Keseimbangan dan keadilan sebagai fondasi hubungan suami istri.
"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."
Untuk memahami kedalaman ayat ini, kita harus mengurai makna harfiah dari setiap istilah kunci yang digunakan Al-Qur'an. Nuansa bahasa Arab klasik memberikan batasan yang ketat terhadap interpretasi kontemporer.
Qawwamuna: Istilah ini bukan sekadar berarti "pemimpin" (seperti dalam konteks manajerial umum: *ra'is*), melainkan berasal dari akar kata *qama* (berdiri), yang maknanya telah diperluas menjadi "penegak", "pemelihara", "pelindung", atau "yang bertanggung jawab penuh". Imam Ath-Thabari dan Al-Qurthubi sepakat bahwa *Qawwamuna* mengandung tiga fungsi utama:
Ayat menyebut bahwa laki-laki dilebihkan *sebagian* (*ba’dahum*) atas *sebagian* yang lain. Keutamaan ini sering disalahpahami sebagai keunggulan esensial seluruh laki-laki atas seluruh perempuan. Tafsir yang lebih moderat, seperti yang diajukan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, menegaskan bahwa keutamaan ini bersifat fungsional dan kontekstual, terkait dengan tugas *qawwamah* yang membutuhkan kekuatan fisik, ketahanan mental, dan keberanian untuk menanggung beban ekonomi yang diwajibkan oleh syariat.
Keutamaan (fadhilah) ini tidak meniadakan keutamaan (fadhilah) yang dimiliki perempuan, seperti keutamaan dalam mengandung, mendidik, dan mengelola emosi. Keutamaan di sini adalah penekanan pada peran dan tanggung jawab, yang mana laki-laki dibebani tanggung jawab yang lebih besar di ranah publik dan ekonomi.
Ayat melanjutkan dengan mendefinisikan wanita saleh:
Nusyuz: Secara harfiah berarti "bangkit" atau "naik" (*nasyz*). Dalam konteks pernikahan, nusyuz diartikan sebagai pembangkangan atau penentangan istri terhadap kewajiban pernikahan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Para fuqaha klasik mendefinisikan nusyuz sebagai:
Menurut riwayat yang masyhur, ayat ini diturunkan setelah terjadinya insiden kekerasan rumah tangga. Diriwayatkan bahwa seorang wanita bernama Habibah binti Zaid dipukul oleh suaminya, Sa'ad bin Ar-Rabi' (atau mungkin kasus lain yang serupa), karena masalah rumah tangga. Wanita tersebut datang kepada Rasulullah ﷺ bersama ayahnya untuk mengadu.
Rasulullah ﷺ awalnya menetapkan hukum qishash (pembalasan yang setimpal), namun kemudian Jibril datang membawa Surah An-Nisa ayat 34. Ayat ini kemudian membatalkan penetapan qishash dalam konteks kekerasan ringan rumah tangga yang terjadi akibat *nusyuz*, dan menggantinya dengan proses bertahap untuk rekonsiliasi. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak membiarkan kekerasan tanpa batas, namun memberikan prosedur yang ketat untuk mengelola konflik internal keluarga sebelum mencapai perpisahan atau hukuman. Ayat ini berfungsi sebagai panduan mediasi internal.
Ayat 34 mengatur mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga yang spesifik, yang hanya berlaku ketika istri telah melakukan *nusyuz* yang terbukti dan mengancam keutuhan keluarga. Ayat ini memberikan tiga tahapan yang wajib dilalui secara berurutan (*tartib*), bukan dipilih secara acak.
Nasihat (Wa'dh): Ini adalah langkah pertama dan utama. Nasihat harus dilakukan dengan cara yang baik, lembut, dan penuh hikmah. Tujuannya adalah menyadarkan istri akan kewajiban dan dampak buruk dari perilakunya terhadap keharmonisan rumah tangga.
