Kata merunggut membawa beban makna yang jauh melampaui sekadar mengambil atau merebut. Dalam khazanah bahasa Indonesia, ia mengindikasikan suatu tindakan yang bersifat tiba-tiba, kasar, dan penuh paksaan. Merunggut bukan hanya proses perpindahan kepemilikan, melainkan sebuah aksi yang merobek jalinan kepastian, meninggalkan luka yang mendalam pada entitas yang dirampas. Secara etimologis, akar kata ‘runggut’ sering kali dikaitkan dengan gerakan mencabut atau menarik dengan kekuatan yang mendesak, seolah-olah subjek yang diambil adalah bagian integral dari korban, yang kini dicerabut secara brutal dari akarnya. Konteks penggunaannya selalu mengarah pada situasi yang melibatkan ketidakseimbangan kuasa yang signifikan, di mana kehendak kuat seorang pelaku diterapkan tanpa persetujuan, bahkan bertentangan dengan hak fundamental subjek yang menjadi sasaran perampasan. Ini adalah tindakan yang menggerus hak milik, kedaulatan, dan, yang paling penting, rasa aman.
Pembedaan antara merunggut dengan sinonimnya seperti ‘mengambil’ atau ‘merebut’ menjadi esensial untuk memahami intensitas tindakan ini. Mengambil bersifat netral, merebut mengandung unsur persaingan atau kecepatan, sementara merunggut secara inheren mengandung elemen kekerasan, baik fisik maupun struktural. Ketika suatu hak dirunggut, ia tidak hilang begitu saja; ia dihilangkan secara paksa oleh entitas yang memiliki keunggulan daya. Implikasi dari kata ini meluas dari tindakan sederhana seperti merunggut tas di jalanan, hingga dimensi yang lebih kompleks, seperti merunggut kedaulatan ekonomi suatu bangsa melalui kebijakan yang predatoris, atau merunggut hak-hak sipil individu melalui legislasi yang menindas. Setiap dimensi dari tindakan merunggut meninggalkan jejak trauma yang multidimensional, mempengaruhi tidak hanya objek yang hilang, tetapi juga konstruksi psikologis dan sosial dari komunitas yang mengalaminya.
Gambar 1: Representasi Visual Tindakan Merunggut. Kekuatan yang memaksa mengambil sesuatu yang berharga dan rapuh.
Ketika seseorang atau komunitas mengalami tindakan merunggut, dampak psikologis yang muncul jauh lebih parah daripada kerugian materi semata. Kerugian yang paling signifikan adalah hilangnya rasa kontrol atas nasib diri sendiri dan lingkungan sekitar. Fenomena ini memicu apa yang disebut sebagai trauma ketercerabutan, di mana korban merasa hakikat eksistensi mereka telah diintervensi dan dihancurkan oleh kekuatan eksternal yang tidak dapat diprediksi atau dilawan. Ini menciptakan kondisi ketidakpastian yang kronis, mengubah paradigma korban dari subjek yang berdaulat menjadi objek yang rentan terhadap penindasan di masa depan. Rasa tidak berdaya ini kemudian terinternalisasi, membentuk siklus ketakutan yang menghambat kemampuan untuk bertindak, melawan, atau bahkan sekadar mempercayai institusi sosial yang seharusnya melindungi mereka. Proses penyembuhan dari trauma merunggut memerlukan rekonstruksi total atas fondasi kepercayaan diri yang telah hancur.
Pada tingkat sosiologis, tindakan merunggut berfungsi sebagai mekanisme penguatan hirarki kekuasaan. Pelaku merunggut tidak hanya mendapatkan objek yang diinginkan, tetapi juga mengirimkan pesan yang tegas kepada masyarakat bahwa mereka adalah entitas yang tak tersentuh dan mampu mendefinisikan batas-batas kepemilikan. Dalam konteks penjajahan atau konflik agraria, tindakan merunggut lahan oleh penguasa menjadi simbol dominasi yang paling nyata. Tanah, yang sering kali merupakan matriks identitas dan spiritualitas suatu kelompok, ketika dirunggut, tidak hanya menghasilkan kemiskinan ekonomi, tetapi juga disintegrasi budaya. Seluruh ritual, praktik pertanian, dan sejarah lisan yang terkait dengan lahan tersebut terancam punah, merenggut memori kolektif dan menciptakan generasi yang terputus dari warisan leluhur mereka. Inilah yang membuat dampak merunggut bersifat transgenerasional, mewariskan luka historis yang sulit disembuhkan.
