Prinsip Integritas, Keadilan, dan Kebersihan Harta dalam Syariat Islam
Timbangan Harta: Batil vs. Hak. Integritas Harta adalah Fondasi Keadilan.
Surah Al-Baqarah, sebagai surah terpanjang dalam Al-Qur'an, memuat pedoman hidup yang sangat mendalam, mulai dari akidah, ibadah, hingga muamalah (interaksi sosial dan ekonomi). Di tengah rangkaian ayat-ayat tentang puasa dan haji, Allah SWT menyelipkan sebuah peringatan keras mengenai etika ekonomi dan hukum, yang terkandung dalam ayat ke-188. Ayat ini bukan sekadar larangan, melainkan sebuah fondasi etika yang memastikan keadilan dan integritas dalam sistem masyarakat Islam.
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
Terjemah Makna: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."
Ayat ini adalah peringatan ganda yang sangat spesifik, mencakup dua dimensi utama: larangan memakan harta dengan cara yang tidak sah (Batil), dan larangan menggunakan instrumen hukum (hakim/pengadilan) sebagai alat untuk melegalkan kebatilan tersebut. Keindahan ayat ini terletak pada cara ia menutup semua celah yang mungkin digunakan oleh orang-orang yang licik untuk mengambil hak orang lain.
Ungkapan "memakan harta" (ta’kulū amwālakum) adalah metafora kuat dalam Al-Qur'an yang merujuk pada konsumsi, penggunaan, atau penguasaan harta. Frasa "amwālakum baynakum" (harta kalian di antara kalian) menekankan bahwa harta yang dilarang untuk diambil adalah harta sesama anggota komunitas, yang seharusnya dihormati kepemilikannya.
Kata kunci di sini adalah "Batil" (الْبَاطِلِ), yang secara harfiah berarti kebatilan, kepalsuan, atau sesuatu yang tidak memiliki dasar kebenaran syariat. Para mufasir dan fuqaha (ahli fikih) sepakat bahwa memakan harta secara batil mencakup setiap cara perolehan harta yang tidak diizinkan oleh syariat. Ini adalah konsep yang sangat luas, jauh melampaui sekadar pencurian fisik.
Secara garis besar, perolehan Batil dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yang keduanya dilarang keras oleh Al-Baqarah 188:
Larangan ini menegaskan prinsip fundamental dalam Islam: Kepemilikan harus dihormati, dan transfer kepemilikan harus dilakukan atas dasar kerelaan (ridha) dan keadilan ('adl), melalui akad yang sah. Jika salah satu unsur ini hilang—baik itu akad yang fasid (rusak), kerelaan yang dipaksakan, atau penipuan—maka harta yang diperoleh menjadi Batil.
Bagian kedua ayat ini merupakan peringatan yang lebih tajam dan sangat spesifik. Frasa "wa tudlū bihā ilal-hukkām" (dan kamu membawa urusan itu kepada hakim) merujuk pada tindakan mengajukan atau menyodorkan perkara kepada penguasa atau hakim, tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk mendapatkan legitimasi formal atas harta Batil.
Para mufasir, seperti Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa frasa ini mencakup beberapa makna, namun yang paling utama adalah praktik Risywah (Suap). Ayat ini secara eksplisit mengutuk seseorang yang memberikan suap kepada hakim agar hakim memenangkan perkaranya, meskipun ia tahu bahwa harta yang dituntutnya bukanlah haknya yang sah.
Tindakan ini sangat berbahaya karena:
Ayat ini mengajarkan kita bahwa putusan hukum duniawi tidak serta merta menghalalkan sesuatu yang haram di mata Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sesungguhnya aku hanyalah manusia, dan kalian datang kepadaku dengan perselisihan. Mungkin salah seorang di antara kalian lebih pandai berhujah (berargumen) daripada yang lain, sehingga aku memutuskan untuknya berdasarkan apa yang aku dengar. Maka, barangsiapa yang aku putuskan baginya hak saudaranya, sesungguhnya aku memberinya potongan api neraka." (Muttafaq Alaih).
Ini adalah peringatan serius bagi pihak yang berperkara: meskipun Anda berhasil memanipulasi hukum atau hakim untuk mendapatkan harta, Anda hanya memperoleh bara api di akhirat, karena Anda tahu persis bahwa perolehan itu dilakukan dengan **dosa (bil-ithmi)**.