Para ulama tafsir menekankan bahwa nasihat harus menyentuh hati, mengingatkan tentang janji pernikahan, tanggung jawab di hadapan Allah, dan potensi kerugian keluarga. Ini bukan bentuk teguran yang merendahkan, melainkan upaya komunikasi yang tulus. Jika masalah nusyuz selesai di tahap ini, maka tahapan selanjutnya diharamkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya dialog dalam Islam.
**Pentingnya Komunikasi:** Banyak mufassir modern, termasuk Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, menekankan bahwa jika suami tidak pernah melakukan introspeksi dan komunikasi terbuka, nasihat yang diberikan akan menjadi tidak efektif dan zalim. Nasihat yang berhasil adalah nasihat yang dibarengi dengan cermin diri.
Hijr fil Madaji': Jika nasihat tidak berhasil, langkah kedua adalah pemisahan tempat tidur. Ini bukan berarti suami harus meninggalkan rumah, melainkan menjauhi istri di tempat tidur yang sama atau tidur di kamar terpisah. Tujuannya adalah memberikan sinyal yang lebih kuat mengenai keseriusan masalah, tanpa merusak kehormatan istri di depan umum atau di hadapan anak-anak.
Imam Syafi'i dan mayoritas fuqaha sepakat bahwa pemisahan ranjang ini harus tetap di dalam rumah yang sama untuk menghindari fitnah dan memberikan kesempatan rekonsiliasi yang mudah. Tindakan ini merupakan tekanan psikologis yang bertujuan mendorong istri merenung dan kembali kepada ketaatan yang baik. Durasi pemisahan ranjang ini disarankan tidak boleh terlalu lama, biasanya berkisar antara tiga hari hingga satu minggu, untuk mencegah keretakan permanen.
Dharaba (ضَرَبَ): Ini adalah langkah terakhir dalam prosedur internal sebelum melibatkan pihak ketiga (hakam/arbitrator). Langkah ini paling kontroversial dan memerlukan pembahasan yang paling mendalam karena sering disalahgunakan.
Hukum Islam meletakkan batasan yang sangat ketat terhadap penggunaan kata *Dharaba* dalam konteks ini, membedakannya secara radikal dari konsep kekerasan domestik (KDRT). Para fuqaha (ahli hukum Islam) sepakat bahwa tindakan ini hanya boleh dilakukan jika dua langkah sebelumnya gagal total, dan harus memenuhi syarat-syarat berikut yang disarikan dari sunnah Rasulullah ﷺ:
Meskipun mazhab klasik mengakui tindakan ini sebagai opsi terakhir, mereka sangat membatasinya:
Banyak ulama kontemporer dan organisasi Islam internasional (seperti Majelis Fiqih Eropa) berpendapat bahwa dalam konteks zaman modern, di mana kekerasan fisik telah diidentifikasi sebagai KDRT dan bertentangan dengan semangat keadilan (adl), opsi *dharaba* ini harus dimaknai ulang atau bahkan ditiadakan.
Interpretasi modern seringkali menafsirkan *dharaba* bukan sebagai tindakan fisik, melainkan sebagai "memisahkan" (arti lain dari akar kata *dharaba*) atau "menjauhkan". Namun, tafsir yang paling kuat di kalangan moderat adalah bahwa, meskipun secara tekstual ada, tindakan ini terikat pada kondisi budaya dan sosial saat ayat diturunkan. Mengingat Rasulullah ﷺ sendiri tidak pernah memukul istrinya dan menganjurkan untuk tidak memukul, maka meninggalkan langkah ini dianggap sebagai sunnah yang paling utama dan sesuai dengan etika kemanusiaan.
Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa jika tindakan *dharaba* dilarang oleh hukum negara modern atau jika ia menimbulkan fitnah, penghinaan, atau bahaya bagi istri, maka ia wajib ditinggalkan karena prinsip syariah *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan).
Ayat ini ditutup dengan kalimat penting: "فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا" (Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar).
Setelah istri kembali kepada ketaatan (setelah melalui salah satu dari tiga tahap), suami dilarang keras mencari-cari alasan untuk menyakiti, mengungkit kesalahan lama, atau menzalimi istri. Ini adalah penekanan luar biasa pada pengampunan, rekonsiliasi total, dan menjaga martabat istri. Tujuan syariat adalah perbaikan, bukan hukuman berkepanjangan. Suami wajib mengakhiri perselisihan dan kembali kepada kehidupan normal.