Analisis mendalam mengenai fenomena perampasan paksa menunjukkan bahwa pelaku sering kali membenarkan tindakan mereka melalui narasi dehumanisasi atau legalisasi yang dipaksakan. Untuk dapat merunggut dengan efektif dan tanpa penyesalan, pelaku harus mengurangi nilai kemanusiaan atau hak sah korban di mata publik. Dengan demikian, tindakan perampasan menjadi ‘diperbolehkan’ atau bahkan ‘diperlukan’ demi kepentingan yang lebih besar, entah itu ‘pembangunan’, ‘keamanan nasional’, atau ‘kemajuan ekonomi’. Manipulasi naratif ini merupakan senjata psikologis yang memungkinkan perampasan terjadi dalam skala besar, mengubah tindak kriminal menjadi kebijakan resmi. Korban kemudian tidak hanya berjuang untuk mendapatkan kembali yang telah hilang, tetapi juga untuk menegaskan kembali validitas keberadaan dan hak-hak mereka di hadapan opini publik yang mungkin telah dicuci otak oleh narasi perampas.
Salah satu bentuk merunggut yang paling halus namun destruktif adalah perampasan waktu dan potensi masa depan. Dalam konteks eksploitasi kerja atau sistem ekonomi yang sangat tidak adil, individu dipaksa untuk mengalokasikan seluruh energi dan waktu produktif mereka hanya untuk bertahan hidup. Ini adalah bentuk merunggut yang menguras waktu luang, waktu untuk pengembangan diri, dan, yang terpenting, waktu untuk merancang dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Ketika seseorang harus bekerja dua atau tiga kali lipat hanya untuk mencapai batas kemiskinan, waktu mereka yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, inovasi, atau keterlibatan sipil telah dirunggut secara sistematis oleh struktur ekonomi yang opresif. Ini menciptakan stagnasi sosial, di mana mobilitas ke atas menjadi ilusi yang hanya dinikmati oleh segelintir orang.
Pada skala yang lebih besar, korupsi struktural dan ketidakstabilan politik sering kali menjadi alat utama untuk merunggut potensi masa depan suatu bangsa. Sumber daya alam yang seharusnya menjadi modal pembangunan berkelanjutan dirampas oleh segelintir elit, meninggalkan utang dan kerusakan lingkungan bagi generasi mendatang. Dalam skenario ini, yang dirunggut adalah warisan, stabilitas ekologis, dan peluang bagi anak cucu untuk hidup di lingkungan yang adil dan berkelanjutan. Dampak jangka panjang dari perampasan ini adalah hilangnya optimisme kolektif, tergantikannya harapan dengan keputusasaan, dan munculnya kecenderungan masyarakat untuk hidup dalam modus bertahan hidup jangka pendek, karena prospek jangka panjang telah dikompromikan dan dirunggut oleh tindakan tidak bertanggung jawab dari para pemegang kuasa di masa lalu.
Filosofi eksistensial mengajarkan bahwa waktu adalah aset kita yang paling terbatas dan berharga. Ketika waktu hidup seseorang dirunggut melalui penahanan yang tidak adil, penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tercemar (akibat perampasan sumber daya), atau melalui pekerjaan yang menguras tanpa imbalan yang layak, yang hilang bukanlah sekadar jam kerja. Yang hilang adalah kesempatan untuk mengalami kepenuhan hidup, untuk membangun hubungan yang bermakna, dan untuk berpartisipasi dalam pembentukan realitas sosial. Bentuk merunggut non-materi ini menuntut perhatian khusus karena ia tidak meninggalkan bekas fisik yang jelas, namun kerusakannya terhadap jiwa individu dan kohesi sosial bersifat kumulatif dan meluas, menciptakan masyarakat yang lelah, sinis, dan kehilangan arah, tercerabut dari hak mereka atas ketenangan dan kebahagiaan.
