Dalam lanskap ekonomi global yang terus berkembang, berbagai aliran pemikiran muncul untuk menawarkan solusi terhadap tantangan-tantangan fundamental seperti pengangguran, ketidaksetaraan, dan stagnasi ekonomi. Salah satu pendekatan yang semakin mendapatkan perhatian luas adalah Teori Moneter Modern, atau yang dikenal dengan akronim MMT (Modern Monetary Theory). MMT menawarkan perspektif yang radikal namun koheren tentang bagaimana negara-negara berdaulat yang menerbitkan mata uangnya sendiri dapat dan seharusnya menggunakan kapasitas fiskalnya untuk mencapai tujuan-tujuan publik, tanpa terbelenggu oleh batasan-batasan yang seringkali diasumsikan oleh ekonomi konvensional. Pemahaman mendalam tentang MMT sangat krusial bagi siapa saja yang ingin menguraikan mekanisme di balik kebijakan fiskal dan moneter modern.
Inti dari MMT terletak pada premis bahwa pemerintah yang menerbitkan mata uang fiatnya sendiri tidak menghadapi batasan finansial seperti rumah tangga atau perusahaan. Pemerintah semacam itu tidak perlu "meminjam" uang yang telah ada sebelum bisa membelanjakannya, karena mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan uang tersebut secara digital melalui sistem perbankan. Ini adalah gagasan fundamental yang membedakan MMT dari pandangan ekonomi ortodoks, yang seringkali menyamakan keuangan pemerintah dengan keuangan rumah tangga. Dengan kapasitas penciptaan mata uang ini, fokus MMT bergeser dari kekhawatiran tentang defisit dan utang negara menuju kekhawatiran tentang sumber daya riil dan inflasi.
Artikel ini akan mengupas tuntas seluk-beluk MMT, mulai dari prinsip-prinsip dasarnya, implikasi kebijakannya, hingga kritik-kritik yang sering dilontarkan terhadapnya. Kami akan menjelajahi bagaimana MMT memandang peran pemerintah sebagai penerbit mata uang, mengapa pajak dianggap penting, dan bagaimana MMT mengusulkan solusi untuk mencapai lapangan kerja penuh dan stabilitas ekonomi. Dengan memahami kerangka kerja MMT, kita dapat membuka cakrawala baru tentang kemungkinan-kemungkinan kebijakan ekonomi yang dapat membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.
Diagram sederhana yang menggambarkan konsep MMT, di mana pemerintah menciptakan uang untuk mendanai program pekerjaan dan layanan publik.
Apa Itu Teori Moneter Modern (MMT)?
Teori Moneter Modern, atau MMT, adalah kerangka kerja ekonomi yang menjelaskan bagaimana ekonomi bekerja untuk negara-negara yang memiliki kedaulatan moneter, yaitu negara-negara yang menerbitkan mata uang fiatnya sendiri. MMT menantang banyak asumsi ortodoks tentang keuangan pemerintah, defisit, dan utang. Menurut MMT, pemerintah semacam itu, seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, atau Indonesia, secara fundamental berbeda dari rumah tangga atau perusahaan dalam hal batasan anggaran. Mereka bukan pengguna mata uang, melainkan penerbit mata uang. Ini berarti pemerintah tidak "meminjam" uang untuk membiayai pengeluarannya dalam arti konvensional, melainkan menciptakan uang tersebut ketika melakukan pembayaran.
Konsep kunci dalam MMT adalah bahwa pemerintah tidak menghadapi kendala keuangan dalam membiayai pengeluarannya. Mereka tidak perlu mengumpulkan pajak atau menjual obligasi sebelum membelanjakan. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah menciptakan deposit di bank swasta, yang merupakan penciptaan uang baru. Obligasi pemerintah, menurut MMT, bukan untuk membiayai pengeluaran tetapi untuk mengelola tingkat suku bunga dan menyediakan aset aman bagi investor. Pajak, di sisi lain, berfungsi untuk menciptakan permintaan terhadap mata uang yang dikeluarkan pemerintah, mendistribusikan kembali kekayaan, dan yang paling penting, mengelola inflasi dengan mengurangi daya beli di tangan masyarakat.
