AL-MAIDAH AYAT 48: AL-QUR'AN SEBAGAI MUHAIMIN

Pendahuluan: Fondasi Universalitas Wahyu

Surah Al-Maidah ayat 48 merupakan salah satu poros sentral dalam pemahaman mengenai hubungan antara syariat Nabi Muhammad ﷺ dengan syariat para nabi sebelumnya. Ayat ini tidak hanya menegaskan otoritas tertinggi Al-Qur'an, tetapi juga menjelaskan peran uniknya sebagai penjaga, penilai, dan penentu kebenaran (Muhaimin) atas kitab-kitab suci yang diturunkan Allah sebelum masa kenabian akhir zaman. Pemahaman yang komprehensif terhadap ayat ini sangat krusial, sebab ia menentukan kerangka berpikir umat Islam dalam berinteraksi dengan sejarah wahyu, serta bagaimana menerapkan hukum Ilahi dalam kehidupan sosial dan individu.

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Kitab (Al-Qur’an) dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan menjadi muhaimin (penjaga, saksi, penentu) atas kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan syir’ah (aturan hukum) dan minhaj (jalan terang). Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Dia hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam (melakukan) kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembalinya kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.”

Ayat ini memuat tiga tema utama yang saling berkaitan erat. Pertama, hubungan otoritatif Al-Qur'an dengan wahyu-wahyu terdahulu. Kedua, perintah mutlak untuk berhukum atau memutuskan perkara berdasarkan hukum Allah. Ketiga, penetapan adanya perbedaan dalam syariat praktis (syir'ah dan minhaj) antar umat, namun tetap dalam bingkai tujuan tauhid yang tunggal. Tiga dimensi ini membentuk landasan teologis dan jurisprudensial bagi umat Islam.

I. Al-Qur'an sebagai Muhaimin: Makna dan Konsekuensi

A. Konsep Tashdiq (Pembenaran)

Bagian awal ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan kebenaran (bil-haqq) dan berfungsi mushaddiqan lima baina yadaihi minal Kitab, yaitu membenarkan kitab-kitab yang mendahuluinya seperti Taurat dan Injil. Pembenaran ini bersifat fundamental: Al-Qur'an mengakui bahwa kitab-kitab tersebut berasal dari sumber Ilahi yang sama, yaitu Allah SWT, dan bahwa pesan inti mereka adalah tauhid (mengesakan Allah) dan etika moral universal.

Fungsi tashdiq ini membuktikan kesinambungan risalah kenabian. Meskipun syariat praktisnya mungkin berbeda, akidah dasarnya selalu sama. Al-Qur'an hadir bukan sebagai agama yang sama sekali baru, melainkan sebagai penutup dan penyempurna dari mata rantai wahyu yang telah lama terjalin sejak zaman Nabi Adam hingga Isa AS.

B. Peran Muhaimin (Penjaga dan Penentu)

Kata kunci yang membedakan otoritas Al-Qur'an dari kitab-kitab sebelumnya adalah muhaimin (مُهَيْمِنًا). Para ulama tafsir memberikan beberapa makna utama terkait istilah yang sangat kaya ini:

1. Penjaga (Al-Hafizh): Al-Qur'an menjaga inti ajaran tauhid yang terkandung dalam kitab-kitab sebelumnya dari distorsi, perubahan, atau penambahan yang dilakukan oleh manusia. Ia memelihara keaslian pesan Ilahi.
2. Saksi (Asy-Syahid): Al-Qur'an menjadi saksi atas kebenaran dan keaslian bagian-bagian yang masih murni dari Taurat dan Injil, sekaligus menjadi saksi atas penyimpangan dan perubahan yang terjadi di dalamnya.
3. Penentu Hukum Akhir (Al-Hakim): Ini adalah makna yang paling penting. Al-Qur'an berfungsi sebagai tolok ukur atau standar. Jika ada perselisihan atau keraguan mengenai hukum dalam kitab terdahulu, maka Al-Qur'anlah yang menjadi penentu akhir. Dalam hal terjadi perbedaan hukum praktis (fiqih), maka syariat Al-Qur'anlah yang berlaku, karena ia bersifat naasikh (mengganti/menggugurkan) ketentuan syariat terdahulu yang tidak lagi relevan atau telah diubah.

