Fenomena menindas adalah bayangan abadi yang menyertai sejarah peradaban manusia. Ia bukan sekadar konflik individu atau perselisihan sepele; ia adalah manifestasi kompleks dari ketidakseimbangan kekuasaan, ketakutan yang terinternalisasi, dan kegagalan mendasar dalam empati kolektif. Menindas mencakup spektrum luas, mulai dari perundungan di lingkungan sekolah yang kasat mata, hingga struktur politik dan ekonomi yang secara sistematis memarginalisasi jutaan jiwa. Memahami mekanisme dan dampak penindasan adalah langkah krusial menuju pembentukan masyarakat yang adil, setara, dan beradab.
Artikel ini akan menelusuri secara mendalam bagaimana tindakan menindas terbentuk, beroperasi, dan membusukkan fondasi sosial. Kita akan menyelami akar psikologis dari para pelaku, menganalisis bagaimana institusi formal dan informal menjadi alat penindasan, serta mengkaji dampak jangka panjang yang ditimbulkan pada korban dan keseluruhan tatanan masyarakat.
Penindasan bukanlah konsep monolitik. Ia menjelma dalam berbagai rupa dan tingkatan, seringkali terselubung di balik norma sosial atau kebijakan yang tampaknya netral. Untuk dapat melawan, kita harus mampu mengidentifikasi semua manifestasinya.
Bentuk ini adalah yang paling mudah dikenali. Penindasan fisik melibatkan penggunaan kekuatan untuk melukai, mengintimidasi, atau membatasi gerak. Sementara itu, penindasan verbal mencakup penghinaan, ancaman, fitnah, dan pelecehan yang bertujuan merusak martabat dan harga diri individu. Dalam konteks personal, fenomena ini sering kita temui dalam bentuk perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan atau kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun tampak sebagai isu privat, frekuensi dan normalisasi kekerasan personal ini mencerminkan penerimaan masyarakat terhadap hierarki kekuatan yang otoriter.
Tekanan psikologis yang ditimbulkan oleh penindasan verbal seringkali meninggalkan luka yang jauh lebih dalam dan abadi dibandingkan luka fisik. Kata-kata memiliki kemampuan untuk memutus rasa aman, memutarbalikkan persepsi diri, dan mendorong korban ke dalam isolasi. Ketika pelecehan verbal menjadi rutinitas, ia membentuk suatu lingkungan toksik yang secara perlahan menggerogoti identitas korban, menjadikannya rentan terhadap manipulasi lebih lanjut. Dalam konteks pekerjaan, ini dikenal sebagai pelecehan moral (mobbing), di mana seorang individu atau kelompok secara sistematis menggunakan penghinaan dan diskreditasi untuk memaksa seseorang keluar atau membuatnya tunduk sepenuhnya.
Bentuk penindasan ini beroperasi di alam pikiran, seringkali tak terlihat oleh mata orang luar. Manipulasi, gaslighting (upaya membuat korban meragukan kewarasannya sendiri), isolasi sosial, dan kontrol koersif adalah alat utama. Pelaku menindas berusaha memegang kendali penuh atas emosi dan realitas korban, menciptakan ketergantungan yang merusak. Penindasan emosional bertujuan untuk menghancurkan otonomi individu, menjadikannya boneka yang bergerak sesuai kehendak penindas. Taktik ini sangat berbahaya karena sulit dibuktikan secara hukum dan sosial, namun efektivitasnya dalam melumpuhkan semangat korban sangat tinggi.
Kontrol koersif, khususnya, merupakan metode yang insidious. Ini melibatkan pola perilaku yang dirancang untuk membatasi kebebasan korban. Contohnya adalah mengontrol akses keuangan, memonitor komunikasi, menentukan pakaian yang boleh dikenakan, atau membatasi interaksi dengan keluarga dan teman. Dengan menghapus sumber daya dan jaringan dukungan korban satu per satu, penindas memastikan bahwa satu-satunya "realitas" dan "keamanan" yang tersisa hanya berasal dari penindas itu sendiri. Ini adalah bentuk penjara mental yang sempurna, di mana korban secara sadar atau tidak sadar berpartisipasi dalam pemenjaraannya sendiri.
