjauhkan mereka dari perpecahan dan anarki. Dalam kajian ini, kita akan menyelami teks Arab, terjemahan, serta berbagai lapisan tafsir, mulai dari analisis linguistik hingga implikasi praktisnya dalam kehidupan modern.
Yā ayyuhallażīna āmanū aṭī'ullāha wa aṭī'ur-rasūla wa ulil-amri mingkum, fa in tanāza'tum fī syai'in fa ruddūhu ilallāhi war-rasūli ing kuntum tu'minūna billāhi wal-yaumil-ākhir. żālika khairuw wa aḥsanu ta`wīlā.
Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Untuk memahami kedalaman ayat ini, kita harus membedah setiap frasa dan kata kunci yang terkandung di dalamnya. Struktur sintaksis ayat ini memberikan petunjuk tegas mengenai tingkat dan jenis ketaatan yang diwajibkan.
Kata kerja perintah ini, yang berarti 'taatilah' atau 'patuhilah', disebutkan dua kali secara eksplisit dalam permulaan ayat: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. Pengulangan kata kerja ini sangat penting secara teologis dan linguistik. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul diletakkan sebagai dua kewajiban yang terpisah namun terkait erat.
Implikasi Pengulangan: Para ulama tafsir, seperti Ibnu Taimiyyah, menjelaskan bahwa pengulangan 'Aṭī'ū' (Taatilah) untuk Rasul, setelah Allah, menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah ﷺ bersifat independen dalam beberapa aspek, yaitu dalam hal-hal yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an namun diperintahkan oleh Sunnah. Ketaatan kepada Allah adalah fundamental, sementara ketaatan kepada Rasul adalah manifestasi praktis dari ketaatan kepada Allah, sebab Rasul tidak pernah memerintahkan kecuali apa yang diridhai Allah.
Ulil Amri (pemegang kekuasaan/otoritas) diletakkan tanpa didahului oleh kata kerja perintah أَطِيعُوا (Aṭī'ū) secara eksplisit. Ayat tersebut berbunyi: "wa ulil-amri mingkum" (dan Ulil Amri di antara kamu). Ini adalah titik krusial dalam perdebatan tafsir.
Implikasi Tanpa Pengulangan: Mayoritas ulama menyimpulkan bahwa ketaatan kepada Ulil Amri adalah ketaatan yang mengikuti dan terikat pada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika Ulil Amri memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an atau As-Sunnah, maka ketaatan mereka gugur. Ini membedakan ketaatan kepada Ulil Amri (bersyarat) dari ketaatan kepada Allah dan Rasul (mutlak).
Bagian ayat ini adalah solusi resolusi sengketa. Kata فَرُدُّوهُ (Fa Ruddūhu - maka kembalikanlah ia) berasal dari akar kata *radda* yang berarti mengembalikan, merujukkan, atau merujuk ulang.
Kewajiban merujuk kembali ini ditegaskan sebagai ujian keimanan: إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian). Merujuk kepada sumber primer bukan sekadar pilihan, tetapi indikator esensial dari keimanan sejati.
Definisi 'Ulil Amri' adalah topik yang paling banyak didiskusikan dalam tafsir ayat ini. Secara umum, terdapat tiga pandangan utama di kalangan ulama Salaf dan Khalaf mengenai siapa yang dimaksud dengan 'pemegang kekuasaan' di kalangan umat Islam, dan masing-masing pandangan memiliki implikasi besar terhadap hukum dan politik Islam.
Ini adalah pandangan yang paling umum, didukung oleh mufassir seperti Ibnu Abbas (dalam salah satu riwayat), Al-Hasan Al-Basri, dan mayoritas ahli fiqih (fuqaha). Menurut pandangan ini, Ulil Amri adalah para penguasa, sultan, atau amir yang mengurus urusan duniawi umat, menegakkan keadilan, dan memimpin jihad.
Argumentasi: Konteks ayat ini, yang berkaitan dengan tatanan masyarakat dan penyelesaian perselisihan, paling relevan dengan peran pemimpin politik yang memiliki kemampuan eksekutif untuk membuat keputusan dan memberlakukannya. Ketaatan kepada mereka diperlukan untuk mencegah kekacauan (fitnah) dan menjaga persatuan. Namun, ketaatan ini terbatas selama perintah mereka tidak bertentangan dengan syariat.
