Panewu: Pilar Pemerintahan & Pembangunan Wilayah

Pengantar: Memahami Peran Strategis Panewu

Dalam struktur pemerintahan di Indonesia, terdapat berbagai tingkatan dan nomenklatur yang menunjukkan kekhasan suatu daerah. Salah satu contoh yang menonjol adalah penggunaan istilah Panewu, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan beberapa bagian Jawa Tengah. Istilah ini merujuk pada kepala pemerintahan di tingkat kapanewon, yang setara dengan camat di provinsi lain. Namun, lebih dari sekadar perbedaan sebutan, peran seorang Panewu memegang fungsi yang sangat strategis dan fundamental dalam menjalankan roda pemerintahan, mengayomi masyarakat, serta mendorong pembangunan di wilayah kerjanya. Artikel ini akan mengupas tuntas mengenai definisi, sejarah singkat, tugas dan fungsi, tantangan, serta prospek peran Panewu dalam konteks pemerintahan daerah.

Memahami Panewu berarti memahami salah satu ujung tombak pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat. Ia adalah representasi pemerintah kabupaten/kota di tingkat bawah, yang bertanggung jawab atas koordinasi, supervisi, dan implementasi berbagai kebijakan di wilayahnya, yang dikenal sebagai Kapanewon. Keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal sangat bergantung pada efektivitas dan kepemimpinan seorang Panewu. Oleh karena itu, mendalami peran ini bukan hanya sekadar mengetahui nomenklatur, melainkan juga menelusuri bagaimana sistem pemerintahan berinteraksi langsung dengan kehidupan sehari-hari warga.

Sejarah Singkat dan Konteks Kekhasan Panewu

Istilah Panewu memiliki akar sejarah yang kuat, terutama di Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Penggunaan nomenklatur ini merupakan bagian dari upaya pelestarian kebudayaan dan identitas lokal yang sangat dijunjung tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketika daerah lain mengadopsi istilah "camat" sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, DIY memilih untuk mempertahankan istilah Panewu untuk kepala wilayah tingkat kapanewon, dan lurah/kepala desa untuk kepala wilayah tingkat kalurahan/kelurahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjaga kekhasan budaya dan sejarah yang melekat pada sistem pemerintahan mereka.

Perbedaan nama ini bukan sekadar kosmetik. Di balik istilah Panewu, terdapat filosofi dan nilai-nilai lokal yang turut membentuk cara kerja dan pendekatan pemerintahan di DIY. Panewu tidak hanya bertindak sebagai administrator, tetapi juga sebagai figur yang diharapkan mampu memahami dan meresapi aspirasi masyarakat dengan kearifan lokal. Tradisi musyawarah, gotong royong, dan nilai-nilai keistimewaan lainnya sering kali menjadi panduan dalam menjalankan tugas-tugas seorang Panewu. Ini menciptakan ikatan emosional dan budaya yang lebih dalam antara pemerintah dan rakyatnya, memperkuat rasa memiliki terhadap identitas daerah.

Konsep Kapanewon sebagai wilayah kerja seorang Panewu juga mencerminkan pembagian administratif yang telah ada sejak lama. Setiap Kapanewon memiliki karakteristik geografis, demografis, dan sosiokultural yang unik, yang menuntut pendekatan adaptif dari seorang Panewu. Dengan demikian, kekhasan istilah Panewu di DIY menjadi simbolisasi dari sebuah sistem pemerintahan yang berakar kuat pada nilai-nilai lokal, sekaligus modern dalam pelayanan publik dan pembangunan.

Tugas dan Fungsi Utama Panewu: Pilar Tata Kelola Wilayah

Sebagai kepala wilayah administratif terendah yang memiliki perangkat sipil lengkap di bawah kabupaten/kota, tugas dan fungsi seorang Panewu sangatlah beragam dan mencakup spektrum yang luas. Mereka adalah jembatan antara pemerintah yang lebih tinggi dengan masyarakat, memastikan bahwa kebijakan pusat dan daerah dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat lokal. Berikut adalah beberapa tugas dan fungsi utama yang diemban oleh seorang Panewu:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Salah satu fungsi inti dari seorang Panewu adalah menyelenggarakan pemerintahan umum di wilayah Kapanewon. Ini mencakup berbagai aspek administratif yang memastikan berjalannya roda pemerintahan secara efektif dan efisien. Tugas seorang Panewu dalam konteks ini meliputi:

• Administrasi Kependudukan: Memastikan kelancaran proses pencatatan sipil, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, serta administrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Panewu juga berperan dalam verifikasi data kependudukan dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk pemutakhiran data.
• Pengelolaan Tata Ruang: Meskipun perencanaan tata ruang utama berada di tingkat kabupaten/kota, Panewu bertanggung jawab dalam pengawasan implementasi kebijakan tata ruang di wilayahnya. Ini termasuk memastikan pembangunan sesuai dengan peruntukan lahan, mengawasi perizinan bangunan sederhana, dan menindaklanjuti laporan pelanggaran tata ruang.
• Koordinasi Antar Instansi: Seorang Panewu bertindak sebagai koordinator bagi berbagai instansi pemerintah yang beroperasi di wilayah Kapanewon, seperti kepolisian sektor (Polsek), komando rayon militer (Koramil), unit pelayanan kesehatan (Puskesmas), dan kantor pendidikan. Koordinasi ini penting untuk memastikan sinergi program dan penanganan masalah lintas sektor.
• Penyelenggaraan Ketertiban Umum: Bersama dengan aparat keamanan, Panewu bertanggung jawab menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Ini melibatkan penanganan konflik sosial, pengawasan terhadap praktik-praktik yang melanggar ketertiban, serta koordinasi dalam penegakan peraturan daerah (Perda).
• Fasilitasi Pemilu dan Pilkada: Dalam setiap pesta demokrasi, Panewu memiliki peran krusial dalam memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayahnya. Ini meliputi koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), memastikan keamanan logistik pemilu, serta menjaga netralitas aparatur sipil negara.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Fungsi pemberdayaan masyarakat adalah jantung dari peran seorang Panewu, karena ia berada di garis depan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Panewu diharapkan menjadi motivator dan fasilitator bagi inisiatif-inisiatif lokal. Ini termasuk:

• Fasilitasi Kegiatan Komunitas: Mendukung dan memfasilitasi berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat, seperti musyawarah desa/kalurahan, pelatihan keterampilan, kegiatan seni budaya, dan program-program gotong royong. Panewu juga membantu masyarakat dalam mengakses informasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan potensi lokal.
• Pengembangan Ekonomi Lokal: Mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi di wilayah Kapanewon. Seorang Panewu dapat membantu UMKM dalam perizinan, pemasaran produk, dan menghubungkan mereka dengan program-program bantuan atau pelatihan dari pemerintah yang lebih tinggi.
• Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Mengkoordinasikan program-program peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Ini bisa berupa kampanye kesehatan, pelatihan literasi, atau program-program peningkatan kapasitas bagi kelompok rentan.
• Pendampingan Program Pembangunan: Mendampingi pelaksanaan program-program pembangunan yang didanai oleh pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota, serta memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

3. Pelayanan Publik

Sebagai garda terdepan pemerintahan, Panewu bertanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan. Pelayanan publik di tingkat Kapanewon sangat bervariasi, meliputi:

• Penyediaan Dokumen Administrasi: Mengurus berbagai surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat, seperti surat keterangan domisili, surat keterangan usaha, surat pengantar untuk berbagai keperluan, dan legalisasi dokumen. Proses ini harus efisien dan bebas dari birokrasi berbelit.
• Pengaduan Masyarakat: Menjadi pintu gerbang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran, atau aspirasi terkait pelayanan publik atau masalah-masalah di lingkungannya. Panewu harus responsif dalam menindaklanjuti setiap aduan dan mencari solusi yang konstruktif.
• Informasi Publik: Menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses mengenai program pemerintah, prosedur pelayanan, serta kebijakan-kebijakan yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui papan informasi, media sosial, atau forum-forum pertemuan.
• Inovasi Pelayanan: Mendorong inovasi dalam pelayanan publik, seperti penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah pengurusan dokumen atau sistem antrean daring, guna meningkatkan efisiensi dan kepuasan masyarakat.