Ini adalah dimensi penindasan yang paling masif dan paling sulit dibongkar. Penindasan struktural terjadi ketika institusi, hukum, kebijakan, dan praktik sosial secara inheren menciptakan dan mempertahankan ketidaksetaraan. Ini bukan tentang niat jahat individu, melainkan tentang sistem yang dirancang—secara historis atau kontemporer—untuk menguntungkan satu kelompok sementara menindas kelompok lain. Contoh klasik termasuk rasisme institusional, seksisme dalam struktur karier, dan kebijakan ekonomi yang memperlebar jurang kaya dan miskin.
Penindasan sistemik beroperasi melalui empat pilar utama: politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Pilar politik mungkin terlihat dalam undang-undang yang membatasi hak pilih kelompok minoritas atau kebijakan penegakan hukum yang bias. Pilar ekonomi terlihat dalam praktik upah yang tidak setara atau kesulitan akses modal bagi kelompok tertentu. Pilar sosial tercermin dalam layanan publik yang buruk di wilayah tertentu, dan pilar kultural terlihat dalam narasi media yang terus-menerus merendahkan atau mengabaikan keberadaan kelompok terpinggirkan. Intinya, sistem ini bekerja tanpa perlu kehadiran penindas individu; ketidakadilan telah otomatis terprogram ke dalam norma operasional.
Mengapa seseorang memilih untuk menindas? Jawabannya terletak pada interaksi kompleks antara psikologi individu, dinamika kekuasaan, dan lingkungan sosial yang mengizinkannya.
Inti dari tindakan menindas adalah hasrat untuk mengendalikan. Kekuasaan, dalam konteks penindasan, bukanlah sekadar posisi formal, melainkan kemampuan untuk memaksakan kehendak seseorang atas orang lain, seringkali tanpa sanksi. Psikolog dan sosiolog menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi memiliki efek korosif pada moralitas. Ketika seseorang merasa kebal dari konsekuensi, batasan etika cenderung melonggar.
Fenomena ini diperkuat oleh *dehumanisasi*. Pelaku menindas sering kali harus mengurangi korban menjadi objek atau entitas yang lebih rendah dari manusia (seperti "musuh," "sampah," atau "tidak berharga"). Dengan menghapus kemanusiaan korban, pelaku membenarkan kekejaman mereka, meminimalkan rasa bersalah, dan mengukuhkan superioritas palsu mereka. Dehumanisasi adalah jembatan psikologis yang memungkinkan transisi dari niat buruk ke tindakan menindas yang brutal.
Ironisnya, banyak tindakan menindas berakar pada rasa tidak aman (insecurity) yang mendalam pada diri pelaku. Dengan merendahkan orang lain, pelaku secara sementara meningkatkan status dan harga diri mereka sendiri. Mereka memproyeksikan kelemahan dan ketakutan internal mereka kepada korban. Dalam lingkungan sosial yang kompetitif, penindasan dapat berfungsi sebagai mekanisme pertahanan, di mana seseorang berupaya memastikan bahwa mereka tidak menjadi target berikutnya dengan menjadikan orang lain sebagai target pertama.
Hal ini sangat terlihat dalam kasus perundungan. Anak atau remaja yang merasa rentan atau diabaikan mungkin menggunakan penindasan sebagai cara untuk mendapatkan perhatian, membangun hierarki sosial, atau menunjukkan kontrol dalam hidup yang mereka rasa tidak dapat mereka kendalikan. Ketika ketidakamanan ini bertemu dengan kesempatan untuk menggunakan kekuasaan, tindakan menindas menjadi respons yang dipelajari dan diperkuat oleh lingkungan.
Tindakan menindas jarang terjadi dalam ruang hampa. Mereka tumbuh subur di lingkungan yang memuja otoritas mutlak dan menolak keragaman serta kritik. Budaya otoritarianisme mengajarkan bahwa perbedaan adalah ancaman dan kepatuhan adalah kebajikan tertinggi. Dalam struktur seperti ini, orang yang menindas merasa diberi mandat sosial untuk ‘meluruskan’ atau ‘menghukum’ mereka yang dianggap berbeda atau lemah.