Gambar 2: Fragmentasi dan Kehilangan Setelah Perampasan. Melambangkan kehancuran integritas dan kepemilikan.
Sejarah dunia, terutama sejarah bangsa-bangsa di Selatan, adalah narasi panjang tentang tindakan merunggut yang dilembagakan. Kolonialisme, pada dasarnya, adalah proyek skala besar untuk merunggut kedaulatan, sumber daya, dan tenaga kerja. Kekuatan kolonial datang dengan dalih peradaban atau perdagangan, namun tujuan utamanya adalah mencabut kekayaan dari wilayah jajahan dan memindahkannya ke pusat kekuasaan. Ini bukan hanya masalah mengambil hasil bumi; ini adalah perampasan sistematis atas hak penduduk lokal untuk menentukan nilai dan alokasi kekayaan yang dihasilkan di tanah mereka sendiri. Tanah pertanian yang subur dirunggut untuk ditanami komoditas ekspor, mengubah petani menjadi buruh upahan di tanah mereka sendiri, sebuah ironi sejarah yang menancap dalam memori kolektif.
Implikasi dari merunggut kolonial ini tidak berakhir dengan kemerdekaan formal. Mekanisme perampasan sering kali berevolusi menjadi bentuk-bentuk baru, yang dikenal sebagai neokolonialisme atau imperialisme ekonomi. Melalui kontrol atas utang luar negeri, perjanjian perdagangan yang tidak adil, atau eksploitasi kekayaan intelektual, negara-negara kuat terus merunggut surplus ekonomi dari negara-negara berkembang. Fenomena merunggut ini beroperasi di balik layar kebijakan moneter dan hukum internasional, menjadikannya lebih sulit untuk dideteksi dan dilawan oleh publik. Yang dirunggut adalah kemampuan negara untuk berdikari, untuk membangun infrastruktur sosial dan kesehatan yang kuat, yang terus-menerus disabotase oleh kewajiban ekonomi yang memberatkan dan dirancang untuk menjaga ketidaksetaraan global.
Di ranah politik domestik, rezim otoriter adalah master dalam seni merunggut hak-hak dasar warganya. Tindakan ini dimulai dengan merunggut kebebasan berbicara dan berekspresi, yang merupakan prasyarat untuk setiap perlawanan kolektif. Ketika individu dilarang menyuarakan ketidakpuasan atau kebenaran yang tidak nyaman bagi penguasa, yang dirunggut adalah kemampuan mereka untuk membentuk realitas politik yang adil. Selanjutnya, otonomi tubuh dan pikiran dirunggut melalui pengawasan massal, penyensoran, dan penyebaran propaganda yang menyesatkan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang pasif, yang telah menerima kehilangan hak-hak mereka sebagai keniscayaan, sehingga tidak ada dorongan internal untuk menuntut kembali yang telah dirunggut.
Kasus-kasus penghilangan paksa atau penangkapan sewenang-wenang adalah manifestasi fisik paling ekstrem dari merunggut. Di sini, yang dirunggut bukan hanya kebebasan, tetapi eksistensi itu sendiri. Individu dicabut dari ruang sosial dan hukum, meninggalkan keluarga dan komunitas dalam ketidakpastian yang menyiksa. Ketidakpastian ini adalah bagian dari strategi perunggut: menciptakan teror yang melumpuhkan, yang meluas dari individu yang hilang hingga seluruh masyarakat. Karena tidak ada kepastian hukum atau kejelasan nasib, masyarakat didorong untuk memilih kepatuhan daripada risiko dirunggut. Tindakan ini menunjukkan bahwa merunggut adalah instrumen kekuasaan yang dirancang untuk mengendalikan melalui ketakutan absolut, mengklaim hak atas hidup dan mati warga negara tanpa perlu pertanggungjawaban.