Untuk memahami kedalaman larangan dalam Al-Baqarah 188, kita harus meninjau berbagai cara harta Batil dikonsumsi dalam konteks fikih dan ekonomi kontemporer. Larangan ini mencakup semua jenis transaksi yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan Maqashid Syariah (Tujuan Syariat).
Risywah adalah inti dari paruh kedua ayat 188. Ia didefinisikan sebagai pemberian harta kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan (hakim, pejabat, pegawai) agar ia melakukan sesuatu yang melanggar tugas atau kewenangannya, atau agar ia memutuskan perkara yang menguntungkan pemberi suap.
Dalam fikih, semua pihak yang terlibat dalam Risywah dilaknat oleh syariat:
Al-Baqarah 188 secara khusus menyoroti Risywah yang bertujuan memenangkan perkara hukum, namun prinsip ini meluas ke semua bentuk Korupsi modern, termasuk pungutan liar (pungli), gratifikasi yang merusak independensi pejabat, dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan finansial pribadi. Korupsi adalah manifestasi paling akut dari memakan harta orang lain secara Batil dalam skala sistemik.
Meskipun Riba dibahas secara eksplisit di ayat lain (terutama Al-Baqarah 275 ke atas), para ulama memasukkan Riba sebagai salah satu bentuk harta Batil yang paling merusak. Riba adalah perolehan kekayaan tanpa adanya pertukaran komoditas yang adil atau tanpa adanya usaha (seperti jual beli atau investasi yang menanggung risiko), melainkan hanya berdasarkan pertambahan utang.
Riba dianggap Batil karena melanggar prinsip keadilan (adl). Ia menyebabkan konsentrasi kekayaan pada segelintir orang dan menekan kaum miskin atau mereka yang sedang membutuhkan pinjaman. Harta yang diperoleh dari Riba dianggap kotor dan haram untuk dikonsumsi, sesuai dengan makna umum larangan Batil dalam ayat 188.
Setiap transaksi yang melibatkan tipuan (ghish), manipulasi informasi, atau ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan kerugian (gharar) termasuk dalam kategori Batil. Contohnya:
Dalam ekonomi modern, praktik manipulasi pasar, insider trading, dan skema Ponzi adalah contoh nyata dari memakan harta orang lain secara Batil melalui tipuan dan janji palsu.
Seorang majikan yang menahan upah pekerja (ijarah) atau memberikan upah di bawah standar yang disepakati, dengan alasan memanfaatkan posisi kekuasaannya, juga telah melanggar larangan ini. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman: "Ada tiga golongan yang Aku musuhi pada hari Kiamat... di antaranya adalah seorang yang mempekerjakan seorang buruh, lalu buruh itu telah menyelesaikan pekerjaannya, tetapi dia tidak membayarkan upahnya." Menahan upah adalah bentuk pencurian yang dilegalkan oleh kekuatan ekonomi, dan ini jelas termasuk harta yang dikonsumsi secara Batil.
Larangan keras dalam Al-Baqarah 188 tidak hanya bertujuan mengatur hukum di dunia, tetapi memiliki konsekuensi spiritual yang sangat serius bagi individu dan masyarakat.
Salah satu dampak paling menghancurkan dari memakan harta Batil adalah terhalangnya hubungan seseorang dengan Allah SWT. Makanan dan minuman yang masuk ke tubuh dari sumber yang haram dapat menjadi penghalang spiritual.
Sebuah hadis terkenal menceritakan tentang seorang musafir yang lusuh berdoa kepada Allah, mengangkat tangan ke langit, namun Nabi SAW bertanya: "Bagaimana doanya akan dikabulkan, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dengan yang haram?" (HR. Muslim). Ayat 188 menegaskan bahwa integritas harta adalah prasyarat utama untuk kesucian jiwa dan penerimaan ibadah.
Ayat 188 ditutup dengan frasa "padahal kamu mengetahui (wa antum ta’lamūn)". Penekanan pada pengetahuan ini mengindikasikan bahwa dosa mengambil harta Batil adalah dosa yang disengaja. Pelaku Batil yang menggunakan jalur hukum (seperti suap) tahu bahwa perbuatannya salah, namun tetap melakukannya demi keuntungan sesaat. Konsekuensinya adalah siksa yang pedih di akhirat.
Para ulama menjelaskan bahwa harta haram yang dikonsumsi akan menjadi bahan bakar neraka, dan tidak ada ibadah yang dapat menghapus dosa ini kecuali dengan bertaubat (taubat nasuha) dan, yang paling penting, mengembalikan harta Batil tersebut kepada pemiliknya yang sah (atau ahli warisnya), atau jika tidak diketahui, menyedekahkannya atas nama pemiliknya.