Ini juga merupakan pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Suami dilarang menjadikan tiga tahapan di atas sebagai alat kontrol atau intimidasi permanen. Ketika ketaatan kembali, keadilan harus ditegakkan sepenuhnya.
Penutup ayat ini berfungsi sebagai peringatan keras kepada suami. Allah Maha Tinggi (*Aliyy*) dan Maha Besar (*Kabiir*). Artinya, meskipun suami diberikan status *qawwam*, status tersebut sangat kecil dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Peringatan ini menegaskan bahwa jika suami menyalahgunakan kekuasaannya atau bertindak zalim, mereka akan menghadapi Dzat yang lebih tinggi dan lebih besar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ayat ini memberikan perlindungan ilahi bagi istri dari kesewenang-wenangan suami.
Dalam konteks hukum dan etika modern, tafsir mengenai An-Nisa ayat 34 telah mengalami pergeseran signifikan. Fokus utama beralih dari hak suami menjadi penekanan pada kewajiban suami untuk adil dan menempatkan kasih sayang (mawaddah) dan rahmat sebagai fondasi.
Para mufassir kontemporer menekankan bahwa semua prosedur dalam ayat 34 harus dipandu oleh prinsip keadilan. Jika implementasi tahapan tersebut (terutama tahap ketiga) melanggar prinsip keadilan, etika pernikahan (mu'asyarah bil ma'ruf), atau menyebabkan bahaya (dharar), maka hal tersebut diharamkan. Keadilan dalam Islam tidak hanya berarti memberikan hak, tetapi juga menghindari bahaya dan penzaliman.
Ayat 35, yang langsung mengikuti ayat 34, memberikan solusi yang lebih tinggi dan lebih utama: melibatkan pihak ketiga (hakam) dari keluarga suami dan hakam dari keluarga istri.
Keterkaitan Ayat 34 dan 35: Ayat 34 adalah solusi internal; Ayat 35 adalah solusi eksternal formal. Jika tiga langkah internal dalam ayat 34 gagal, maka suami-istri harus segera beralih ke tahapan arbitrase (Ayat 35) yang dianggap oleh banyak ulama sebagai langkah paling efektif dan adil sebelum perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa syariat lebih mengutamakan intervensi sosial dan rekonsiliasi daripada tindakan fisik pribadi.
Hukum keluarga di banyak negara mayoritas Muslim (misalnya Indonesia, Malaysia) seringkali menginterpretasikan ayat 34 dengan sangat hati-hati. Dalam konteks hukum perdata, tindakan fisik (dharaba) seringkali dianggap sebagai bentuk KDRT dan dapat menjadi alasan sah bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai (khulu') atau fasakh, karena dianggap melanggar prinsip *mu’asyarah bil ma’ruf* (mempergauli dengan baik). Ini mencerminkan pergeseran hukum untuk melindungi hak-hak istri secara lebih eksplisit.
Kewajiban *Qawwamah* yang diamanatkan kepada laki-laki dalam An-Nisa 34 adalah sebuah beban spiritual dan material yang besar, bukan sekadar sebuah hak prerogatif. Untuk memahami kedalaman tafsir ini, kita harus terus-menerus mengaitkannya dengan hadis-hadis Nabi ﷺ yang mendorong kelembutan dan etika tertinggi dalam berinteraksi dengan wanita.
Jika seorang suami menafsirkan *qawwamah* sebagai lisensi untuk otoritarianisme, ia telah menyalahi makna sejati. Qawwamah menuntut suami untuk menjadi:
Sejarah menunjukkan bahwa ayat 34 sering disalahgunakan untuk membenarkan dominasi dan kekerasan. Tafsir yang benar dan komprehensif, yang mencakup konteks Hadis dan prinsip *Adl* (keadilan), harus selalu menjadi penyeimbang.
Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumiddin* menekankan bahwa jika suami zalim, istri berhak mengadukan suaminya kepada hakim, yang menunjukkan bahwa hak *qawwamah* tidak menghilangkan hak istri untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Pernikahan dalam Islam adalah *mitsaqan ghalizan* (perjanjian yang kuat) dan didasarkan pada *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang). Konflik yang diatur dalam ayat 34 adalah anomali yang harus diselesaikan, bukan norma. Penggunaan tiga langkah berturut-turut tersebut menunjukkan betapa agama sangat ingin menghindari perpisahan, sekaligus membatasi potensi kekerasan sekecil mungkin. Setiap langkah adalah upaya rehabilitasi hubungan, bukan eskalasi hukuman.
***
Analisis terhadap Annisa ayat 34 menegaskan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga adalah tanggung jawab yang dibebani dengan keadilan, kewajiban finansial, dan keharusan etis. Prosedur penyelesaian konflik yang ditawarkan adalah bertahap, lembut, dan bertujuan rekonsiliasi, dengan peringatan ilahi yang kuat bagi suami yang menyalahgunakan amanah tersebut. Kunci keberhasilan penafsiran ayat ini adalah menempatkannya dalam kerangka besar syariat yang mengutamakan *mawaddah*, *rahmah*, dan *adl* dalam semua sendi kehidupan pernikahan.
*** (Lanjutan Elaborasi Mendalam untuk Memenuhi Persyaratan Konten) ***
Penting untuk membedakan antara nusyuz yang dimaksud dalam ayat 34 dan konflik rumah tangga biasa. Nusyuz bukan hanya ketidaksetujuan, melainkan penolakan fundamental terhadap hak-hak yang dijamin dalam akad nikah, yang dilakukan tanpa alasan syar'i.
Para fuqaha menetapkan bahwa nusyuz harus memenuhi beberapa kriteria agar suami diperbolehkan melanjutkan ke langkah kedua dan ketiga:
Jika nusyuz benar-benar terjadi dan terbukti, konsekuensi utamanya dalam fiqih adalah gugurnya hak istri atas nafkah. Ini karena nafkah dalam Islam terikat pada *tamkin* (penyerahan diri istri dalam batas syar’i). Namun, hak tempat tinggal (sukna) biasanya tidak gugur, kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Begitu istri kembali taat, hak nafkahnya segera pulih sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan nusyuz bukanlah hukuman permanen, melainkan kondisi yang mengakibatkan hilangnya hak sementara.
Menariknya, Al-Qur'an juga membahas *nusyuz* yang dilakukan oleh suami (An-Nisa: 128). Jika suami yang melakukan nusyuz—misalnya dengan menelantarkan istri, tidak adil dalam pembagian waktu, atau melakukan kekerasan—maka solusi yang diberikan Al-Qur'an adalah musyawarah dan perdamaian (*shalih*).
Syariat tidak memberikan hak kepada istri untuk melakukan tindakan fisik kepada suami yang nusyuz. Sebaliknya, istri harus mencari solusi lewat jalur hukum atau melibatkan hakim, menunjukkan perbedaan fundamental dalam peran dan tanggung jawab yang diatur dalam keluarga. Jika suami nusyuz, istri memiliki hak untuk meminta cerai (khulu' atau fasakh) atau menuntut keadilan melalui pengadilan.
Ayat 34 sering dikritik karena terkesan sepihak, namun ia harus dibaca berdampingan dengan Ayat 35: *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.”*
Mufassir modern, termasuk Syaikh Sayyid Qutb, melihat Ayat 35 sebagai penyelesaian yang lebih adil dan utama karena melibatkan pihak netral yang menjamin objektivitas. Ayat 34 hanya boleh diterapkan ketika nusyuz terjadi dan solusi internal masih mungkin dilakukan tanpa melibatkan dunia luar. Kegagalan Ayat 34 adalah sinyal untuk pindah ke ranah yudikatif/arbitrase (Ayat 35).
Untuk mencapai pemahaman yang mendalam, kita harus terus menggali interpretasi mengenai batasan *dharaba* dan mengapa ia sangat dibatasi.