Fokus utama MMT adalah pada ketersediaan sumber daya riil, bukan uang. Pemerintah dapat mengeluarkan uang sebanyak yang dibutuhkan untuk membeli sumber daya yang tersedia (tenaga kerja, bahan, teknologi) dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan sosial seperti lapangan kerja penuh dan layanan publik berkualitas. Batasan yang sebenarnya bukanlah ketersediaan uang, melainkan kapasitas produksi riil ekonomi. Jika pemerintah mengeluarkan terlalu banyak uang melebihi kapasitas riil ekonomi, maka inflasi akan terjadi. Oleh karena itu, pengelolaan inflasi menjadi pusat perhatian dalam kerangka MMT.
Prinsip-Prinsip Dasar MMT
MMT dibangun di atas beberapa prinsip fundamental yang secara signifikan berbeda dari ekonomi arus utama. Memahami prinsip-prinsip ini adalah kunci untuk memahami seluruh kerangka MMT dan implikasi kebijakannya.
1. Pemerintah Adalah Penerbit Mata Uang, Bukan Pengguna
Ini adalah prinsip paling sentral dari MMT. Pemerintah yang memiliki kedaulatan moneter dan menerbitkan mata uang fiatnya sendiri tidak perlu "mengumpulkan" uang (melalui pajak atau pinjaman) sebelum bisa membelanjakannya. Ketika pemerintah membelanjakan, ia hanya menciptakan angka-angka digital di rekening bank swasta. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat kehabisan uang. Ini bertentangan dengan analogi umum yang menyamakan anggaran pemerintah dengan anggaran rumah tangga, di mana rumah tangga harus mendapatkan uang sebelum membelanjakannya.
Penerbitan mata uang oleh pemerintah adalah inti dari bagaimana MMT memandang fungsi fiskal dan moneter. Ini berarti bahwa setiap kali pemerintah melakukan pembayaran, baik itu untuk gaji pegawai negeri, proyek infrastruktur, atau pembayaran jaminan sosial, ia pada dasarnya menciptakan cadangan di bank komersial yang kemudian menjadi deposito bagi penerima pembayaran. Proses ini tidak memerlukan adanya "cadangan" uang sebelumnya; uang tersebut diciptakan pada saat pengeluaran. Konsekuensinya, pemerintah yang berdaulat secara moneter selalu mampu membayar kewajibannya dalam mata uangnya sendiri.
2. Pajak Mendorong Permintaan Mata Uang dan Mengelola Inflasi
Dalam MMT, pajak tidak berfungsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam arti langsung. Sebaliknya, pajak memiliki beberapa fungsi penting lainnya:
- Menciptakan Permintaan Mata Uang: Pemerintah mewajibkan pajak harus dibayar dalam mata uang yang dikeluarkannya. Ini mendorong individu dan bisnis untuk mencari dan menerima mata uang tersebut, sehingga memberikan nilai intrinsik pada mata uang fiat. Tanpa kewajiban pajak, mata uang pemerintah mungkin tidak diterima secara luas.
- Mengelola Inflasi: Pajak adalah alat utama untuk mengelola inflasi. Dengan menarik uang keluar dari sirkulasi, pajak mengurangi daya beli agregat di tangan masyarakat, sehingga mendinginkan ekonomi dan mencegah kenaikan harga yang berlebihan.
- Mendistribusikan Kembali Kekayaan: Pajak progresif dapat digunakan untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan, membiayai program sosial, dan mencapai tujuan distribusi yang diinginkan.
Jadi, meskipun pajak tidak "mendanai" pengeluaran pemerintah dalam arti bahwa uang dikumpulkan sebelum dibelanjakan, mereka sangat penting untuk stabilitas sistem moneter dan pencapaian tujuan ekonomi makro. Peran ini adalah aspek fundamental dari teori MMT.
3. Defisit Anggaran dan Utang Publik Bukan Masalah Jika Diimbangi Kapasitas Riil
MMT berargumen bahwa defisit anggaran pemerintah bukanlah masalah intrinsik bagi negara-negara berdaulat secara moneter. Defisit anggaran pemerintah hanyalah surplus sektor swasta. Jika pemerintah mengeluarkan lebih banyak daripada yang ditarik melalui pajak, uang tersebut tetap berada di tangan sektor swasta. Dengan kata lain, defisit pemerintah meningkatkan aset keuangan bersih sektor swasta.
Demikian pula, utang publik (penerbitan obligasi pemerintah) bukanlah beban yang harus dibayar oleh generasi mendatang. Dalam kerangka MMT, obligasi pemerintah seringkali dilihat sebagai cara bagi pemerintah untuk mengelola tingkat suku bunga (dengan menyediakan aset yang membayar bunga) dan menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan tabungan bagi sektor swasta. Kekhawatiran tentang "membebankan" utang kepada generasi mendatang tidak relevan karena pemerintah selalu dapat menciptakan uang untuk membayar utang dalam mata uangnya sendiri. Batasan sebenarnya adalah inflasi, bukan kemampuan finansial.
