Mengurai Jerat Pasungan: Sebuah Kajian Mendalam tentang Kesehatan Mental dan Hak Asasi Manusia

Praktik memasung, sebuah tindakan pengikatan atau pembatasan gerak individu, seringkali terhadap mereka yang menderita gangguan jiwa, telah menjadi noda gelap dalam sejarah peradaban manusia. Meskipun dunia modern telah bergerak maju dengan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan hak asasi manusia, realitas pasungan masih ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Artikel ini akan mengurai secara mendalam berbagai dimensi praktik pemasungan, dari akar sejarah dan budayanya, dampak mengerikan pada individu dan masyarakat, hingga upaya-upaya yang sedang dan harus terus dilakukan untuk menghapus praktik ini sepenuhnya.

Memasung bukan sekadar tindakan fisik; ia adalah manifestasi dari ketidaktahuan, stigma, ketidakmampuan sistem, dan pelanggaran fundamental terhadap martabat manusia. Mereka yang dipasung seringkali hidup dalam kondisi yang jauh dari layak, terisolasi dari dunia luar, dan kehilangan segala bentuk kebebasan. Kehidupan mereka dipenuhi penderitaan fisik dan psikologis yang tak terbayangkan, mengubah mereka menjadi bayangan diri mereka sendiri.

Artikel ini bertujuan untuk membuka mata dan hati kita terhadap realitas pahit ini, menyoroti kompleksitas masalah kesehatan mental dalam konteks sosial dan budaya, serta menginspirasi tindakan kolektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, empatik, dan manusiawi. Kita akan menelusuri mengapa praktik ini bertahan, apa dampaknya, dan bagaimana kita dapat bergerak maju menuju masa depan tanpa jerat pasungan.

Sejarah dan Akar Budaya Pasungan

Praktik pemasungan memiliki jejak sejarah yang panjang dan beragam, melampaui batas geografis dan budaya. Di berbagai peradaban kuno, individu dengan perilaku yang dianggap "tidak biasa" atau "mengganggu" seringkali diisolasi, diikat, atau dikunci. Kurangnya pemahaman medis tentang kondisi kejiwaan mendorong interpretasi yang berbeda, mulai dari gangguan spiritual, kutukan, hingga kerasukan roh jahat atau iblis.

Di Eropa Abad Pertengahan, misalnya, individu dengan gangguan mental seringkali dianggap sebagai penyihir atau kerasukan, yang berujung pada penganiayaan atau penguncian di tempat-tempat terpencil. Di beberapa masyarakat Asia dan Afrika, kepercayaan tradisional juga sering mengaitkan gangguan jiwa dengan pelanggaran adat, karma buruk, atau serangan entitas supranatural, yang memicu berbagai ritual pengobatan non-medis, termasuk pengekangan fisik.

Di Indonesia, praktik pemasungan berakar kuat dalam konteks sosial budaya yang kompleks. Sebelum munculnya fasilitas kesehatan mental modern dan pemahaman ilmiah, keluarga seringkali merasa tidak berdaya menghadapi anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa berat. Perilaku agresif, delusi, atau halusinasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan ketakutan dan ancaman bagi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Dalam kondisi minimnya akses ke layanan medis, pasungan menjadi solusi yang, dalam pandangan keluarga atau masyarakat saat itu, dianggap paling praktis atau bahkan satu-satunya cara untuk mengendalikan situasi. Pasungan diyakini dapat mencegah pasien melarikan diri, menyakiti diri sendiri, atau mencelakai orang lain. Beberapa keluarga mungkin juga percaya bahwa pasungan adalah bagian dari proses pengobatan tradisional atau spiritual, di mana pengekangan fisik diharapkan dapat "mengusir" roh jahat atau "mendisiplinkan" jiwa yang dianggap menyimpang.

Selain faktor ketidaktahuan dan keterbatasan fasilitas, stigma sosial juga memainkan peran krusial. Keluarga yang memiliki anggota dengan gangguan jiwa seringkali merasa malu dan khawatir akan pandangan negatif dari tetangga atau kerabat. Memasung menjadi cara untuk "menyembunyikan" masalah tersebut dari pandangan publik, sekaligus "menjaga" nama baik keluarga. Dengan demikian, pasungan bukan hanya tindakan isolasi bagi penderita, tetapi juga tindakan isolasi bagi keluarga yang terpaksa mengambil keputusan berat ini.

Praktik ini diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi siklus yang sulit diputus. Masyarakat belum memiliki mekanisme yang memadai untuk mengenali, mengelola, dan merawat gangguan jiwa secara manusiawi. Rumah sakit jiwa masih sedikit, terpusat di kota besar, dan seringkali memiliki citra yang menakutkan, sehingga pilihan pemasungan di rumah atau di "pesantren rehabilitasi" yang seringkali tidak memenuhi standar kesehatan, menjadi pilihan yang lebih mudah diakses, meskipun brutal. Memahami akar sejarah dan budaya ini penting untuk merancang intervensi yang efektif, yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga pada perubahan paradigma sosial dan budaya.

Memahami Kesehatan Mental dan Gangguan Jiwa

Untuk memahami mengapa pemasungan adalah praktik yang tidak manusiawi dan kontraproduktif, kita harus terlebih dahulu memahami esensi kesehatan mental dan apa itu gangguan jiwa. Kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Ini adalah fondasi bagi individu untuk berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Gangguan jiwa, atau gangguan mental, adalah kondisi yang memengaruhi pemikiran, perasaan, suasana hati, atau perilaku seseorang. Kondisi ini dapat bersifat sementara atau kronis, dan keparahannya bervariasi dari ringan hingga berat. Berbagai jenis gangguan jiwa meliputi depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, gangguan bipolar, gangguan obsesif-kompulsif (OCD), dan banyak lagi. Masing-masing memiliki gejala dan tantangan unik, namun semuanya memerlukan pemahaman, dukungan, dan penanganan yang tepat.