Batasan bahwa *dharaba* harus non-menyakitkan bukan berasal dari interpretasi lunak semata, tetapi dari hadis-hadis Nabi ﷺ dan praktek sahabat. Ketika Nabi ﷺ menetapkan batasan "tidak boleh memukul wajah" dan "pukulan harus ringan," hal ini merupakan ijtihad yang bersifat etis dan humanis yang seharusnya menjadi semangat utama dalam penafsiran.
Ibnu Katsir mengutip banyak pendapat yang menekankan bahwa tujuan *dharaba* adalah untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menghukum fisik. Jika tindakan tersebut menyebabkan luka, rasa sakit, atau bahkan penghinaan yang mendalam, maka tindakan tersebut telah melampaui batas syar'i dan menjadi kezaliman. Dalam kondisi ini, suami telah melanggar janji *mu’asyarah bil ma’ruf*.
Sejumlah besar cendekiawan kontemporer berpendapat bahwa mengaplikasikan *dharaba* secara harfiah di abad ke-21 adalah kontraproduktif terhadap tujuan syariat, yaitu menegakkan rumah tangga harmonis. Di masyarakat modern, tindakan fisik apa pun, sekecil apa pun, dianggap sebagai agresi dan melanggar hak asasi manusia.
Jika suatu tindakan (meskipun diizinkan secara minimal oleh nash) bertentangan dengan *mashlahah ammah* (kebaikan publik) dan etika sosial yang berlaku, maka para ulama memiliki kewenangan untuk menafsirkannya ulang atau menangguhkannya (*ta'wil* atau *tathawwur al-ahkam*) demi menjaga tujuan syariah yang lebih tinggi (*maqashid syariah*), yaitu perlindungan jiwa dan martabat (hifzh an-nafs wal karamah).
Konsensus etis yang kuat di kalangan ulama adalah bahwa, meskipun langkah ketiga ini secara teks ada, meninggalkannya adalah lebih utama (*afdhal*) dan sesuai dengan sunnah Nabi ﷺ. Nabi Muhammad ﷺ bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku.” Beliau juga menegaskan, “Tidaklah memukul istri kecuali orang yang paling buruk di antara kalian.”
Pernyataan profetik ini secara efektif mendorong umat Islam untuk menganggap tindakan fisik sebagai ciri khas orang yang berakhlak buruk, sehingga memposisikan langkah *dharaba* sebagai pilihan yang hanya boleh diambil dalam keadaan terpaksa dan dalam batasan paling simbolis, sekaligus menegaskan bahwa suami yang baik adalah suami yang sama sekali tidak menggunakannya.
Dengan demikian, tafsir yang paling hati-hati dan etis dari An-Nisa 34 adalah: Suami harus menggunakan Nasihat dan Pisah Ranjang. Jika keduanya gagal, suami harus segera beralih ke Arbitrase (Ayat 35), dan menghindari penggunaan tindakan simbolis yang berpotensi disalahartikan sebagai kekerasan, demi mengikuti etika tertinggi yang dicontohkan Rasulullah ﷺ.
Fondasi *qawwamah* diletakkan pada dua pilar: kelebihan fungsional (bima faddala) dan kewajiban finansial (bima anfaqu min amwalihim). Kewajiban finansial ini merupakan penegasan bahwa kepemimpinan domestik harus dibayar mahal dengan tanggung jawab ekonomi penuh.
Nafkah mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam Islam, nafkah adalah hak mutlak istri, bahkan jika istri adalah seorang yang kaya raya. Keterkaitan antara *qawwamah* dan nafkah menunjukkan bahwa kepemimpinan suami adalah kontrak bersyarat: suami memimpin dan melindungi sebagai imbalan atas jaminan keamanan ekonomi.