Jika ekonomi memiliki kapasitas menganggur (tenaga kerja menganggur, pabrik yang tidak beroperasi penuh), defisit yang lebih besar dapat merangsang permintaan dan membawa ekonomi ke lapangan kerja penuh tanpa menyebabkan inflasi. Namun, jika ekonomi sudah berada pada kapasitas penuh, defisit yang terlalu besar dapat memicu inflasi, yang merupakan batasan riil yang harus diperhatikan oleh pembuat kebijakan MMT.
4. Lapangan Kerja Penuh Adalah Prioritas Utama
MMT menempatkan lapangan kerja penuh sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi. MMT mengkritik gagasan bahwa pengangguran struktural atau friksional adalah hal yang tak terhindarkan. Sebaliknya, MMT mengusulkan program Jaminan Pekerjaan (Job Guarantee – JG) sebagai alat kebijakan utama untuk mencapai lapangan kerja penuh dan stabilitas harga.
Dalam program JG, pemerintah bertindak sebagai "pengusaha pilihan terakhir", menawarkan pekerjaan kepada siapa saja yang bersedia dan mampu bekerja dengan upah minimum yang layak dan tunjangan. Ini memiliki beberapa manfaat:
- Mengurangi Pengangguran: Langsung menghilangkan pengangguran paksa.
- Stabilitas Harga: Upah di program JG berfungsi sebagai jangkar upah minimum, mencegah spiral upah-harga yang dapat menyebabkan inflasi, sekaligus menyediakan daya beli yang stabil. Pekerja yang ada dalam program JG dapat dengan mudah berpindah ke sektor swasta ketika permintaan meningkat, berfungsi sebagai penyangga anti-inflasi.
- Manfaat Sosial: Pekerjaan di program JG dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang tidak terpenuhi oleh sektor swasta, seperti perawatan lansia, pendidikan, infrastruktur hijau, dan seni.
Pendekatan MMT ini menunjukkan bahwa pengangguran adalah pilihan kebijakan, bukan batasan alami ekonomi. Dengan menerapkan JG, pemerintah dapat menggunakan kapasitas penciptaan mata uangnya untuk mengatasi salah satu masalah sosial terbesar: pengangguran.
5. Kebijakan Fiskal Dominan, Kebijakan Moneter Subordinat
Dalam kerangka MMT, kebijakan fiskal (pengeluaran dan pajak pemerintah) adalah alat utama untuk mengelola ekonomi dan mencapai tujuan seperti lapangan kerja penuh dan stabilitas harga. Bank sentral (kebijakan moneter) berperan sebagai operator teknis, mengelola tingkat suku bunga dan memastikan sistem pembayaran berjalan lancar, tetapi tidak memiliki peran independen dalam mengendalikan inflasi atau mencapai lapangan kerja penuh secara langsung. Fungsi utama bank sentral adalah mengatur suku bunga acuan ke target tertentu, biasanya nol atau mendekati nol, dan menyediakan cadangan yang dibutuhkan oleh bank komersial.
MMT mengklaim bahwa kebijakan moneter melalui penyesuaian suku bunga memiliki dampak yang terbatas dan seringkali kontraproduktif dalam mengatasi masalah makroekonomi yang mendalam. Kenaikan suku bunga, misalnya, dapat menghambat investasi swasta dan meningkatkan beban utang pemerintah (jika ada obligasi yang membayar bunga), sementara penurunannya mungkin tidak cukup untuk merangsang permintaan yang lemah. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah langsung ke ekonomi, terutama melalui program Jaminan Pekerjaan, lebih efektif dalam mendorong permintaan agregat dan mencapai lapangan kerja penuh. Ini adalah salah satu perbedaan paling mencolok antara MMT dan ekonomi konvoksional, yang seringkali menempatkan bank sentral pada posisi penting dalam mengelola ekonomi.
MMT dalam Konteks Kebijakan Ekonomi
Dengan prinsip-prinsip dasarnya, MMT menyarankan serangkaian implikasi kebijakan yang transformatif. Ini bukan hanya teori deskriptif tentang bagaimana sistem moneter bekerja, tetapi juga kerangka normatif tentang bagaimana pemerintah dapat dan seharusnya bertindak untuk mencapai kesejahteraan publik.