Ketika praktik memakan harta Batil, terutama melalui suap dan korupsi, merajalela, fondasi masyarakat akan hancur. Kepercayaan publik terhadap institusi hukum (hakim dan penguasa) akan terkikis. Jika masyarakat yakin bahwa keadilan bisa dibeli, maka orang-orang yang jujur akan terzalimi, dan orang-orang jahat akan terus berkuasa dengan uang mereka. Al-Baqarah 188 adalah seruan untuk membangun masyarakat yang didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan keadilan tanpa pandang bulu.
Untuk menghindari jebakan Al-Baqarah 188, seorang Muslim harus menguatkan beberapa prinsip etika dan hukum Islam yang menjadi penangkal utama terhadap harta Batil.
Akar dari memakan harta Batil seringkali adalah ketamakan (ṭama') dan rasa tidak pernah puas. Islam mengajarkan Qana'ah (merasa cukup dengan rezeki yang halal dan sah) dan Zuhud (menganggap harta dunia sebagai sarana, bukan tujuan akhir). Ketika seseorang memiliki Qana'ah, ia tidak akan mencari jalan pintas haram atau mencoba menyuap hakim, karena ia percaya bahwa rezeki yang telah Allah tetapkan pasti akan sampai padanya tanpa perlu melanggar hukum.
Wara' adalah tingkat kehati-hatian spiritual yang lebih tinggi daripada sekadar menghindari yang haram. Wara' berarti menjauhi hal-hal yang samar (syubhat), meskipun hukumnya belum jelas haram. Dalam konteks ayat 188, Wara' mengajarkan seorang Muslim untuk selalu memastikan kehalalan transaksi dan sumber pendapatannya, bahkan jika ada sedikit keraguan. Jika terjadi perselisihan, ia harus berpegang pada kejujuran internalnya, bukan semata-mata pada putusan hukum yang mungkin bias.
Ayat ini menuntut kejujuran absolut dalam semua muamalah. Islam mengharamkan penimbunan (ihtikar), penetapan harga yang curang, monopoli yang merugikan, dan segala bentuk eksploitasi. Setiap keuntungan harus berasal dari nilai tambah yang sah, bukan dari manipulasi atau pemanfaatan kelemahan orang lain.
Dalam dunia modern yang kompleks, praktik Batil tidak lagi hanya berbentuk suap tunai di depan hakim, tetapi telah berevolusi menjadi bentuk-bentuk yang lebih canggih dan terselubung. Prinsip Al-Baqarah 188 sangat relevan untuk mengatasi masalah etika di abad ke-21.
Dalam lingkungan korporasi, harta Batil sering dikonsumsi melalui:
Ayat 188 menuntut agar setiap transaksi korporat dilakukan dengan transparansi penuh, audit yang jujur, dan kepatuhan terhadap regulasi, karena melanggar regulasi yang sah (terutama yang berkaitan dengan hak publik) seringkali sama dengan memakan harta Batil.
Bagaimana Al-Baqarah 188 berlaku dalam dunia digital? Harta Batil di sini mencakup:
Meskipun harta digital bersifat non-fisik, prinsip syariatnya tetap berlaku: hak kepemilikan yang sah harus dilindungi. Mencuri kode, ide, atau data sama bahayanya dengan mencuri uang tunai dalam konteks Al-Baqarah 188.
Ayat 188 bukan hanya peringatan bagi rakyat jelata, tetapi utamanya adalah teguran keras bagi para hakim (al-hukkām) dan penguasa. Mereka memiliki tanggung jawab ganda:
Imam Ahmad bin Hanbal menekankan bahwa jabatan kehakiman atau kepemimpinan adalah beban, bukan kemuliaan. Menggunakan jabatan ini untuk mencari keuntungan pribadi atau melegalkan kebatilan adalah tindakan yang bertentangan langsung dengan semangat Al-Baqarah 188.
Seringkali, ulama tafsir mempertanyakan mengapa ayat ini diletakkan di tengah-tengah ayat-ayat tentang ibadah (Puasa di 183-187) dan Haji/Perang (189 seterusnya). Penempatan ini memberikan hikmah yang sangat mendalam:
1. Keseimbangan Ibadah dan Muamalah: Islam adalah agama yang seimbang. Tidak ada gunanya seseorang rajin berpuasa, salat, dan haji, jika pada saat yang sama, ia memakan harta orang lain secara haram. Ayat 188 mengingatkan bahwa kesalehan ritual harus diimbangi dengan kesalehan sosial dan ekonomi. Ibadah tidak akan diterima jika sumber rezeki kotor.
