Dunia berada di persimpangan jalan historis. Tantangan yang dihadapi umat manusia saat ini, mulai dari perubahan iklim yang tak terhindarkan hingga kesenjangan sosial ekonomi yang semakin menganga, menuntut respons yang bukan sekadar adaptif, melainkan transformatif. Tidak ada lagi ruang untuk kelambanan atau kepuasan diri. Saatnya telah tiba, dan melalui analisis mendalam ini, kami menyerukan sebuah aksi kolektif global yang ambisius, terencana, dan segera. Seruan ini adalah panggilan untuk reorientasi fundamental dalam cara kita memandang pembangunan, ekonomi, dan hubungan kita dengan planet yang kita sebut rumah.
Kondisi saat ini memerlukan pemahaman yang komprehensif bahwa krisis lingkungan, sosial, dan ekonomi saling terkait erat. Krisis iklim bukanlah masalah lingkungan semata; ia adalah ancaman terhadap stabilitas geopolitik, keamanan pangan, dan keadilan sosial. Demikian pula, ketidaksetaraan yang kronis menghambat upaya mitigasi iklim, menciptakan lingkaran setan di mana kelompok rentan paling parah terkena dampak bencana, sekaligus yang paling tidak memiliki sumber daya untuk beradaptasi. Oleh karena itu, strategi penanggulangan harus terintegrasi, holistik, dan adil. Dunia harus bersatu dan menyerukan reformasi paradigma yang berani, meninggalkan model pertumbuhan yang ekstraktif dan eksploitatif.
Kolaborasi lintas batas adalah kunci. Kami menyerukan dunia untuk melihat krisis ini sebagai peluang kerja sama yang belum pernah ada sebelumnya.
Bagian I: Menyerukan Keharusan Iklim dan Ekologi
Keharusan untuk mengatasi perubahan iklim adalah yang paling mendesak di antara semua seruan yang ada. Data ilmiah tidak memberikan ruang untuk negosiasi: bumi memanas, dan dampaknya semakin parah. Kenaikan permukaan air laut, gelombang panas yang mematikan, pola cuaca ekstrem yang tidak menentu, dan hilangnya keanekaragaman hayati secara massal adalah gejala dari sistem planet yang tertekan melampaui batasnya. Kami menyerukan penghentian segera penggunaan bahan bakar fosil dan transisi penuh ke energi terbarukan.
1. Dekarbonisasi Ekonomi Global
Dekarbonisasi memerlukan bukan hanya pengurangan emisi, tetapi penghilangan emisi secara keseluruhan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Target Net Zero 2050 harus dipercepat dan didukung oleh kebijakan domestik yang kuat di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Negara-negara industri yang secara historis bertanggung jawab atas sebagian besar emisi global memiliki kewajiban moral dan finansial yang lebih besar. Mereka harus menyerukan diri mereka sendiri untuk memimpin transisi ini, tidak hanya dengan investasi dalam negeri tetapi juga dengan transfer teknologi dan pendanaan iklim ke Global South.
Pendekatan dekarbonisasi harus menyentuh setiap sektor ekonomi. Sektor energi, yang menjadi penghasil emisi terbesar, harus beralih sepenuhnya dari batu bara, minyak, dan gas. Ini berarti investasi besar-besaran dalam infrastruktur energi matahari, angin, panas bumi, dan hidrogen hijau. Selain itu, transportasi harus direvolusi, dengan menyerukan standar yang lebih ketat untuk kendaraan listrik, pembangunan jaringan transportasi publik yang efisien, dan pengembangan bahan bakar penerbangan dan pelayaran yang berkelanjutan. Transformasi ini harus adil, memastikan bahwa pekerja di industri bahan bakar fosil tidak ditinggalkan, melalui program pelatihan ulang dan jaring pengaman sosial yang komprehensif.
