Sistem Ekonomi yang Membentuk Kekuatan Eropa Modern
Merkantilisme adalah doktrin atau sistem ekonomi yang mendominasi pemikiran dan kebijakan Eropa mulai abad ke-16 hingga akhir abad ke-18. Doktrin ini didasarkan pada premis bahwa kekayaan dunia bersifat statis dan terbatas. Oleh karena itu, untuk menjadi negara yang kuat, sebuah bangsa harus mengakumulasi kekayaan tersebut, terutama dalam bentuk logam mulia (emas dan perak), melalui pengawasan ketat terhadap perdagangan luar negeri.
Munculnya merkantilisme sejalan dengan dua transformasi besar dalam sejarah Eropa: bangkitnya negara-bangsa (nation-state) yang terpusat dan meluasnya eksplorasi global yang membuka jalur perdagangan baru. Di era feodal sebelumnya, kekuasaan dan kekayaan terfragmentasi. Namun, dengan munculnya monarki absolut seperti Prancis di bawah Louis XIV atau Inggris Tudor, kebutuhan akan kas negara yang besar untuk mendanai militer, birokrasi, dan kemegahan kerajaan menjadi prioritas utama.
Konteks historis abad keenam belas, yang ditandai dengan Penemuan Dunia Baru dan aliran logam mulia dari Amerika ke Spanyol, memperkuat keyakinan bahwa kekayaan suatu negara diukur dari cadangan emas dan peraknya. Merkantilisme, oleh karena itu, menjadi alat yang vital bagi para pemimpin politik untuk mencapai tujuan politik dan militer, mengubah aktivitas ekonomi menjadi perpanjangan dari kebijakan luar negeri dan kekuasaan negara.
Sistem ini tidak pernah menjadi teori ekonomi yang kohesif dalam pengertian akademis, melainkan serangkaian kebijakan praktis yang dipraktikkan oleh para menteri keuangan, pedagang, dan monarki. Namun, inti dari kebijakan-kebijakan ini selalu sama: maksimalisasi ekspor dan minimalisasi impor demi mencapai surplus perdagangan yang stabil.
Meskipun penerapannya bervariasi antar negara, merkantilisme berdiri di atas enam pilar filosofis dan kebijakan yang mendefinisikannya sebagai sistem ekonomi yang koheren. Enam prinsip ini berfungsi sebagai pedoman bagi para pembuat kebijakan di seluruh Eropa selama lebih dari dua ratus tahun.
Prinsip paling fundamental dari merkantilisme adalah bullionisme. Pandangan ini menyatakan bahwa kekayaan nasional diukur secara langsung berdasarkan jumlah emas dan perak yang dimiliki oleh negara. Logam mulia dianggap sebagai bentuk kekayaan yang paling universal, yang memungkinkan negara untuk membeli pasukan, mendanai perang, dan mempertahankan kemakmuran domestik.
Oleh karena itu, tujuan utama kebijakan luar negeri adalah memastikan bahwa ekspor barang membawa masuk koin dan batangan emas ke dalam negeri, dan mencegah keluarnya logam mulia melalui pembayaran impor. Spanyol, dengan akses langsung ke tambang di Peru dan Meksiko, adalah contoh ekstrem dari bullionisme murni di awal era merkantilisme.
Untuk memastikan aliran logam mulia terus masuk, negara harus mempertahankan keseimbangan perdagangan yang positif (favorable balance of trade). Ini berarti nilai total ekspor harus selalu melebihi nilai total impor. Kebijakan ini merupakan inti dari setiap tindakan merkantilistik.
Pemerintah secara aktif mendorong produksi barang manufaktur domestik yang dapat dijual di luar negeri dan sekaligus mengenakan tarif tinggi atau bahkan larangan mutlak terhadap barang impor, terutama barang mewah yang dianggap tidak penting. Tujuan ini secara implisit menuntut adanya intervensi negara yang masif dan terperinci dalam perekonomian.