2. Menjaga Kesucian Spiritualitas: Puasa adalah latihan pengendalian diri. Ayat 188 memperluas pengendalian diri tersebut dari menahan lapar dan syahwat (yang sifatnya sementara) menjadi menahan diri dari godaan dunia (harta Batil) yang sifatnya permanen. Ini adalah pengendalian diri tertinggi.
3. Keadilan adalah Pondasi Syariah: Setelah membahas rukun Islam, Allah meletakkan prinsip keadilan harta sebagai fondasi masyarakat. Sebuah masyarakat tidak dapat menjalankan rukun Islam dengan baik jika keadilan dan integritas ekonominya telah roboh akibat suap dan penipuan.
Ayat Al-Baqarah 188 adalah salah satu ayat terpenting dalam ekonomi dan etika Islam. Ia berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir terhadap kehancuran moral dan sosial yang disebabkan oleh ketamakan. Larangan memakan harta Batil mencakup semua cara perolehan kekayaan yang tidak sah, mulai dari pencurian terang-terangan hingga manipulasi hukum yang halus, yang mana suap (risywah) menjadi contoh paling spesifik dan berbahaya.
Peringatan "padahal kamu mengetahui" memberikan dimensi tanggung jawab individu yang besar. Meskipun sistem hukum gagal mengadili atau suap berhasil menipu hakim, seseorang tetap bertanggung jawab di hadapan Allah atas kebatilan yang ia lakukan. Putusan dunia tidak menghapus dosa akhirat.
Oleh karena itu, kewajiban seorang Muslim adalah menjamin bahwa setiap nafkah, setiap rupiah yang masuk ke dalam keluarganya, diperoleh melalui jalan yang halal, adil, dan transparan, sesuai dengan tuntutan syariat. Menjaga diri dari harta Batil adalah jihad ekonomi terpenting yang harus dilakukan oleh setiap individu Muslim, demi kesucian diri dan keselamatan di dunia maupun akhirat.
Salah satu poin sentral dari Al-Baqarah 188 adalah dikotomi antara keadilan formal (yang diputuskan oleh hakim) dan keadilan substantif (yang ditetapkan oleh Allah SWT). Banyak orang beranggapan bahwa jika mereka lolos dari jerat hukum, mereka telah bebas sepenuhnya. Ayat ini menolak pandangan tersebut secara total.
Dalam fikih, ada konsep yang dikenal sebagai 'Qadhā' al-Qādhī lā yuhillu harāman' (Putusan hakim tidak menghalalkan yang haram). Misalnya, jika A mencuri uang B, dan kemudian A berhasil menyuap hakim C untuk memenangkan kasus kepemilikan uang tersebut, maka secara formal, uang itu menjadi milik A. Namun, di sisi Allah, uang tersebut tetaplah haram bagi A. Bahkan jika A meninggal, ahli warisnya wajib mengembalikan uang tersebut kepada B jika mereka mengetahui fakta kebatilan tersebut.
Konsep ini sangat penting karena ia menjaga integritas batin seorang Muslim. Seseorang tidak boleh menggunakan legalitas prosedural untuk menjustifikasi immoralitas substantif. Hukum manusia dibatasi oleh bukti lahiriah; Hukum Allah meliputi niat dan pengetahuan batin, sebagaimana ditekankan oleh frasa "padahal kamu mengetahui".
Dalam konteks modern, tantangan terbesar Al-Baqarah 188 terletak pada sistem keuangan global yang didominasi Riba. Ketika seorang Muslim terlibat dalam transaksi Riba, baik sebagai peminjam (yang membayar bunga) atau pemberi pinjaman (yang menerima bunga), ia secara langsung mengkonsumsi atau memfasilitasi konsumsi harta Batil.
Meskipun kebutuhan hidup mendorong banyak orang untuk berinteraksi dengan sistem konvensional, prinsip dasar 188 menuntut upaya maksimal untuk mencari alternatif yang sah (keuangan Syariah). Keterlibatan yang disengaja dalam transaksi Riba untuk tujuan spekulatif atau komersial yang tidak mendesak, secara tegas melanggar larangan memakan harta Batil.