Kami secara tegas menyerukan kepada para pembuat kebijakan untuk menerapkan harga karbon yang efektif dan universal. Mekanisme penetapan harga karbon, baik melalui pajak karbon atau sistem perdagangan emisi (ETS), adalah alat ekonomi paling efisien untuk mendorong inovasi dan mengubah perilaku konsumen dan produsen. Harga karbon harus cukup tinggi untuk mencerminkan biaya eksternalitas lingkungan yang sebenarnya, namun harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil pendapatan diinvestasikan kembali untuk mendukung rumah tangga berpenghasilan rendah dan mengembangkan teknologi hijau, menghindari dampak regresif terhadap masyarakat miskin. Seruan ini adalah esensial untuk menginternalisasi biaya lingkungan yang selama ini diabaikan oleh pasar.
2. Pelestarian dan Restorasi Keanekaragaman Hayati
Krisis keanekaragaman hayati berjalan paralel dengan krisis iklim, dan keduanya saling memperkuat. Hilangnya spesies dan degradasi ekosistem mengancam fungsi dasar planet, mulai dari penyerbukan hingga regulasi iklim. Dunia harus menyerukan perlindungan 30% dari daratan dan lautan dunia, sebuah target yang diakui secara internasional namun sering kali gagal diimplementasikan karena tekanan pembangunan ekonomi jangka pendek. Konservasi hutan, khususnya hutan hujan tropis yang berperan sebagai paru-paru global, harus menjadi prioritas geopolitik utama. Pendanaan internasional harus dialokasikan secara khusus untuk mendukung negara-negara yang berjuang melawan deforestasi ilegal dan eksploitasi lahan yang tidak berkelanjutan.
Restorasi ekosistem yang terdegradasi, dikenal sebagai 'Restorasi Ekologi Skala Besar', adalah komponen penting dari mitigasi iklim berbasis alam. Hutan bakau, lahan gambut, dan padang lamun memiliki kemampuan luar biasa untuk menyerap dan menyimpan karbon. Upaya global harus menyerukan proyek-proyek restorasi yang didorong oleh komunitas lokal dan masyarakat adat, yang merupakan penjaga ekosistem yang paling efektif. Program-program restorasi ini harus didukung oleh kebijakan tata ruang yang ketat dan mekanisme pengawasan yang transparan, memastikan bahwa proyek penanaman pohon bukanlah sekadar monokultur industri tetapi ekosistem yang sehat dan beragam.
Dalam konteks pertanian, kami menyerukan transisi global menuju pertanian regeneratif. Sistem pertanian saat ini bertanggung jawab atas sebagian besar emisi gas rumah kaca non-energi dan degradasi tanah. Pertanian regeneratif berfokus pada peningkatan kesehatan tanah, peningkatan penyerapan karbon, dan pengurangan ketergantungan pada pupuk kimia dan pestisida. Ini membutuhkan perubahan mendasar dalam subsidi pertanian dan dukungan penelitian, mengarahkan petani menjauh dari praktik intensif dan menuju praktik yang membangun ketahanan ekologis dan meningkatkan ketahanan pangan lokal. Seruan ini adalah tentang mengubah sistem pangan global dari sumber masalah menjadi bagian integral dari solusi iklim.
Bagian II: Menyerukan Transformasi Ekonomi Struktural
Model ekonomi linier 'ambil-buat-buang' tidak sesuai dengan batas-batas planet. Pertumbuhan ekonomi yang didefinisikan secara sempit berdasarkan PDB (Produk Domestik Bruto) telah terbukti tidak memadai dalam mengukur kesejahteraan manusia dan keberlanjutan ekologis. Kami menyerukan adopsi model ekonomi baru yang menempatkan keberlanjutan dan keadilan sebagai inti, bukan sebagai hasil sampingan.
3. Menuju Ekonomi Sirkular yang Sejati
Ekonomi sirkular melampaui sekadar daur ulang; ini adalah filosofi desain ulang yang bertujuan untuk menghilangkan limbah dan mempertahankan produk dan material dalam penggunaan selama mungkin. Ini membutuhkan inovasi di tingkat desain produk, model bisnis, dan infrastruktur logistik. Pemerintah harus menyerukan standar desain ekologi yang ketat, yang memaksa produsen untuk merancang produk agar tahan lama, dapat diperbaiki, dan mudah dibongkar di akhir masa pakainya.