Sangat penting untuk menelaah bagaimana mekanisme birokrasi dan legal dapat digunakan untuk merunggut hak secara sah di mata hukum formal, meskipun tidak etis di mata moral. Undang-undang yang ambigu, regulasi yang berat sebelah, dan proses perizinan yang rumit sering kali menjadi perangkat yang sah untuk merampas aset dari kelompok yang kurang berdaya. Misalnya, melalui proses eminent domain yang disalahgunakan, pemerintah dapat merunggut properti pribadi dengan dalih kepentingan umum, namun pada kenyataannya melayani kepentingan kapitalis tertentu. Legalitas semu ini memberikan lapisan perlindungan bagi para perunggut, membuat perjuangan korban menjadi lebih sulit karena mereka harus melawan sistem yang telah diubah menjadi instrumen perampasan, bukan pelindung hak.
Dalam konteks budaya, tindakan merunggut mengambil bentuk apropriasi dan penghancuran warisan. Ketika artefak spiritual atau seni rupa yang memiliki makna historis mendalam dicuri atau dibawa keluar dari konteks aslinya, yang dirunggut adalah narasi kolektif. Benda-benda ini, yang seharusnya menjadi jangkar bagi identitas suatu kelompok, berakhir di museum asing atau koleksi pribadi, terputus dari fungsi ritual dan edukatifnya. Proses ini tidak hanya melibatkan kehilangan fisik benda tersebut, tetapi juga merunggut hak suatu komunitas untuk menceritakan kisah mereka sendiri melalui peninggalan tersebut. Komunitas tersebut terpaksa merekonstruksi identitas mereka dalam kekosongan yang ditinggalkan oleh perampasan, seringkali melalui ingatan lisan yang rapuh.
Lebih lanjut, merunggut warisan juga terjadi melalui marginalisasi bahasa dan praktik tradisional. Ketika bahasa lokal ditekan demi bahasa dominan, yang dirunggut adalah gudang pengetahuan unik yang tersimpan dalam idiom tersebut—pengetahuan tentang ekologi, obat-obatan tradisional, atau sistem nilai yang berbeda. Bahasa adalah kendaraan bagi pemahaman dunia. Kehilangan bahasa adalah perampasan cara berpikir dan berinteraksi dengan realitas. Oleh karena itu, upaya revitalisasi bahasa dan budaya bukan sekadar nostalgia, melainkan tindakan perlawanan fundamental untuk merebut kembali apa yang telah dirunggut selama berabad-abad penindasan. Proses ini memerlukan investasi besar dalam pendidikan dan pengakuan hak-hak budaya, memastikan bahwa generasi mendatang tidak lagi diwarisi kekosongan yang ditinggalkan oleh perampasan historis.
Konsep merunggut memaksa kita untuk merenungkan sifat sejati dari kepemilikan. Apakah kepemilikan itu mutlak atau hanya sementara, bergantung pada persetujuan sosial yang rapuh? Filsuf seperti John Locke berargumen bahwa kepemilikan muncul dari pencampuran kerja seseorang dengan alam (teori percampuran tenaga kerja). Namun, ketika kekuasaan yang lebih besar datang dan secara paksa merunggut hasil kerja tersebut, seluruh fondasi filosofis kepemilikan menjadi goyah. Tindakan merunggut membuktikan bahwa kepemilikan bukanlah hak yang tak terpisahkan, melainkan suatu konsesi sosial yang bisa ditarik kembali oleh kekuatan yang lebih dominan—baik itu negara, pasar, atau entitas kriminal. Realitas perampasan menunjukkan bahwa hak milik sering kali tidak ditentukan oleh hukum moral atau kerja keras, tetapi oleh monopoli kekerasan yang dimiliki oleh perunggut.
Perspektif komunal, yang banyak dianut oleh masyarakat adat, memberikan kritik tajam terhadap konsep kepemilikan individu yang dapat dirunggut. Bagi mereka, tanah dan sumber daya tidak dimiliki individu; mereka diamanatkan untuk dijaga oleh generasi. Ketika sumber daya alam dirunggut oleh korporasi atau negara untuk keuntungan pribadi, yang dilanggar bukanlah hak milik, tetapi sumpah suci untuk menjaga keberlanjutan. Dalam pandangan ini, perampasan bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi juga pelanggaran etika kosmis. Kehilangan ini menciptakan kekacauan spiritual karena memutuskan hubungan yang mendalam antara manusia, tanah, dan leluhur. Oleh karena itu, resistensi terhadap tindakan merunggut sering kali didasarkan pada argumen moral dan spiritual, bukan sekadar tuntutan kompensasi materi.