Penyebab gangguan jiwa sangat kompleks dan multifaktorial, mencakup kombinasi faktor genetik, biologis (ketidakseimbangan zat kimia otak), psikologis (trauma, stres berat, pola pikir negatif), dan sosial (kemiskinan, diskriminasi, isolasi). Penting untuk ditekankan bahwa gangguan jiwa bukanlah tanda kelemahan karakter, kurangnya iman, atau akibat kutukan. Ini adalah kondisi medis yang nyata, sama seperti penyakit fisik seperti diabetes atau penyakit jantung, dan karenanya memerlukan diagnosis serta pengobatan yang profesional.

Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan telah banyak mengungkap misteri di balik gangguan jiwa. Kita kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana otak bekerja, peran neurotransmiter, dan efektivitas berbagai intervensi terapeutik, mulai dari farmakoterapi (obat-obatan) hingga psikoterapi (konseling dan terapi bicara). Berbagai pendekatan ini telah terbukti sangat efektif dalam membantu individu mengelola gejala, memulihkan fungsi, dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Namun, di banyak komunitas, terutama yang terpencil atau kurang teredukasi, pemahaman ini belum merata. Stigma yang melekat pada gangguan jiwa seringkali menghalangi individu untuk mencari bantuan profesional. Mereka takut dicap "gila," "malu," atau "berbahaya." Akibatnya, alih-alih mendapatkan perawatan medis yang layak, mereka justru mengalami diskriminasi, pengucilan, dan dalam kasus terburuk, pemasungan. Ketidakmampuan masyarakat untuk membedakan antara perilaku yang tidak biasa dan gejala penyakit yang membutuhkan perawatan medis adalah akar dari banyak penderitaan yang dialami oleh penderita gangguan jiwa.

Praktik pemasungan adalah contoh paling brutal dari ketidaktahuan ini. Ketika seseorang menunjukkan perilaku yang dianggap mengancam atau tidak dapat dikelola, respons pertama seringkali adalah pengekangan fisik, bukan pencarian bantuan medis. Ini adalah tragedi ganda: pasien tidak hanya tidak mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan, tetapi juga mengalami trauma tambahan dari pengikatan dan isolasi, yang justru memperburuk kondisi mental mereka. Pemahaman yang benar tentang kesehatan mental adalah langkah pertama dan terpenting dalam menghapus pasungan dan membangun masyarakat yang lebih empatik dan suportif.

Kehidupan dalam Pasungan: Gambaran yang Menyakitkan

Membayangkan kehidupan seseorang dalam pasungan adalah upaya untuk memahami penderitaan yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Realitas ini adalah sebuah narasi panjang tentang isolasi, dehumanisasi, dan penghancuran diri secara perlahan. Individu yang dipasung seringkali diikat dengan rantai besi di pergelangan kaki atau tangan, dikunci dalam kandang kayu atau bambu, atau bahkan disekap di ruang sempit dan gelap tanpa jendela. Pemandangan ini adalah pengingat yang menyakitkan bahwa di balik dinding-dinding rumah yang tak terlihat, ada kehidupan-kehidupan yang terperangkap dalam jeratan penderitaan yang tak terucapkan.

Kondisi fisik tempat pemasungan sangat beragam, namun hampir selalu sama-sama mengerikan. Kebersihan menjadi hal yang langka; penderita seringkali dibiarkan tidur dan hidup dalam kotoran mereka sendiri, tanpa akses air bersih untuk mandi atau sanitasi yang layak. Bau tak sedap, keberadaan serangga, dan risiko infeksi menjadi teman sehari-hari. Nutrisi yang tidak memadai adalah masalah lain; makanan yang diberikan seringkali seadanya, kurang gizi, dan diberikan secara tidak teratur, yang melemahkan tubuh dan pikiran mereka.

Isolasi adalah inti dari pengalaman pasungan. Mereka terputus dari interaksi sosial, percakapan, dan bahkan kontak mata yang normal. Dunia mereka menyempit menjadi ruang sempit tempat mereka dipasung, dengan langit-langit yang seringkali menjadi satu-satunya pemandangan yang berubah. Kurangnya stimulasi mental dan emosional mempercepat kemerosotan kognitif dan memicu kondisi mental yang lebih parah. Bayangkan seseorang yang tidak dapat bergerak bebas, tidak dapat berkomunikasi, dan tidak memiliki harapan akan perubahan. Ini adalah resep untuk keputusasaan yang mendalam.

Rutin harian mereka, jika bisa disebut rutin, adalah kebosanan yang mematikan dan monoton. Tidak ada aktivitas yang merangsang, tidak ada kesempatan untuk belajar atau berkreasi, tidak ada harapan akan pemulihan. Setiap hari adalah pengulangan dari hari sebelumnya, dengan penderitaan yang terus-menerus. Mereka kehilangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas dasar seperti makan sendiri, berjalan, atau bahkan berbicara, akibat atrofi otot, malnutrisi, dan deprivasi mental. Mereka menjadi sangat bergantung pada orang lain untuk setiap kebutuhan dasar mereka, yang semakin mengikis martabat dan kemandirian.

Rasa sakit fisik akibat ikatan yang melukai kulit, borok, dan nyeri sendi adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman pasungan. Belum lagi rasa sakit emosional yang jauh lebih dalam: rasa malu, marah, bingung, takut, dan keputusasaan yang mendalam. Mereka dipaksa menyaksikan dunia berlalu di luar jangkauan mereka, tanpa kemampuan untuk berpartisipasi atau bahkan memahami apa yang terjadi. Mereka kehilangan identitas, nama, dan esensi kemanusiaan mereka. Mereka hanyalah "orang gila" yang harus dikunci, sebuah label yang merampas semua yang tersisa dari diri mereka.

Kehidupan dalam pasungan adalah neraka yang nyata, sebuah pengingat brutal akan apa yang terjadi ketika masyarakat gagal dalam tanggung jawabnya terhadap anggota yang paling rentan. Setiap hari yang dilewati dalam pasungan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang fundamental, sebuah kerugian yang tidak hanya bagi individu yang menderita, tetapi juga bagi kemanusiaan itu sendiri.