Pilar utama dari seruan ini adalah peralihan dari kepemilikan produk ke model 'produk sebagai layanan' (Product as a Service - PaaS). Contohnya, perusahaan menjual penerangan alih-alih bohlam lampu, atau mobilitas alih-alih mobil. Model ini memberikan insentif kepada produsen untuk mempertahankan kualitas dan memperpanjang masa pakai produk mereka, karena mereka tetap memiliki aset tersebut. Implementasi PaaS secara luas memerlukan dukungan regulasi dan investasi infrastruktur besar-besaran untuk menciptakan pusat perbaikan regional dan rantai pasokan terbalik yang efisien. Pemerintah harus menyerukan pilot project dan insentif pajak untuk perusahaan yang beralih ke model bisnis PaaS.
Ekonomi sirkular juga harus diintegrasikan dengan teknologi digital. Penggunaan Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI) dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memprediksi kegagalan produk, dan memfasilitasi pelacakan material. Kami menyerukan investasi yang masif dalam pengembangan 'kembar digital' untuk produk industri, memungkinkan manajemen siklus hidup yang presisi dan mengurangi pemborosan. Namun, penting untuk dicatat bahwa transisi ini harus didampingi oleh kebijakan perlindungan data yang kuat dan memastikan bahwa teknologi digunakan untuk melayani keberlanjutan, bukan sekadar meningkatkan konsumsi. Transformasi ini menuntut kesadaran kolektif yang tinggi akan nilai intrinsik material.
4. Mendefinisikan Ulang Kesejahteraan Melampaui PDB
PDB adalah metrik yang cacat karena tidak menghitung depresiasi aset alam, tidak mempertimbangkan distribusi kekayaan, dan secara ironis, bahkan menghitung biaya bencana alam sebagai kontribusi positif. Kami menyerukan penggantian PDB sebagai indikator utama kemajuan nasional dengan kerangka kerja yang lebih holistik. Kerangka kerja ini harus mencakup indikator-indikator kesejahteraan, seperti Indeks Kemajuan Nyata (Genuine Progress Indicator/GPI), pengukuran emisi karbon per kapita, dan metrik keadilan sosial.
Perubahan ini, meskipun terlihat teknis, adalah fundamental secara filosofis. Ketika pemerintah menyerukan keberhasilan berdasarkan kesehatan ekosistem dan tingkat kebahagiaan warga (seperti yang dilakukan oleh beberapa negara seperti Selandia Baru atau Bhutan), insentif kebijakan akan bergeser dari pertumbuhan kuantitas yang tak terbatas ke peningkatan kualitas hidup dan ketahanan sistem. Pendanaan publik dan keputusan investasi harus dinilai berdasarkan 'nilai sosial dan ekologis' yang dihasilkannya, bukan hanya potensi pengembalian finansial jangka pendek.
Selain itu, perlu adanya seruan untuk
Inovasi Hijau: Integrasi desain sirkular dan teknologi adalah elemen kunci yang kami menyerukan untuk mendefinisikan kembali nilai ekonomi.
Bagian III: Menyerukan Keadilan Sosial dan Ketahanan
Keberlanjutan tidak dapat dicapai tanpa keadilan. Jika transisi hijau hanya menguntungkan segelintir orang atau memperburuk marginalisasi, ia akan gagal. Kami menyerukan pendekatan 'Transisi yang Adil' (Just Transition) sebagai prinsip panduan untuk semua kebijakan iklim dan pembangunan. Ini berarti memastikan bahwa setiap keputusan iklim berakar pada hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat adat dan lokal. Seruan ini adalah tentang merajut jaring pengaman sosial yang baru.