Berbeda dengan konsep pasar bebas yang muncul kemudian, merkantilisme sangat menekankan peran sentral pemerintah dalam mengarahkan perekonomian. Negara bukan hanya regulator, tetapi juga fasilitator, investor, dan perencana utama. Intervensi ini mencakup pemberian monopoli kepada perusahaan tertentu (seperti East India Company), subsidi kepada industri manufaktur yang baru berdiri, penetapan standar kualitas, dan pembangunan infrastruktur untuk memfasilitasi perdagangan domestik.
Pemerintah percaya bahwa, tanpa panduan yang kuat, kepentingan individu tidak akan selalu selaras dengan kepentingan nasional. Oleh karena itu, hukum dan regulasi yang ketat diberlakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi berfungsi untuk memperkuat kas negara dan militer.
Jantung dari praktik merkantilisme adalah sistem kolonial. Koloni dipandang bukan sebagai mitra dagang, melainkan sebagai aset yang berfungsi ganda: sebagai sumber bahan baku yang murah dan sebagai pasar yang dijamin untuk barang jadi yang diproduksi di metropole (negara induk).
Kebijakan ini dikenal sebagai "Kontrak Kolonial" atau "Pacte Exclusif," yang melarang koloni berdagang dengan negara lain selain metropole. Misalnya, koloni Amerika harus menjual kapas mentah hanya kepada Inggris dan harus membeli tekstil jadi dari Inggris. Eksploitasi sumber daya kolonial adalah cara efisien untuk mengurangi ketergantungan pada impor dari negara saingan dan memastikan keuntungan maksimal bagi industri domestik.
Merkantilis percaya bahwa populasi yang besar adalah aset. Populasi yang padat berarti ketersediaan tenaga kerja yang murah, yang sangat penting untuk menjaga biaya produksi tetap rendah. Biaya produksi yang rendah memungkinkan barang-barang domestik bersaing secara efektif di pasar internasional, memperkuat surplus perdagangan. Selain itu, populasi yang besar juga menyediakan basis pajak dan pasokan tentara yang diperlukan untuk mempertahankan kekaisaran.
Untuk melindungi industri domestik yang baru lahir dari persaingan asing, merkantilis menerapkan tarif bea masuk yang tinggi (proteksionisme) pada barang-barang jadi dari luar negeri. Sebaliknya, tarif untuk bahan baku yang diperlukan oleh industri domestik sering kali dihapus atau sangat direndahkan. Dalam kasus yang ekstrem, impor barang tertentu yang dianggap sebagai pesaing langsung bagi produksi domestik dilarang total. Kebijakan ini menjamin pasar domestik bagi produsen dalam negeri, memungkinkan mereka untuk tumbuh tanpa ancaman persaingan eksternal.
Meskipun prinsip-prinsip dasarnya seragam, setiap kekuatan besar Eropa menerapkan merkantilisme dengan nuansa yang berbeda, mencerminkan kekuatan dan kebutuhan ekonomi spesifik mereka.
Prancis di bawah pemerintahan Raja Louis XIV dan menteri keuangannya, Jean-Baptiste Colbert (1619–1683), menjadi contoh klasik penerapan merkantilisme yang paling terpusat dan sistematis, yang sering disebut sebagai *Colbertisme*.
Colbert percaya bahwa kemakmuran Prancis hanya dapat dicapai dengan mengorbankan negara lain. Ia secara agresif menggunakan kekuatan negara untuk mengembangkan industri manufaktur mewah. Tujuan utamanya adalah membuat Prancis mandiri dari segi ekonomi dan menjadi pengekspor barang jadi terkemuka di Eropa, terutama barang-barang mewah seperti permadani Gobelins, sutra, dan porselen.