Fenomena merunggut juga mengangkat pertanyaan tentang korelasi antara kepemilikan dan identitas diri. Bagi banyak orang, kepemilikan—entah itu rumah, karya seni, atau bahkan sekadar foto keluarga—adalah perpanjangan dari diri mereka sendiri, menyimpan memori dan proyeksi masa depan. Ketika benda-benda ini dirunggut, identitas diri seolah-olah ikut tercerabut, meninggalkan lubang dalam narasi pribadi. Trauma yang diakibatkan oleh perampasan ini sering kali memaksa korban untuk mengevaluasi kembali apa yang benar-benar berharga, dan menyadari betapa rapuhnya batas antara diri dan dunia luar. Refleksi ini dapat menghasilkan kepasrahan fatalistik, namun juga dapat memicu semangat perlawanan baru—semangat untuk memperjuangkan hak yang lebih fundamental daripada sekadar kepemilikan materi: hak atas martabat dan pengakuan.
Meskipun merunggut umumnya berkonotasi negatif, ada kasus-kasus marginal yang memaksa kita mempertimbangkan apakah ada justifikasi etis untuk tindakan perampasan paksa. Misalnya, apakah merunggut kekayaan yang diperoleh secara haram dari seorang koruptor dapat dibenarkan? Tindakan semacam ini sering disebut ‘perampasan kembali’ atau ‘restorasi’, bukan merunggut, karena tujuannya adalah memulihkan keadilan yang telah dirusak sebelumnya. Namun, garis antara merunggut yang jahat dan restorasi yang adil bisa menjadi sangat tipis, terutama ketika proses perampasan kembali tersebut tidak dilakukan melalui jalur hukum yang transparan, melainkan melalui kekerasan tandingan.
Di sisi lain, filosofi politik radikal terkadang membenarkan tindakan merunggut sebagai alat revolusi. Kaum revolusioner berpendapat bahwa sistem yang ada telah dibangun di atas serangkaian perampasan historis (misalnya, perampasan tanah bangsawan atau kaum borjuis). Oleh karena itu, tindakan merunggut kembali kekayaan atau kekuasaan dari kelas penguasa dilihat sebagai tindakan korektif yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang lebih egaliter. Debat etis ini berkisar pada pertanyaan mendasar: Apakah tujuan (keadilan sosial) dapat membenarkan cara (perampasan paksa)? Dalam banyak kasus historis, revolusi yang dimulai dengan merunggut kekuasaan yang lama sering berakhir dengan dilembagakannya bentuk-bentuk perampasan baru oleh rezim yang baru berkuasa, membuktikan bahwa sifat korosif dari kekuasaan cenderung mengulangi siklus ketidakadilan.
Penting untuk membedakan antara perampasan yang didorong oleh kebutuhan mendesak dan perampasan yang didorong oleh keserakahan. Meskipun secara moral keduanya merupakan pelanggaran terhadap hak milik, motivasi di baliknya berbeda. Seseorang yang merunggut makanan untuk bertahan hidup dalam situasi kelaparan ekstrem beroperasi di bawah tekanan biologis, sementara seorang tiran yang merunggut jutaan hektar lahan untuk memperkaya diri sendiri didorong oleh kelebihan dan ambisi. Hukum dan etika sering kali bergumul dengan bagaimana menimbang kedua situasi ini. Namun, secara umum, istilah merunggut dalam konteks sosial-politik yang lebih luas selalu merujuk pada tindakan yang dilakukan dari posisi kekuatan untuk memperburuk ketidakadilan, menjadikannya pelanggaran serius terhadap tatanan kemanusiaan.