5. Implementasi Transisi yang Adil (Just Transition)
Transisi yang Adil adalah sebuah komitmen untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang muncul dari peralihan ke ekonomi rendah karbon. Ini mencakup komitmen untuk mendukung pekerja yang mata pencahariannya bergantung pada industri bahan bakar fosil atau industri ekstraktif lainnya. Kami menyerukan pemerintah, serikat pekerja, dan sektor swasta untuk berkolaborasi dalam mendirikan dana transisi yang adil, yang didedikasikan untuk pelatihan ulang keterampilan, dukungan penghasilan, dan investasi dalam pembangunan ekonomi daerah yang terdampak.
Di tingkat global, Transisi yang Adil harus mencakup pengakuan terhadap utang iklim negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang, yang paling rentan terhadap dampak iklim meskipun kontribusi emisinya kecil, memerlukan dukungan finansial dan teknis yang substansial untuk beradaptasi dan memitigasi. Kami menyerukan agar janji pendanaan iklim sebesar $100 miliar per tahun dipenuhi sepenuhnya dan ditingkatkan secara signifikan. Pendanaan ini harus berupa hibah, bukan pinjaman, untuk menghindari penambahan beban utang pada negara-negara yang sudah tertekan.
Lebih dari sekadar finansial, Transisi yang Adil juga harus menyerukan keadilan prosedural. Ini berarti memastikan bahwa masyarakat yang paling terkena dampak—termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok marginal lainnya—diberi kursi di meja perundingan dan memiliki suara yang berarti dalam perencanaan kebijakan. Keputusan infrastruktur, pengelolaan sumber daya, dan alokasi dana harus didasarkan pada konsultasi yang inklusif dan otentik. Seruan ini mendesak agar kebijakan iklim tidak hanya 'top-down' tetapi diinformasikan dan didorong dari basis komunitas.
6. Memperkuat Ketahanan Pangan dan Kesehatan Global
Kerentanan sistem pangan dan kesehatan global telah terungkap oleh pandemi dan krisis iklim. Perubahan iklim mengancam hasil panen, ketersediaan air bersih, dan meningkatkan penyebaran penyakit menular. Kami menyerukan investasi yang mendesak dalam ketahanan pangan yang diversifikasi dan berbasis lokal. Ini termasuk pengembangan benih yang tahan iklim, praktik irigasi yang efisien, dan pembangunan kembali rantai pasokan makanan yang lebih pendek dan resilien.
Dalam sektor kesehatan, dampak polusi udara dari bahan bakar fosil dan industri yang tidak diatur menyebabkan jutaan kematian prematur setiap tahun. Transisi ke energi bersih adalah intervensi kesehatan masyarakat yang paling kuat. Kami menyerukan semua otoritas kesehatan untuk mengintegrasikan agenda iklim ke dalam strategi kesehatan publik mereka, mengakui bahwa perlindungan lingkungan adalah pencegahan penyakit. Perhatian khusus harus diberikan pada kesehatan mental, karena bencana iklim dan ketidakpastian masa depan telah terbukti meningkatkan tingkat kecemasan dan trauma pada populasi yang rentan.
Inilah waktunya untuk menyerukan sistem global 'Satu Kesehatan' (One Health), yang mengakui bahwa kesehatan manusia, hewan, dan ekosistem saling terkait. Pengawasan zoonosis, pencegahan deforestasi (yang membawa manusia ke dalam kontak dekat dengan patogen liar), dan penghentian penggunaan antibiotik secara berlebihan dalam pertanian adalah semua tindakan yang harus dilakukan di bawah payung seruan ini. Investasi dalam penelitian dan pengembangan vaksin serta peningkatan kapasitas respons kesehatan di Global South harus menjadi prioritas kolektif.
Bagian IV: Menyerukan Aksi Institusional dan Individual
Tantangan yang dihadapi terlalu besar untuk ditangani hanya oleh pemerintah. Transformasi yang dibutuhkan memerlukan sinergi yang belum pernah terjadi sebelumnya antara sektor swasta, lembaga keuangan, masyarakat sipil, dan individu. Tanggung jawab adalah universal, dan panggilan untuk bertindak harus bergema di setiap lapisan masyarakat.