Untuk mencapai ini, Colbert melakukan intervensi yang mendalam. Ia mendirikan akademi teknis, memberikan subsidi besar-besaran, dan, yang paling khas, memberlakukan kode regulasi kualitas yang sangat ketat. Inspektur pemerintah dikirim ke seluruh negeri untuk memastikan bahwa setiap barang yang diproduksi memenuhi standar tertinggi, sehingga menjamin reputasi barang Prancis di pasar internasional. Ia juga memperkuat infrastruktur internal, membangun kanal dan jalan untuk memfasilitasi pergerakan barang, serta membentuk perusahaan dagang besar yang didukung negara, meskipun upaya kolonial Prancis umumnya kurang berhasil dibandingkan Inggris atau Belanda.
Inggris menerapkan merkantilisme secara lebih pragmatis, fokus pada pembangunan kekaisaran maritim dan komersial yang tak tertandingi. Kebijakan merkantilistik Inggris mencapai puncaknya melalui serangkaian undang-undang yang dikenal sebagai *Navigation Acts* (dimulai tahun 1651 oleh Oliver Cromwell).
Undang-undang ini dirancang untuk memotong kekuasaan maritim saingan utama mereka, terutama Republik Belanda. Inti dari Navigation Acts adalah larangan: barang-barang yang diimpor ke Inggris hanya boleh diangkut menggunakan kapal Inggris atau kapal dari negara asal barang tersebut diproduksi. Tujuannya adalah untuk mengalihkan keuntungan transportasi dan perkapalan dari Belanda ke pedagang Inggris.
Selain itu, Inggris menerapkan sistem yang ketat yang dikenal sebagai "enumerated commodities" di koloni-koloninya di Amerika. Komoditas penting tertentu (seperti gula, tembakau, dan kapas) hanya boleh dijual ke Inggris, bahkan jika harga yang ditawarkan oleh negara lain lebih tinggi. Merkantilisme Inggris berhasil mendorong industri perkapalan, memicu pertumbuhan armada dagang dan militer yang pada akhirnya memastikan dominasi Inggris di panggung global selama abad-abad berikutnya.
Spanyol menawarkan studi kasus yang kontras mengenai kelemahan implementasi merkantilisme. Karena Spanyol adalah penerima langsung emas dan perak dari tambang Amerika, fokus kebijakan mereka adalah Bullionisme murni—mengumpulkan logam mulia dan mencegah keluarnya. Namun, obsesi terhadap emas justru menghambat perkembangan ekonomi produktif yang diperlukan oleh merkantilisme.
Spanyol gagal mengembangkan industri manufaktur domestik yang kuat. Akibatnya, ketika emas membanjiri Spanyol, itu hanya menyebabkan inflasi harga domestik yang parah. Spanyol terpaksa menggunakan emasnya untuk membeli barang jadi dari negara-negara saingan seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Emas yang mereka peroleh dengan susah payah justru mengalir keluar untuk mendanai produksi industri negara-negara lain, yang pada akhirnya memperkaya saingan mereka dan meninggalkan Spanyol dengan ekonomi yang mandek dan harga yang melambung tinggi. Ini menunjukkan bahwa Bullionisme tanpa Proteksionisme Industri adalah kebijakan yang tidak berkelanjutan.
Republik Belanda, di masa keemasannya pada abad ke-17, sering dianggap sebagai pengecualian dalam lanskap merkantilistik Eropa. Secara tradisional, Belanda mengadopsi pendekatan yang relatif lebih liberal terhadap perdagangan (walaupun mereka menerapkan monopoli perdagangan brutal di Asia melalui VOC).
Sebagai negara maritim kecil yang bergantung pada perdagangan antara pelabuhan-pelabuhan lain (entrepot trade) dan sebagai pemimpin dalam jasa perbankan dan perkapalan, Belanda makmur dengan memfasilitasi perdagangan, bukan dengan menutup diri. Namun, keberhasilan Belanda inilah yang memicu kebijakan merkantilistik yang agresif di Inggris dan Prancis. Navigation Acts Inggris dan tarif Colbert secara eksplisit dirancang untuk menghancurkan dominasi perdagangan Belanda, memaksa Belanda untuk akhirnya mengadopsi beberapa tindakan protektif sebagai respons, meskipun semangat inti ekonomi mereka tetap lebih terbuka daripada tetangga mereka.
Untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang ambisius ini, negara-negara merkantilis mengembangkan serangkaian kebijakan ekonomi yang terperinci dan seringkali sangat otoriter. Kebijakan ini mencakup manufaktur, finansial, dan kolonial.
Pemerintah secara eksplisit memprioritaskan industri manufaktur di atas pertanian, karena barang jadi dapat dijual dengan harga premium di luar negeri, sementara bahan baku cenderung harus diimpor atau diambil dari koloni.
Negara memberikan subsidi, pinjaman berbunga rendah, dan kadang-kadang jaminan pasar untuk industri yang dianggap strategis (misalnya, tekstil, pembuatan kapal, persenjataan). Untuk mendorong inovasi dan penguasaan teknik, imigrasi pekerja terampil (seperti pembuat sutra dari Italia atau penenun dari Flanders) sering didorong, sementara emigrasi pekerja domestik yang terampil dilarang keras, kadang-kadang diancam hukuman berat.
Monopoli adalah alat kunci. Pemerintah memberikan hak eksklusif kepada perusahaan swasta atau perusahaan negara untuk memproduksi atau menjual barang tertentu di pasar domestik atau di koloni. Ini memastikan profitabilitas perusahaan tersebut, yang pada gilirannya memberikan basis pajak dan modal yang kuat bagi negara.
Dalam pandangan merkantilis, ketersediaan uang tunai (bullion) di dalam negeri harus dimaksimalkan. Uang yang banyak dianggap sebagai stimulan bagi perdagangan. Para merkantilis cenderung mendukung suku bunga yang rendah untuk mendorong investasi domestik dan produksi, meskipun mereka harus berhati-hati agar tidak membiarkan uang tunai mengalir keluar. Mereka juga sering kali melakukan devaluasi koin secara strategis untuk membuat ekspor mereka lebih murah dan kompetitif di luar negeri, sementara impor menjadi lebih mahal.
Kebijakan fiskal didominasi oleh pajak yang dirancang untuk mendukung tujuan merkantilistik. Pajak domestik cenderung berat pada barang konsumsi daripada bahan baku, dan pajak ekspor barang jadi seringkali dikurangi, sementara pajak impor ditekankan. Seluruh sistem pajak dirancang untuk mengubah pola konsumsi dan produksi, mengarahkannya menuju surplus perdagangan.
Salah satu instrumen paling kuat dari merkantilisme adalah pendirian perusahaan dagang berlisensi (Chartered Companies). Perusahaan-perusahaan ini, seperti Perusahaan Hindia Timur Inggris (EIC) atau Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) Belanda, diberikan monopoli perdagangan oleh negara, seringkali dengan hak-hak شبه-kedaulatan, termasuk kemampuan untuk mencetak uang, bernegosiasi perjanjian, dan bahkan melancarkan perang.
Perusahaan-perusahaan ini berfungsi sebagai tangan panjang negara di luar negeri. Mereka mengurangi risiko investasi negara sambil memastikan bahwa keuntungan besar dari perdagangan jarak jauh (terutama perdagangan rempah-rempah di Asia) kembali ke negara induk. Mereka adalah agen utama kolonialisme dan militerisme ekonomi, memastikan bahwa sumber daya koloni dimanfaatkan secara eksklusif untuk kepentingan metropole.
Merkantilisme meninggalkan jejak yang tidak terhapuskan dalam sejarah dunia, tidak hanya memicu pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, tetapi juga menyebabkan ketegangan internasional dan struktur ketidakadilan yang abadi.