Mendanai Layanan Publik dan Infrastruktur
Dari perspektif MMT, pemerintah berdaulat moneter tidak perlu mengkhawatirkan "bagaimana kita akan membayar" untuk layanan publik penting seperti kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur. Kemampuan finansial untuk membayar sudah ada. Pertanyaan yang relevan adalah: apakah ada sumber daya riil (tenaga kerja, bahan, teknologi) yang tersedia untuk melaksanakan proyek-proyek ini tanpa menyebabkan inflasi? Jika ada, pemerintah dapat dan seharusnya mengeluarkannya.
Ini membuka pintu bagi investasi besar-besaran dalam infrastruktur hijau, energi terbarukan, riset dan pengembangan, dan layanan sosial yang komprehensif. MMT menunjukkan bahwa kendala yang seringkali kita hadapi adalah kendala politik dan ideologis, bukan kendala finansial yang inheren pada pemerintah penerbit mata uang. Pemerintah dapat sepenuhnya mendanai transisi energi, membangun sistem transportasi publik yang canggih, atau memastikan akses universal ke pendidikan dan layanan kesehatan, selama ada kapasitas produktif yang memadai dan inflasi dapat dikelola.
Fokus MMT pada sumber daya riil berarti bahwa perdebatan tentang pembiayaan seharusnya bergeser dari "apakah kita punya uang?" menjadi "apakah kita punya pekerja terampil, bahan baku, dan teknologi yang cukup untuk melakukan ini tanpa memicu inflasi yang merugikan?". Jika jawabannya ya, maka proyek-proyek tersebut layak untuk dilaksanakan, dan pemerintah dapat menciptakan uang yang diperlukan untuk membiayainya. Ini menyoroti potensi besar kebijakan fiskal yang berani dan transformatif, yang didukung oleh pemahaman MMT tentang keuangan publik.
Peran Pajak dalam Mengelola Ekonomi
Seperti yang telah dibahas, pajak dalam kerangka MMT memiliki peran krusial dalam mengelola permintaan agregat dan mengendalikan inflasi. Ketika ekonomi terlalu panas dan inflasi mulai meningkat, pemerintah dapat meningkatkan pajak untuk mengurangi daya beli di tangan masyarakat, sehingga mendinginkan ekonomi.
Sebaliknya, jika ekonomi lesu dan pengangguran tinggi, pemerintah dapat mengurangi pajak untuk merangsang permintaan. Ini memberikan fleksibilitas kebijakan fiskal yang besar, memungkinkan pemerintah untuk secara aktif menggunakan pajak sebagai alat stabilisasi makroekonomi. Selain itu, pajak juga digunakan untuk mencapai tujuan distribusi, memastikan bahwa kekayaan dan pendapatan dibagi secara lebih adil di masyarakat.
Implikasi dari MMT ini adalah bahwa kebijakan pajak harus selalu dilihat dalam konteks tujuan makroekonomi yang lebih luas, bukan sekadar sebagai cara untuk "mengumpulkan uang" untuk pengeluaran. Pajak adalah alat kebijakan yang kuat untuk membentuk ekonomi dan masyarakat, dan MMT menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk memahami peran tersebut. Pemerintah yang menganut MMT akan merancang sistem pajaknya tidak hanya untuk menciptakan permintaan terhadap mata uangnya, tetapi juga untuk secara aktif menyeimbangkan ekonomi dan mencapai tujuan sosial.
Stabilitas Harga melalui Jaminan Pekerjaan
Salah satu inovasi paling signifikan dari MMT adalah usulan Program Jaminan Pekerjaan (Job Guarantee/JG) sebagai strategi ganda untuk mencapai lapangan kerja penuh dan stabilitas harga. Model JG bekerja sebagai stabilisator otomatis, menyerap pekerja yang dikeluarkan oleh sektor swasta selama resesi dan melepaskannya kembali ke sektor swasta selama ekspansi. Ini menciptakan penyangga harga yang kuat karena upah JG bertindak sebagai upah dasar yang efektif untuk semua pekerjaan dan mencegah penurunan upah yang tidak perlu selama masa sulit.