Ibnu Katsir menukil hadis yang menegaskan ketaatan kepada penguasa dalam hal yang bukan maksiat, yang secara kuat mendukung interpretasi ini. Kesatuan umat hanya bisa terwujud jika terdapat ketaatan terorganisir kepada pemimpin yang sah, sekalipun pemimpin tersebut memiliki kekurangan, selama mereka tidak membawa kepada kekufuran yang nyata.
Pendapat ini didukung oleh Mujahid, Atha', dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah. Menurut pandangan ini, Ulil Amri adalah para ulama, ahli tafsir, dan ahli fiqih yang memiliki otoritas untuk menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan mengeluarkan fatwa.
Argumentasi: Mereka berpendapat bahwa Ulil Amri sejati adalah pihak yang menguasai dan memahami *al-Amr* (perkara/hukum agama). Jika terjadi perselisihan (tanāza'tum), penyelesaiannya adalah dengan merujuk kembali kepada Allah dan Rasul, yang merupakan fungsi para ulama (mereka yang kompeten merujuk dan menyimpulkan hukum). Ulama berfungsi sebagai penjaga Syariat, yang memastikan ketaatan politik tetap berada dalam koridor hukum Ilahi.
Pandangan yang lebih inklusif dan diterima oleh banyak mufassir belakangan, termasuk Ar-Razi, adalah bahwa Ulil Amri mencakup semua pihak yang memegang otoritas dalam berbagai bidang, yang memiliki kekuatan untuk memimpin dan menyelesaikan urusan umat. Ini mencakup pemimpin politik (yang mengimplementasikan) dan ulama (yang membimbing dan menetapkan hukum).
Sinergi: Ketaatan kepada penguasa memastikan tatanan (eksekusi), dan ketaatan kepada ulama memastikan kebenaran (legislasi dan interpretasi). Dalam konteks modern, ini dapat diperluas untuk mencakup para ahli di bidang masing-masing yang memiliki otoritas profesional dan etika dalam komunitas Muslim, seperti ahli kesehatan, militer, atau ekonomi, selama kepemimpinan mereka tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam.
Meskipun ayat 59 memerintahkan ketaatan kepada Ulil Amri, ketaatan ini tidak bersifat tanpa batas. Kaidah fundamental yang mengatur hubungan ini ditegaskan oleh As-Sunnah, yang secara langsung menerjemahkan batasan yang tersirat dalam pemisahan ketaatan kepada Allah/Rasul dari Ulil Amri.
Ini adalah prinsip utama: "Tidak ada ketaatan kepada makhluk (manusia) dalam hal bermaksiat kepada Sang Pencipta." Jika Ulil Amri—apakah dia penguasa, hakim, atau ulama—memerintahkan sesuatu yang secara jelas haram atau melanggar syariat, maka ketaatan tersebut batal dan wajib ditolak.
Ketaatan hanya relevan dalam perkara *ma’rūf* (kebaikan). Jika perintah tersebut adalah *munkar* (kemungkaran), maka kewajiban moral dan keimanan menuntut penolakan terhadap perintah tersebut, sambil tetap menjaga adab dan menghindari konflik yang tidak perlu.
Ketaatan kepada Ulil Amri utamanya berlaku pada masalah-masalah ijtihadiyah (di mana terdapat ruang interpretasi), masalah administrasi, dan hal-hal yang termasuk dalam lingkup kebijakan publik yang mubah (diperbolehkan) atau maslahah (kemaslahatan umum).
Setiap perintah dari Ulil Amri yang sah harus dapat dipertanggungjawabkan dan diverifikasi melalui timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Rasulullah ﷺ, sebagai penafsir dan pelaksana pertama wahyu, menjadi standar utama. Jika terdapat keraguan, maka kewajiban kembali kepada rujukan (ruddūhu) harus segera dilakukan.
Kewajiban untuk merujuk kembali perselisihan kepada Allah dan Rasul adalah inti metodologis dari ayat ini. Ini adalah jaminan ilahi untuk mempertahankan kesucian syariat dan mencegah opini manusia merusak fondasi agama.
Kata tanāza'tum (kamu berbeda pendapat/berselisih) merujuk pada segala bentuk perselisihan yang mungkin timbul, baik antar individu, antar kelompok, antara rakyat dan penguasa, maupun antara para ulama sendiri dalam masalah fiqih atau hukum.