Di negara-negara yang berhasil menerapkannya, seperti Inggris, merkantilisme memfasilitasi akumulasi modal swasta dan negara yang sangat besar. Proteksi dan subsidi yang diberikan kepada industri domestik membantu mematangkan sektor manufaktur, yang pada akhirnya menjadi dasar bagi Revolusi Industri yang akan datang. Dengan membatasi impor dan memaksakan ekspor, merkantilisme memaksa inovasi dan peningkatan efisiensi domestik.
Namun, dampak negatifnya juga signifikan. Fluktuasi besar dalam pasokan logam mulia, terutama yang berasal dari Dunia Baru, sering menyebabkan inflasi yang tidak stabil, sebuah fenomena yang dikenal sebagai Revolusi Harga. Selain itu, sistem monopoli dan regulasi yang ketat sering kali menghambat kreativitas dan efisiensi, serta menciptakan peluang korupsi di antara para pejabat yang bertugas mengawasi regulasi tersebut.
Merkantilisme sangat menguntungkan kelas pedagang dan pemilik industri yang memiliki koneksi politik (bourgeoisie), yang mampu memanfaatkan monopoli dan subsidi negara. Sebaliknya, petani dan konsumen seringkali menderita akibat kebijakan ini. Larangan ekspor makanan mentah (untuk menjaga harga pangan domestik tetap rendah) dan tingginya tarif pada barang impor membuat biaya hidup bagi masyarakat umum, terutama kelas pekerja, tetap tinggi. Filosofi populasi besar dan murahnya tenaga kerja juga memastikan bahwa upah tetap rendah, memperlebar jurang kesenjangan sosial.
Karena merkantilisme didasarkan pada pandangan bahwa kekayaan dunia bersifat statis (zero-sum game), keberhasilan ekonomi suatu negara secara inheren dianggap sebagai kerugian bagi negara lain. Pandangan ini secara langsung memicu serangkaian konflik militer dan perang dagang yang tiada henti di Eropa dan di seluruh dunia.
Contoh paling jelas adalah Perang Anglo-Belanda, yang secara eksplisit dipicu oleh Navigation Acts Inggris yang dirancang untuk menghancurkan dominasi maritim Belanda. Demikian pula, perang kolonial di Amerika Utara dan India antara Inggris dan Prancis (seperti Perang Tujuh Tahun) sering kali memiliki akar merkantilistik yang kuat, yaitu perebutan kendali atas sumber daya kolonial dan pasar eksklusif.
Merkantilisme mempercepat imperialisme brutal. Kekuasaan politik dan militer digunakan untuk mendirikan, mempertahankan, dan memperluas koloni. Eksploitasi, perbudakan, dan penindasan terhadap penduduk asli di koloni-koloni menjadi ciri khas praktik ekonomi ini, karena tujuan utamanya adalah memperkaya metropole, terlepas dari biaya kemanusiaan di wilayah taklukan.
Pada abad ke-18, ketika Revolusi Pencerahan sedang berlangsung dan rasionalitas mulai mendominasi pemikiran, fondasi teoretis merkantilisme mulai dipertanyakan. Para ekonom dan filsuf mulai menentang gagasan bahwa kekayaan adalah statis dan bahwa intervensi negara yang berlebihan adalah jalan menuju kemakmuran.
David Hume, seorang filsuf Skotlandia, memberikan kritik empiris yang signifikan pada pertengahan abad ke-18. Dalam esainya, ia menjelaskan apa yang kemudian dikenal sebagai Mekanisme Aliran Spesies-Harga (Price-Specie Flow Mechanism). Hume berargumen bahwa upaya merkantilistik untuk mempertahankan surplus perdagangan dalam jangka panjang adalah sia-sia dan merugikan diri sendiri.
