Timbangan Keadilan dan Proses Pembatasan Hukum.
Proses mengkriminalisasi adalah salah satu fungsi inti negara yang paling kuat dan kontroversial. Ketika suatu masyarakat atau badan legislatif memutuskan untuk mengkriminalisasi suatu tindakan, mereka secara resmi menetapkan perilaku tersebut sebagai pelanggaran terhadap norma publik yang diancam dengan hukuman negara, seperti denda, kehilangan kebebasan, atau sanksi lainnya. Keputusan ini, yang tampak hanya sebatas penambahan pasal dalam kitab undang-undang, sebenarnya mencerminkan pergeseran mendalam dalam etika kolektif, prioritas politik, dan struktur kekuasaan sosial.
Artikel ini akan mengupas tuntas kerangka teoretis di balik kriminalisasi, mengeksplorasi bagaimana ideologi dan kekuasaan memengaruhi proses legislasi, menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari undang-undang pidana yang berlebihan, dan membahas pentingnya evaluasi kritis terhadap apa yang dianggap sebagai "kejahatan" dalam masyarakat yang terus berkembang.
Untuk memahami mengapa suatu tindakan dikriminalisasi, kita harus terlebih dahulu menyelami debat filosofis yang mendasari hukum pidana. Inti dari perdebatan ini terletak pada batasan legitimasi negara untuk mengatur kehidupan pribadi individu.
Prinsip yang paling sering dikutip dan dihormati dalam justifikasi hukum pidana adalah Prinsip Kerugian (Harm Principle), yang dipopulerkan oleh John Stuart Mill. Menurut Mill, satu-satunya tujuan yang sah untuk menggunakan kekuasaan negara terhadap seorang individu adalah untuk mencegah kerugian (harm) terhadap orang lain. Jika suatu tindakan hanya merugikan diri sendiri (self-regarding actions), negara tidak memiliki hak untuk ikut campur. Prinsip ini berfungsi sebagai benteng utama melawan undang-undang yang bersifat moralistik atau paternalistik.
Namun, penerapan prinsip ini tidak selalu mudah. Batasan antara kerugian langsung (direct harm) dan kerugian tidak langsung (indirect harm) sering kali kabur. Sebagai contoh, apakah penggunaan narkoba secara pribadi merugikan masyarakat secara keseluruhan karena memerlukan biaya kesehatan publik yang lebih tinggi? Jika demikian, tindakan 'pribadi' tersebut bisa saja memenuhi ambang batas kerugian yang diizinkan untuk kriminalisasi.
Di sisi lain spektrum, terdapat argumen yang mendukung kriminalisasi berdasarkan paternalisme hukum (melindungi individu dari dirinya sendiri) atau berdasarkan moralitas (menegakkan standar etika kolektif). Filsuf seperti Patrick Devlin berpendapat bahwa masyarakat memiliki hak untuk melindungi integritas moralnya, dan oleh karena itu, tindakan yang secara universal dianggap bermoral rendah dapat dan harus dikriminalisasi, bahkan jika tindakan tersebut tidak merugikan pihak ketiga secara langsung. Argumen ini menantang premis inti Prinsip Kerugian dan sering digunakan untuk mengkriminalisasi perilaku yang berkaitan dengan seksualitas, perjudian, dan penggunaan zat.
Pergulatan antara kebebasan individu (yang dilindungi oleh Prinsip Kerugian) dan kohesi sosial (yang diklaim dilindungi oleh moralitas hukum) adalah medan perang utama di mana keputusan untuk mengkriminalisasi dibuat. Ketika hukum pidana bergerak menjauh dari perlindungan korban dan lebih dekat ke penegakan norma, risiko over-kriminalisasi dan pelanggaran hak-hak sipil meningkat tajam.
Kriminalisasi bukanlah proses yang netral; ia dipengaruhi oleh politik, kepentingan kelompok, dan pergeseran opini publik. Proses legislasi yang menghasilkan hukum pidana sering kali mencerminkan kekuasaan kelompok yang mendefinisikan apa yang harus ditakuti dan dihukum oleh masyarakat.