JG juga menyediakan pasokan tenaga kerja yang siap dan terlatih untuk sektor swasta. Ketika permintaan sektor swasta meningkat, perusahaan dapat menarik pekerja dari program JG, yang telah mempertahankan keterampilan mereka dan mungkin telah memperoleh yang baru. Ini mencegah "bottleneck" pasokan tenaga kerja yang dapat menyebabkan inflasi upah yang tidak terkendali saat ekonomi pulih. Dengan demikian, JG tidak hanya mengatasi pengangguran, tetapi juga berfungsi sebagai alat anti-inflasi yang cerdas, sebuah aspek penting yang sering diabaikan dalam perdebatan tentang MMT.
Di bawah MMT, program JG tidak dilihat sebagai program pengeluaran yang boros, melainkan sebagai investasi krusial dalam sumber daya manusia dan stabilitas ekonomi. Ini adalah cara proaktif untuk mengelola siklus bisnis, memastikan bahwa tenaga kerja selalu dimanfaatkan secara produktif, dan mencegah kerugian sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pengangguran massal. Konsep JG adalah pilar penting dalam arsitektur kebijakan yang diusulkan oleh MMT untuk menciptakan ekonomi yang lebih stabil dan inklusif.
Kritik dan Perdebatan Seputar MMT
Meskipun MMT menawarkan perspektif yang kuat dan solusi inovatif, ia juga menghadapi kritik dan perdebatan yang intens dari ekonom arus utama. Pemahaman terhadap kritik-kritik ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang seimbang tentang MMT.
Risiko Inflasi
Kritik paling umum terhadap MMT adalah kekhawatiran tentang inflasi. Para kritikus berpendapat bahwa jika pemerintah dapat mencetak uang tanpa batas untuk membiayai pengeluarannya, hal itu pasti akan mengarah pada inflasi yang tidak terkendali, bahkan hiperinflasi. Mereka khawatir bahwa pemerintah akan tergoda untuk membelanjakan terlalu banyak, melebihi kapasitas riil ekonomi, sehingga menyebabkan harga naik secara drastis.
Pendukung MMT menjawab bahwa mereka tidak mengabaikan inflasi, melainkan menempatkannya sebagai batasan utama. Tujuan utama MMT bukanlah untuk membelanjakan tanpa batas, tetapi untuk membelanjakan hingga mencapai lapangan kerja penuh dan memanfaatkan kapasitas riil ekonomi, tanpa memicu inflasi. Alat seperti pajak dan program Jaminan Pekerjaan dirancang secara eksplisit untuk mengelola tekanan inflasi. Jika inflasi mulai terlihat, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran, menaikkan pajak, atau menggunakan program JG sebagai penyangga. MMT sangat jelas bahwa batasan yang sebenarnya adalah kapasitas riil ekonomi dan inflasi, bukan batasan finansial. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus selalu berhati-hati dalam memantau tanda-tanda inflasi dan menyesuaikan diri secara proaktif.
Kedaulatan Moneter dan Negara Berkembang
Kritik lain menyoroti bahwa prinsip-prinsip MMT sangat berlaku untuk negara-negara dengan kedaulatan moneter penuh, yaitu negara yang menerbitkan mata uangnya sendiri, memiliki utang dalam mata uang sendiri, dan tidak bergantung pada mata uang asing. Para kritikus berpendapat bahwa banyak negara berkembang tidak memenuhi kriteria ini, terutama yang sangat bergantung pada pinjaman dalam mata uang asing atau memiliki sistem keuangan yang kurang matang.
Pendukung MMT mengakui bahwa derajat kedaulatan moneter dapat bervariasi. Negara-negara yang meminjam dalam mata uang asing, memiliki cadangan devisa yang terbatas, atau memiliki bank sentral yang tidak sepenuhnya independen mungkin menghadapi batasan yang berbeda. Namun, mereka juga berargumen bahwa banyak dari batasan ini adalah hasil dari pilihan kebijakan atau struktur kelembagaan, dan bahwa negara-negara ini masih dapat mengambil pelajaran dari MMT untuk meningkatkan kedaulatan moneter mereka. Fokus MMT adalah pada mempromosikan desain kelembagaan yang memungkinkan pemerintah untuk melayani tujuan publik dengan lebih baik, termasuk mengurangi ketergantungan pada mata uang asing dan memperkuat lembaga keuangan domestik.
Misalnya, negara berkembang dapat berupaya mengurangi ketergantungan pada dolar AS untuk perdagangan dan investasi, mengembangkan pasar obligasi domestik yang lebih dalam, dan memastikan bank sentral memiliki kemampuan penuh untuk menetapkan suku bunga dan mengelola cadangan. Meskipun transisi ini mungkin memerlukan waktu dan reformasi yang signifikan, prinsip-prinsip MMT memberikan panduan tentang bagaimana meningkatkan kapasitas fiskal dan moneter suatu negara untuk melayani kebutuhan rakyatnya.