Lebih lanjut, larangan ini mencakup semua jenis Riba, baik Riba Fadl (kelebihan dalam pertukaran komoditas sejenis) maupun Riba Nasī'ah (penundaan pembayaran dengan imbalan tambahan). Kedua-duanya sama-sama merusak nilai intrinsik uang dan melanggar keadilan pertukaran yang dituntut oleh syariat.
Asuransi konvensional (ta'mīn tijārī) sering kali diperdebatkan dalam konteks Batil karena mengandung unsur Gharar (ketidakjelasan yang berlebihan) dan Maysir (judi). Gharar terjadi karena premi yang dibayarkan tidak memiliki kepastian akan kembali atau memberikan manfaat finansial yang setara. Sementara itu, Maysir timbul karena keuntungan salah satu pihak bergantung pada kerugian pihak lain, yang terjadi berdasarkan peristiwa acak.
Jika transaksi asuransi konvensional dianggap sebagai akad yang fasid (rusak), maka dana yang diperoleh dari klaim yang melebihi premi yang dibayarkan, atau bahkan premi itu sendiri, dapat masuk dalam kategori harta Batil. Para ulama menganjurkan penggunaan Asuransi Syariah (Ta'mīn Ta'āwunī) yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong (ta'awun) untuk menghindari jebakan Batil dari ayat 188.
Untuk memahami cakupan 5000 kata, kita harus menggali lebih dalam pada setiap kata kunci yang digunakan oleh Allah dalam ayat ini, menilik pandangan berbagai mazhab tafsir dan fikih.
Penggunaan kata ganti 'kalian' (kum) pada "amwālakum" dan "baynakum" menunjukkan adanya rasa kepemilikan kolektif atau tanggung jawab bersama dalam masyarakat. Meskipun harta itu milik pribadi, Allah menyatakannya sebagai "harta kalian" untuk menekankan bahwa pelanggaran terhadap harta individu adalah pelanggaran terhadap harmoni masyarakat secara keseluruhan. Ini menggarisbawahi pentingnya hak individu dalam sistem sosial Islam.
Imam Ar-Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa frasa ini juga bisa merujuk pada:
Kata kerja تُدْلُوا (Tu’dilu) berasal dari akar kata 'dalw' yang berarti ember yang diulurkan ke dalam sumur. Secara kiasan, ini berarti 'menyodorkan' atau 'menyampaikan'. Dalam konteks ayat 188, menyodorkan harta kepada hakim menyiratkan dua hal penting:
1. Suap Transaksional: Menyodorkan harta (suap) agar hakim memihak. Ini adalah makna yang paling umum. 2. Manipulasi Bukti: Menyodorkan bukti palsu atau sumpah palsu kepada hakim. Meskipun ini bukan suap uang secara langsung kepada hakim, tindakan menyodorkan kebohongan kepada sistem hukum untuk memperoleh harta adalah manifestasi lain dari "Tu’dilu biha ilal-hukkam." Sumpah palsu (al-yamin al-fājirah) untuk mendapatkan hak orang lain adalah dosa besar yang secara spesifik dikutuk oleh Nabi SAW sebagai salah satu perbuatan yang tidak akan Allah ajak bicara pada Hari Kiamat.
Penutup ayat ini adalah paku terakhir pada peti kejahatan ekonomi. "Bil-Ithmi" (dengan dosa) mengikat perolehan harta Batil dengan konsekuensi spiritual yang berat. Setiap gigitan dari harta Batil dibayar dengan dosa.
Adapun "wa antum ta’lamūn" (padahal kamu mengetahui) adalah pernyataan bahwa Allah hanya akan menghukum dengan keras mereka yang secara sadar melanggar kebenaran. Ini mengeluarkan kasus-kasus kesalahan yang tidak disengaja (khata') atau ketidaktahuan (jahalah) dari hukuman yang paling berat, meskipun harta Batil yang diperoleh tetap wajib dikembalikan. Namun, pada kasus suap dan penipuan hukum, hampir mustahil pelakunya tidak mengetahui bahwa ia sedang mengambil hak orang lain.
Korupsi hari ini melampaui suap individual. Ia telah menjadi penyakit sistemik yang melibatkan jaringan kompleks para pejabat, politisi, dan pelaku bisnis. Ayat 188 memberikan kerangka teologis untuk memerangi korupsi dalam segala bentuknya.