7. Peran Sektor Keuangan dan Investasi Berkelanjutan
Sektor keuangan memegang kunci untuk mengalihkan triliunan dolar dari investasi yang merusak ke arah solusi berkelanjutan. Kami menyerukan regulasi keuangan yang ketat untuk menghentikan pendanaan bahan bakar fosil. Bank sentral dan regulator keuangan harus memperkenalkan persyaratan modal yang lebih tinggi untuk aset-aset yang terkait dengan risiko iklim tinggi (dikenal sebagai 'hijau-menghitung' atau green-weighting), dan transparansi pengungkapan risiko iklim (TCFD) harus menjadi mandatori secara global, bukan opsional.
Dana pensiun dan manajer aset, yang mengelola kekayaan publik dan swasta dalam jumlah besar, harus menyerukan diri mereka sendiri untuk melakukan divestasi dari aset yang tidak berkelanjutan dan mengalihkan investasi mereka ke infrastruktur hijau, teknologi mitigasi, dan solusi berbasis alam. Produk keuangan berkelanjutan, seperti obligasi hijau dan dana ESG (Lingkungan, Sosial, Tata Kelola), harus tunduk pada standar audit yang jauh lebih ketat untuk mencegah 'greenwashing' yang merajalela. Investor institusional harus menggunakan kekuatan mereka sebagai pemegang saham untuk menuntut komitmen iklim yang nyata dan terukur dari perusahaan yang mereka danai.
Inilah saatnya bagi industri asuransi untuk menyerukan penolakan perlindungan bagi proyek-proyek ekstraktif baru yang melanggar batas ekologis. Ketika risiko iklim semakin nyata, premi asuransi untuk proyek-proyek tersebut harus menjadi pencegah yang efektif. Secara keseluruhan, sektor keuangan harus melihat transisi ini bukan sebagai risiko kerugian, tetapi sebagai peluang investasi terbesar dalam sejarah manusia, yang mendorong perubahan yang diperlukan secara sistemik. Seruan ini adalah mengenai penggunaan kapital untuk tujuan yang lebih tinggi, bukan hanya pengembalian finansial semata.
8. Pemberdayaan Masyarakat Sipil dan Pendidikan Transformasi
Masyarakat sipil, aktivis, ilmuwan, dan jurnalis memainkan peran penting sebagai penjaga dan pendorong perubahan. Mereka menyerukan akuntabilitas dari pemerintah dan perusahaan, dan merekalah yang memobilisasi kesadaran publik. Peran ini harus dilindungi dan didukung; ruang sipil untuk protes damai dan advokasi harus dipertahankan dan diperluas, terutama di negara-negara yang otoriter.
Pendidikan adalah fondasi dari setiap transisi yang langgeng. Kami menyerukan reformasi kurikulum pendidikan di semua tingkatan untuk memasukkan literasi iklim, berpikir sistem, dan prinsip-prinsip keberlanjutan. Siswa harus dibekali tidak hanya dengan pengetahuan tentang ancaman, tetapi juga dengan keterampilan untuk merancang dan menerapkan solusi. Ini termasuk penekanan pada pendidikan STEM yang relevan dengan keberlanjutan dan pelatihan kejuruan dalam pekerjaan hijau, seperti pemasangan panel surya, manajemen energi, dan teknik restorasi ekologis.
Di tingkat individu, meskipun perubahan sistem adalah yang paling penting, tindakan pribadi yang kolektif memiliki kekuatan simbolis dan praktis yang besar. Individu harus menyerukan perubahan pada tingkat konsumsi mereka, memilih produk yang diproduksi secara etis dan berkelanjutan, mengurangi konsumsi daging, dan mendukung bisnis yang berkomitmen pada keberlanjutan. Tindakan ini, ketika diakumulasikan, mengirimkan sinyal pasar yang kuat yang mendorong sektor swasta untuk bertindak lebih cepat daripada yang mungkin dilakukan oleh regulasi saja. Seruan untuk aksi individu ini harus dilakukan tanpa rasa malu, melainkan dengan kebanggaan atas komitmen moral.
Pendidikan adalah akar dari solusi. Kami menyerukan integrasi literasi keberlanjutan di setiap level pembelajaran.