4. Pembangunan Wilayah

Panewu memainkan peran sentral dalam mendorong pembangunan fisik maupun non-fisik di wilayah Kapanewon. Ini bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur, tetapi juga pengembangan potensi daerah secara holistik. Tanggung jawab Panewu dalam pembangunan wilayah meliputi:

• Perencanaan Pembangunan: Mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan tingkat Kapanewon yang selaras dengan rencana pembangunan kabupaten/kota. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan prioritas pembangunan.
• Pengawasan Proyek Pembangunan: Mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta di wilayah Kapanewon. Pengawasan ini memastikan kualitas, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.
• Fasilitasi Investasi: Memfasilitasi masuknya investasi yang berpotensi meningkatkan perekonomian lokal, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan dan sosial. Panewu dapat membantu investor dalam perizinan awal dan mediasi dengan masyarakat setempat.
• Pengelolaan Sumber Daya Alam: Berperan dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya agar dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah.

5. Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Tingkatan Pemerintahan

Efektivitas kerja seorang Panewu sangat bergantung pada kemampuannya berkoordinasi. Ia adalah simpul penting dalam jaringan pemerintahan. Aspek koordinasi ini meliputi:

• Koordinasi Vertikal: Menjembatani komunikasi dan implementasi kebijakan antara pemerintah kabupaten/kota dengan kalurahan/desa. Panewu memastikan bahwa arah kebijakan dari atas dapat dipahami dan dijalankan dengan baik di tingkat bawah, sekaligus menyampaikan aspirasi dari bawah ke atas.
• Koordinasi Horizontal: Bekerja sama dengan berbagai instansi vertikal (bukan bagian langsung dari struktur pemerintah daerah) seperti Polri, TNI, Kantor Urusan Agama (KUA), dan lembaga lain yang beroperasi di wilayah Kapanewon. Kerjasama ini krusial untuk penanganan isu-isu lintas sektor seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan.
• Kerja Sama dengan Lembaga Non-Pemerintah: Membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta untuk mendukung program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pelestarian Budaya dan Lingkungan

Khusus di DIY, peran Panewu juga memiliki dimensi keistimewaan yang kuat dalam pelestarian budaya dan lingkungan. Ini adalah bagian integral dari identitas dan warisan daerah:

• Pelestarian Adat dan Tradisi: Mendorong dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian adat istiadat, kesenian tradisional, dan nilai-nilai luhur budaya Jawa. Panewu menjadi penjaga kearifan lokal.
• Pengelolaan Cagar Budaya: Bersama dengan instansi terkait, Panewu turut mengawasi dan menjaga keberadaan situs-situs cagar budaya di wilayahnya agar tetap lestari dan terjaga keasliannya.
• Edukasi Lingkungan: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, mengelola sampah, menanam pohon, dan praktik-praktik ramah lingkungan lainnya. Panewu dapat menginisiasi program-program kebersihan dan penghijauan.
• Mitigasi Bencana: Menjadi koordinator utama dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana alam di tingkat Kapanewon, bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan relawan.

Panewu dalam Hierarki Pemerintahan Daerah

Posisi seorang Panewu adalah unik dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Ia adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Namun, sebagai kepala wilayah administratif, Panewu juga memiliki kewenangan delegatif yang luas untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayahnya.

Dalam hierarki ini, Panewu berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota. Artinya, kebijakan yang ditetapkan di tingkat kabupaten/kota harus mampu diterjemahkan dan diimplementasikan secara efektif di tingkat Kapanewon oleh seorang Panewu. Sebaliknya, Panewu juga menjadi saluran penting bagi aspirasi dan masalah-masalah yang timbul di kalurahan/desa untuk disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Hubungan antara Panewu dan kepala kalurahan/desa (atau lurah/kepala desa) adalah hubungan pembinaan dan pengawasan. Panewu bertugas membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan/desa, memastikan bahwa mereka melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku. Panewu juga membantu memfasilitasi kebutuhan kalurahan/desa dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul antar kalurahan/desa atau antara pemerintah kalurahan/desa dengan masyarakatnya.

Kemandirian seorang Panewu dalam mengambil keputusan di tingkat lokal sangat penting, namun tetap dalam koridor kebijakan umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan ruang bagi Panewu untuk berinovasi dan menyesuaikan program dengan kondisi spesifik wilayahnya, sembari tetap menjaga harmoni dengan visi pembangunan yang lebih luas.

Tantangan dan Peluang Peran Panewu di Era Modern

Peran Panewu tidak luput dari berbagai tantangan dan sekaligus peluang di era yang terus berubah ini. Dinamika sosial, perkembangan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi menjadi faktor-faktor yang harus dihadapi oleh setiap Panewu.