Di tingkat yang lebih luas, masyarakat yang permisif terhadap ketidakadilan kecil akan menghasilkan penindasan yang lebih besar. Jika perundungan di sekolah diabaikan, atau jika pelecehan di tempat kerja dianggap sebagai ‘hal biasa’, pesan yang dikirimkan kepada pelaku adalah bahwa kekuasaan mereka tidak akan dipertanyakan. Persetujuan diam-diam (bystander effect) ini menjadi pupuk yang menyuburkan tirani, sekecil apa pun skalanya.
Sejarah manusia adalah catatan panjang mengenai bagaimana satu kelompok berupaya keras untuk menindas kelompok lain. Dari rezim totaliter hingga sistem ekonomi global, penindasan selalu menemukan cara untuk melegitimasi dirinya.
Kolonialisme adalah contoh paling gamblang dari penindasan sistemik dan terlembaga. Penjajah tidak hanya merampas sumber daya fisik, tetapi juga secara sistematis menindas budaya, bahasa, dan identitas penduduk asli. Ideologi yang mendasari kolonialisme adalah keyakinan rasis tentang superioritas yang membenarkan perbudakan, eksploitasi, dan genosida. Kekuatan militer digunakan untuk menindas perlawanan, sementara institusi pendidikan dan agama diubah menjadi alat untuk menindas pikiran, menanamkan rasa inferioritas yang bertujuan melanggengkan kekuasaan kolonial.
Bahkan setelah kemerdekaan politik, warisan penindasan kolonial tetap ada, terlihat dalam batas-batas negara yang sewenang-wenang, ketergantungan ekonomi, dan struktur sosial yang masih memprioritaskan elit yang berpihak pada model kekuasaan lama. Penindasan di sini bersifat multilapis: rasial, ekonomi, dan kultural.
Di era modern, penindasan ekonomi menjadi bentuk yang halus namun mematikan. Sistem ekonomi yang didominasi oleh segelintir korporasi besar dan praktik neoliberal sering kali menghasilkan kondisi yang menindas bagi pekerja dan negara berkembang. Upah yang stagnan, kondisi kerja yang eksploitatif, dan penghancuran serikat pekerja adalah bentuk penindasan yang memastikan bahwa keuntungan terakumulasi di puncak piramida, sementara mayoritas tetap berjuang untuk bertahan hidup.
Globalisasi, meskipun menjanjikan konektivitas, sering menjadi mekanisme penindasan baru. Negara-negara kaya menggunakan kekuatan finansial dan politik mereka untuk memaksakan kebijakan perdagangan yang merugikan negara-negara miskin. Ini adalah penindasan yang beroperasi melalui hutang, perjanjian investasi yang timpang, dan pemaksaan terhadap deregulasi yang pada akhirnya menghancurkan perlindungan sosial dan lingkungan. Kaum pekerja menjadi korban langsung, ditindas oleh sistem yang menilai keuntungan di atas martabat manusia.
Rezim totaliter—baik fasis, komunis otoriter, maupun bentuk kediktatoran lainnya—menggunakan penindasan sebagai alat utama untuk mempertahankan kendali. Di sini, negara itu sendiri adalah penindas. Kebebasan berbicara dihancurkan, oposisi politik dilenyapkan, dan pengawasan massal digunakan untuk menciptakan atmosfer ketakutan. Warga negara dipaksa untuk mematuhi atau menghadapi konsekuensi brutal.
Penindasan politik ini membutuhkan kontrol narasi total. Media diubah menjadi alat propaganda, dan sejarah ditulis ulang untuk memuliakan penindas. Tujuannya adalah tidak hanya mengontrol tindakan fisik, tetapi juga mengontrol pikiran. Dengan menindas kebenaran, rezim memastikan bahwa masyarakat kehilangan kemampuan untuk membayangkan atau memperjuangkan alternatif yang lebih adil.
Penindasan selalu meninggalkan bekas luka. Dampaknya merusak tidak hanya korban individu, tetapi juga fondasi moral dan sosial seluruh komunitas.