Ayat ini menunjukkan bahwa perselisihan adalah keniscayaan dalam kehidupan manusia, namun yang terpenting adalah bagaimana perselisihan tersebut diselesaikan, bukan bagaimana menghindarinya secara total.
Merujuk kepada Allah dan Rasul berarti kembali ke teks-teks primer dan kaidah-kaidah ushul fiqih yang digunakan untuk menarik kesimpulan hukum dari teks tersebut. Proses ini memerlukan kompetensi dan integritas intelektual yang tinggi.
Ayat ini mengakhiri dengan penekanan teologis: ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya). Ini adalah janji sekaligus ancaman. Ketaatan dalam merujuk sengketa adalah kebaikan duniawi (menjaga persatuan) dan kebaikan ukhrawi (memperoleh pahala karena menjalankan perintah Ilahi).
Ayat 59 An Nisa secara fundamental memperkuat konsep Tauhid Uluhiyyah dan Tauhid Hakimiyyah (Kedaulatan Hukum). Ketaatan yang mutlak hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Setiap otoritas manusia adalah otoritas sekunder dan terikat pada otoritas primer.
Ayat ini mengajarkan bahwa meskipun dalam sebuah masyarakat Muslim terdapat struktur kekuasaan (Ulil Amri), kekuasaan tersebut tidak pernah independen dari hukum Ilahi. Ulil Amri berfungsi sebagai pelaksana syariat, bukan pembuat syariat. Jika Ulil Amri mencoba melampaui batas ini dan membuat hukum yang bertentangan dengan wahyu, mereka telah keluar dari koridor ketaatan yang diperintahkan dalam ayat ini.
Dalam pandangan teologis, ketaatan yang tulus kepada Ulil Amri, selama ia berada di atas kebenaran, dianggap sebagai bentuk ibadah (taqarrub ilallah). Ketaatan ini bertujuan untuk mewujudkan maslahat dan menjauhkan mafsadah (kerusakan) dalam masyarakat. Jika ketaatan kepada Ulil Amri dilakukan demi menjaga kedamaian sosial berdasarkan syariat, maka itu adalah manifestasi dari keimanan kepada Hari Akhir.
Relevansi An Nisa 59 tidak terbatas pada urusan politik kenegaraan. Ayat ini menyediakan model ketaatan dan resolusi sengketa yang berlaku di semua tingkatan sosial, mulai dari keluarga, organisasi, hingga hubungan antarnegara.
Dalam konteks keluarga, Ulil Amri dapat diinterpretasikan sebagai kepala rumah tangga (suami/ayah) yang bertanggung jawab memimpin. Ketaatan istri dan anak kepada kepala keluarga diwajibkan, namun ketaatan ini harus tetap terikat pada batasan syariat. Jika kepala keluarga memerintahkan pelanggaran hukum Islam (misalnya, melarang ibadah atau menyuruh berbuat maksiat), ketaatan tersebut batal. Mekanisme 'Ruddūhu' di sini berarti merujuk perselisihan keluarga kepada bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah, seringkali melalui konsultasi dengan ahli agama atau konselor keluarga yang memahami syariat.
Ketaatan dalam rumah tangga modern seringkali diuji oleh perbedaan pandangan dalam hal pendidikan anak, keuangan, dan interaksi sosial. Ayat 59 mengingatkan bahwa standar tertinggi untuk menyelesaikan semua perbedaan ini bukanlah emosi atau tradisi, melainkan wahyu.
Dalam struktur organisasi, Ulil Amri adalah manajemen, direksi, atau pemimpin proyek. Karyawan wajib taat pada peraturan dan arahan pimpinan (Ulil Amri) selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan hukum Allah dan etika Islam.
Contoh Perselisihan: Jika terdapat perselisihan mengenai etika kerja, distribusi keuntungan, atau praktik bisnis yang diragukan kehalalannya, 'Ruddūhu' berarti merujuk masalah tersebut kepada Dewan Syariah, Komite Etika, atau standar hukum Islam yang relevan. Ini menjamin bahwa praktik organisasi tetap sejalan dengan prinsip Islam, menjadikannya sistem yang khairun wa aḥsanu ta`wīlā (lebih baik akibatnya).
Inilah konteks utama ayat diturunkan. Di masa modern, ketaatan kepada Ulil Amri (pemerintah yang sah) mencakup ketaatan terhadap undang-undang, peraturan lalu lintas, dan kebijakan fiskal yang dibuat demi kemaslahatan umum. Ketaatan ini wajib untuk menjaga ketertiban negara.