Otoritas muhaimin menuntut umat Islam untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum tunggal dan tertinggi, terutama ketika berhadapan dengan perbedaan interpretasi atau praktik antara umat terdahulu. Hal ini membawa implikasi besar terhadap hubungan inter-religius, di mana pengakuan terhadap kitab lain harus dibingkai dalam kerangka konfirmasi dan supermasi Al-Qur'an.

II. Kewajiban Menetapkan Hukum Ilahi (Faḥkum)

A. Perintah Mutlak untuk Berhukum

Setelah menjelaskan peran otoritatif Al-Qur'an, ayat tersebut beralih kepada perintah praktis yang sangat tegas: Faḥkum bainahum bimā anzalallāh (Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah). Perintah ini ditujukan langsung kepada Nabi Muhammad ﷺ, namun secara implisit juga berlaku bagi seluruh pemimpin, hakim, dan ulama yang bertanggung jawab dalam menetapkan hukum dan mengelola masyarakat Islam.

Konteks turunnya ayat-ayat Al-Maidah 44, 45, 47, dan 48 sering dikaitkan dengan kasus-kasus Yahudi Madinah yang datang kepada Nabi untuk meminta keputusan, namun perintah di ayat 48 ini bersifat umum, mencakup semua perselisihan, baik di antara kaum Muslimin sendiri maupun antara Muslimin dengan non-Muslimin yang tunduk pada hukum Islam (dalam kasus tertentu di masa awal Islam).

B. Peringatan terhadap Hawa Nafsu

Ayat ini kemudian memberikan peringatan yang keras: Wa lā tattabi‘ ahwā'ahum ‘ammā jā'aka minal ḥaqq (dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu). Ini adalah penekanan bahwa penetapan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh keinginan pribadi, tekanan sosial, atau pertimbangan politis yang bertentangan dengan wahyu.

Kecenderungan untuk mengabaikan hukum Allah demi mengikuti hawa nafsu adalah akar dari segala penyimpangan sosial dan spiritual. Al-Qur'an telah datang dengan al-Haqq (Kebenaran), yang merupakan standar objektif dan abadi. Mengabaikan standar ini sama dengan merendahkan kedudukan Al-Qur'an sebagai Muhaimin dan secara tersirat mengikuti jalan kaum yang disebut fasiqun (orang-orang fasik) dan kafirun (orang-orang kafir) dalam ayat-ayat sebelumnya di Surah Al-Maidah.

Kewajiban berhukum dengan hukum Allah merupakan manifestasi ketaatan (ubudiyah) tertinggi. Ketika seseorang atau suatu sistem meninggalkan hukum Allah, ia tidak hanya melakukan dosa, tetapi juga mengklaim hak legislasi yang sejatinya hanya milik Allah, Sang Pencipta. Dalam perspektif yang lebih luas, perintah ini menegaskan supremasi hukum Ilahi di atas hukum buatan manusia yang rentan terhadap kepentingan dan keterbatasan akal.

III. Syir'ah dan Minhaj: Variasi dalam Kesatuan

A. Definisi Syir'ah dan Minhaj

Bagian yang sangat penting dalam ayat 48 yang menjelaskan mengapa terdapat perbedaan antara agama-agama adalah frasa: Likullin ja'alnā minkum syir‘atan wa minhājan (Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan syir’ah dan minhaj).

1. Syir'ah (شِرْعَةً): Secara harfiah berarti 'jalan menuju sumber air', merujuk pada hukum-hukum praktis atau perincian syariat. Ini mencakup rukun, tata cara ibadah, muamalah, dan larangan-larangan spesifik yang mungkin berbeda antar umat. Misalnya, tata cara shalat, puasa, atau detail makanan yang dihalalkan atau diharamkan bisa berbeda antara syariat Nabi Musa, Isa, dan Muhammad.
2. Minhaj (مِنْهَاجًا): Merujuk pada 'jalan yang terang', yaitu metodologi atau pendekatan yang jelas dan luas dalam menerapkan syariat, atau terkadang diartikan sebagai prinsip dasar dan landasan etika universal yang harus diikuti oleh setiap umat. Minhaj memastikan bahwa meskipun bentuk luarnya berbeda, tujuan akhirnya (tauhid dan moralitas) tetap sama.

Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan dalam hukum (syir'ah) adalah kehendak Ilahi yang bertujuan. Allah tidak bermaksud menciptakan kekacauan, melainkan menetapkan aturan yang paling sesuai dengan kondisi sosio-budaya dan tingkat perkembangan rohani umat pada masa tertentu. Hukum Allah senantiasa disesuaikan secara gradual. Sementara itu, Minhaj (prinsip-prinsip universal) seperti keadilan, kejujuran, dan tauhid tetap konstan. Ketika syariat Nabi Muhammad datang, ia membawa syir'ah yang paling lengkap dan universal, yang menggantikan semua syir'ah sebelumnya.

B. Hikmah di Balik Perbedaan Syariat

Al-Qur'an secara eksplisit menjelaskan tujuan perbedaan syariat ini: walākin liyabluwakum fī mā ātākum (tetapi Dia hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu). Hikmah yang dapat dipetik dari perbedaan ini meliputi:

• Ujian Kepatuhan: Umat diuji ketaatan mereka terhadap wahyu yang spesifik diturunkan kepada nabi mereka, meskipun mereka tahu ada umat lain yang memiliki syariat berbeda. Ini menguji apakah mereka mengikuti petunjuk Nabi mereka atau malah mencampuradukkan hukum.
• Penegasan Identitas Umat: Perbedaan dalam syariat (terutama dalam ritual) membantu membedakan identitas setiap umat, memastikan bahwa setiap risalah dapat dipertahankan integritasnya sebelum datangnya risalah final.
• Kesiapan Universal: Syariat Islam (yang dibawa Al-Qur'an) adalah puncak dari semua syariat. Ia menggabungkan kebaikan dari syariat-syariat sebelumnya dan menghilangkan kesulitan yang tidak perlu, menjadikannya satu-satunya syariat yang cocok untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

IV. Berlomba dalam Kebaikan dan Keutamaan Syariat Islam

A. Perintah untuk Fastabiqul Khairat

Setelah mengakui adanya perbedaan syariat, ayat 48 memberikan solusi praktis dan dorongan spiritual: Fastabiqūl khairāt (Maka berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan). Perintah ini memiliki makna yang sangat luas. Jika umat-umat berbeda dalam aturan detail, mereka harus bersatu dalam mengejar kebaikan universal.

Perlombaan dalam kebaikan ini berfungsi sebagai mekanisme untuk mengalihkan fokus dari perselisihan teologis atau jurisprudensial yang tidak perlu, menuju aksi nyata yang bermanfaat. Kebaikan (khairat) adalah segala sesuatu yang diakui baik oleh syariat dan akal sehat, termasuk amal saleh, akhlak mulia, dan kontribusi positif terhadap masyarakat.

B. Prinsip Kesatuan Tujuan

Ayat ini menutup dengan pengingat akan hari pengembalian: Ilallāhi marji‘ukum jamī‘an fayunabbi'ukum bimā kuntum fīhi takhtalifūn (Hanya kepada Allah lah kembalinya kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan). Ini adalah penegasan eskatologis bahwa perselisihan (termasuk perselisihan hukum antar umat) akan diselesaikan di hadapan Allah pada hari Kiamat.

Prinsip ini mengajarkan kerendahan hati. Manusia mungkin berbeda pendapat dan hukum di dunia, tetapi kepastian hukum dan kebenaran mutlak hanya ada pada Allah. Ini adalah jaminan bahwa meskipun manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan berdebat, otoritas Ilahi akan menjadi pemutus akhir, yang menuntut semua umat untuk fokus pada apa yang pasti, yaitu berlomba dalam amal saleh.