Perlawanan terhadap merunggut tidak hanya terbatas pada mempertahankan apa yang masih tersisa, tetapi juga pada perjuangan yang panjang dan berliku untuk merebut kembali (reclaiming) yang telah hilang. Upaya restorasi ini harus mencakup dimensi hukum, ekonomi, dan budaya. Secara hukum, hal ini melibatkan tuntutan atas ganti rugi, pengembalian properti, dan yang paling sulit, pengakuan resmi atas trauma dan ketidakadilan yang diderita. Keadilan restoratif berusaha untuk melampaui sekadar hukuman bagi pelaku, fokus pada pemulihan penuh martabat korban dan pembangunan kembali jalinan sosial yang telah dirusak oleh tindakan merunggut tersebut. Proses ini membutuhkan mekanisme kebenaran dan rekonsiliasi yang jujur, di mana para perunggut dipaksa untuk mengakui kejahatan mereka dan konsekuensinya.
Dalam konteks pengembalian aset yang dirunggut, tantangan terbesar terletak pada pembuktian. Para perunggut sering kali telah menyembunyikan kekayaan mereka melalui jaringan korporasi dan yurisdiksi lepas pantai yang kompleks, menjadikannya hampir mustahil untuk melacak dan memulihkannya. Di sinilah peran aktivisme sipil dan jurnalisme investigatif menjadi krusial. Mereka bekerja tanpa lelah untuk membongkar jaringan perampasan yang tersembunyi, memberikan bukti yang dibutuhkan oleh sistem peradilan untuk bertindak. Perjuangan untuk merebut kembali aset ini adalah pertarungan simbolis yang vital; jika kekayaan yang dirampas berhasil dikembalikan kepada publik, ia berfungsi sebagai pencegahan yang kuat dan sebagai penegasan bahwa tindakan merunggut, meskipun mungkin berhasil dalam jangka pendek, tidak akan bertahan dalam jangka panjang.
Restorasi juga harus mencakup dimensi spiritual dan psikologis. Bagi korban yang mengalami perampasan identitas atau budaya, proses penyembuhan melibatkan praktik kolektif untuk menghidupkan kembali tradisi yang hilang atau hampir punah. Ini bisa berupa pendirian pusat-pusat budaya, pengajaran bahasa ibu yang dilarang, atau penulisan kembali sejarah dari perspektif korban. Dengan demikian, yang dirunggut (memori, identitas) secara perlahan direbut kembali melalui upaya kolektif yang dipimpin oleh masyarakat itu sendiri. Proses merebut kembali ini adalah demonstrasi ketahanan manusia—kemampuan untuk membangun kembali diri dan komunitas bahkan setelah kerusakan terburuk telah terjadi akibat perampasan yang sistematis.
Dalam era digital, muncul alat-alat baru yang memungkinkan masyarakat untuk melawan tindakan merunggut. Teknologi blockchain, misalnya, menawarkan potensi untuk menciptakan catatan kepemilikan yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah (immutable). Jika data properti atau identitas direkam secara transparan di blockchain, akan jauh lebih sulit bagi entitas korup untuk secara sewenang-wenang merunggut hak milik melalui pemalsuan dokumen atau manipulasi catatan publik. Meskipun teknologi ini bukanlah solusi ajaib, ia menyediakan lapisan pertahanan teknis yang dapat memperlambat dan mempersulit proses perampasan yang dilembagakan.
Media sosial dan platform komunikasi terenkripsi juga telah merunggut kembali sebagian kekuatan naratif dari tangan rezim yang represif. Di masa lalu, penguasa memiliki monopoli hampir total atas informasi, memungkinkan mereka untuk menyensor dan menyebarkan narasi palsu untuk membenarkan tindakan perampasan mereka. Kini, korban dapat mendokumentasikan dan mempublikasikan penderitaan mereka secara real-time, menembus dinding sensor. Video, foto, dan kesaksian yang diunggah secara daring menjadi bukti tak terbantahkan, memobilisasi solidaritas global dan memberikan tekanan internasional terhadap perunggut. Ini adalah contoh bagaimana diseminasi informasi yang cepat dapat merunggut kembali hak atas kebenaran yang telah lama dimonopoli oleh kekuasaan.
Namun, perlawanan ini juga menghadapi tantangan baru. Para perunggut modern juga memanfaatkan teknologi untuk tujuan mereka. Pengawasan digital, pemalsuan berbasis AI (deepfake), dan serangan siber terhadap aktivis menjadi alat merunggut yang canggih. Mereka dapat merunggut privasi, reputasi, dan bahkan keamanan fisik individu yang berani menentang. Oleh karena itu, perlawanan terhadap merunggut di era digital adalah perlombaan senjata yang berkelanjutan, menuntut kewaspadaan konstan dan pengembangan strategi siber yang canggih untuk melindungi hak-hak dasar di ruang virtual.