Hume menjelaskan: Jika suatu negara (misalnya, Inggris) berhasil mencapai surplus dagang yang besar, logam mulia (emas) akan membanjiri negara tersebut. Peningkatan jumlah emas akan menyebabkan peningkatan jumlah uang yang beredar, yang pada akhirnya akan menaikkan harga domestik (inflasi). Sementara itu, negara-negara yang mengalami defisit akan kehilangan emas, menyebabkan harga mereka turun.
Akhirnya, barang-barang Inggris menjadi terlalu mahal untuk diekspor, dan barang-barang asing menjadi terlalu murah untuk tidak diimpor. Ini secara otomatis akan membalikkan surplus perdagangan menjadi defisit, menyebabkan emas mengalir keluar lagi. Oleh karena itu, akumulasi logam mulia secara permanen adalah ilusi; pasar akan selalu mengoreksi ketidakseimbangan tersebut. Ini adalah pukulan telak terhadap inti Bullionisme.
Di Prancis, aliran pemikiran Fisiokrat, dipimpin oleh François Quesnay, menantang merkantilisme (Colbertisme) dari sudut pandang yang berbeda. Fisiokrat percaya bahwa satu-satunya sumber kekayaan sejati adalah pertanian dan tanah (laissez-faire, laissez-passer). Mereka berpendapat bahwa manufaktur dan perdagangan hanya mengubah bentuk kekayaan, bukan menciptakannya. Regulasi industri dan tarif tinggi dianggap sebagai penghalang yang menghancurkan satu-satunya sumber kemakmuran, yaitu sektor pertanian.
Fisiokrat sangat menentang intervensi pemerintah dan pajak yang menekan petani. Meskipun pandangan mereka tentang pertanian terbukti terlalu sempit, mereka adalah penganjur awal ide "laissez-faire" (biarkan berbuat, biarkan lewat), yang merupakan penolakan langsung terhadap intervensi negara merkantilistik.
Kematian teoretis merkantilisme diumumkan secara luas pada tahun 1776 dengan terbitnya mahakarya Adam Smith, *The Wealth of Nations*. Smith menyajikan argumen yang komprehensif dan sistematis untuk mendukung sistem pasar bebas yang didasarkan pada keunggulan absolut dan komparatif.
Smith menyerang konsep inti merkantilisme, yaitu bahwa kekayaan setara dengan emas. Ia berargumen bahwa kekayaan sejati suatu bangsa adalah total produksi barang dan jasa yang tersedia bagi rakyatnya—kapasitas produktifnya, bukan cadangan logam mulia di kas negara. Emas hanyalah alat tukar.
Ia menentang regulasi, monopoli, dan tarif protektif. Smith menyatakan bahwa "tangan tak terlihat" pasar, dipandu oleh kepentingan individu, akan secara otomatis mengalokasikan sumber daya secara paling efisien. Intervensi pemerintah hanya menghambat aliran modal dan tenaga kerja, sehingga mengurangi kekayaan nasional secara keseluruhan.
Smith juga menyerang sistem kolonial, menyebutnya sebagai sistem yang mahal dan tidak efisien. Koloni dipaksa untuk berdagang dengan metropole pada harga yang tidak menguntungkan, yang mengurangi kekayaan koloni dan memaksa metropole untuk mengeluarkan biaya militer besar-besaran untuk menegakkan monopoli yang artifisial. Kritik Smith memberikan dasar filosofis bagi transisi menuju liberalisme ekonomi yang akan mendominasi abad ke-19.
Meskipun Smith dan liberalisme ekonomi secara resmi menang secara teoretis pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, praktik merkantilisme tidak lenyap sepenuhnya. Ideologi ini berubah bentuk, beradaptasi dengan realitas industri baru, dan terus memengaruhi kebijakan negara hingga hari ini.
Selama abad ke-19, Inggris, sebagai kekuatan industri dan maritim yang dominan, menjadi penganut utama perdagangan bebas (Free Trade), menghapus Navigation Acts dan mengurangi tarif. Ini sejalan dengan kepentingan ekonomi mereka: mereka sekarang ingin menjual barang-barang manufaktur mereka ke seluruh dunia tanpa hambatan, dan mereka membutuhkan impor makanan yang murah untuk memberi makan populasi industri mereka yang besar.