Tantangan:

1. Birokrasi dan Koordinasi yang Kompleks: Meskipun Panewu adalah koordinator, tumpang tindihnya regulasi, ego sektoral, dan perbedaan prioritas antar instansi sering kali menjadi penghambat. Panewu harus mampu menjadi mediator dan fasilitator yang ulung untuk menyelaraskan berbagai kepentingan.
2. Keterbatasan Sumber Daya: Baik sumber daya manusia maupun anggaran sering menjadi kendala. Panewu harus kreatif dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mencari potensi kerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan pembangunan.
3. Percepatan Digitalisasi: Era digital menuntut setiap Panewu untuk melek teknologi dan mampu mengimplementasikan sistem pelayanan berbasis digital. Transformasi ini sering kali menghadapi resistensi dari internal maupun eksternal, dan memerlukan investasi yang tidak sedikit.
4. Partisipasi Masyarakat yang Beragam: Masyarakat semakin kritis dan memiliki beragam aspirasi. Panewu harus mampu merangkul semua elemen masyarakat, mengelola konflik kepentingan, dan memastikan partisipasi yang inklusif dalam setiap kebijakan.
5. Globalisasi dan Dampak Eksternal: Isu-isu global seperti perubahan iklim, pandemi, atau fluktuasi ekonomi global dapat berdampak langsung pada tingkat Kapanewon. Panewu dituntut untuk responsif dan adaptif dalam menyiapkan wilayahnya menghadapi tantangan eksternal.
6. Netralitas dan Integritas: Menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama di tahun-tahun politik, serta integritas dalam menjalankan tugas, adalah tantangan moral dan profesional yang harus senantiasa dijaga oleh seorang Panewu.

Peluang:

1. Inovasi Pelayanan Publik: Perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi Panewu untuk berinovasi dalam pelayanan publik, seperti pembuatan aplikasi pelayanan terpadu atau penggunaan data analitik untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Dengan media sosial dan platform digital, Panewu dapat lebih mudah menjangkau masyarakat, menggalang partisipasi, dan mendapatkan umpan balik secara real-time.
3. Pemberdayaan Ekonomi Digital: Panewu dapat berperan dalam memfasilitasi UMKM lokal untuk masuk ke pasar digital, melalui pelatihan, pemasaran online, dan pembentukan ekosistem ekonomi kreatif.
4. Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas: Wilayah Kapanewon sering kali memiliki potensi wisata alam atau budaya yang belum tergali. Panewu dapat menjadi motor penggerak pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang berkelanjutan.
5. Pemanfaatan Data untuk Kebijakan: Ketersediaan data yang semakin melimpah dapat dimanfaatkan oleh Panewu untuk membuat kebijakan yang lebih terarah, berbasis bukti, dan tepat sasaran.
6. Penguatan Kearifan Lokal: Di tengah arus globalisasi, Panewu memiliki peluang besar untuk semakin menguatkan dan mempromosikan kearifan lokal sebagai daya tarik dan fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

Kualitas dan Kompetensi Panewu Ideal

Mengingat kompleksitas tugas dan fungsi seorang Panewu, dibutuhkan individu dengan kualitas dan kompetensi yang mumpuni. Panewu ideal bukan hanya seorang administrator, tetapi juga pemimpin, inovator, dan pelayan masyarakat sejati. Beberapa kualitas dan kompetensi kunci tersebut meliputi:

• Kepemimpinan Transformatif: Mampu menginspirasi dan memotivasi staf serta masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, mendorong perubahan positif, dan bukan hanya sekadar menjalankan rutinitas.
• Komunikasi Efektif: Kemampuan berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dengan berbagai pihak, mulai dari pejabat tinggi, masyarakat awam, hingga tokoh adat, dengan pesan yang jelas dan mudah dipahami.
• Integritas dan Akuntabilitas: Menjalankan tugas dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Integritas adalah fondasi kepercayaan publik terhadap seorang Panewu.
• Pemahaman Mendalam tentang Wilayah: Mengenal karakteristik geografis, demografis, sosial, ekonomi, dan budaya wilayah Kapanewon secara mendalam. Pemahaman ini krusial untuk membuat kebijakan yang relevan dan tepat sasaran.
• Keterampilan Manajerial: Mampu merencanakan, mengorganisasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program kerja dengan efektif, termasuk pengelolaan anggaran dan sumber daya.
• Kemampuan Memecahkan Masalah: Mampu mengidentifikasi masalah, menganalisis akar penyebabnya, dan merumuskan solusi yang kreatif serta berkelanjutan.
• Adaptabilitas dan Inovasi: Fleksibel dalam menghadapi perubahan, terbuka terhadap ide-ide baru, dan berani mencoba pendekatan inovatif untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan.
• Empati dan Pelayanan: Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Seorang Panewu harus menjadi teladan dalam pelayanan.
• Kuasai Teknologi Informasi: Mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk efisiensi administrasi, diseminasi informasi, dan pelayanan publik.
• Penguasaan Peraturan Perundang-undangan: Memahami peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tugas dan fungsinya agar setiap tindakan selalu berada dalam koridor hukum.