Namun, jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang jelas-jelas menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka ketaatan politik harus dikesampingkan. Mekanisme 'Ruddūhu' di ranah politik melibatkan:
Pemisahan level ketaatan adalah fondasi hukum Islam. Jika kita tidak memahami mengapa Allah dan Rasul memerlukan ketaatan mutlak sementara Ulil Amri memerlukan ketaatan bersyarat, kita akan jatuh ke dalam salah satu dari dua ekstrem: anarki atau kultus individu (ghuluw).
Allah ﷻ adalah Dzat yang sempurna dan Maha Benar. Perintah-Nya adalah kebaikan murni dan keadilan hakiki. Oleh karena itu, ketaatan kepada-Nya tidak memerlukan verifikasi atau batasan. Demikian pula Rasulullah ﷺ, karena beliau adalah *ma’shum* (terjaga dari kesalahan) dalam menyampaikan risalah. Ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan kepada Allah, sebagaimana firman Allah: "Barangsiapa menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah." (QS. An Nisa: 80). Ketaatan ini bersifat permanen, universal, dan tanpa reservasi.
Ulil Amri adalah manusia biasa (basyar), yang tidak lepas dari kekhilafan, kesalahan, dan bahkan dorongan hawa nafsu. Keputusan mereka dipengaruhi oleh konteks waktu, tempat, dan interpretasi mereka terhadap teks. Oleh karena itu, ketaatan kepada mereka harus selalu diuji dan divalidasi oleh sumber otoritas mutlak (Qur'an dan Sunnah).
Jika Ulil Amri mengeluarkan perintah yang mengandung kemaslahatan (kebaikan umum) namun tidak secara eksplisit diwajibkan dalam syariat, maka ketaatan diwajibkan demi menjaga tatanan. Tetapi jika perintah tersebut mengandung keburukan (mafsadah) yang jelas bertentangan dengan syariat, maka otoritas mereka gugur seketika dalam masalah tersebut.
Ayat 59 mengajarkan umat untuk berdialog dan mengkritik otoritas ketika terjadi perselisihan, tetapi kritik ini harus ilmiah dan berbasis wahyu, bukan berdasarkan sentimen atau kepentingan pribadi. Perintah "Ruddūhu" bukan hanya izin untuk membantah, tetapi kewajiban untuk mencari kebenaran melalui metode syariat yang diakui. Ini adalah mekanisme checks and balances yang paling tua dan paling kokoh dalam sejarah peradaban Islam.
Sejarah peradaban Islam telah berulang kali membuktikan pentingnya implementasi ayat 59. Ketika umat Islam meninggalkan prinsip merujuk sengketa kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dan sebaliknya menggantungkan hukum pada kepentingan penguasa semata atau interpretasi ulama yang partisan, maka disana perpecahan dan kelemahan mulai terjadi.
Penerapan ayat ini menjamin stabilitas. Masyarakat yang tahu bahwa semua hukum dan perselisihan pada akhirnya akan diadili oleh kebenaran ilahi merasa lebih aman dan adil. Mereka tahu bahwa otoritas manusia manapun tidak kebal hukum. Ini adalah kebaikan (khairun) yang dijanjikan dalam ayat tersebut.
Aḥsanu ta`wīlā (lebih baik akibatnya) merujuk pada hasil jangka panjang, baik di dunia maupun akhirat. Di dunia, akibat baiknya adalah persatuan, keadilan yang lestari, dan kemakmuran (falāḥ). Di akhirat, ini adalah hasil dari ketaatan sempurna kepada Allah dan Rasul-Nya.
Ijtihad (usaha sungguh-sungguh untuk menyimpulkan hukum) adalah alat utama dalam melaksanakan perintah Ruddūhu. Ini mengharuskan adanya lembaga atau individu yang kompeten (yakni Ulil Amri dari kalangan ulama) yang mampu menangani masalah-masalah kontemporer yang tidak memiliki preseden jelas dalam nash.
Sebagai contoh, bagaimana Islam memandang mata uang digital atau rekayasa genetika? Perselisihan mengenai hal ini harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dan ijtihad yang dilakukan oleh Ulil Amri (para pakar dan ulama) akan menyimpulkan hukum berdasarkan prinsip syariat (misalnya, prinsip tidak ada kerugian atau prinsip menjaga harta), yang kemudian harus ditaati oleh umat.