Korban penindasan sering mengalami trauma kompleks. Ini termasuk kecemasan kronis, depresi, Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), dan kerusakan harga diri yang permanen. Penindasan mengajarkan korban bahwa dunia adalah tempat yang tidak aman, bahwa mereka tidak berdaya, dan bahwa suara mereka tidak penting. Dalam kasus penindasan jangka panjang, korban mungkin mengalami apa yang disebut Learned Helplessness, di mana mereka berhenti mencari jalan keluar dari situasi yang menyakitkan karena keyakinan bahwa perlawanan tidak ada gunanya.
Selain itu, tindakan menindas dapat menyebabkan disosiasi atau pemutusan diri dari emosi dan pengalaman yang menyakitkan. Hal ini memungkinkan korban untuk berfungsi di tengah krisis, namun menghambat proses penyembuhan jangka panjang. Kualitas hidup, hubungan interpersonal, dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat sering kali terpengaruh secara parah dan berkepanjangan.
Salah satu aspek paling tragis dari penindasan adalah sifatnya yang menular antar generasi. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang ditindas, atau yang menyaksikan kekerasan, seringkali menginternalisasi dinamika kekuasaan tersebut. Mereka mungkin tumbuh menjadi korban yang rentan atau, ironisnya, menjadi pelaku. Teori ini dikenal sebagai siklus kekerasan.
Dalam konteks sosial yang lebih luas, masyarakat yang lama ditindas mungkin mengalami fragmentasi sosial. Kepercayaan terhadap institusi dan sesama warga negara runtuh. Penindasan menciptakan faksi dan ketidakpercayaan, mempersulit upaya pembangunan kembali solidaritas. Kelompok yang dulunya ditindas mungkin, dalam upaya mencari kekuasaan, berbalik menindas kelompok lain yang dianggap lebih lemah (penindasan lateral), yang merupakan bukti betapa rusaknya trauma penindasan terhadap etika kolektif.
Penindasan menghambat potensi manusia secara masif, menjadikannya penghalang utama bagi kemajuan ekonomi dan sosial. Ketika sekelompok besar warga negara ditindas, kreativitas, inovasi, dan partisipasi produktif mereka hilang. Bayangkan biaya kesehatan mental yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat trauma, atau potensi ekonomi yang hilang karena jutaan individu dibatasi aksesnya ke pendidikan dan pekerjaan hanya karena identitas mereka.
Di tingkat sistemik, korupsi dan nepotisme—dua bentuk penindasan kekuasaan—mengeringkan sumber daya publik. Mereka memastikan bahwa kekayaan dan kesempatan tidak mengalir berdasarkan meritokrasi, tetapi berdasarkan koneksi dan kepatuhan. Negara yang ditandai oleh penindasan sistemik akan selalu menjadi negara yang tertinggal dalam hal pembangunan manusia.
Teknologi modern dan ruang digital telah menyediakan arena baru yang luas bagi tindakan menindas, mengubah skala, kecepatan, dan anonimitas penindasan.
Internet dan media sosial telah memfasilitasi bentuk penindasan yang dikenal sebagai cyberbullying. Pelaku dapat bersembunyi di balik anonimitas, memungkinkan mereka untuk bertindak lebih ekstrem tanpa takut pada sanksi sosial langsung. Penindasan online memiliki jangkauan yang instan dan global, yang berarti korban tidak dapat melarikan diri dari serangan, bahkan di rumah mereka sendiri.
Pelecehan online seringkali terfokus pada perusakan reputasi melalui penyebaran informasi palsu (hoaks) atau penyebaran gambar intim tanpa persetujuan (doxing). Karena internet tidak pernah ‘melupakan’, jejak penindasan ini dapat mengikuti korban seumur hidup, menghalangi kesempatan kerja atau interaksi sosial di masa depan. Skala dari penindasan digital ini sangat mengerikan, melibatkan ribuan orang dalam satu kampanye kebencian.
Penindasan sistemik modern juga termanifestasi melalui pengawasan digital yang masif. Pemerintah dan korporasi mengumpulkan data pribadi warga negara dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun diklaim untuk keamanan atau personalisasi layanan, data ini dapat dengan mudah digunakan untuk menindas perbedaan pendapat politik, membatasi hak asasi, atau memanipulasi perilaku konsumen.