Dalam konteks perlindungan lingkungan, teknologi pemetaan satelit dan Geographic Information Systems (GIS) kini digunakan oleh komunitas adat untuk secara akurat memetakan wilayah leluhur mereka dan mendokumentasikan invasi serta perampasan sumber daya yang dilakukan oleh perusahaan tambang atau perkebunan. Data geospasial yang akurat ini berfungsi sebagai bukti kuat di pengadilan internasional dan menjadi basis untuk negosiasi pengembalian lahan. Dengan menggunakan alat-alat modern, komunitas yang paling rentan terhadap tindakan merunggut dapat memperkuat klaim mereka dan mengubah permainan kekuasaan, menuntut pengakuan atas batas-batas yang telah diabaikan selama berpuluh-puluh tahun demi kepentingan ekonomi yang merusak.
Gambar 3: Semangat Perlawanan Melawan Segala Bentuk Perampasan. Obor melambangkan cahaya keadilan dalam kegelapan ketidakadilan.
Konsep merunggut telah bermigrasi dan berevolusi ke dalam ranah virtual. Di era informasi, yang paling sering dirunggut adalah data, privasi, dan atensi. Perusahaan teknologi raksasa, melalui model bisnis yang bergantung pada eksploitasi data pengguna, secara efektif merunggut nilai ekonomi dari setiap interaksi digital kita tanpa kompensasi yang setara. Setiap klik, pencarian, dan pembelian diubah menjadi komoditas yang dijual kepada pengiklan, sementara pengguna hanya menerima layanan gratis sebagai imbalan yang tampak sepele dibandingkan dengan kekayaan yang mereka hasilkan. Ini adalah bentuk perampasan kekayaan tak berwujud yang tersembunyi dalam syarat dan ketentuan yang panjang dan membingungkan, menciptakan apa yang disebut sebagai 'kapitalisme pengawasan'.
Perampasan atensi (attention economy) juga merupakan bentuk merunggut yang berbahaya. Platform digital dirancang untuk memonopoli fokus mental kita, mencuri waktu yang seharusnya dialokasikan untuk refleksi, interaksi sosial nyata, atau tidur. Algoritma yang adiktif bekerja untuk merunggut kemampuan kita untuk membuat keputusan yang sadar tentang bagaimana kita menghabiskan waktu, mengubah kita menjadi konsumen pasif dari konten yang dioptimalkan untuk menghasilkan keuntungan bagi perampas. Dampaknya pada kesehatan mental dan produktivitas sosial bersifat luas, menciptakan masyarakat yang terdistraksi dan tidak mampu menghadapi masalah-masalah kompleks karena atensi kolektif mereka telah dirunggut.
Dalam konteks keamanan siber, serangan siber yang menargetkan infrastruktur kritis atau data pribadi adalah manifestasi literal dari merunggut. Data sensitif perusahaan atau catatan kesehatan pribadi dapat dirampas melalui ransomware, di mana sandera informasi dipaksa membayar tebusan agar yang dirunggut dikembalikan. Kasus ini menunjukkan bahwa batas antara kejahatan fisik dan digital semakin kabur, dan bahwa ancaman merunggut kini menjangkau jauh ke dalam kehidupan pribadi dan fungsionalitas masyarakat modern. Diperlukan kerangka hukum internasional yang kuat untuk mengatasi bentuk-bentuk perampasan digital ini, yang sering kali melintasi batas-batas negara dan memanfaatkan anonimitas virtual.
Tindakan merunggut juga dapat beroperasi melalui kebijakan publik yang secara tidak langsung merampas akses masyarakat terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Dalam sistem kesehatan yang sangat dikomodifikasi, hak atas perawatan medis yang layak dirunggut dari mereka yang tidak mampu membayar premi tinggi. Penyakit yang dapat dicegah atau diobati menjadi hukuman mati bagi yang miskin. Ini adalah perampasan hak atas hidup yang bermartabat, di mana kesehatan—yang merupakan prasyarat fundamental untuk menikmati hak-hak lainnya—tunduk pada mekanisme pasar yang eksklusif.