V. Analisis Mendalam tentang Naskh (Abrogasi) dan Kitab-Kitab Terdahulu

Peran Al-Qur'an sebagai Muhaimin erat kaitannya dengan doktrin Naskh (abrogasi atau penggantian hukum). Meskipun Al-Qur'an membenarkan asas-asas tauhid dalam Taurat dan Injil, ia juga secara definitif menggantikan dan membatalkan (menasakh) hukum-hukum praktis (syir’ah) tertentu yang ada dalam syariat sebelumnya.

A. Naskh Syariat dan Naskh Kitab

Penting untuk membedakan: Al-Qur'an tidak menasakh (menghapus) Taurat atau Injil sebagai wahyu historis, melainkan menasakh hukum-hukum spesifik di dalamnya yang telah menjadi usang atau yang telah diselewengkan. Dengan turunnya syariat yang dibawa Nabi Muhammad ﷺ, umat manusia diwajibkan mengikuti syariat yang terakhir, terlengkap, dan paling universal. Ini adalah implikasi langsung dari peran Muhaimin. Al-Qur'an menjadi hakim yang menyatakan: "Bagian ini adalah kebenaran abadi, dan bagian ini telah digantikan oleh hukum yang lebih baik atau lebih sesuai bagi seluruh alam."

Contoh nyata dari abograsi ini terlihat dalam isu makanan, ibadah (seperti kiblat), dan beberapa aturan pidana. Sementara prinsip moral tetap utuh, aplikasinya telah diperbarui. Hal ini menunjukkan dinamika syariat Ilahi yang senantiasa relevan, yang puncaknya dicapai dalam syariat Islam.

B. Keaslian dan Perubahan dalam Kitab Terdahulu

Para ulama tafsir menegaskan bahwa Al-Qur'an menjadi muhaimin karena ia mampu memilah kebenaran dari kepalsuan yang telah disusupkan oleh tangan manusia ke dalam kitab-kitab sebelumnya (Tahrif). Fungsi ini sangat vital karena memastikan bahwa sumber kebenaran yang paling murni dan tidak tercemar tetap tersedia bagi umat manusia, yaitu Al-Qur'an.

Muhaimin bertindak sebagai parameter: Jika ada ajaran dalam kitab terdahulu yang bertentangan dengan Al-Qur'an (baik dalam akidah maupun dalam hukum dasar), maka ajaran tersebut harus ditolak, karena Al-Qur'an adalah saksi yang adil yang tidak dapat dibantah keabsahannya. Hanya ajaran yang selaras dengan Al-Qur'an yang diakui sebagai sisa-sisa kebenaran yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya.

VI. Implementasi Hukum Ilahi dalam Tata Kelola Negara dan Masyarakat

A. Kewajiban Hukum (Hukm) dalam Konteks Kontemporer

Perintah Faḥkum bainahum bimā anzalallāh memiliki relevansi abadi, melampaui konteks Madinah pada masa Nabi. Ayat ini menetapkan prinsip bahwa sumber legislasi tertinggi dalam masyarakat Muslim adalah wahyu, bukan konsensus manusia atau kehendak penguasa semata. Kewajiban berhukum dengan hukum Allah meliputi:

1. Hukm Individual: Penerapan hukum Allah dalam kehidupan pribadi, termasuk ibadah dan akhlak.
2. Hukm Sosial: Penetapan aturan dalam interaksi sosial, seperti muamalah, ekonomi, dan etika keluarga.
3. Hukm Publik/Negara: Penerapan syariat dalam sistem peradilan, pidana, dan tata kelola pemerintahan.

Mengabaikan hukum Allah (yang secara tegas dilarang dengan larangan mengikuti hawa nafsu) dikategorikan dalam Surah Al-Maidah sebagai tindakan kafir (jika mengingkari hukum tersebut), zalim (jika mengetahui hukum tetapi mengabaikannya), atau fasik (jika melanggarnya dengan sadar). Ayat 48 ini berfungsi sebagai pencegah utama dari relativisme hukum, yang mana menjadikan keinginan manusia sebagai standar kebenaran, bukan kehendak Ilahi.

B. Batasan Hawa Nafsu dalam Ijtihad

Meskipun Islam mengakui peran akal dan ijtihad (usaha keras dalam menetapkan hukum baru dari sumber yang ada), perintah untuk tidak mengikuti hawa nafsu menetapkan batasan yang jelas. Ijtihad harus selalu dilakukan di bawah payung Al-Qur'an sebagai Muhaimin. Ijtihad yang menyimpang dari prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan Al-Qur'an (seperti keadilan, maslahat, dan tauhid) bukanlah ijtihad yang sah, melainkan merupakan pengejaran hawa nafsu.

Para mujtahid harus memastikan bahwa setiap interpretasi hukum yang mereka hasilkan tidak melanggar nas-nas Al-Qur'an yang sudah pasti (qat'iy), melainkan hanya bergerak di ranah di mana Al-Qur'an memberikan fleksibilitas (zhanniy) atau di mana tidak ada teks yang jelas. Dengan demikian, Muhaimin berfungsi sebagai kerangka metodologis bagi seluruh upaya yurisprudensi Islam.

VII. Dimensi Sosial dan Hubungan Antar Umat

A. Etika Perbedaan (Adab al-Khilaf)

Pengakuan adanya syir'ah dan minhaj yang berbeda mengajarkan umat Islam etika perbedaan (adab al-khilaf). Ayat ini mengakui bahwa perbedaan tidaklah identik dengan permusuhan. Perbedaan adalah bagian dari skenario ujian Ilahi.

Tujuan Allah bukanlah menciptakan keseragaman tunggal (walaw syā'allāhu laja‘alakum ummatan wāhidatan – Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja). Fakta bahwa Allah tidak menghendaki satu umat secara tunggal menunjukkan bahwa keberagaman (dalam syariat praktis dan umat) adalah alat ujian. Umat Islam harus menghormati adanya perbedaan historis ini, sambil tetap mempertahankan keyakinan akan supermasi syariat mereka sendiri.

B. Fokus pada Khairat (Kebaikan Universal)

Perintah fastabiqūl khairāt menjadi jembatan antara umat yang berbeda syariat. Meskipun umat terdahulu memiliki hukum yang berbeda, mereka semua diperintahkan untuk melakukan kebaikan. Kebaikan, seperti menolong yang lemah, berlaku adil, dan menjauhi kejahatan, adalah nilai universal yang disepakati oleh semua wahyu.

Dalam konteks modern, hal ini berarti bahwa meskipun umat Islam wajib menerapkan syariat mereka sendiri, mereka juga diamanahkan untuk berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk umat beragama lain, dalam mencapai tujuan moral dan sosial yang sama-sama berharga, seperti perdamaian, keadilan lingkungan, dan penanggulangan kemiskinan. Perlombaan kebaikan adalah medan jihad sosial yang menyatukan, berbeda dengan perselisihan hukum yang memecah belah.

VIII. Elaborasi Teologis atas Konsep Ujian dan Pemurnian

A. Konsep Ujian (Al-Balā')

Frasa li yabluwakum fi ma atakum (untuk menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu) menekankan bahwa wahyu, syariat, dan bahkan perbedaan syariat itu sendiri adalah karunia dan sekaligus ujian. Ujian ini mencakup:

• Ujian Ketaatan: Seberapa jauh umat patuh pada syariat yang diturunkan kepada nabi mereka.
• Ujian Penerimaan: Seberapa jauh umat Islam menerima Al-Qur'an sebagai Muhaimin, bahkan ketika ia menasakh praktik-praktik yang mereka kenal dari tradisi terdahulu (misalnya, bagi mualaf dari kalangan Yahudi atau Nasrani).
• Ujian Konsistensi: Seberapa konsisten umat berpegang pada hukum Ilahi dan menolak godaan hawa nafsu atau tekanan mayoritas.

Ayat ini mengajarkan bahwa kehidupan di dunia adalah arena kompetisi moral dan spiritual, dan syariat yang berbeda hanyalah skenario yang disiapkan Allah untuk mengukur kualitas iman dan amal setiap individu dan komunitas.

B. Ketunggalan Sumber dan Tujuan Akhir

Meskipun ada keragaman Syir'ah, ayat tersebut secara fundamental menegaskan ketunggalan sumber wahyu. Semua kitab berasal dari Allah yang Satu. Perbedaan hanyalah cara yang digunakan Allah untuk mengelola umat manusia dalam tahapan sejarah yang berbeda. Ketika semua kembali kepada-Nya (ilallāhi marji‘ukum jamī‘an), realitas yang mutlak akan diungkapkan, dan segala keraguan serta perselisihan akan lenyap. Ini memberikan perspektif akhirat yang menenangkan di tengah hiruk pikuk perbedaan duniawi.

Syariat Islam, yang diangkat sebagai Muhaimin, adalah satu-satunya jalan yang memastikan kesuksesan dalam ujian ini, karena ia adalah syariat final yang kebenarannya dijamin abadi dan tidak akan dinasakh. Oleh karena itu, bagi umat Islam, tidak ada pilihan lain selain menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan mutlak dalam segala aspek kehidupan.

IX. Mendalami Implikasi Hukum (Ushul Fiqh) dari Muhaimin

A. Otoritas Al-Qur'an di Atas Sumber Hukum Lain

Dalam ilmu Ushul Fiqh (Prinsip-prinsip Jurisprudensi Islam), status Al-Qur'an sebagai Muhaimin menguatkan kedudukannya sebagai sumber hukum pertama dan tertinggi. Konsekuensi dari status ini adalah:

• Semua sumber hukum sekunder (Sunnah, Ijma, Qiyas, dll.) harus ditarik dan diverifikasi kesesuaiannya dengan Al-Qur'an. Sunnah berfungsi sebagai penjelas, penegas, atau implementator, tetapi tidak pernah boleh bertentangan dengan Al-Qur'an.
• Al-Qur'an membatasi dan mengatur penggunaan akal (ratio). Akal tidak boleh menciptakan hukum baru yang murni berdasarkan spekulasi, melainkan hanya memahami dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan wahyu.

Kepatuhan terhadap Muhaimin adalah jaminan terhadap stabilitas hukum dan terjaganya keaslian ajaran, mencegah umat dari jatuh ke dalam kesalahan yang sama yang pernah menimpa umat terdahulu ketika mereka menukar hukum Allah dengan kepentingan pribadi atau interpretasi yang salah.

B. Menghindari Tahrif (Penyimpangan) Kontemporer

Peringatan wa lā tattabi‘ ahwā'ahum sangat relevan dalam isu-isu kontemporer. Di era modern, tekanan untuk menyesuaikan syariat dengan nilai-nilai Barat atau norma-norma sekuler sering kali menjadi godaan. Status Muhaimin menuntut umat Islam untuk menolak segala bentuk "Tahrif" modern—yakni, penyimpangan makna atau penghapusan hukum—dengan dalih modernitas atau kemajuan. Hukum Islam harus diinterpretasikan untuk sesuai dengan zaman, namun intinya harus tetap teguh dan tak tergoyahkan, karena ia adalah kebenaran yang diturunkan oleh Yang Maha Mengetahui.

Penerapan syariat adalah bukan sekadar pelaksanaan ritual, tetapi mencakup penerapan keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Hakim harus adil, penguasa harus bertanggung jawab, dan masyarakat harus didasarkan pada prinsip kebenaran (al-Haqq) yang dibawa oleh Al-Qur'an.

X. Syariat dan Perwujudan Rahmatan Lil 'Alamin

Al-Qur'an sebagai Muhaimin adalah rahmat yang besar bagi umat manusia. Syariat yang dibawanya adalah syariat yang paling komprehensif dan seimbang. Ia menjembatani antara kebutuhan rohani dan jasmani, antara hak individu dan kepentingan komunal, dan antara stabilitas hukum dan fleksibilitas interpretasi.

A. Prinsip Kemudahan dan Keseimbangan

Salah satu ciri khas syariat Islam yang ditunjukkan melalui perannya sebagai Muhaimin adalah penghapusan kesulitan-kesulitan yang mungkin dialami oleh umat sebelumnya. Misalnya, keringanan dalam ibadah saat sakit atau bepergian, dan penetapan hukum yang lebih berimbang dalam masalah keluarga dan warisan. Syariat Nabi Muhammad dikenal dengan prinsip yusr (kemudahan) dan penolakan terhadap haraj (kesulitan yang berlebihan).

Keseimbangan ini adalah bukti bahwa syariat Islam tidak bersifat statis dan kaku, melainkan dinamis, namun perubahannya diizinkan hanya dalam koridor yang ditetapkan oleh wahyu, bukan oleh hawa nafsu atau opini publik yang berubah-ubah.

B. Memimpin dengan Teladan Kebaikan

Perintah Fastabiqul Khairat mendorong umat Islam untuk memimpin dunia bukan melalui dominasi paksa, tetapi melalui keunggulan moral dan etika. Perlombaan dalam kebaikan menuntut pembangunan institusi yang adil, sistem ekonomi yang etis, dan masyarakat yang berakhlak mulia.

Penerapan hukum Allah (bimā anzalallāh) yang sejati akan menghasilkan masyarakat yang stabil dan adil. Keadilan ini akan menjadi bukti nyata kepada umat lain bahwa syariat Islam, sebagai hasil dari Al-Qur'an yang Muhaimin, adalah rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi kaum Muslimin.

XI. Tantangan Modernitas dan Konsistensi Muhaimin

Di era globalisasi, umat Islam menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan prinsip Muhaimin. Arus informasi yang deras dan pluralisme nilai seringkali mengaburkan garis antara syariat (hukum yang tetap) dan hawa nafsu (hukum yang berubah-ubah).

A. Mempertahankan Asas Keadilan

Al-Qur'an menegaskan keadilan sebagai prinsip utama hukum Ilahi. Penerapan hukum Allah harus selalu bertujuan pada tercapainya keadilan (Surah An-Nisa’ 58). Keadilan yang dibawa oleh Al-Qur'an adalah keadilan yang melampaui kepentingan kelompok atau ras. Jika penetapan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim atau penguasa tidak menghasilkan keadilan yang hakiki, maka itu menandakan adanya penyimpangan dari tuntunan Muhaimin, meskipun secara lahiriah mungkin mengklaim bersumber dari syariat.

Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa interpretasi modern terhadap syariat tetap menjaga roh keadilan universal, sambil menghindari adaptasi yang mengorbankan teks-teks dasar. Muhaimin adalah kompas yang memastikan kapal syariat tidak tersesat di tengah badai ideologi kontemporer.

B. Peran Umat dalam Menjaga Otoritas Muhaimin

Kewajiban menjaga otoritas Muhaimin tidak hanya berada di tangan ulama atau penguasa, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif umat. Setiap Muslim memiliki kewajiban untuk mempelajari Al-Qur'an, memahami fungsinya, dan menolak hukum atau tradisi yang secara terang-terangan bertentangan dengan ajaran utamanya.

Jika umat secara keseluruhan gagal dalam melaksanakan perintah Faḥkum bimā anzalallāh dan Fastabiqul khairāt, maka umat tersebut berisiko kehilangan keberkahannya. Perlombaan dalam kebaikan harus menjadi gerakan kolektif, bukan hanya inisiatif individual. Umat harus bersatu dalam mengaplikasikan kebenaran yang dibawa oleh Muhaimin.

Penutup: Resolusi Akhir di Hadapan Allah

Surah Al-Maidah ayat 48 adalah ayat yang padat, berfungsi sebagai ensiklopedia singkat mengenai teologi wahyu, jurisprudensi, dan etika sosial dalam Islam. Ia menetapkan bahwa Al-Qur'an bukan sekadar buku baru, melainkan Muhaimin—penentu akhir yang menyempurnakan risalah kenabian.

Tiga perintah utamanya—mengakui Al-Qur'an sebagai penentu, menetapkan hukum Allah, dan berlomba dalam kebaikan—adalah peta jalan menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Seluruh perselisihan dan keraguan hukum, perbedaan syariat, dan perdebatan filosofis akan berakhir pada Hari Perhitungan, di mana Allah akan mengabarkan kepada kita apa yang selama ini kita perselisihkan.

Oleh karena itu, tugas umat Islam adalah berpegang teguh pada Al-Qur'an, menyadari keagungan perannya sebagai Muhaimin, dan mengarahkan seluruh upaya hidup untuk mencapai tujuan tunggal yang dituju oleh semua syariat: ketaatan murni kepada Allah SWT.

Kesempurnaan syariat Islam, yang dijamin oleh peran Muhaimin, menuntut konsistensi dan integritas dalam pelaksanaan. Umat Islam harus tampil sebagai teladan keadilan, menjauhkan diri dari hawa nafsu yang menyesatkan, dan mengukir sejarah dengan amal-amal kebaikan yang abadi.

Refleksi Mendalam atas Konsep Muhaimin

Konsep Muhaimin adalah sebuah janji Ilahi. Janji bahwa meskipun sejarah wahyu panjang dan kompleks, kebenaran sejati telah dijaga dalam bentuk yang paling murni dan abadi. Janji ini menghilangkan keraguan bagi umat Muhammad ﷺ. Mereka tidak perlu mencari kebenaran di luar kerangka Al-Qur'an dan Sunnah yang otentik. Muhaimin memastikan validitas iman, kejelasan hukum, dan kemurnian akidah. Kegagalan untuk menerima sepenuhnya Al-Qur'an sebagai Muhaimin adalah kegagalan untuk memahami status kenabian Muhammad dan finalitas risalah yang dibawanya.

Penerimaan ini juga mencakup pengakuan terhadap nabi-nabi sebelumnya dan kitab-kitab mereka, namun dengan pemahaman yang benar: bahwa keaslian mereka hanya dapat dikonfirmasi oleh Al-Qur'an. Ini adalah posisi yang unik dan kokoh dalam teologi perbandingan agama. Umat Islam mengakui Taurat dan Injil sebagai wahyu, namun tidak wajib mengikutinya, karena syariat mereka telah dinasakh oleh Muhaimin.

Dalam konteks modern yang penuh dengan tuntutan relativisme, mempertahankan Muhaimin berarti mempertahankan fondasi spiritual dan hukum peradaban Islam. Hukum Ilahi yang tidak berubah harus menjadi jangkar di tengah lautan perubahan sosial yang tak menentu. Ketaatan terhadap Muhaimin adalah ketaatan terhadap keadilan yang sesungguhnya.

Peran Fastabiqul Khairat sebagai Strategi Persatuan

Perintah berlomba dalam kebaikan memiliki implikasi yang mendalam dalam menghadapi perselisihan. Dalam sejarah peradaban, perbedaan syariat sering kali memicu konflik. Ayat ini memberikan arahan yang brilian: alihkan energi perselisihan menuju kompetisi kebajikan. Di mana pun umat Islam berada, baik sebagai minoritas maupun mayoritas, fokus harus dialihkan dari debat teologis yang tidak produktif ke aksi nyata dalam pembangunan masyarakat.

Hal ini adalah bentuk jihad yang paling mulia, yaitu jihad membangun kebaikan. Kebaikan ini mencakup segala hal, mulai dari integritas dalam bisnis, kejujuran dalam berpolitik, hingga pengabdian terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika umat Islam unggul dalam khairat, mereka memenuhi peran mereka sebagai umat terbaik (Khairu Ummah), yang keunggulannya diakui secara universal, melampaui batas-batas syariat yang berbeda.

Kesimpulannya, Al Maidah 48 bukan sekadar ayat hukum; ia adalah piagam fundamental yang mendefinisikan posisi Al-Qur'an dalam sejarah wahyu, memberikan mandat legislasi yang jelas, dan menawarkan strategi etis untuk menghadapi keberagaman dunia. Pemahaman dan penerapan yang tulus terhadap ayat ini adalah kunci untuk memulihkan kejayaan peradaban Islam.