Independensi Bank Sentral
MMT mengimplikasikan peran bank sentral yang lebih subordinat dibandingkan dengan kebijakan fiskal pemerintah. Ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan ekonom arus utama yang menekankan pentingnya independensi bank sentral untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah politisasi kebijakan moneter.
Pendukung MMT berargumen bahwa independensi bank sentral seringkali dilebih-lebihkan. Bank sentral tetap beroperasi dalam kerangka kerja yang ditetapkan oleh pemerintah dan parlemen. Dalam pandangan MMT, bank sentral harus bekerja sama dengan departemen keuangan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan fiskal yang efektif, terutama dalam mengelola suku bunga target dan menyediakan cadangan yang memadai bagi sistem perbankan. Ini bukan tentang menghilangkan bank sentral, tetapi tentang menyelaraskan tujuan mereka dengan tujuan kebijakan fiskal yang lebih luas untuk mencapai lapangan kerja penuh dan stabilitas harga. Dengan MMT, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi lebih eksplisit dan terfokus pada tujuan bersama, bukan pada peran yang terpisah dan seringkali berkonflik.
Politik dan Disiplin Fiskal
Para kritikus juga khawatir bahwa jika pemerintah tidak lagi "terbatas" oleh kebutuhan untuk mendanai pengeluarannya melalui pajak atau pinjaman, akan ada sedikit insentif untuk disiplin fiskal. Politisi mungkin tergoda untuk membelanjakan secara berlebihan untuk tujuan populer, yang pada akhirnya dapat menyebabkan inflasi atau alokasi sumber daya yang tidak efisien. Kekhawatiran ini berakar pada asumsi perilaku politik yang oportunistik.
Pendukung MMT mengakui bahwa disiplin politik adalah tantangan, terlepas dari kerangka ekonomi mana yang diterapkan. Namun, mereka berargumen bahwa MMT menyediakan kerangka kerja yang lebih jujur dan transparan tentang batasan sebenarnya. Alih-alih berpura-pura bahwa pemerintah akan kehabisan uang, MMT mengarahkan perhatian pada batasan riil: ketersediaan sumber daya dan risiko inflasi. Dengan fokus pada batasan riil ini, MMT berpendapat bahwa debat kebijakan dapat menjadi lebih produktif, berfokus pada alokasi sumber daya yang optimal untuk mencapai tujuan sosial, daripada terjebak dalam mitos batasan keuangan. MMT mengajak pada pertanggungjawatan atas keputusan alokasi sumber daya riil, bukan pertanggungjawaban atas angka-angka defisit yang arbitrer. Ini adalah pergeseran penting dalam cara kita membahas kebijakan fiskal.
MMT dan Implikasi Global
Meskipun fokus utama MMT adalah pada ekonomi domestik negara-negara berdaulat moneter, implikasinya dapat meluas ke arena global, khususnya dalam hal perdagangan internasional dan hubungan ekonomi antar negara.
Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran
MMT memberikan perspektif yang berbeda tentang neraca perdagangan dan pembayaran. Dalam ekonomi arus utama, defisit perdagangan sering dianggap sebagai tanda kelemahan ekonomi yang membutuhkan koreksi, misalnya melalui penghematan domestik atau depresiasi mata uang. MMT berargumen bahwa defisit perdagangan, seperti defisit anggaran pemerintah, hanyalah surplus sektor lain – dalam hal ini, surplus di sektor asing. Jika suatu negara memiliki defisit perdagangan, itu berarti sektor asing mengakumulasi aset dalam mata uang negara tersebut. Ini bukanlah masalah intrinsik bagi negara berdaulat moneter, selama negara tersebut dapat membayar impornya dalam mata uangnya sendiri.
Masalah timbul jika suatu negara harus meminjam dalam mata uang asing untuk membiayai impornya, karena ini memaksanya untuk mendapatkan mata uang asing yang tidak dapat diciptakannya sendiri. MMT menekankan bahwa negara-negara dengan kedaulatan moneter yang tinggi tidak perlu khawatir tentang defisit perdagangan selama mereka dapat menyediakan mata uang mereka sendiri untuk dibeli oleh eksportir asing. Fokus harus tetap pada kapasitas produksi domestik dan apakah defisit perdagangan mencerminkan kekurangan kapasitas tersebut.