Dalam pengadaan publik, harta Batil terjadi ketika dana negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan umum disalahgunakan. Misalnya, proyek infrastruktur yang anggarannya digelembungkan (mark up) atau spesifikasinya diturunkan setelah anggaran dikorupsi. Uang yang digelembungkan tersebut adalah harta Batil yang diambil dari hak seluruh rakyat, dan setiap pejabat yang terlibat dalam rantai persetujuan tersebut telah melanggar janji di hadapan Allah.
Pajak yang dipungut oleh negara Islam yang sah (ulil amri) harus dianggap sebagai hak kolektif masyarakat. Upaya sengaja untuk menghindari pajak (tax evasion) atau menyelundupkan barang untuk menghindari bea masuk, adalah upaya mengambil keuntungan pribadi dengan merugikan kas publik. Ini dianggap sebagai memakan harta Batil terhadap hak seluruh warga negara, yang diamanahkan kepada pemerintah.
Kecuali jika pajak tersebut dipungut secara zalim oleh penguasa yang zalim (yang merupakan isu fikih berbeda mengenai pajak haram), menghindari pajak yang sah untuk tujuan pembangunan adalah perbuatan curang yang melanggar prinsip keadilan komunal yang terkandung dalam Al-Baqarah 188.
Prinsip Al-Baqarah 188 mewajibkan adanya perlindungan konsumen yang kuat. Semua praktik perdagangan yang merugikan pembeli adalah Batil.
Monopoli yang dilakukan oleh sekelompok kecil produsen untuk mengendalikan harga dan menekan pesaing adalah praktik Batil. Tujuan syariat (Maqashid Syariah) adalah terciptanya pasar yang adil dan kompetitif. Ketika suatu entitas menggunakan kekuasaan ekonominya untuk menetapkan harga sepihak yang mencekik konsumen atau menghancurkan pedagang kecil, mereka secara Batil memindahkan kekayaan dari banyak orang ke segelintir orang.
Iklan yang mengandung kebohongan atau melebih-lebihkan kualitas produk secara ekstrem (ghurur), sehingga mendorong pembeli untuk melakukan transaksi yang tidak akan mereka lakukan jika mengetahui kebenarannya, juga termasuk dalam Batil. Harta yang diperoleh dari penjualan yang didorong oleh penipuan adalah harta kotor yang harus dimurnikan.
Prinsip ini mencakup penjualan obat-obatan palsu, makanan yang mengandung bahan berbahaya yang disembunyikan, atau janji-janji investasi yang mustahil (seperti investasi cepat kaya tanpa risiko).
Jika seseorang menyadari bahwa sebagian dari hartanya diperoleh melalui jalan Batil (suap, curang, riba), proses pembersihan harta tersebut tidak cukup hanya dengan istighfar. Para fuqaha menegaskan bahwa taubat nasuha atas harta Batil memiliki tiga komponen esensial:
1. Menyesali Perbuatan: Penyesalan yang tulus atas tindakan melanggar hak Allah dan hak sesama manusia.
2. Berhenti Seketika: Menghentikan semua praktik Batil dan suap yang sedang berlangsung.
3. Kewajiban Pengembalian (Radd al-Mazālim): Ini adalah langkah paling krusial. Harta Batil harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Jika pemilik asli sudah meninggal, dikembalikan kepada ahli warisnya. Jika pemiliknya tidak diketahui (misalnya dalam kasus korupsi publik yang berskala besar), harta tersebut wajib disedekahkan untuk kepentingan umum (maslahah ‘āmmah), dengan niat agar pahalanya kembali kepada pemilik aslinya (jika diketahui) atau sebagai pembersihan harta (tathīr) dari sisi pelaku.
Tanpa langkah pengembalian ini, taubat atas dosa harta Batil dianggap tidak sempurna, dan harta haram tersebut akan terus menjadi bara api spiritual yang menghalangi kebaikan dalam hidupnya.
Dengan demikian, Al-Baqarah 188 bukan hanya sebuah larangan, melainkan sebuah kurikulum lengkap tentang integritas finansial. Ayat ini menempatkan keadilan ekonomi pada posisi yang sama pentingnya dengan ibadah ritual, memastikan bahwa fondasi moral dan materi umat dibangun di atas kejujuran dan ketakwaan yang murni.
Kepatuhan terhadap Al-Baqarah 188 adalah indikator kesehatan spiritual dan sosial sebuah peradaban. Ketika masyarakat menjunjung tinggi larangan ini, harta beredar secara adil, penguasa bersikap jujur, dan doa-doa umat lebih mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Sebaliknya, ketika kebatilan merajalela, krisis ekonomi dan moral tidak akan terhindarkan.