Sistem peringkat sosial, seperti yang diujicobakan di beberapa negara, adalah contoh nyata di mana data digunakan untuk menindas secara algoritmik. Warga negara yang memiliki catatan protes atau yang berinteraksi dengan orang-orang yang dianggap "berbahaya" dapat dikenakan sanksi otomatis, seperti pembatasan akses perjalanan atau pinjaman. Algoritma, yang seharusnya netral, justru menjadi alat penindasan yang dingin dan tak berperasaan, memperkuat bias sosial yang sudah ada.
Perlawanan terhadap penindasan adalah perjuangan abadi yang membutuhkan keberanian, solidaritas, dan strategi yang matang. Tidak cukup hanya mengidentifikasi penindasan; kita harus secara aktif membongkar struktur dan mentalitas yang melahirkannya.
Perlawanan paling efektif terhadap penindasan adalah melalui solidaritas. Penindas beroperasi dengan memecah belah dan mengisolasi korban. Ketika korban menemukan satu sama lain dan membentuk jaringan dukungan, kekuatan penindas berkurang. Solidaritas memungkinkan individu untuk menyadari bahwa pengalaman mereka bukanlah kegagalan personal, melainkan produk dari sistem yang salah.
Gerakan sosial yang sukses, mulai dari perjuangan hak-hak sipil hingga gerakan buruh, menunjukkan bahwa perubahan struktural hanya mungkin terjadi ketika ada massa kritis yang menolak untuk ditindas. Kekuatan kolektif ini bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang kesatuan moral dan komitmen bersama terhadap nilai-nilai keadilan.
Penindasan sering disamarkan sebagai tatanan alamiah atau kebenaran yang tak terbantahkan. Pendidikan kritis adalah senjata utama melawan legitimasi penindasan. Ini melibatkan pengajaran sejarah dari sudut pandang korban, mempertanyakan narasi dominan, dan mengajarkan keterampilan analisis media untuk mendeteksi propaganda dan bias yang menindas.
Pendidikan empati juga vital. Dengan memahami penderitaan orang lain dan mengakui kemanusiaan mereka yang utuh, kita dapat menjembatani jurang psikologis yang memungkinkan dehumanisasi. Sekolah dan institusi publik harus secara aktif mengajarkan nilai-nilai inklusif dan non-kekerasan untuk memutus siklus yang menindas sejak dini.
Untuk menanggapi penindasan institusional, reformasi hukum yang mendasar diperlukan. Hukum harus direvisi untuk secara eksplisit melarang diskriminasi struktural dan menyediakan mekanisme yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban penindas, baik itu individu, perusahaan, atau negara. Prinsip akuntabilitas harus ditegakkan, memastikan bahwa mereka yang menyalahgunakan kekuasaan akan menghadapi konsekuensi yang nyata, bukan hanya hukuman simbolis.
Penting juga untuk membangun sistem peradilan yang dapat diakses oleh korban. Seringkali, proses hukum terlalu mahal, rumit, dan menakutkan bagi mereka yang paling membutuhkan perlindungan. Keadilan restoratif, yang berfokus pada perbaikan kerusakan yang ditimbulkan pada korban dan komunitas, dapat menjadi pelengkap yang kuat terhadap keadilan retributif yang fokus pada hukuman semata.
Perjuangan melawan penindasan bukan pertempuran tunggal; ia adalah maraton peradaban. Ada tantangan unik yang harus diatasi untuk memastikan keadilan tidak hanya dicapai, tetapi juga dipertahankan.
Salah satu hambatan terbesar adalah kecenderungan masyarakat untuk menerima ketidakadilan sebagai 'normal'. Ketika penindasan telah berlangsung terlalu lama, ia menjadi bagian dari lanskap sosial—seperti udara yang kita hirup. Butuh upaya besar untuk menyentakkan masyarakat keluar dari inersia ini dan menyadarkan mereka bahwa situasi yang ada tidak dapat diterima.