Kombinasi kualitas dan kompetensi ini akan membentuk seorang Panewu yang tidak hanya mampu mengelola wilayah secara administratif, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Kapanewonnya.

Studi Kasus Fiktif: Panewu dalam Aksi

Untuk menggambarkan secara lebih konkret peran seorang Panewu, mari kita lihat beberapa contoh fiktif bagaimana seorang Panewu menghadapi situasi yang berbeda di wilayah Kapanewonnya:

Kasus 1: Penanganan Bencana Alam

Suatu ketika, Kapanewon Budi Luhur dilanda banjir bandang akibat curah hujan yang sangat tinggi. Sebagai Panewu, Bapak Heru segera mengaktifkan posko siaga bencana di kantor Kapanewon. Ia berkoordinasi cepat dengan BPBD Kabupaten, TNI, Polri, Puskesmas, dan relawan masyarakat. Bapak Heru memerintahkan evakuasi warga yang terdampak ke tempat yang lebih aman, memastikan ketersediaan logistik dasar seperti makanan, air bersih, selimut, dan obat-obatan. Ia juga turun langsung ke lokasi bencana untuk memantau kondisi, memberikan arahan, dan menenangkan warga. Setelah banjir surut, Bapak Heru memimpin upaya pembersihan dan pendataan kerusakan, serta mengusulkan program rehabilitasi pasca-bencana kepada pemerintah kabupaten. Tindakan cepat dan kepemimpinan Bapak Heru sebagai Panewu berhasil meminimalkan korban dan mempercepat proses pemulihan.

Kasus 2: Pengembangan UMKM Lokal

Panewu Ibu Siti di Kapanewon Mekar Jaya melihat potensi besar pada produk-produk kerajinan tangan dan olahan makanan khas daerahnya yang diproduksi oleh UMKM lokal. Namun, mereka kesulitan dalam pemasaran dan perizinan. Ibu Siti kemudian menginisiasi program pelatihan kewirausahaan dan digital marketing bagi para pelaku UMKM. Ia bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten untuk memfasilitasi pengurusan izin PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selain itu, Ibu Siti juga membuka "Gerai Produk Unggulan Kapanewon" di kantor Kapanewon dan menggalang kerja sama dengan platform e-commerce lokal. Hasilnya, produk UMKM Kapanewon Mekar Jaya semakin dikenal luas, omzet meningkat, dan menciptakan lapangan kerja baru bagi warga setempat. Peran Panewu Ibu Siti dalam menghubungkan potensi lokal dengan peluang pasar sangat krusial.

Kasus 3: Mediasi Konflik Sosial

Terjadi perselisihan antarwarga di Kalurahan Aman Sejahtera di bawah wilayah kerja Panewu Bapak Joko, terkait sengketa batas tanah yang telah berlangsung lama dan berpotensi memicu konflik lebih besar. Bapak Joko, sebagai Panewu, segera mengundang perwakilan kedua belah pihak, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan kepala kalurahan untuk duduk bersama dalam forum mediasi. Dengan pendekatan yang sabar dan bijaksana, Bapak Joko memfasilitasi dialog, mendengarkan semua keluh kesah, serta memberikan penjelasan berdasarkan peraturan pertanahan yang berlaku. Ia berhasil menemukan titik temu dan kesepakatan damai yang diterima oleh kedua belah pihak, sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa harus menempuh jalur hukum yang panjang dan mahal. Kemampuan Panewu Bapak Joko sebagai mediator menjadi kunci keberhasilan.

Studi kasus fiktif ini menunjukkan bahwa seorang Panewu adalah figur multitalenta yang harus siap menghadapi berbagai situasi, mulai dari krisis hingga pengembangan ekonomi, dengan selalu berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kapanewon.