Bagian V: Mengokohkan Seruan Global untuk Ketahanan Sistemik (5000 Kata Ekspansi)
Untuk mencapai skala transformasi yang diminta, kita harus memahami bahwa seruan ini tidak bersifat linier; ia adalah seruan yang berputar, berulang, dan mengikat semua elemen pembangunan menjadi satu kesatuan yang kohesif. Kami menyerukan penguatan ketahanan sistemik yang melibatkan tiga dimensi utama: regulasi supranasional yang mengikat, investasi infrastruktur yang adaptif, dan restrukturisasi tata kelola global. Skala tantangan yang ada, yang mencakup bukan hanya ancaman iklim tetapi juga ancaman pandemi di masa depan, perpindahan populasi massal, dan disrupsi rantai pasokan global, menuntut tingkat kesiapan yang melampaui kemampuan negara bangsa secara individu.
9. Regulasi Supranasional dan Perjanjian yang Mengikat
Meskipun Perjanjian Paris adalah kerangka kerja yang penting, implementasinya sering terhambat oleh kepentingan nasional jangka pendek. Kami menyerukan pembentukan mekanisme kepatuhan yang lebih kuat di bawah kerangka kerja PBB, yang memiliki gigi untuk memberikan sanksi non-finansial dan memberikan insentif finansial substansial kepada negara-negara yang melampaui target pengurangan emisi mereka. Kebutuhan untuk menyerukan kepatuhan ini muncul karena kegagalan mekanisme sukarela dalam mencapai kecepatan dekarbonisasi yang dibutuhkan oleh sains. Kegagalan ini tidak bisa terus ditoleransi, dan masyarakat global harus menuntut adanya konsekuensi nyata bagi pelanggar iklim utama.
Lebih lanjut, regulasi perdagangan harus diselaraskan dengan tujuan iklim. Kami menyerukan adopsi luas dari Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (Carbon Border Adjustment Mechanism/CBAM) oleh blok-blok perdagangan utama. CBAM memastikan bahwa produk yang diimpor dari negara-negara dengan regulasi lingkungan yang lemah dikenakan biaya karbon, mencegah 'kebocoran karbon' (carbon leakage) dan mendorong semua negara untuk meningkatkan standar emisi mereka. Implementasi CBAM yang adil harus memperhitungkan kapasitas negara berkembang dan didukung oleh transfer teknologi, bukan hanya menjadi alat proteksionisme perdagangan. Seruan ini adalah tentang menyematkan biaya lingkungan ke dalam logika pasar bebas.
Selain itu, perlu adanya seruan untuk
10. Memperdalam Investasi dalam Infrastruktur Adaptasi
Mitigasi (mengurangi emisi) harus berjalan beriringan dengan adaptasi (mempersiapkan diri terhadap dampak yang sudah tak terhindarkan). Sayangnya, pendanaan adaptasi secara kronis tertinggal jauh di belakang kebutuhan. Kami menyerukan peningkatan signifikan dalam investasi infrastruktur yang 'tahan iklim' (climate-resilient infrastructure). Ini mencakup pembangunan sistem pertahanan banjir, sistem peringatan dini yang canggih, dan infrastruktur air yang cerdas yang dapat mengatasi kekeringan dan curah hujan ekstrem.
Infrastruktur adaptasi juga harus bersifat 'lunak' dan sosial. Ini termasuk penguatan jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terpaksa pindah akibat kenaikan permukaan air laut atau penggurunan. Kami secara eksplisit menyerukan pengakuan internasional terhadap 'migran iklim' dan penetapan kerangka kerja hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak mereka. Negara-negara G20 harus mengalokasikan persentase tetap dari anggaran pembangunan mereka untuk adaptasi di negara-negara yang paling rentan, mengakui bahwa ketidakstabilan di satu wilayah akan cepat menyebar secara global.