Dari perspektif sosiologi kritis, hukum pidana, dan kemampuan untuk mengkriminalisasi, adalah alat kontrol sosial yang kuat. Ini memastikan kepatuhan terhadap tatanan yang ada dan sering kali secara tidak proporsional menargetkan kelompok marginal. Ketika ada ketegangan sosial, respons cepat politisi adalah mengusulkan undang-undang pidana baru yang lebih keras (seperti 'undang-undang tiga serangan' atau hukuman minimum wajib), sebuah fenomena yang dikenal sebagai 'populisme hukuman' (penal populism).
Populisme hukuman terjadi ketika politisi merespons kecemasan publik (sering kali dibentuk oleh liputan media) dengan janji hukuman yang lebih tegas, tanpa mempertimbangkan bukti efektivitas hukuman tersebut atau dampaknya terhadap keadilan restoratif. Ini menciptakan siklus di mana semakin banyak tindakan yang dikriminalisasi, semakin besar populasi yang dikenai sanksi negara.
Definisi 'kejahatan' sering kali bias terhadap tindakan yang dilakukan oleh individu dari kelas bawah (misalnya pencurian, vandalisme) dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi atau individu kaya (kejahatan kerah putih). Misalnya, praktik akuntansi yang menyesatkan yang menghancurkan tabungan pensiun ribuan orang sering kali hanya dikenai denda sipil, sementara pencurian kecil yang dilakukan oleh seorang tunawisma dikriminalisasi secara penuh dengan ancaman penjara.
Dalam konteks ini, kekuatan untuk mengkriminalisasi berfungsi untuk melindungi struktur properti dan kekuasaan yang ada. Kegagalan untuk mengkriminalisasi kerugian lingkungan atau eksploitasi tenaga kerja, misalnya, menunjukkan bahwa hukum pidana bukanlah sistem moral yang universal, melainkan produk dari negosiasi kekuasaan yang kompleks.
Dalam banyak yurisdiksi modern, terutama di negara-negara yang menganut sistem hukuman keras, terjadi apa yang disebut sebagai 'over-kriminalisasi' (over-criminalization). Ini merujuk pada proliferasi undang-undang pidana yang mencakup berbagai perilaku yang sebelumnya diatur melalui hukum perdata, sanksi administratif, atau norma sosial.
Ketika terlalu banyak perilaku yang dikriminalisasi, terjadi beberapa kerugian serius:
Salah satu manifestasi over-kriminalisasi yang paling merusak adalah praktik mengkriminalisasi kemiskinan dan status sosial. Ini bukan tentang menghukum tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang miskin, tetapi menghukum keadaan kemiskinan itu sendiri.
Contoh umum termasuk undang-undang yang menargetkan tunawisma: larangan tidur di tempat umum, larangan mengemis (vagrancy laws), atau sanksi terhadap buang air kecil di tempat umum yang dilakukan oleh orang tanpa akses toilet. Meskipun undang-undang ini berdalih menjaga ketertiban umum, dampaknya adalah mengkriminalisasi individu karena kurangnya sumber daya dasar, memaksa mereka masuk ke dalam siklus denda, penahanan, dan hilangnya kesempatan kerja, yang semakin memperparah kemiskinan mereka.
Studi menunjukkan bahwa denda yang awalnya kecil dapat dengan cepat menumpuk bagi individu berpenghasilan rendah, menyebabkan penahanan hanya karena kegagalan membayar denda (debtors’ prison modern). Ini adalah penggunaan kekuasaan negara untuk mengubah kondisi sosial yang seharusnya ditangani melalui kebijakan kesejahteraan menjadi masalah hukum pidana.
Jaring Over-Kriminalisasi.
Beberapa bidang hukum menjadi fokus utama perdebatan mengenai apakah tindakan mengkriminalisasi telah dilakukan secara proporsional atau justru destruktif terhadap masyarakat.
Kampanye global untuk mengkriminalisasi penggunaan, kepemilikan, dan perdagangan zat psikoaktif, yang dikenal sebagai 'Perang Melawan Narkoba,' adalah contoh paling nyata dari kriminalisasi berbasis moralitas dan kontrol sosial. Alih-alih mengobati kecanduan sebagai masalah kesehatan masyarakat, negara memilih jalur penegakan hukum yang keras.
Dampak dari kebijakan ini sangat masif. Hukuman yang berat dan wajib bagi pelanggaran terkait narkotika mengisi penjara, terutama menargetkan minoritas ras dan kelas bawah. Di sisi ekonomi, perang ini menciptakan pasar gelap yang sangat menguntungkan dan memicu kekerasan terorganisir, sebuah konsekuensi ironis yang menunjukkan bahwa kriminalisasi total sering kali tidak efektif dalam mencapai tujuan keamanan publik.
Diskursus modern kini beralih menuju dekriminalisasi atau legalisasi terkontrol, mengakui bahwa pendekatan kriminalistik telah gagal. Dekriminalisasi, misalnya, di Portugal, telah menunjukkan bahwa memperlakukan pengguna narkoba sebagai pasien, bukan kriminal, menghasilkan penurunan angka kecanduan, kematian overdosis, dan kejahatan terkait.
Banyak yurisdiksi yang masih menggunakan hukum pidana untuk mengkriminalisasi perilaku seksual non-normatif atau praktik yang dianggap melanggar kesusilaan publik, meskipun dilakukan secara konsensual dan privat. Ini termasuk undang-undang sodomi (yang secara historis menargetkan hubungan sesama jenis), dan kriminalisasi pekerja seks.
Kriminalisasi seksualitas menimbulkan kerugian besar terhadap hak asasi manusia dan kesehatan publik. Dalam kasus pekerja seks, kriminalisasi membuat mereka rentan terhadap kekerasan, pemerasan, dan menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan dan perlindungan hukum. Kriminalisasi ini didorong oleh argumen moralistik, bukan Prinsip Kerugian, karena tindakan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.
Penghapusan undang-undang moralitas sering kali membutuhkan perjuangan konstitusional yang panjang, karena undang-undang ini mengakar dalam tradisi dan nilai-nilai masyarakat yang sulit diubah. Perjuangan ini pada dasarnya adalah upaya untuk membatasi negara agar tidak menggunakan hukum pidana untuk menegakkan preferensi etika tertentu.
Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara mulai mengkriminalisasi status migrasi. Meskipun menyeberangi perbatasan tanpa izin dapat dikenakan sanksi perdata atau administratif, beberapa negara memilih untuk mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan pidana. Hal ini memperluas yurisdiksi penegakan hukum kriminal, memaksa imigran tanpa dokumen masuk ke dalam sistem penjara pidana alih-alih proses imigrasi sipil.
Kriminalisasi migrasi memiliki konsekuensi kemanusiaan yang parah, memisahkan keluarga dan meningkatkan ketakutan di komunitas imigran, yang pada akhirnya membuat mereka enggan bekerja sama dengan polisi bahkan dalam kasus kejahatan serius, karena khawatir status mereka akan dipertanyakan.
Keputusan untuk mengkriminalisasi suatu tindakan membawa dampak yang jauh melampaui individu yang dihukum. Ia membentuk struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat secara keseluruhan.
Ketika seseorang dikriminalisasi, mereka diberi label 'kriminal' atau 'mantan narapidana.' Menurut Teori Pelabelan (Labeling Theory) dalam kriminologi, label ini bukan hanya deskripsi, tetapi prediktor perilaku masa depan. Stigma ini menutup pintu kesempatan kerja, perumahan, dan pendidikan, hampir menjamin kesulitan reintegrasi sosial.
Dalam konteks over-kriminalisasi, stigma ini diterapkan pada populasi yang sangat besar, menciptakan kelas permanen 'orang luar' yang terputus dari masyarakat arus utama. Efeknya berlipat ganda, karena anak-anak dan keluarga dari mereka yang dihukum juga menderita kerugian sosial dan ekonomi yang mendalam, menciptakan ketidakadilan transgenerasional.
Sistem hukum pidana adalah salah satu sektor publik yang paling mahal. Biaya untuk mengkriminalisasi perilaku, mulai dari penangkapan, proses peradilan, hingga penahanan, menghabiskan anggaran besar yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, atau pencegahan kejahatan berbasis komunitas.
Penjara, khususnya, merupakan mesin pemborosan ekonomi yang besar. Menahan individu seringkali jauh lebih mahal daripada menyediakan perumahan, perawatan kesehatan mental, atau program pelatihan kerja. Oleh karena itu, rasionalitas ekonomi sering menjadi argumen kuat melawan kebijakan kriminalisasi yang tidak efektif dan berlebihan.
Ketika sistem peradilan pidana disalahgunakan untuk mengkriminalisasi perilaku non-kekerasan atau perilaku yang didorong oleh masalah sosial (seperti kecanduan atau kemiskinan), kepercayaan publik terhadap institusi tersebut melemah. Masyarakat, terutama komunitas yang ditargetkan, mulai memandang polisi dan pengadilan sebagai kekuatan opresif, bukan pelindung.
Erosi kepercayaan ini mempersulit penegakan hukum dalam kasus-kasus kriminalitas serius, karena masyarakat menjadi enggan melaporkan kejahatan atau menjadi saksi. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana kejahatan serius tidak ditangani secara efektif, sementara sumber daya terbuang untuk penegakan hukum atas pelanggaran sepele yang dikriminalisasi.
Mengingat biaya dan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh over-kriminalisasi, muncul gerakan yang kuat untuk dekriminalisasi dan reformasi substansial dalam hukum pidana.
Dekriminalisasi adalah penghapusan sanksi pidana untuk suatu tindakan, sering kali menggantinya dengan sanksi administratif (seperti denda) atau intervensi kesehatan masyarakat. Tindakan tersebut masih ilegal, tetapi tidak lagi menghasilkan catatan kriminal atau hukuman penjara.
Legalisasi adalah langkah lebih lanjut, yang sepenuhnya menghapus larangan dan sering kali memungkinkan regulasi dan perpajakan oleh negara. Tujuan utama dekriminalisasi adalah untuk mengurangi dampak merusak dari sistem peradilan pidana pada individu dan komunitas.
Argumen utama yang mendukung dekriminalisasi adalah fokus pada efisiensi dan keadilan. Jika suatu tindakan tidak menimbulkan kerugian serius kepada pihak ketiga, atau jika masalah yang mendasarinya adalah masalah kesehatan atau sosial, mengkriminalisasi perilaku tersebut adalah respons yang mahal, tidak etis, dan kontraproduktif.
Salah satu pendekatan reformasi adalah peninjauan ulang sistematis terhadap semua undang-undang pidana yang ada, terutama yang berkaitan dengan kejahatan 'tanpa korban' (victimless crimes). Diperlukan mekanisme yang dikenal sebagai 'sunset clauses' atau klausul kedaluwarsa, yang mewajibkan badan legislatif untuk meninjau kembali dan membenarkan keberadaan setiap hukum pidana setelah jangka waktu tertentu.
Tanpa mekanisme ini, hukum pidana cenderung menumpuk dari waktu ke waktu. Setiap masalah sosial atau kepanikan moral (moral panic) menghasilkan undang-undang baru, tetapi sangat jarang ada proses untuk menghapus undang-undang yang sudah tidak relevan atau yang terbukti tidak efektif dan merusak.
Reformasi yang paling efektif melibatkan pemindahan tanggung jawab penanganan masalah sosial dari sistem peradilan pidana (polisi, penjara) ke lembaga yang lebih tepat (layanan kesehatan, perumahan, dan sosial). Ini berlaku untuk masalah kecanduan, penyakit mental yang tidak ditangani, dan tunawisma.
Sebagai contoh, menciptakan 'Pengadilan Narkoba' atau 'Pengadilan Kesehatan Mental' yang fokus pada pengobatan dan pemulihan, alih-alih penahanan, mengakui bahwa mengkriminalisasi penyakit mental atau kecanduan adalah kegagalan kebijakan publik. Solusi ini tidak hanya lebih manusiawi, tetapi juga terbukti lebih hemat biaya dalam jangka panjang karena mengurangi residivisme (pengulangan kejahatan).
Tingkat kompleksitas dalam menentukan apa yang harus dikriminalisasi memerlukan analisis etika yang sangat mendalam, melampaui sekadar respons emosional terhadap bahaya yang dirasakan. Dibutuhkan ketelitian dalam membedakan antara pelanggaran moral, kesalahan sipil, dan kejahatan sejati.
Dalam hukum pidana tradisional, kriminalisasi selalu terkait erat dengan konsep mens rea, atau niat jahat. Seseorang harus secara sadar bermaksud melakukan pelanggaran agar dapat dihukum secara pidana. Namun, fenomena over-kriminalisasi modern seringkali menciptakan 'kejahatan pertanggungjawaban mutlak' (strict liability crimes), di mana niat tidak relevan, dan hanya tindakan yang diperhitungkan.
Ketika hukum pidana digunakan untuk mengatur bidang seperti lingkungan, keuangan, atau kesehatan, legislator semakin cenderung mengkriminalisasi kegagalan atau kelalaian tanpa mensyaratkan bukti niat. Meskipun tujuannya adalah efisiensi regulasi, efek sampingnya adalah melemahnya prinsip fundamental hukum pidana, yaitu bahwa hukuman berat harus dicadangkan untuk tindakan yang secara moral tercela.
Sebagian besar perdebatan seputar kriminalisasi melibatkan sejauh mana masyarakat harus campur tangan dalam perilaku berisiko yang dipilih secara sadar oleh individu. Jika negara memilih untuk mengkriminalisasi perilaku berisiko (misalnya, tidak memakai sabuk pengaman, atau olahraga ekstrem tertentu), argumennya sering didasarkan pada paternalisme – melindungi individu dari dirinya sendiri atau meminimalkan beban pada sistem kesehatan publik.
Namun, etika kebebasan menuntut bahwa individu dewasa harus diizinkan untuk mengambil risiko mereka sendiri, selama mereka tidak merugikan orang lain secara langsung. Setiap keputusan kriminalisasi yang melanggar batas ini harus dipertanyakan secara ketat, memastikan bahwa negara tidak menjadi agen moralitas yang berlebihan, yang membatasi otonomi individu atas nama kebaikan yang dipertanyakan.
Keputusan suatu negara untuk mengkriminalisasi atau dekriminalisasi suatu perilaku sering kali dipengaruhi oleh tren internasional, perjanjian global, dan tekanan dari komunitas dunia.
Kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, terorisme, dan kejahatan siber, telah memaksa banyak negara untuk mengadopsi definisi kriminalisasi yang seragam. Perjanjian PBB dan konvensi regional mengharuskan negara anggota untuk mengkriminalisasi tindakan tertentu agar dapat bekerja sama dalam ekstradisi dan penuntutan. Meskipun hal ini penting untuk keamanan global, hal itu juga dapat membatasi kedaulatan legislatif suatu negara dalam menentukan hukumnya sendiri.
Kontras paling mencolok dalam keputusan kriminalisasi sering terjadi di bidang sosial-moral. Sementara beberapa negara Eropa telah lama mendekriminalisasi atau melegalisasi prostitusi dan beberapa jenis narkoba ringan, negara-negara di Asia Tenggara dan Timur Tengah mempertahankan hukuman yang sangat keras, mencerminkan perbedaan budaya dan agama yang mendalam dalam definisi moralitas publik.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa keputusan untuk mengkriminalisasi suatu tindakan sebagian besar bersifat arbitrer dan didorong oleh konsensus sosial, bukan oleh kebenaran ilmiah universal mengenai bahaya. Hukum pidana, oleh karena itu, berfungsi sebagai penanda identitas budaya dan politik.
Penggunaan yang berlebihan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk mengkriminalisasi dapat mengikis institusi demokrasi dan menekan perbedaan pendapat.
Di banyak negara, terjadi tren yang mengkhawatirkan: penggunaan hukum pidana untuk membatasi kebebasan berekspresi dan hak untuk berkumpul secara damai. Undang-undang yang mengatur protes sering kali dibuat ambigu, memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi tindakan sipil yang tidak berbahaya, seperti 'mengganggu ketertiban umum' atau 'memblokir jalan' secara berlebihan.
Ketika hukum pidana digunakan untuk membungkam oposisi politik, ia berubah dari alat keadilan menjadi alat represi. Dalam konteks ini, kriminalisasi menjadi senjata politik yang mendiskreditkan aktivis dan disiden, membenarkan penahanan mereka, dan mengurangi legitimasi pesan mereka di mata publik.
Hukum pidana juga dapat digunakan untuk menargetkan jurnalisme investigatif, terutama yang mengungkap korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan negara. Dengan mengkriminalisasi tindakan 'pembocoran rahasia negara' atau 'defamasi' dengan hukuman penjara yang ketat, negara dapat menciptakan efek pendinginan (chilling effect) yang menghalangi laporan kritis. Ini adalah ancaman langsung terhadap fungsi pers yang bebas dalam masyarakat demokratis.
Oleh karena itu, setiap diskusi tentang kriminalisasi harus mencakup evaluasi dampak undang-undang pidana baru terhadap hak-hak konstitusional dasar, memastikan bahwa kekuasaan negara untuk menghukum tidak digunakan untuk membungkam suara-suara yang tidak populer atau mengancam status quo politik.
Di balik perdebatan moral dan sosial, terdapat dimensi kriminologi yang berfokus pada efektivitas kriminalisasi sebagai pencegah (deterrent) kejahatan. Inti dari argumen ini adalah Teori Pilihan Rasional, yang mengasumsikan bahwa individu adalah agen rasional yang menimbang biaya dan manfaat sebelum melakukan kejahatan.
Ketika negara memilih untuk mengkriminalisasi suatu tindakan dan mengancamnya dengan hukuman yang berat, tujuannya adalah deterensi:
Namun, penelitian ekstensif menunjukkan bahwa efek deterensi sering kali dibesar-besarkan. Efektivitas deterensi bergantung pada tiga faktor utama: kepastian hukuman (certainty), kecepatan hukuman (celerity), dan keparahan hukuman (severity). Dari ketiganya, kepastian penangkapan dan penuntutan jauh lebih efektif daripada peningkatan keparahan hukuman (misalnya, mengganti penjara lima tahun menjadi sepuluh tahun).
Dalam kasus over-kriminalisasi, di mana penegakan hukum tidak fokus dan sumber daya tersebar, kepastian hukuman seringkali rendah. Akibatnya, undang-undang pidana yang berlebihan dan keras mungkin gagal memberikan efek deterensi yang signifikan, namun tetap menghasilkan biaya sosial yang tinggi akibat penahanan massal.
Banyak tindakan yang dikriminalisasi tidak dilakukan di bawah kondisi pilihan rasional yang tenang. Kejahatan yang didorong oleh kecanduan, emosi mendalam, penyakit mental, atau kebutuhan ekonomi mendesak tidak akan merespons ancaman hukuman penjara dengan cara yang sama seperti kejahatan terencana.
Kriminalisasi yang keras terhadap pengguna narkoba, misalnya, gagal karena bagi pecandu, kebutuhan kimiawi mengalahkan penilaian rasional mengenai risiko hukuman. Dalam konteks ini, mengkriminalisasi status atau kondisi ini adalah hukuman yang tidak tepat, dan respons kesehatan masyarakat akan jauh lebih rasional dan efektif.
Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat dorongan untuk menggunakan hukum pidana untuk menanggapi kejahatan lingkungan dan kejahatan korporasi yang menyebabkan kerugian besar namun sulit dibuktikan di bawah undang-undang tradisional.
Mengkriminalisasi korporasi menimbulkan tantangan hukum yang unik. Bagaimana suatu entitas dapat memiliki mens rea? Siapa yang harus dihukum – perusahaan itu sendiri (melalui denda yang dibayar oleh pemegang saham yang tidak bersalah) atau direktur individu?
Negara sering ragu untuk mengkriminalisasi korporasi secara agresif karena kekhawatiran akan dampak ekonomi yang luas ('too big to fail'). Akibatnya, perusahaan yang melakukan penipuan finansial skala besar atau menyebabkan bencana lingkungan sering kali lolos dengan denda perdata, sementara individu yang mencuri barang senilai kecil menghadapi ancaman hukuman pidana yang jauh lebih serius.
Reformasi yang diperlukan dalam bidang ini bertujuan untuk memperkuat konsep tanggung jawab pidana korporasi, memastikan bahwa individu di tingkat manajemen yang membuat keputusan ilegal dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi, bukan hanya menghukum entitas fiksi hukum melalui denda.
Semakin banyak yurisdiksi yang berjuang untuk mengkriminalisasi perusakan lingkungan (ecocide) sebagai kejahatan internasional atau domestik. Hal ini didorong oleh pengakuan bahwa kerugian lingkungan yang dilakukan secara sengaja atau akibat kelalaian besar memiliki dampak jangka panjang yang menghancurkan bagi seluruh masyarakat.
Isu utama di sini adalah membuktikan niat. Pencemaran seringkali merupakan hasil dari pemotongan biaya atau ketidakpatuhan, bukan niat murni untuk merusak. Namun, argumentasi pro-kriminalisasi berpendapat bahwa kerugian yang ditimbulkan begitu besar sehingga standar pembuktian harus diturunkan, atau hukuman harus dinaikkan secara drastis, untuk mencerminkan gravitasi moral kejahatan tersebut, bahkan jika niatnya adalah kelalaian dan bukan kekejaman.
Kekuatan negara untuk mengkriminalisasi suatu perilaku adalah pedang bermata dua. Dalam peran yang benar, hukum pidana melindungi hak-hak dasar, menegakkan keadilan restoratif, dan memberikan stabilitas sosial yang diperlukan. Namun, ketika digunakan secara berlebihan, hukum pidana menjadi alat opresi, penanda ketidaksetaraan sosial, dan penghalang bagi reformasi yang konstruktif.
Evaluasi terus-menerus terhadap undang-undang pidana sangatlah penting. Masyarakat yang adil harus terus bertanya: Apakah tindakan ini benar-benar merugikan pihak lain? Apakah kriminalisasi adalah solusi yang paling efektif dan hemat biaya? Dan yang paling penting, apakah kita menghukum tindakan atau status sosial?
Membatasi proses mengkriminalisasi pada Prinsip Kerugian, menghilangkan undang-undang yang bersifat moralistik dan diskriminatif, dan memindahkan masalah sosial dari pengadilan ke layanan kesehatan dan sosial, adalah langkah krusial menuju sistem peradilan yang lebih manusiawi, adil, dan efektif. Reformasi hukum pidana bukanlah tentang bersikap lunak terhadap kejahatan, melainkan tentang bersikap cerdas dan adil terhadap kompleksitas perilaku manusia.
Hukum pidana harus menjadi pilihan terakhir, bukan respons standar. Hanya dengan pembatasan diri yang ketat terhadap kekuasaan untuk menghukum, masyarakat dapat memastikan bahwa kebebasan individu dihormati dan keadilan yang sejati ditegakkan untuk semua.