Negara-negara lain, terutama Amerika Serikat dan Jerman, pada awalnya menolak Free Trade yang dianjurkan Inggris. Mereka menggunakan kebijakan proteksionisme (tarif tinggi pada industri bayi mereka) untuk membangun sektor manufaktur domestik mereka agar dapat bersaing dengan Inggris. Ahli ekonomi Jerman, Friedrich List, mengembangkan teori "Sistem Ekonomi Nasional" yang pada dasarnya merupakan merkantilisme yang dimodernisasi, berargumen bahwa perdagangan bebas hanya bermanfaat jika semua negara berada pada tingkat perkembangan yang sama.
Merkantilisme tidak mati; ia bereinkarnasi sebagai Neomerkantilisme. Neomerkantilisme modern memiliki tujuan yang sama—memaksimalkan surplus perdagangan dan akumulasi kekayaan nasional—tetapi dengan alat yang lebih canggih daripada sekadar emas dan tarif kapal.
Kebijakan neomerkantilistik meliputi:
Banyak negara Asia Timur yang mengalami pertumbuhan pesat, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, telah dituduh menggunakan variasi kebijakan neomerkantilistik yang sangat sukses, menggabungkan intervensi negara yang kuat, promosi ekspor yang agresif, dan pengendalian ketat terhadap arus modal.
Meskipun teori ekonomi modern cenderung menganjurkan perdagangan bebas karena efisiensi alokasinya, merkantilisme memberikan beberapa pelajaran penting bagi pembangunan ekonomi:
Merkantilisme, sebagai sistem ekonomi yang kohesif, mungkin sudah lama terkubur bersama era monarki absolut dan layar kapal dagang. Namun, prinsip-prinsip dasarnya—ketakutan akan defisit perdagangan, dorongan untuk akumulasi nasional, dan penggunaan kekuasaan negara untuk kepentingan ekonomi—tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari perdebatan ekonomi global kontemporer. Ia adalah bukti abadi bahwa kebijakan ekonomi tidak pernah terlepas dari kepentingan politik dan geopolitik nasional.
Merkantilisme adalah fase transisional yang vital dalam sejarah ekonomi dunia, menjembatani era feodal yang terfragmentasi menuju kapitalisme industri. Meskipun sistem ini cacat secara teoretis, terutama karena keyakinannya yang keliru bahwa kekayaan diukur dari logam mulia dan bahwa perdagangan adalah permainan nihil-sum, praktik ini berhasil mewujudkan tujuan politiknya: menciptakan negara-negara yang kuat, sentralistik, dan didanai dengan baik yang mampu mendominasi arena global.
Melalui penerapan proteksionisme, monopoli, dan kolonialisme yang agresif, negara-negara Eropa seperti Inggris dan Prancis berhasil mengakumulasi modal yang diperlukan untuk membiayai ambisi kekaisaran mereka. Namun, sifatnya yang eksklusif dan kompetitif memastikan bahwa sistem ini tidak dapat bertahan lama tanpa menyebabkan konflik yang berkelanjutan.
Akhirnya, kritik dari para ekonom klasik yang menekankan pentingnya kebebasan, efisiensi, dan spesialisasi internasional membongkar dasar intelektual merkantilisme. Namun, warisannya tetap hidup. Setiap kali suatu negara memberlakukan tarif untuk melindungi industri domestik, atau menggunakan kekuatan mata uangnya untuk mengamankan keuntungan ekspor, bayangan kebijakan merkantilistik yang kuat dari abad-abad lalu kembali muncul, membuktikan bahwa ketegangan abadi antara kepentingan nasional terproteksi dan perdagangan global yang terbuka akan terus membentuk tatanan ekonomi dunia.