Pembangunan infrastruktur harus menggunakan prinsip 'Membangun Kembali Lebih Baik' (Build Back Better), memastikan bahwa setiap rekonstruksi setelah bencana iklim menggunakan standar keberlanjutan yang lebih tinggi dan menggabungkan teknologi hijau. Misalnya, setelah badai besar, kami menyerukan agar jaringan listrik dibangun ulang menggunakan sistem mikro-grid terdesentralisasi yang didukung energi terbarukan, bukan sekadar membangun kembali jaringan pusat yang rentan terhadap gangguan. Investasi semacam ini tidak hanya melindungi dari risiko masa depan tetapi juga menciptakan lapangan kerja hijau dan mendorong inovasi lokal.
11. Integrasi Kebijakan Lintas Sektor yang Mendalam
Masalah keberlanjutan tidak dapat diselesaikan secara silo (terpisah). Menteri Lingkungan Hidup tidak dapat bekerja secara efektif tanpa kerja sama penuh dari Menteri Keuangan, Perdagangan, dan Pertanian. Kami menyerukan tata kelola yang terintegrasi di mana semua kementerian harus mengukur dan melaporkan dampak iklim dari anggaran mereka dan kebijakan yang mereka laksanakan. Model ini, yang dikenal sebagai 'mainstreaming' iklim, memastikan bahwa setiap keputusan negara, mulai dari perencanaan kota hingga kebijakan luar negeri, diperiksa melalui lensa keberlanjutan.
Pemerintah harus menyerukan pembentukan badan-badan penasehat iklim independen, yang terdiri dari ilmuwan, ekonom, dan perwakilan masyarakat sipil, dengan mandat hukum untuk mengawasi dan menilai kemajuan negara terhadap target iklim yang telah ditetapkan. Badan-badan ini harus mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang mengikat secara politik, melindungi agenda iklim dari perubahan siklus politik jangka pendek. Keberlanjutan adalah isu lintas generasi, dan oleh karena itu, harus diisolasi dari fluktuasi elektoral. Inilah inti dari seruan untuk tata kelola yang matang.
Akhirnya, di tingkat pengambilan keputusan korporat, kami menyerukan agar tata kelola perusahaan (corporate governance) direformasi untuk menyertakan tanggung jawab fidusia (fiduciary duty) yang lebih luas. Tanggung jawab ini tidak hanya harus fokus pada keuntungan jangka pendek bagi pemegang saham, tetapi juga pada dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat (Triple Bottom Line: People, Planet, Profit). Ini memerlukan perubahan hukum perusahaan, yang memungkinkan direktur untuk menyerukan dan mengambil keputusan yang memprioritaskan keberlanjutan sistemik, bahkan jika hal itu mengurangi keuntungan kuartalan. Hanya dengan menanamkan keberlanjutan ke dalam DNA hukum ekonomi kita, kita dapat memastikan komitmen yang langgeng terhadap masa depan yang adil dan hijau. Seruan ini adalah tentang mengubah logika kapitalisme dari dalam, menjadikannya alat yang melayani planet, bukan sebaliknya.
Dalam menghadapi kompleksitas dan kedalaman tantangan yang terbentang di hadapan kita— mulai dari krisis air global yang membayangi, tekanan pada sistem pangan akibat ekstremitas iklim, hingga pergeseran geopolitik yang ditimbulkan oleh perebutan sumber daya energi terbarukan— urgensi seruan ini menjadi semakin jelas. Kami menyerukan agar setiap individu, setiap perusahaan, dan setiap negara mengambil peran aktif dalam narasi transformasi ini. Keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan warisan yang kita tinggalkan. Kita tidak hanya bertindak untuk diri kita sendiri, tetapi untuk miliaran yang akan datang. Kita tidak boleh gagal.