Normalisasi ini seringkali dibantu oleh media massa yang terus-menerus mengalihkan perhatian dari isu-isu struktural kepada hiburan atau skandal individu. Untuk melawan ini, aktivis dan jurnalis harus secara konsisten menarik perhatian publik kembali kepada akar penyebab penderitaan, bukan hanya gejalanya.
Ketika penindasan dipertanyakan, kelompok yang diuntungkan oleh status quo akan bereaksi dengan kekuatan. Taktik balasan ini sering melibatkan:
Memahami taktik balasan ini penting bagi gerakan perlawanan agar mereka dapat menyusun strategi yang fleksibel dan tangguh.
Setelah penindasan yang luas berakhir, tantangan berikutnya adalah bagaimana komunitas dapat menyembuhkan dan berdamai. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, seperti yang diterapkan di Afrika Selatan, adalah model yang mencoba menyeimbangkan kebutuhan akan akuntabilitas dengan kebutuhan akan penyembuhan nasional. Namun, rekonsiliasi seringkali sulit karena pelaku mungkin menolak mengakui kesalahan mereka, atau korban merasa bahwa keadilan yang didapat tidak sebanding dengan penderitaan mereka.
Penyembuhan membutuhkan komitmen jangka panjang, bukan hanya janji politik. Ini membutuhkan alokasi sumber daya yang signifikan untuk dukungan psikologis, pembangunan kembali komunitas yang hancur, dan, yang paling penting, jaminan bahwa penindasan tidak akan pernah terulang lagi. Ini adalah janji yang sering kali diucapkan namun jarang dipenuhi, sehingga meninggalkan luka yang terus bernanah di tubuh sosial.
Pada akhirnya, perlawanan terhadap penindasan adalah tanggung jawab etis setiap individu. Seseorang tidak perlu menjadi korban untuk memiliki kewajiban moral melawan penindasan. Peran individu dalam masyarakat yang adil adalah menjadi pengamat aktif, bukan penonton pasif.
Sikap diam adalah persetujuan. Ketika seseorang menyaksikan tindakan menindas—baik itu pelecehan di jalan, diskriminasi di kantor, atau kebijakan negara yang tidak adil—keengganan untuk campur tangan (bystander effect) secara efektif memperkuat pelaku. Mengubah diri dari 'bystander' menjadi 'upstander' (seseorang yang berani bertindak) membutuhkan pelatihan dan keberanian moral.
Tindakan tidak harus selalu konfrontatif. Seringkali, intervensi yang aman dapat berupa mengalihkan perhatian, mendokumentasikan kejadian, atau segera mencari bantuan. Yang terpenting adalah menolak memberi penindasan ruang untuk beroperasi tanpa konsekuensi.
Mereka yang berada dalam kelompok yang diuntungkan secara struktural (memiliki hak istimewa atau privilege) memiliki tanggung jawab khusus. Ini melibatkan introspeksi diri untuk mengakui bagaimana posisi seseorang mungkin secara tidak sengaja mendukung sistem yang menindas. Menggunakan hak istimewa tersebut untuk mengamplifikasi suara kelompok yang ditindas, daripada berbicara untuk mereka, adalah langkah etis yang penting.
Hak istimewa bukanlah sesuatu yang harus dibuang, melainkan alat yang harus digunakan untuk membongkar tirani dari dalam. Ini berarti mengambil risiko pribadi, menantang norma-norma dalam kelompok sosial sendiri, dan rela merasa tidak nyaman demi keadilan yang lebih besar.
Budaya anti-penindasan harus berlandaskan pada sensitivitas yang tinggi terhadap penderitaan dan komitmen pada pertanggungjawaban. Ini berarti bersedia mendengarkan pengalaman korban tanpa defensif, menerima bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi bias, dan secara rutin meninjau kembali institusi dan interaksi kita untuk menghilangkan praktik-praktik yang menindas.
Menciptakan budaya ini membutuhkan kerendahan hati. Kita harus mengakui bahwa pemahaman kita tentang penindasan terus berkembang dan bahwa upaya kita untuk menjadi adil adalah proses yang berkelanjutan, bukan tujuan akhir yang statis. Komitmen untuk tidak menindas adalah janji harian untuk menjaga martabat semua manusia.