Kajian ini menegaskan bahwa ayat 59 bukanlah sekadar deklarasi ketaatan, melainkan cetak biru (blueprint) metodologi hukum dan politik Islam yang menjamin keadilan dan kepastian hukum abadi. Kepatuhan yang diajarkan oleh ayat ini adalah ketaatan yang cerdas dan kritis, selalu menempatkan Wahyu di atas segala bentuk otoritas manusia.
***
Sebagai penutup dari pembahasan yang mendalam ini, penting untuk diingat bahwa setiap aspek dari Surah An Nisa ayat 59 saling terkait, membentuk sebuah sistem yang holistik. Ketaatan kepada Ulil Amri adalah upaya untuk mengorganisir masyarakat dan mencapai kemaslahatan, sementara kewajiban untuk merujuk kembali kepada Allah dan Rasul adalah mekanisme keamanan (safeguard) untuk memastikan kemaslahatan tersebut tidak pernah mengorbankan kebenaran absolut yang termaktub dalam Wahyu.
Ayat ini mengajarkan kita bahwa persatuan umat hanya dapat dibangun di atas landasan kebenaran, bukan hanya di atas kesepakatan politik semata. Ketaatan yang sejati adalah taat yang didasarkan pada keimanan yang kokoh kepada Allah dan Hari Akhir. Ketaatan ini membawa hasil yang terbaik dan konsekuensi yang paling terpuji di sisi Allah SWT.
Setiap Muslim, pada tingkat individu maupun kolektif, diwajibkan untuk menginternalisasi prinsip ini: Kepatuhan adalah jalan menuju ketertiban, dan kebenaran adalah timbangan bagi setiap kepatuhan. Dengan menjalankan prinsip ruddūhu ilallāhi war-rasūl, umat Islam dapat mengatasi setiap tantangan dan perselisihan zaman, memastikan bahwa fondasi peradaban mereka tetap tegak di atas cahaya hidayah ilahi. Kekuatan umat terletak pada kemampuan mereka untuk menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai rujukan final dan tertinggi dalam setiap urusan.
Kajian mendalam ini, dengan berbagai interpretasi linguistik dan implikasi hukumnya, menunjukkan bahwa ayat ini adalah sumbu yang menjaga umat dari penyimpangan, anarki, dan tirani. Melalui pemahaman dan praktik yang benar terhadap An Nisa ayat 59, umat Islam mewujudkan sistem kehidupan yang diridhai, menuju konsekuensi yang lebih baik di dunia dan di akhirat.
Pentingnya memegang teguh pedoman ini ditekankan dalam setiap literatur tafsir. Al-Qur'an diturunkan sebagai pembeda (Al-Furqan), dan Sunnah sebagai penjelas (Al-Bayan). Ketika dua sumber ini dijadikan hakim tertinggi, maka tidak ada lagi ruang bagi kesewenang-wenangan. Ini adalah jaminan terbaik bagi keadilan sosial dan tegaknya hukum Allah di muka bumi, menjadikan kehidupan umat penuh berkah (barakah) dan mencapai puncak kebaikan (khair).
Konsep Ulil Amri terus berkembang seiring perkembangan zaman dan struktur pemerintahan modern, namun batasan ketaatan tidak pernah berubah. Apakah Ulil Amri berbentuk monarki, republik, atau lembaga-lembaga independen, fungsi mereka adalah melayani syariat. Ketaatan kepada mereka adalah ketaatan fungsional, bukan esensial. Ketaatan esensial hanya milik Allah dan Rasul.
Pembahasan tentang implementasi ketaatan dan rujukan kembali dalam isu-isu kontemporer semakin krusial. Dalam menghadapi kompleksitas globalisasi, etika digital, atau krisis lingkungan, Ulil Amri dari kalangan ulama dan cendekiawan syariah wajib berijtihad. Namun, hasil ijtihad tersebut harus transparan dan dapat dilacak kembali kepada prinsip-prinsip Qur'an dan Sunnah. Jika masyarakat (umat) meragukan validitas ijtihad tersebut, mereka memiliki hak—bahkan kewajiban keimanan—untuk meminta bukti dan dalil (burhan) dari sumber utama, sesuai dengan perintah Ruddūhu.