Transformasi industri global adalah inti dari seruan ini, dan ia melampaui sektor energi. Sektor manufaktur, yang bertanggung jawab atas emisi yang signifikan, harus mengadopsi teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) di mana dekarbonisasi total tidak segera mungkin, seperti di industri semen dan baja. Namun, penangkapan karbon harus dilihat sebagai solusi sementara, bukan alasan untuk menunda transisi energi. Kami menyerukan percepatan penelitian dan pengembangan bahan baku alternatif rendah karbon—baja hijau yang menggunakan hidrogen dan semen yang menggunakan mineral non-karbonasi. Kebijakan pengadaan publik harus menjadi katalisator, dengan pemerintah berkomitmen untuk hanya membeli produk industri hijau, sehingga menciptakan pasar awal yang stabil untuk teknologi transformatif ini.
Dalam konteks kebijakan perkotaan, di mana lebih dari setengah populasi dunia tinggal, kami menyerukan model pembangunan kota yang 'donut'—memenuhi kebutuhan dasar semua orang tanpa melampaui batas ekologis planet. Ini berarti investasi dalam infrastruktur hijau perkotaan: atap hijau, transportasi tanpa emisi, dan perencanaan kota yang padat namun walkability tinggi. Kota-kota harus menjadi laboratorium inovasi, tempat di mana kebijakan uji coba dapat diterapkan dengan cepat, seperti zona ultra-emisi rendah atau sistem pengelolaan limbah sirkular tingkat lanjut. Para walikota harus memimpin seruan ini, bekerja sama secara global untuk berbagi praktik terbaik dan memobilisasi pendanaan swasta untuk proyek-proyek ketahanan urban.
Seluruh seruan ini juga harus dibingkai dalam konteks krisis keadilan digital yang semakin meningkat. Akses terhadap informasi, konektivitas yang stabil, dan literasi digital menjadi semakin penting untuk adaptasi iklim dan partisipasi dalam ekonomi hijau. Kami menyerukan program global untuk memastikan akses universal terhadap internet yang terjangkau dan pelatihan digital, terutama di daerah pedesaan dan komunitas terpinggirkan. Kesenjangan digital sering kali memperburuk kesenjangan iklim; oleh karena itu, upaya kolektif harus menyerukan infrastruktur komunikasi yang inklusif, memastikan bahwa peringatan dini bencana mencapai semua orang dan bahwa inovator lokal memiliki sarana untuk berbagi solusi mereka dengan dunia yang lebih luas. Keadilan harus hadir di semua tingkatan, baik fisik maupun virtual.
Peran negara-negara berkembang dalam narasi ini sangatlah penting. Mereka tidak hanya harus beradaptasi tetapi juga memiliki hak untuk berkembang. Strategi pembangunan mereka harus didukung dengan jalur dekarbonisasi yang berbeda, yang memungkinkan mereka untuk 'melompati' (leapfrog) infrastruktur bahan bakar fosil usang langsung ke teknologi bersih. Hal ini membutuhkan dukungan luar biasa dalam bentuk kapasitas teknis dan keuangan, yang harus disediakan oleh negara-negara maju sebagai bagian dari kewajiban iklim mereka. Kami menyerukan kemitraan yang sejati, di mana negara berkembang diposisikan sebagai inovator dan pemimpin di bidang energi terbarukan, bukan sekadar penerima bantuan. Seruan ini adalah panggilan untuk penghapusan utang iklim dan fasilitasi transfer teknologi yang berlisensi terbuka, memastikan bahwa solusi yang ada dapat diakses secara global tanpa hambatan kekayaan intelektual yang membatasi.
Akhirnya, kita harus secara kolektif menyerukan penguatan diplomasi iklim yang radikal dan jujur. Ini berarti menghentikan tawar-menawar politik yang menunda tindakan. Perundingan iklim multilateral harus berfokus pada hasil yang mengikat dan implementasi yang cepat, didukung oleh data ilmiah terbaru. Delegasi nasional harus diberi mandat untuk mengedepankan kepentingan jangka panjang planet di atas kepentingan politik domestik jangka pendek. Masa depan bergantung pada seberapa cepat dan seberapa bersatu kita dapat menanggapi seruan yang mendesak ini. Setiap hari yang tertunda adalah beban tambahan yang tak terhindarkan bagi generasi mendatang. Kita harus bertindak sekarang, dengan tekad dan tanpa kompromi, untuk membangun dunia yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.