Selain penindasan yang datang dari luar, ada bentuk penindasan internal yang sama merusaknya: beban pikiran yang menindas. Ini adalah internalisasi kritik, ketakutan, dan rasa tidak berharga yang ditanamkan oleh pengalaman ditindas atau oleh standar sosial yang tidak realistis.
Masyarakat modern, khususnya di lingkungan kerja dan media sosial, sering menuntut perfeksionisme yang kejam. Tuntutan untuk menjadi sempurna, berprestasi tanpa henti, dan selalu tampil bahagia adalah bentuk penindasan yang dipaksakan pada diri sendiri. Hal ini menciptakan siklus kecemasan dan kelelahan (burnout) yang parah. Standar ganda yang diberlakukan media terhadap kelompok minoritas atau perempuan adalah contoh penindasan mental yang mengharuskan mereka bekerja dua kali lebih keras hanya untuk dianggap setara.
Menghapus penindasan mental ini dimulai dengan penerimaan diri dan penolakan terhadap narasi bahwa nilai kita ditentukan oleh pencapaian eksternal. Ini adalah tindakan perlawanan yang berani untuk mengatakan: "Saya cukup."
Media sosial sering bertindak sebagai galeri pameran kesempurnaan palsu, yang secara tidak langsung menindas pengikutnya dengan membandingkan realitas kehidupan sehari-hari mereka dengan fantasi yang dikurasi. FOMO (Fear of Missing Out) dan perasaan tidak memadai yang ditimbulkan oleh media sosial adalah manifestasi penindasan mental yang meluas, mendorong orang untuk mengejar citra yang tidak mungkin tercapai, mengabaikan kebutuhan dan kesehatan mental mereka sendiri.
Perlawanan di sini adalah literasi media yang ketat—memahami bahwa yang kita lihat di layar hanyalah sebagian kecil, dan seringkali disempurnakan, dari kenyataan. Penindasan mental ini harus direspons dengan batas yang tegas terhadap konsumsi konten dan prioritas yang nyata terhadap interaksi manusia yang autentik.
Bahasa yang kita gunakan, baik kepada diri sendiri maupun orang lain, dapat menjadi alat menindas atau membebaskan. Bahasa yang memojokkan, menyalahkan korban, atau menggunakan istilah yang merendahkan, memperkuat penindasan. Sebaliknya, menggunakan bahasa yang inklusif, menguatkan, dan mengakui penderitaan adalah kunci untuk membangun realitas yang lebih adil.
Perhatian terhadap mikroagresi—komentar verbal, perilaku, atau lingkungan yang halus, seringkali tidak disengaja, yang mengomunikasikan permusuhan atau penghinaan terhadap kelompok yang terpinggirkan—adalah penting. Mikroagresi secara akumulatif menciptakan lingkungan yang menindas secara psikologis, dan kesadaran terhadap penggunaannya adalah langkah pertama menuju penghapusan penindasan verbal yang terinternalisasi.
Fenomena menindas adalah penyakit endemik dalam sejarah kemanusiaan, berakar pada ketakutan, ketidakamanan, dan hasrat yang tak terkontrol terhadap kekuasaan. Ia tidak hanya merusak individu, tetapi juga membusukkan struktur masyarakat dan menghambat potensi kolektif kita untuk mencapai keadilan sejati.
Perjuangan melawan penindasan harus bersifat ganda: menentang penindasan yang datang dari luar (sistemik dan interpersonal) dan menolak penindasan internal (mental dan psikologis). Ini adalah perjuangan yang menuntut lebih dari sekadar simpati; ia menuntut tindakan, refleksi diri yang jujur, dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap empati.
Masyarakat yang adil bukanlah masyarakat yang kebetulan tercipta; ia adalah masyarakat yang secara sadar dan terus-menerus memilih untuk melawan setiap bentuk penindasan. Ini membutuhkan pemantauan institusi, reformasi hukum, dan yang paling penting, pendidikan yang memberdayakan setiap generasi untuk mengakui, menentang, dan menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh tirani kuasa. Hanya dengan menjaga api vigilansi, kita dapat berharap untuk membangun masa depan di mana martabat setiap individu dihargai tanpa syarat.