Demikian pula, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri yang tidak diregulasi secara ketat merupakan bentuk merunggut kualitas hidup. Ketika sungai tercemar atau udara dipenuhi polutan, yang dirunggut adalah udara bersih, air bersih, dan lingkungan hidup yang sehat. Kelompok-kelompok yang paling rentan, yang sering kali tinggal di dekat lokasi polusi, adalah yang paling merasakan dampak perampasan ekologis ini. Mereka tidak hanya kehilangan kesehatan fisik, tetapi juga kehilangan nilai properti dan kemampuan mereka untuk mencari nafkah dari alam. Ini menunjukkan bahwa merunggut tidak selalu merupakan tindakan tunggal yang disengaja, tetapi juga dapat menjadi hasil sampingan dari sistem yang menempatkan keuntungan di atas hak asasi manusia dan keberlanjutan planet.
Melalui telaah panjang mengenai berbagai manifestasi merunggut—dari harta fisik, identitas budaya, hingga atensi digital—kita menemukan benang merah universal: perjuangan abadi antara mereka yang berusaha menguasai dan mereka yang berjuang untuk berdaulat atas diri mereka sendiri. Sejarah adalah siklus tanpa henti dari perampasan, perlawanan, dan perebutan kembali. Setiap kali kekuatan baru muncul, ia cenderung memulai dengan tindakan merunggut sumber daya atau hak dari entitas yang lebih lemah untuk mengamankan posisinya. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa tindakan merunggut selalu memicu reaksi. Trauma yang disebabkan oleh perampasan dapat menjadi katalisator bagi gerakan sosial, revolusi, dan tuntutan keadilan yang akhirnya dapat membalikkan keadaan.
Memahami konsep merunggut secara mendalam adalah langkah pertama menuju pencegahan. Masyarakat harus memiliki literasi kritis untuk mengidentifikasi kapan hak-hak mereka sedang dirampas, meskipun perampasan itu dibungkus dalam bahasa kebijakan yang tampak netral atau kemajuan teknologi yang memikat. Kewaspadaan kolektif dan komitmen untuk melindungi hak-hak kelompok yang paling rentan adalah pertahanan terbaik melawan tindakan merunggut di masa depan. Hanya dengan terus-menerus menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keadilan restoratif, kita dapat berharap untuk memutus siklus abadi perampasan dan bergerak menuju tatanan sosial di mana kedaulatan individu dan kolektif dihormati sepenuhnya.
Implikasi dari tindakan merunggut dalam konteks globalisasi kontemporer menjadi semakin kompleks. Ketika rantai pasokan global menjadi sangat terintegrasi, potensi untuk merunggut tenaga kerja dan sumber daya dari negara-negara miskin tanpa pertanggungjawaban menjadi lebih besar. Konsumen di negara-negara maju sering kali tanpa sadar berpartisipasi dalam mekanisme perampasan ini, karena harga murah yang mereka nikmati dipertahankan melalui eksploitasi dan pengabaian hak buruh di belahan dunia lain. Kesadaran akan keterkaitan global ini menuntut definisi yang lebih luas tentang tanggung jawab etis, memaksa kita untuk melihat tindakan merunggut bukan hanya sebagai kejahatan lokal, tetapi sebagai fenomena sistemik yang membutuhkan solusi global, yang berakar pada prinsip-prinsip keadilan distributif.
Dalam kesimpulan ini, dapat ditegaskan bahwa kata merunggut adalah penanda kekalahan moral peradaban. Setiap tindakan perampasan adalah pengkhianatan terhadap janji masyarakat untuk melindungi yang lemah. Perjuangan melawan perampasan adalah perjuangan untuk mempertahankan kemanusiaan, martabat, dan hak fundamental setiap makhluk untuk hidup tanpa ketakutan akan kehilangan yang dipaksakan. Ini adalah panggilan untuk bertindak, bukan hanya untuk mengutuk perampasan, tetapi untuk secara aktif membangun struktur yang membuat tindakan merunggut menjadi mustahil.