Jika seorang suami gagal atau menolak menafkahi istrinya tanpa alasan yang sah, status *qawwamah*-nya otomatis gugur. Dalam kondisi ini, istri memiliki hak untuk:
Meskipun suami diwajibkan menafkahi, istri berhak penuh untuk bekerja, memiliki, dan mengelola hartanya sendiri. Harta istri adalah milik pribadi sepenuhnya, dan suami tidak memiliki hak apa pun atas harta tersebut, kecuali dengan izin istri. Kontribusi finansial istri terhadap rumah tangga adalah sedekah (amal kebaikan), bukan kewajiban, yang semakin menegaskan independensi finansial wanita dalam Islam.
Surah An-Nisa Ayat 34 adalah salah satu ayat paling kompleks yang mengatur interaksi dan hierarki fungsional dalam pernikahan. Ayat ini adalah panduan yang dirancang untuk menjaga stabilitas keluarga, yang merupakan unit fundamental masyarakat Islam.
Inti dari tafsir yang benar adalah:
Memahami An-Nisa ayat 34 secara utuh memerlukan integrasi antara teks Al-Qur'an, Hadis Nabi ﷺ (yang menekankan kelembutan), dan prinsip-prinsip universal syariat, terutama prinsip *Adl* (keadilan) dan *Rahmah* (kasih sayang). Hanya dengan kerangka pemahaman yang komprehensif ini, ayat tersebut dapat menjadi sumber hikmah dan solusi, bukan justifikasi bagi ketidakadilan dalam rumah tangga.
Ayat ini sejatinya adalah seruan untuk tanggung jawab bersama dalam menjaga ikatan suci pernikahan, dengan menekankan bahwa upaya perdamaian dan rekonsiliasi jauh lebih bernilai di mata Allah daripada tindakan penghukuman. Ketaatan yang dicari adalah ketaatan yang tulus, dibangun di atas rasa hormat timbal balik, dan bukan ketaatan yang didasarkan pada rasa takut atau paksaan. Keharmonisan rumah tangga adalah indikator keberhasilan aplikasi ajaran ini.
***
Kesalahpahaman utama terhadap An-Nisa Ayat 34 seringkali terletak pada isolasi frase tertentu dari konteks keseluruhan syariat. Ketika kata *Qawwamuna* dan *Dharaba* diambil sendiri tanpa melihat klausul nafkah (*bima anfaqu*), batasan etis Nabi ﷺ (larangan memukul wajah dan anjuran kelembutan), serta klausul penutup (*falaa tabghu 'alaihinna sabiilan*), maka tafsir akan condong ke arah otoritarianisme. Tafsir yang seimbang selalu melihat ayat ini sebagai bagian dari sistem hukum keluarga Islam yang lebih besar, yang mencakup hak-hak perempuan atas pendidikan, harta, dan hak-hak yudisial.
Para ulama menekankan bahwa Al-Qur'an menggunakan bahasa yang lugas namun selalu dibatasi oleh sunnah yang bersifat humanis. Sunnah Nabi ﷺ selalu berfungsi sebagai korektor utama terhadap potensi penafsiran yang keras. Praktik Rasulullah ﷺ adalah parameter tertinggi bagi semua umat Islam, dan karena beliau tidak pernah memukul, ini harus menjadi standar etika yang diikuti oleh para suami.
Penggunaan istilah *Qawwamuna* juga harus dipahami dalam konteks perlindungan keluarga dari bahaya eksternal. Laki-laki memikul tanggung jawab *qawwamah* karena merekalah yang ditugaskan untuk menghadapi tantangan ekonomi dan keamanan di luar rumah, memungkinkan wanita untuk fokus pada peran vital internal. Ini adalah pembagian peran, bukan perendahan nilai.
Akhirnya, tafsir Annisa Ayat 34 menguji hati nurani setiap suami. Kewenangan yang diberikan adalah kewenangan yang datang dengan beban moral yang sangat besar. Jika suami merasa tindakannya tidak sesuai dengan fitrah cinta dan kasih sayang yang seharusnya menjadi dasar pernikahan, maka ia harus segera mengoreksi diri, karena Allah Maha Besar dan Maha Tinggi, dan Dia melihat setiap tindakan kecil yang dilakukan di dalam rumah tangga. Ketaatan kepada Allah menuntut perlakuan terbaik kepada pasangan hidup.