Dari sudut pandang MMT, kebijakan untuk mengatasi defisit perdagangan harus berfokus pada peningkatan kapasitas produktif domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor, daripada mengimplementasikan kebijakan penghematan yang merugikan. Ini dapat berarti investasi dalam industri strategis, pendidikan, dan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing ekspor dan mengurangi kebutuhan impor. Dengan kata lain, MMT menggeser fokus dari angka-angka saldo menjadi kapasitas ekonomi riil.
Stabilitas Keuangan Global
MMT juga dapat memiliki implikasi untuk stabilitas keuangan global. Jika lebih banyak negara mengadopsi prinsip MMT dan menjadi lebih berani dalam menggunakan kebijakan fiskal untuk mencapai lapangan kerja penuh, hal ini dapat mengurangi volatilitas global yang disebabkan oleh siklus bisnis. Dengan negara-negara yang berfokus pada stabilisasi ekonomi domestik mereka melalui pengeluaran fiskal, risiko krisis ekonomi yang menyebar ke seluruh dunia mungkin berkurang.
Namun, di sisi lain, jika negara-negara besar menggunakan MMT untuk membiayai pengeluaran besar-besaran tanpa pengelolaan inflasi yang cermat, hal itu dapat menyebabkan ketidakstabilan global. Oleh karena itu, koordinasi kebijakan antar negara tetap penting. MMT tidak berarti bahwa setiap negara dapat bertindak sendiri tanpa konsekuensi global; sebaliknya, ia menawarkan kerangka kerja untuk berpikir tentang bagaimana negara-negara dapat menggunakan kekuatan moneter mereka untuk mencapai stabilitas yang lebih besar secara kolektif. Kerangka MMT memungkinkan kita untuk mempertimbangkan bagaimana kebijakan domestik, yang berfokus pada kapasitas riil dan stabilitas, dapat berkontribusi pada lingkungan ekonomi global yang lebih stabil dan berkelanjutan.
MMT dan Masa Depan Ekonomi
Meskipun masih merupakan aliran pemikiran yang relatif muda dan kontroversial, MMT semakin mendapatkan daya tarik di kalangan akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum, terutama di tengah krisis ekonomi dan sosial yang terjadi. Pandemi global, misalnya, telah memaksa banyak pemerintah untuk mengadopsi kebijakan fiskal yang jauh lebih ekspansif daripada yang dianggap "ortodoks" sebelumnya, yang dalam banyak hal mencerminkan prinsip-prinsip MMT.
Pergeseran Paradigma
MMT menantang banyak dogma ekonomi yang telah mendominasi pemikiran kebijakan selama beberapa dekade. Ini memaksa kita untuk memikirkan kembali peran pemerintah, sifat uang, dan batasan sebenarnya dari kebijakan ekonomi. Pergeseran paradigma ini bisa menjadi krusial dalam menghadapi tantangan-tantangan besar seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan yang parah, dan kebutuhan akan transisi ekonomi yang adil. Dengan membebaskan diri dari mitos "kendala anggaran" yang tidak ada, pemerintah dapat lebih berani dalam merancang dan mengimplementasikan solusi skala besar untuk masalah-masalah ini.
Misalnya, program "Green New Deal" yang ambisius di beberapa negara, yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim dan ketidaksetaraan melalui investasi besar-besaran dalam infrastruktur hijau dan pekerjaan, memiliki banyak kesamaan dengan pendekatan kebijakan yang diusulkan oleh MMT. Gagasan bahwa pemerintah dapat dan harus membiayai proyek-proyek ini tanpa khawatir tentang "bagaimana kita akan membayarnya" selama ada sumber daya riil dan inflasi dikelola, adalah inti dari perspektif MMT. Ini menunjukkan bagaimana MMT menyediakan kerangka intelektual untuk kebijakan-kebijakan yang transformatif.
Relevansi dalam Krisis
Krisis ekonomi menunjukkan bahwa dalam situasi darurat, pemerintah seringkali mengabaikan batasan anggaran tradisional dan melakukan pengeluaran besar-besaran untuk menstabilkan ekonomi. Pendekatan ini, yang seringkali mirip dengan rekomendasi MMT, telah terbukti efektif dalam mencegah keruntuhan ekonomi total. MMT berpendapat bahwa kemampuan untuk bertindak seperti ini tidak hanya terbatas pada krisis, tetapi merupakan kapasitas inheren pemerintah berdaulat moneter yang dapat dan harus digunakan secara proaktif untuk mencapai tujuan sosial.