Dampak Psikologis dan Emosional pada Korban

Dampak pemasungan terhadap psikologi dan emosi individu yang mengalaminya adalah katastrofa kemanusiaan yang mendalam dan berjangka panjang. Trauma yang dialami tidak hanya bersifat sementara, melainkan mengukir bekas luka yang mendalam di jiwa, seringkali bertahan seumur hidup bahkan setelah dibebaskan. Salah satu dampak paling menonjol adalah trauma yang kompleks, seringkali bermanifestasi sebagai gangguan stres pascatrauma (PTSD) yang kronis. Ingatan akan pengekangan, isolasi, dan perlakuan tidak manusiawi terus menghantui pikiran, memicu kilas balik, mimpi buruk, dan kecemasan yang parah.

Penderitaan emosional dalam pasungan juga memicu berbagai masalah kesehatan mental lainnya. Depresi yang mendalam adalah konsekuensi umum, ditandai dengan perasaan putus asa, kehilangan minat pada segala hal, dan energi yang sangat rendah. Kecemasan kronis, seringkali berujung pada serangan panik, menjadi bagian dari realitas mereka. Mereka hidup dalam ketakutan akan pengekangan kembali, penilaian dari orang lain, dan ketidakmampuan untuk berfungsi normal. Rasa tidak berdaya yang dipelajari (learned helplessness) juga sering terjadi; mereka belajar bahwa tindakan mereka tidak memiliki dampak apa pun terhadap lingkungan mereka, sehingga menyerah pada nasib dan kehilangan motivasi untuk berjuang atau pulih.

Lebih jauh lagi, pemasungan merampas identitas dan martabat individu. Mereka diperlakukan bukan sebagai manusia dengan hak dan perasaan, melainkan sebagai objek yang harus dikendalikan. Dehumanisasi ini menghancurkan rasa harga diri dan self-worth mereka. Mereka mungkin mulai menginternalisasi stigma yang dilekatkan pada mereka, meyakini bahwa mereka memang "gila" atau tidak pantas untuk hidup bebas. Ini menciptakan siklus pengucilan diri dan penarikan sosial, yang membuat proses reintegrasi menjadi sangat sulit. Mereka mungkin kehilangan kemampuan untuk mempercayai orang lain, merasa terasing, dan mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan interpersonal yang sehat.

Dampak kognitif juga tidak dapat diabaikan. Kurangnya stimulasi mental, gizi buruk, dan stres kronis dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif. Memori, konsentrasi, dan kemampuan pemecahan masalah dapat terganggu. Otak, yang membutuhkan stimulasi dan interaksi untuk berfungsi optimal, mengalami kemunduran drastis dalam lingkungan pasungan yang serba terbatas. Kondisi fisik yang memburuk akibat malnutrisi dan kurang gerak semakin memperparah kondisi mental, menciptakan lingkaran setan penderitaan.

Proses reintegrasi ke masyarakat setelah dibebaskan dari pasungan adalah tantangan yang monumental. Para penyintas pasungan harus menghadapi bukan hanya luka psikologis mereka sendiri, tetapi juga stigma masyarakat yang masih kuat, kurangnya keterampilan sosial, dan kesulitan dalam menemukan tempat dalam masyarakat. Mereka mungkin merasa asing di dunia yang telah banyak berubah selama masa pengekangan mereka. Banyak yang membutuhkan dukungan psikologis intensif, terapi, pelatihan keterampilan hidup, dan dukungan komunitas untuk dapat berfungsi kembali dan menemukan makna dalam hidup mereka. Tanpa dukungan ini, risiko untuk kambuh atau mengalami masalah kesehatan mental lebih lanjut sangatlah tinggi. Pemasungan adalah bukan solusi, melainkan sumber penderitaan tambahan yang tak terhingga.

Dampak Sosial dan Ekonomi pada Keluarga dan Masyarakat

Dampak pemasungan meluas jauh melampaui individu yang mengalaminya, meresap ke dalam sendi-sendi keluarga dan struktur sosial masyarakat secara keseluruhan. Bagi keluarga, memiliki anggota yang dipasung adalah beban yang sangat berat, baik secara emosional, sosial, maupun finansial. Stigma sosial yang melekat pada gangguan jiwa sangatlah kuat di banyak komunitas. Keluarga yang memiliki anggota dengan gangguan jiwa seringkali dicap negatif, dihindari, dan mengalami isolasi sosial. Mereka mungkin dianggap "terkutuk" atau "sial," yang menyebabkan tetangga dan kerabat menjauh. Ini menciptakan lingkungan yang membatasi bagi keluarga untuk mencari dukungan atau berbagi beban mereka, mendorong mereka untuk semakin menyembunyikan masalah dan melanjutkan praktik pemasungan secara sembunyi-sembunyi.

Secara ekonomi, dampak pemasungan sangatlah merugikan. Keluarga yang rentan secara finansial akan semakin terpuruk. Jika anggota keluarga yang dipasung adalah tulang punggung keluarga, pemasungan berarti hilangnya pendapatan dan produktivitas. Anggota keluarga lain mungkin terpaksa mengorbankan pekerjaan atau pendidikan mereka untuk merawat pasien, yang semakin mengunci keluarga dalam lingkaran kemiskinan. Biaya untuk makanan, obat-obatan tradisional (jika digunakan), dan tempat pemasungan (jika di luar rumah) juga menambah beban finansial. Kurangnya akses ke layanan kesehatan mental yang terjangkau membuat keluarga terpaksa menanggung biaya perawatan yang mahal atau, lebih buruk lagi, tidak mendapatkan perawatan sama sekali.

Beban emosional pada anggota keluarga juga luar biasa. Mereka hidup dengan rasa malu, bersalah, frustrasi, dan putus asa. Melihat orang yang dicintai menderita dalam kondisi pasungan dapat menyebabkan trauma emosional yang mendalam bagi mereka yang merawat. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan di mana ada anggota keluarga yang dipasung mungkin mengalami masalah psikologis dan perkembangan, membawa stigma dan trauma ini hingga dewasa. Hubungan keluarga menjadi tegang, dan seringkali ada perasaan menyalahkan diri sendiri atau orang lain atas situasi yang terjadi.

Di tingkat masyarakat, praktik pemasungan mencerminkan kegagalan sistemik dalam menyediakan jaring pengaman sosial dan kesehatan yang memadai. Keberadaan pasungan menunjukkan kurangnya kesadaran publik tentang kesehatan mental, minimnya fasilitas perawatan, dan kuatnya stigma. Hal ini menghambat perkembangan masyarakat yang sehat dan inklusif. Masyarakat yang membiarkan anggotanya dipasung adalah masyarakat yang kehilangan potensi kontribusi dari individu-individu tersebut. Diskriminasi terhadap penderita gangguan jiwa juga menjadi penghalang bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, praktik pasungan juga menciptakan risiko bagi kesehatan dan keselamatan umum. Individu yang dipasung tanpa perawatan yang tepat dapat mengalami kondisi yang memburuk, dan dalam beberapa kasus, perilaku yang tidak dapat diprediksi ketika dilepaskan atau mencoba melarikan diri, yang dapat menimbulkan ketakutan dan kepanikan di komunitas. Ini memperkuat siklus stigma dan ketakutan, membuat solusi jangka panjang semakin sulit dicapai. Dengan demikian, pemasungan bukan hanya masalah individu atau keluarga, tetapi masalah sosial dan kemanusiaan yang membutuhkan respons komprehensif dari seluruh elemen masyarakat.

Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dari perspektif hukum dan hak asasi manusia, praktik pemasungan adalah pelanggaran berat yang tidak dapat dibenarkan. Hak setiap individu untuk hidup bebas dari penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat telah diakui secara universal dalam berbagai instrumen hukum internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) secara eksplisit menjamin hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, serta larangan perlakuan yang tidak manusiawi. Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, lebih lanjut menguatkan hak-hak individu dengan disabilitas, termasuk disabilitas mental, untuk hidup di masyarakat tanpa diskriminasi, menikmati kebebasan, dan memiliki integritas fisik dan mental.

Memasung adalah tindakan yang secara langsung melanggar prinsip-prinsip ini. Ini adalah bentuk pengekangan fisik yang ekstrim dan seringkali bersifat permanen, yang merampas kebebasan bergerak, berinteraksi, dan bahkan memenuhi kebutuhan dasar seseorang. Kondisi tidak higienis, gizi buruk, dan kekerasan emosional yang menyertai pemasungan seringkali sama dengan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Individu yang dipasung kehilangan hak mereka atas perawatan kesehatan yang layak, hak atas privasi, dan hak untuk diakui sebagai manusia di hadapan hukum.

Di tingkat nasional, meskipun Indonesia telah memiliki berbagai undang-undang yang melindungi hak-hak warga negara, termasuk penyandang disabilitas, implementasi dan penegakannya masih menjadi tantangan. Konstitusi Negara Indonesia menjamin setiap warga negara hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Undang-undang tentang Kesehatan Mental juga telah dirancang untuk melindungi hak-hak penderita gangguan jiwa dan memastikan mereka mendapatkan perawatan yang layak, bukan pengekangan. Namun, kesenjangan antara kebijakan di atas kertas dan praktik di lapangan masih lebar.

Seringkali, pemasungan dilakukan oleh keluarga dengan alasan "demi kebaikan" atau "keselamatan" penderita atau orang lain, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut justru melanggar hukum dan hak asasi manusia. Kurangnya pemahaman hukum di tingkat akar rumput, ditambah dengan minimnya akses terhadap layanan kesehatan mental, menciptakan celah di mana praktik ilegal ini dapat terus berlangsung. Penegak hukum dan aparat pemerintah daerah seringkali tidak memiliki kapasitas atau sumber daya yang memadai untuk mengidentifikasi dan menindak kasus-kasus pemasungan secara proaktif.

Tantangan hukum lainnya adalah pembuktian dan penegakan. Kasus pemasungan seringkali terjadi di ruang privat, tersembunyi dari pandangan publik, sehingga sulit untuk ditemukan dan ditindaklanjuti. Selain itu, ada kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi pada penderita setelah dibebaskan dari pasungan jika tidak ada sistem perawatan dan dukungan yang memadai. Pembongkaran pasungan tanpa disediakannya alternatif perawatan yang manusiawi dan berkelanjutan hanya akan memindahkan masalah tanpa menyelesaikannya.

Oleh karena itu, upaya penghapusan pasungan harus melibatkan penegakan hukum yang tegas, pendidikan hukum bagi masyarakat, serta pembangunan sistem kesehatan mental yang kuat yang dapat menjadi alternatif yang layak dan manusiawi. Hanya dengan kombinasi ini, kita dapat memastikan bahwa hak-hak dasar penderita gangguan jiwa dihormati dan dilindungi sepenuhnya.

Peran Agama dan Kepercayaan Lokal

Agama dan kepercayaan lokal memegang peran yang sangat signifikan dalam membentuk pandangan masyarakat tentang gangguan jiwa, yang pada gilirannya dapat memengaruhi praktik pemasungan. Di banyak komunitas, interpretasi keagamaan atau kepercayaan tradisional seringkali menjadi lensa utama untuk memahami fenomena yang tidak dapat dijelaskan, termasuk perilaku yang menyimpang akibat gangguan jiwa. Akibatnya, ada ambivalensi yang mendalam: agama bisa menjadi sumber dukungan dan penghiburan, tetapi juga bisa memperkuat stigma dan mendorong praktik-praktik yang merugikan.

Dalam beberapa tradisi keagamaan, gangguan jiwa diinterpretasikan sebagai cobaan dari Tuhan, ujian keimanan, atau bahkan sebagai akibat dari dosa atau pelanggaran terhadap ajaran agama. Dalam konteks ini, ada kemungkinan bahwa penderita dan keluarga dapat mencari solusi spiritual, seperti doa intensif, ruqyah (pengusiran roh jahat dalam Islam), atau ritual adat. Meskipun niatnya baik, seringkali pendekatan ini mengabaikan atau bahkan menolak aspek medis dari gangguan jiwa. Ketika pengobatan spiritual dianggap sebagai satu-satunya atau cara utama, pencarian bantuan medis tertunda atau sama sekali tidak dilakukan, yang memperburuk kondisi penderita.

Di sisi lain, beberapa kepercayaan lokal secara eksplisit mengaitkan gangguan jiwa dengan kerasukan roh jahat, santet, atau ilmu hitam. Interpretasi semacam ini seringkali memicu ketakutan dan stigma yang mendalam. Masyarakat mungkin menjauhi penderita karena khawatir akan "penularan" atau pengaruh negatif dari entitas gaib. Dalam situasi ekstrem, kepercayaan ini bahkan dapat membenarkan praktik pemasungan sebagai cara untuk "mengisolasi" atau "mengeluarkan" entitas jahat tersebut dari tubuh penderita, atau sebagai tindakan perlindungan dari "bahaya" yang ditimbulkan oleh individu yang kerasukan.

Namun, peran agama dan kepercayaan lokal tidak selalu negatif. Banyak ajaran agama menekankan pentingnya kasih sayang, empati, dan kepedulian terhadap sesama, terutama yang lemah dan menderita. Pemuka agama, seperti ulama, pendeta, biksu, atau pemangku adat, memiliki otoritas moral dan pengaruh yang besar dalam komunitas. Mereka memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam upaya penghapusan pasungan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan mental, mereka dapat menyebarkan pesan-pesan positif yang melawan stigma, mendorong keluarga untuk mencari bantuan medis profesional, dan mempromosikan pendekatan yang lebih manusiawi dalam merawat penderita gangguan jiwa.

Beberapa organisasi keagamaan telah mulai terlibat dalam inisiatif kesehatan mental, menyediakan dukungan, informasi, dan bahkan memfasilitasi akses ke layanan medis. Mereka bisa menjadi jembatan antara komunitas tradisional dan sistem kesehatan modern. Kolaborasi antara profesional kesehatan mental dan pemuka agama sangat krusial untuk menciptakan solusi yang holistik dan berkelanjutan, yang menghormati nilai-nilai lokal sambil menjamin hak dan kesejahteraan penderita. Memanfaatkan kekuatan positif agama dan kepercayaan lokal adalah kunci untuk mengubah paradigma masyarakat dan mengakhiri praktik pemasungan.

Gerakan Menuju Indonesia Bebas Pasungan

Menyadari skala dan urgensi masalah pemasungan, berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas, telah menginisiasi gerakan menuju Indonesia Bebas Pasungan. Gerakan ini merupakan upaya multidimensional yang melibatkan intervensi di berbagai tingkatan, dari advokasi kebijakan hingga perubahan perilaku di akar rumput. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap individu dengan gangguan jiwa mendapatkan perawatan yang layak, bermartabat, dan berbasis bukti, bukan pengekangan yang merendahkan.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan dan instansi terkait lainnya, telah meluncurkan program-program yang secara eksplisit menargetkan penghapusan pasungan. Salah satu strategi utama adalah penguatan layanan kesehatan mental di tingkat primer, yaitu Puskesmas. Dengan melatih tenaga kesehatan di Puskesmas untuk mengenali dan menangani kasus gangguan jiwa ringan hingga sedang, serta merujuk kasus berat ke fasilitas yang lebih tinggi, diharapkan akses terhadap perawatan menjadi lebih mudah dan terjangkau di komunitas.

Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas rumah sakit jiwa dan rumah sakit umum yang memiliki fasilitas kejiwaan. Ini termasuk peningkatan jumlah tenaga medis profesional (psikiater, psikolog, perawat jiwa), ketersediaan obat-obatan esensial, dan pembangunan fasilitas yang lebih manusiawi. Kampanye edukasi dan sosialisasi juga digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental, mengurangi stigma, dan memberikan informasi tentang cara mencari bantuan.

Peran organisasi masyarakat sipil (OMS) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat krusial dalam gerakan ini. Mereka seringkali menjadi garda terdepan dalam mengidentifikasi kasus-kasus pemasungan di daerah terpencil, melakukan penjangkauan langsung kepada keluarga, dan memberikan advokasi. Banyak LSM berfokus pada pelatihan kader kesehatan mental di desa-desa, pendampingan keluarga, dan memfasilitasi akses penderita ke rumah sakit atau pusat rehabilitasi. Beberapa di antaranya bahkan mendirikan rumah singgah atau pusat rehabilitasi berbasis komunitas yang menyediakan lingkungan aman dan suportif bagi para penyintas pasungan.

Pendekatan berbasis komunitas telah terbukti efektif. Ini melibatkan mobilisasi tokoh masyarakat, pemuka agama, dan kader kesehatan untuk menjadi agen perubahan di lingkungan mereka sendiri. Dengan membangun jejaring dukungan lokal, stigma dapat dikurangi secara bertahap, dan keluarga merasa lebih nyaman untuk mencari bantuan. Program-program seperti pembentukan kelompok dukungan sebaya (peer support groups) bagi penyintas dan keluarga, serta pelatihan keterampilan hidup, membantu proses reintegrasi sosial dan ekonomi.

Meski demikian, gerakan menuju Indonesia Bebas Pasungan masih menghadapi banyak tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, jangkauan geografis yang luas, dan resistensi budaya yang kuat. Namun, dengan kolaborasi yang terus-menerus antara pemerintah, OMS, akademisi, dan masyarakat, harapan untuk menciptakan Indonesia yang sepenuhnya bebas dari praktik pemasungan tetap menyala terang. Setiap individu yang berhasil dibebaskan dari pasungan adalah bukti bahwa perubahan itu mungkin dan perjuangan ini sangat layak diperjuangkan.

Tantangan dalam Penghapusan Total Pasungan

Meskipun gerakan menuju Indonesia Bebas Pasungan menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, jalan menuju penghapusan total praktik ini masih dipenuhi dengan berbagai tantangan yang kompleks dan berlapis. Tantangan-tantangan ini bukan hanya bersifat logistik atau finansial, tetapi juga berakar pada struktur sosial, budaya, dan sistem yang sudah mengakar.

Salah satu hambatan terbesar adalah **keterbatasan sumber daya dan infrastruktur**. Indonesia adalah negara kepulauan yang luas, dengan banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau. Jumlah fasilitas kesehatan mental yang memadai, seperti rumah sakit jiwa atau puskesmas dengan layanan kejiwaan, masih sangat terbatas dan tidak tersebar merata. Begitu pula dengan jumlah tenaga profesional kesehatan mental – psikiater, psikolog, perawat jiwa – yang masih jauh dari memadai untuk melayani seluruh populasi. Kondisi ini membuat akses ke diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi menjadi sangat sulit, terutama bagi masyarakat di pelosok.

Tantangan lain adalah **resistensi budaya dan stigma yang mengakar**. Seperti yang telah dibahas, pandangan masyarakat tentang gangguan jiwa seringkali dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional dan mistis, yang menganggapnya sebagai kutukan, kerasukan, atau kelemahan spiritual. Stigma ini menyebabkan keluarga menyembunyikan anggota keluarga yang sakit, merasa malu, dan menolak mencari bantuan medis karena takut dicap atau diasingkan. Keyakinan bahwa pasungan adalah satu-satunya cara untuk mengatasi atau "menyembuhkan" gangguan jiwa juga sangat sulit diubah, bahkan dengan adanya edukasi.

**Faktor kemiskinan dan keterbatasan ekonomi** juga memainkan peran krusial. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan seringkali tidak memiliki sumber daya finansial untuk membawa anggota keluarganya ke fasilitas kesehatan, membayar biaya pengobatan, atau menyediakan makanan bergizi. Dalam situasi ini, pasungan bisa menjadi "solusi" terakhir yang dianggap paling murah, meskipun dampaknya sangat merusak. Kurangnya dukungan ekonomi dari pemerintah atau program bantuan sosial juga memperparah kondisi ini.

**Kurangnya koordinasi antar sektor dan lemahnya sistem rujukan** menjadi penghambat lainnya. Upaya penanganan pasungan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Perlu ada kolaborasi erat antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, pemerintah daerah, kepolisian, dan organisasi masyarakat sipil. Tanpa sistem rujukan yang jelas dan efektif dari tingkat desa ke puskesmas, dan dari puskesmas ke rumah sakit, banyak kasus pasungan akan luput atau tidak tertangani dengan baik.

Terakhir, ada masalah **kekambuhan dan pemasungan ulang**. Membebaskan seseorang dari pasungan hanyalah langkah awal. Jika tidak ada perawatan lanjutan, dukungan psikososial, dan lingkungan yang mendukung setelah pembebasan, risiko kekambuhan gangguan jiwa sangat tinggi. Kekambuhan ini, ditambah dengan kurangnya pemahaman keluarga dan komunitas, seringkali berujung pada pemasungan ulang, menciptakan siklus penderitaan yang tak berkesudahan. Untuk mengatasi ini, diperlukan sistem perawatan yang komprehensif dan berkelanjutan, bukan hanya intervensi sesaat.

Menghadapi tantangan-tantangan ini membutuhkan komitmen jangka panjang, investasi besar, dan perubahan paradigma yang mendalam di seluruh lapisan masyarakat. Ini adalah perjuangan yang berkelanjutan, tetapi sangat penting untuk diupayakan demi martabat dan hak asasi setiap individu.

Membangun Sistem Perawatan Kesehatan Mental yang Komprehensif

Penghapusan total praktik pemasungan tidak akan tercapai hanya dengan membebaskan individu yang dipasung. Ini membutuhkan pembangunan sistem perawatan kesehatan mental yang komprehensif, humanis, dan berkelanjutan. Sistem semacam ini harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terjangkau, dan mampu memberikan berbagai jenis intervensi yang dibutuhkan oleh penderita gangguan jiwa dan keluarga mereka. Fondasi dari sistem ini adalah pendekatan yang terintegrasi, mulai dari pencegahan, diagnosis dini, pengobatan, rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial.

Integrasi Kesehatan Mental dalam Pelayanan Primer: Langkah pertama adalah mengintegrasikan layanan kesehatan mental ke dalam pelayanan kesehatan primer, seperti Puskesmas. Ini berarti setiap Puskesmas harus memiliki kemampuan untuk melakukan skrining awal, memberikan konseling dasar, meresepkan obat-obatan esensial (jika diperlukan dan sesuai dengan kompetensi), serta melakukan rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi jika kasusnya kompleks. Pelatihan bagi dokter umum, perawat, dan bidan tentang kesehatan mental sangat krusial agar mereka dapat menjadi garda terdepan dalam mengenali dan menangani masalah ini di komunitas.

Penguatan Fasilitas Kesehatan Mental Sekunder dan Tersier: Selain Puskesmas, rumah sakit umum dan rumah sakit jiwa perlu diperkuat kapasitasnya. Ini mencakup peningkatan jumlah psikiater, psikolog klinis, perawat jiwa, pekerja sosial, dan okupasi terapis. Fasilitas harus dirancang agar humanis, tidak menyerupai penjara, dan mampu menyediakan berbagai terapi modern. Ketersediaan obat-obatan psikotropika yang memadai dan terjangkau juga menjadi kunci.

Pusat Kesehatan Mental Berbasis Komunitas: Model perawatan ini sangat efektif dalam mengurangi stigma dan meningkatkan akses. Pusat-pusat ini dapat menawarkan berbagai layanan seperti konseling, terapi kelompok, kelompok dukungan sebaya (peer support groups), pelatihan keterampilan hidup, dan program vokasional. Mereka bertindak sebagai jembatan antara rumah sakit dan komunitas, membantu individu kembali beradaptasi dengan kehidupan sosial dan ekonomi.

Dukungan Psikososial dan Rehabilitasi: Pengobatan medis saja tidak cukup. Penderita gangguan jiwa seringkali membutuhkan dukungan psikososial yang berkelanjutan untuk memulihkan fungsi sosial dan kognitif mereka. Ini termasuk terapi individu dan kelompok, kegiatan rekreasi, pelatihan keterampilan sosial, dan dukungan untuk kembali bekerja atau sekolah. Rehabilitasi harus fokus pada pemberdayaan individu untuk mandiri dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Peran Keluarga dan Masyarakat: Keluarga adalah pilar utama dalam pemulihan penderita gangguan jiwa. Edukasi bagi keluarga tentang kondisi penderita, cara merawat, dan cara memberikan dukungan emosional sangat penting. Masyarakat juga perlu diedukasi untuk menjadi lebih inklusif dan suportif, menerima penderita sebagai bagian dari komunitas, dan menghilangkan stigma. Program-program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penderita juga dapat meringankan beban dan meningkatkan kualitas hidup.

Sistem Rujukan yang Terpadu: Perlu dibangun sistem rujukan yang efektif dan terintegrasi antar semua tingkatan layanan kesehatan, dari Posyandu, Puskesmas, hingga rumah sakit. Ini memastikan bahwa penderita mendapatkan perawatan yang tepat pada waktu yang tepat, dan tidak "terjatuh" dalam sistem.

Membangun sistem yang komprehensif ini membutuhkan investasi besar dalam sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur. Namun, investasi ini adalah investasi dalam martabat manusia, dalam produktivitas bangsa, dan dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan beradab. Ini adalah langkah fundamental menuju Indonesia yang benar-benar bebas dari pasungan, di mana setiap individu, apapun kondisi mentalnya, mendapatkan haknya untuk hidup dengan hormat dan sejahtera.

Pentingnya Edukasi dan Destigmatisasi

Di balik setiap praktik pemasungan, seringkali terdapat benang merah ketidaktahuan dan stigma yang melilit. Oleh karena itu, edukasi publik dan upaya destigmatisasi adalah pilar utama dalam upaya penghapusan pasungan dan pembangunan masyarakat yang lebih peduli terhadap kesehatan mental. Tanpa perubahan dalam cara masyarakat memandang dan memahami gangguan jiwa, upaya-upaya lain akan menghadapi hambatan yang signifikan.

Edukasi tentang kesehatan mental harus dimulai dari tingkat dasar. Sekolah, mulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi, dapat mengintegrasikan materi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, mengenali tanda-tanda awal gangguan jiwa, dan cara mencari bantuan. Dengan menanamkan pemahaman ini sejak dini, generasi mendatang akan tumbuh dengan perspektif yang lebih terbuka dan empatik, mengurangi kemungkinan mereka akan ikut melanggengkan stigma.

Kampanye kesadaran publik yang masif juga sangat penting. Kampanye ini harus menggunakan berbagai media, mulai dari televisi, radio, media sosial, hingga pertemuan komunitas di desa-desa. Pesan-pesan kampanye harus jelas dan mudah dipahami: gangguan jiwa adalah kondisi medis yang bisa diobati, bukan aib atau kutukan; penderita gangguan jiwa berhak mendapatkan perawatan dan hidup normal; dan mencari bantuan profesional adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Tokoh masyarakat, pemuka agama, selebritas, dan penyintas gangguan jiwa dapat berperan sebagai duta untuk menyampaikan pesan-pesan ini, memberikan contoh positif dan memecahkan mitos.

Media massa memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk opini publik. Pemberitaan yang sensasional atau stereotip tentang gangguan jiwa dapat memperburuk stigma. Sebaliknya, pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berempati dapat menjadi alat yang ampuh untuk edukasi dan destigmatisasi. Jurnalis perlu dilatih untuk memahami isu kesehatan mental dan menyajikannya secara bertanggung jawab, menghindari bahasa yang merendahkan dan fokus pada kisah-kisah pemulihan dan harapan.

Selain edukasi umum, ada juga kebutuhan untuk edukasi yang lebih spesifik bagi kelompok-kelompok kunci. Petugas kesehatan di tingkat primer, kader kesehatan desa, dan keluarga penderita perlu dilatih secara khusus untuk memahami gejala, pengobatan, dan cara memberikan dukungan. Edukasi ini harus memberdayakan mereka untuk menjadi agen perubahan di komunitas mereka, mengidentifikasi kasus-kasus pemasungan, dan memfasilitasi akses ke layanan yang tepat.

Destigmatisasi juga melibatkan menciptakan ruang aman bagi penderita untuk berbicara terbuka tentang pengalaman mereka. Kelompok dukungan sebaya, di mana individu yang memiliki pengalaman serupa dapat saling berbagi dan mendukung, sangat efektif dalam membangun rasa komunitas dan mengurangi isolasi. Dengan berbagi cerita, mereka dapat menunjukkan bahwa pemulihan adalah mungkin dan bahwa mereka tidak sendirian.

Pada akhirnya, tujuan edukasi dan destigmatisasi adalah untuk mengubah paradigma masyarakat dari rasa takut dan penolakan menjadi pemahaman dan penerimaan. Ini adalah proses jangka panjang yang membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan komitmen dari semua pihak. Hanya dengan membangun masyarakat yang berempati dan terinformasi, kita dapat memastikan bahwa jerat pasungan akan benar-benar terurai dan tidak pernah kembali melilit.

Masa Depan Tanpa Pasungan: Visi dan Harapan

Visi tentang masa depan tanpa pasungan adalah tentang membangun masyarakat yang mengedepankan martabat manusia di atas segalanya, sebuah masyarakat yang mampu merangkul dan merawat setiap anggotanya, terlepas dari kondisi kesehatan mental mereka. Ini adalah impian tentang Indonesia di mana tidak ada lagi individu yang hidup dalam isolasi, diikat, atau diperlakukan tidak manusiawi karena gangguan jiwa. Visi ini bukanlah utopia, melainkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai melalui komitmen kolektif dan kerja keras berkelanjutan.

Dalam masa depan tanpa pasungan, akses terhadap layanan kesehatan mental yang berkualitas akan menjadi hak dasar, bukan lagi kemewahan. Setiap individu akan memiliki kemudahan untuk mendapatkan diagnosis dini, pengobatan yang tepat, dan dukungan psikososial yang mereka butuhkan, tanpa hambatan geografis atau ekonomi. Puskesmas akan menjadi pusat yang ramah dan kompeten dalam menangani masalah kesehatan mental, dengan tenaga kesehatan yang terlatih dan empati.

Stigma terhadap gangguan jiwa akan terkikis secara signifikan. Masyarakat akan memahami bahwa gangguan jiwa adalah kondisi medis yang dapat diobati, sama seperti penyakit fisik lainnya. Lingkungan sosial akan menjadi lebih inklusif dan suportif, di mana individu dengan gangguan jiwa dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan komunitas, bekerja, belajar, dan menjalin hubungan sosial tanpa rasa takut atau diskriminasi. Kisah-kisah pemulihan akan menjadi inspirasi, bukan pengecualian.

Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, komunitas, pemuka agama, dan sektor swasta akan bekerja sama secara sinergis. Kebijakan yang mendukung kesehatan mental akan ditegakkan dengan tegas, anggaran yang memadai akan dialokasikan, dan inovasi dalam perawatan kesehatan mental akan terus dikembangkan. Program-program pencegahan akan berjalan efektif, sehingga individu dapat menjaga kesehatan mental mereka dan mencari bantuan sebelum kondisi memburuk.

Di masa depan ini, pendidikan tentang kesehatan mental akan menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah dan program edukasi publik. Anak-anak akan belajar tentang emosi, cara mengelola stres, dan pentingnya mencari bantuan ketika menghadapi masalah. Media massa akan berperan sebagai mitra dalam destigmatisasi, menyajikan informasi yang akurat dan berimbang, serta mempromosikan kisah-kisah keberanian dan resiliensi.

Visi ini adalah tentang membangun masyarakat yang lebih berempati, di mana kepedulian terhadap sesama adalah nilai luhur yang dipegang teguh. Ini adalah tentang memastikan bahwa tidak ada lagi yang tersisih, tidak ada lagi yang terpinggirkan, dan tidak ada lagi yang hidup dalam bayang-bayang penderitaan pasungan. Setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan martabat, kebebasan, dan harapan. Perjalanan menuju visi ini mungkin panjang dan penuh tantangan, tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah investasi berharga untuk masa depan yang lebih cerah dan manusiawi bagi semua.

Kesimpulan

Perjalanan kita mengurai jerat pasungan telah menyingkap lapisan-lapisan penderitaan yang mendalam, berakar pada sejarah, budaya, stigma, dan kegagalan sistem. Kita telah melihat bagaimana praktik pemasungan merampas hak asasi manusia, menghancurkan martabat individu, dan meninggalkan luka yang tak tersembuhkan pada korban dan keluarga mereka. Dari kondisi fisik yang mengerikan hingga dampak psikologis yang menghancurkan, pemasungan adalah manifestasi paling brutal dari ketidaktahuan dan ketidakmampuan masyarakat dalam menangani gangguan jiwa.

Namun, di tengah gambaran suram ini, ada secercah harapan. Gerakan menuju Indonesia Bebas Pasungan, dengan dukungan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas, telah menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin. Ribuan individu telah dibebaskan dari jeratan pasungan, mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup dengan martabat dan menjalani perawatan yang layak. Ini membuktikan bahwa dengan pemahaman yang benar, empati, dan sumber daya yang tepat, kita dapat mengubah nasib mereka yang paling rentan.

Tantangan yang tersisa memang besar, mulai dari keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli, hingga kuatnya resistensi budaya dan stigma yang mengakar. Namun, ini bukanlah alasan untuk menyerah. Sebaliknya, ini adalah panggilan untuk bertindak dengan lebih gigih. Pentingnya edukasi dan destigmatisasi tidak bisa diremehkan. Membangun pemahaman yang benar tentang kesehatan mental di setiap lapisan masyarakat adalah kunci untuk mengubah pola pikir dan mencegah pemasungan terjadi di masa depan.

Membangun sistem perawatan kesehatan mental yang komprehensif, terintegrasi, dan mudah diakses adalah fondasi bagi masyarakat yang manusiawi. Ini memerlukan investasi berkelanjutan dalam infrastruktur, sumber daya manusia, dan program-program berbasis komunitas yang memberdayakan penderita dan keluarga mereka. Ini juga menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan kolaborasi lintas sektor yang kuat.

Pada akhirnya, penghapusan pasungan adalah cerminan dari kematangan sebuah peradaban. Ini adalah ujian moral bagi kita semua untuk menunjukkan bahwa kita menghargai setiap kehidupan, menghormati setiap martabat, dan percaya pada kemampuan setiap individu untuk pulih dan berkontribusi. Mari kita bersama-sama mempercepat langkah menuju masa depan di mana tidak ada lagi jerat pasungan, di mana setiap individu dengan gangguan jiwa mendapatkan perawatan, cinta, dan dukungan yang layak mereka terima sebagai sesama manusia. Hanya dengan demikian, kita dapat mengklaim diri sebagai masyarakat yang benar-benar beradab dan berempati.