Ayat ini adalah pilar bagi umat yang berpegang teguh pada tauhid, menolak segala bentuk syirik dalam kedaulatan, dan memastikan bahwa tidak ada manusia, sehebat atau sepenting apapun jabatannya, yang dapat berdiri setara dengan otoritas Ilahi. Keseimbangan inilah yang menghasilkan peradaban yang makmur dan spiritual yang mendalam.
Kewajiban taat kepada Ulil Amri juga mencakup aspek moralitas sosial. Ketika Ulil Amri menyerukan persatuan, menjaga kebersihan, atau mempromosikan pendidikan, ketaatan adalah mutlak, sebab seruan tersebut sejalan dengan tujuan umum syariat. Namun, kehati-hatian harus tetap ada. Umat diwajibkan untuk selalu bertanya: Apakah perintah ini sejalan dengan apa yang Allah perintahkan? Apakah ini sesuai dengan teladan Rasulullah? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan selalu membawa kembali pada dua sumber utama yang tidak lekang oleh waktu: Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Dalam sejarah, penafsiran mengenai Ulil Amri seringkali digunakan untuk tujuan politik oleh penguasa yang ingin memaksakan ketaatan tanpa syarat. Namun, ulama Ahlussunnah wal Jamaah selalu memelihara garis pemisah yang tegas, menegaskan bahwa ketaatan hanya dalam hal yang makruf. Ketaatan adalah untuk kebaikan, bukan untuk pengukuhan tirani. Oleh karena itu, Surah An Nisa ayat 59 menjadi pedoman ganda: sebagai perintah untuk bersatu di bawah kepemimpinan, dan sebagai alat pembatas kekuasaan yang mencegah penyalahgunaan otoritas.
Pengkajian tafsir mendalam terhadap Surah An Nisa ayat 59 menunjukkan kekayaan metodologi Islam dalam manajemen konflik dan pemerintahan. Prinsip 'Ruddūhu' bukan hanya prosedur, melainkan etos. Etos yang menempatkan kebenaran di atas kekuasaan, dan keimanan di atas hawa nafsu. Itulah kunci menuju keutamaan dan hasil yang lebih baik (khairun wa aḥsanu ta`wīlā).
Keterikatan yang kuat antara Tauhid (keyakinan pada keesaan Allah) dan Hakimiyyah (otoritas hukum) terangkum sempurna di sini. Ketaatan yang diajarkan adalah ketaatan yang didorong oleh keyakinan pada Hari Akhir. Seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir tidak akan takut kehilangan jabatan atau keuntungan duniawi demi memegang teguh hukum Allah. Sebaliknya, mereka akan dengan teguh merujuk semua perselisihan kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, meyakini bahwa hasil dari rujukan tersebut adalah keadilan tertinggi.
Pemahaman ini harus disebarkan secara luas, agar setiap Muslim, dari pemimpin negara hingga warga biasa, memahami peran dan batas tanggung jawabnya. Jika Ulil Amri adalah pihak yang harus ditaati, mereka juga yang paling bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan mereka selaras dengan kehendak Allah. Dan jika terjadi perbedaan, kerendahan hati untuk tunduk pada keputusan yang berdasarkan Wahyu adalah puncak dari kepemimpinan yang beriman.
Ayat 59 An Nisa adalah warisan abadi yang menawarkan solusi ilahi terhadap masalah universal: bagaimana manusia dapat hidup bersama dalam keadilan, ketaatan, dan persatuan, sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran agama yang tak tergoyahkan. Penerapannya secara konsisten dalam setiap sendi kehidupan adalah tujuan utama umat yang merindukan ridha Allah.
Sebagai penutup dari eksplorasi teks suci ini, kita kembali menekankan bahwa integrasi dari ketaatan mutlak (Allah dan Rasul) dan ketaatan bersyarat (Ulil Amri) merupakan arsitektur unik dalam tata kelola Islam. Arsitektur ini tidak dapat disalahartikan sebagai otoritarianisme, karena selalu ada klausul pembatalan yang mengikat otoritas manusia pada standar keadilan Ilahi. Tanpa pemahaman ini, umat akan kehilangan arah dalam menentukan prioritas ketaatan di tengah hiruk pikuk perbedaan pendapat kontemporer. Ayat ini adalah kompas yang tidak pernah salah.
Oleh karena itu, kewajiban untuk terus mengkaji, merenungkan, dan menerapkan makna sejati dari An Nisa ayat 59 adalah tugas yang berkelanjutan bagi setiap generasi Muslim. Ia adalah sumber kekuatan, pemersatu, dan penjamin keadilan tertinggi dalam setiap komunitas yang berpegang teguh padanya.
Dalam ranah fikih perbandingan, ayat ini menjadi bukti bahwa Islam tidak menolak konsep pemerintah atau kepemimpinan, melainkan memberikan batasan yang jelas. Islam mengakui perlunya tatanan politik (Ulil Amri) untuk mengimplementasikan syariat. Jika tatanan ini goyah atau menyimpang, mekanisme rujukan kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah berfungsi sebagai 'rem darurat' teologis, memastikan agama tidak dikorbankan demi politik atau kekuasaan temporal.
Kajian ini harus memicu kesadaran kolektif umat bahwa solusi untuk perpecahan politik dan sosial saat ini tidak terletak pada penemuan sistem baru yang sekuler, melainkan pada revitalisasi komitmen murni terhadap Surah An Nisa ayat 59. Kembali kepada Allah dan Rasul adalah jalan menuju khairun wa aḥsanu ta`wīlā.
Kita menutup dengan merenungkan janji Ilahi yang terkandung dalam ayat tersebut: keutamaan dan akibat yang lebih baik. Ini adalah dorongan terkuat bagi setiap Muslim untuk menjadikan ketaatan yang bersumber dari wahyu sebagai prioritas utama dalam segala tindakan dan keputusan, baik sebagai pengikut maupun sebagai pemimpin.
***
Perintah "fa ruddūhu ilallāhi war-rasūli" adalah landasan utama dalam ilmu Usul Fiqih, menegaskan bahwa sumber hukum primer (asal) adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ayat ini menetapkan prosedur hukum yang wajib diikuti setiap kali ada ketidaksepakatan.
Meskipun Ijma’ (konsensus ulama yang sah) dianggap sebagai sumber hukum ketiga dalam Usul Fiqih, kedudukannya secara tidak langsung diperkuat oleh An Nisa 59. Ketika Ulil Amri dari kalangan ulama mencapai konsensus setelah merujuk masalah kepada Al-Qur'an dan Sunnah, hasil dari Ijma’ tersebut secara efektif menjadi bagian dari ketaatan kepada Ulil Amri, dan penolakan terhadapnya sama dengan melanggar ketertiban yang bersumber dari Syariat.
Dalam kasus di mana perselisihan menyangkut masalah baru (nawāzil), merujuk kepada Allah dan Rasul berarti menggunakan metode ijtihad yang sah, seperti Qiyas. Ulama menggunakan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam Wahyu untuk menarik analogi ke masalah baru. Ketaatan kepada Ulil Amri (ulama yang berijtihad) di sini menjadi wajib karena ijtihad mereka berfungsi sebagai jembatan antara teks suci dan realitas kontemporer, asalkan proses ijtihad tersebut dilakukan secara metodologis dan imparsial, jauh dari kepentingan politik atau hawa nafsu.
Jika ada perselisihan mengenai hasil ijtihad, maka ijtihad itu sendiri harus dikritisi dengan alat-alat Usul Fiqih yang sama, menjamin bahwa teks Qur'an dan Sunnah tetap menjadi hakim utama. Ini menunjukkan kedinamisan Syariat tanpa mengorbankan fondasi dasarnya.
Inti dari perintah Ruddūhu adalah menjaga kemurnian Syariat. Tanpa mekanisme ini, setiap penguasa atau kelompok kepentingan dapat memaksakan interpretasi mereka sendiri, meruntuhkan struktur hukum Islam. Ayat ini merupakan pagar pelindung (sadd adz-dzarī'ah) terhadap inovasi (bid'ah) dalam hukum dan penyimpangan teologis. Dengan menuntut semua perbedaan dikembalikan ke sumber yang suci, Islam menjamin kontinuitas dan otentisitas hukumnya.
Secara keseluruhan, Surah An Nisa ayat 59 bukan hanya sekadar etika sosial, tetapi juga konstitusi teologis. Ia mendefinisikan batas-batas kekuasaan, mewajibkan ketaatan yang berprinsip, dan menyediakan prosedur untuk mencari kebenaran, semua terangkum dalam kewajiban untuk beriman kepada Allah dan Hari Akhir.