Kemampuan pemerintah untuk merespons krisis dengan cepat dan efektif adalah bukti nyata dari kapasitas penciptaan mata uang yang disoroti oleh MMT. Selama resesi atau pandemi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk mendukung rumah tangga dan bisnis, mencegah pengangguran massal, dan merangsang pemulihan. MMT menyediakan kerangka teoritis yang menjelaskan mengapa tindakan semacam itu dimungkinkan secara finansial dan mengapa mereka seringkali merupakan respons yang tepat dalam kondisi seperti itu. Ini juga menyoroti mengapa upaya untuk menyeimbangkan anggaran atau mengurangi utang selama krisis seringkali kontraproduktif, memperburuk kondisi ekonomi.
Pendidikan dan Dialog Publik
Pentingnya MMT juga terletak pada kemampuannya untuk memicu dialog publik yang lebih luas dan terinformasi tentang ekonomi. Dengan menantang asumsi dasar, MMT mendorong masyarakat untuk bertanya lebih dalam tentang bagaimana uang bekerja, siapa yang mengontrolnya, dan untuk tujuan apa seharusnya digunakan. Ini dapat mengarah pada partisipasi publik yang lebih besar dalam perdebatan kebijakan ekonomi dan, pada akhirnya, kebijakan yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pendidikan tentang MMT dapat memberdayakan warga negara untuk memahami bahwa batasan finansial yang seringkali dipaksakan pada pemerintah untuk membiayai layanan publik esensial atau investasi jangka panjang, seringkali tidak nyata. Dengan demikian, MMT membuka kemungkinan bagi masyarakat untuk menuntut lebih banyak dari pemerintah mereka dalam hal penyediaan barang dan jasa publik yang meningkatkan kualitas hidup. Dialog publik yang jujur tentang kapasitas fiskal pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh MMT, sangat penting untuk membentuk masa depan kebijakan ekonomi yang lebih baik dan lebih adil.
Kesimpulan
Teori Moneter Modern (MMT) adalah kerangka kerja ekonomi yang menawarkan pandangan revolusioner tentang keuangan pemerintah bagi negara-negara yang menerbitkan mata uangnya sendiri. Intinya adalah bahwa pemerintah semacam itu tidak diikat oleh batasan finansial seperti rumah tangga atau perusahaan, melainkan dibatasi oleh kapasitas produksi riil ekonomi dan risiko inflasi. MMT berargumen bahwa pemerintah harus menggunakan kapasitas penciptaan mata uangnya untuk mencapai lapangan kerja penuh, stabilitas harga, dan tujuan publik lainnya, dengan inflasi sebagai batasan utama yang harus dikelola melalui pajak dan kebijakan fiskal yang bijak.
MMT menantang banyak asumsi ekonomi konvensional tentang defisit, utang publik, dan peran pajak, menggeser fokus dari angka-angka keuangan menuju ketersediaan sumber daya riil. Dengan program Jaminan Pekerjaan sebagai pilar kebijakan, MMT mengusulkan pendekatan yang proaktif untuk menghilangkan pengangguran dan menjaga stabilitas harga secara bersamaan. Meskipun menghadapi kritik serius, terutama terkait risiko inflasi dan penerapannya di negara-negara dengan kedaulatan moneter yang terbatas, MMT terus memicu perdebatan penting yang dapat membentuk masa depan kebijakan ekonomi.
Memahami MMT sangat penting di era modern, di mana tantangan-tantangan besar membutuhkan solusi yang berani dan inovatif. Ini memberikan landasan intelektual untuk mempertimbangkan kebijakan fiskal yang lebih ambisius, yang berfokus pada pemanfaatan penuh sumber daya manusia dan material untuk mencapai kemakmuran bersama. MMT bukan hanya tentang bagaimana pemerintah membelanjakan, tetapi tentang bagaimana masyarakat dapat secara kolektif menggunakan alat-alat moneter dan fiskal untuk membangun ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan untuk semua.
Melalui pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip MMT, implikasinya, dan kritik terhadapnya, kita dapat berpartisipasi dalam dialog yang lebih terinformasi tentang arah kebijakan ekonomi dan potensi transformatif yang dimilikinya. Ini adalah langkah penting menuju pembentukan masa depan ekonomi yang lebih cerah, di mana kapasitas produktif masyarakat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama.