Di antara seluruh perintah dan larangan yang termaktub dalam Kitab Suci Al-Qur'an, perlindungan terhadap jiwa dan kehidupan manusia menduduki tempat yang amat sangat mulia dan fundamental. Ajaran ini bukan hanya sekadar norma etika, melainkan sebuah amanah teologis yang mengikat seluruh umat manusia. Intisari dari perlindungan universal ini ditemukan dalam Surah Al-Isra, khususnya pada ayat ke-33, yang secara tegas menetapkan garis merah antara kehidupan yang dihormati dan tindakan kezaliman yang dilarang keras.
Ayat ini merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan menghormati hak asasi yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Kedudukannya dalam rangkaian ajaran moral Surah Al-Isra, yang sering disebut sebagai 'Sepuluh Perintah' versi Al-Qur'an, menunjukkan betapa pentingnya larangan pembunuhan ini dalam kerangka moralitas Islam yang paripurna.
Untuk memahami kedalaman pesan ayat ini, perlu dilakukan analisis terhadap setiap frasa yang terkandung di dalamnya. Setiap kata dalam ayat ini membawa implikasi hukum, etika, dan spiritual yang luas, membentuk fondasi hukum pidana dan etika sosial dalam Islam.
Frasa ini adalah perintah larangan yang bersifat umum dan menyeluruh. Penggunaan kata "an-nafs" (jiwa) merujuk pada kehidupan manusia tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Islam memandang setiap individu sebagai ciptaan mulia dari Allah (Tuhan), dan oleh karenanya, kehidupan adalah milik Ilahi yang ditiupkan, bukan hak milik individu atau komunitas untuk dicabut sesuka hati. Larangan ini mencakup pembunuhan langsung maupun tidak langsung, termasuk perbuatan yang dapat mengarah pada hilangnya nyawa. Pemeliharaan jiwa (Hifzh An-Nafs) adalah salah satu dari lima tujuan utama (Maqashid Asy-Syariah) hukum Islam. Ini berarti, semua upaya untuk menjaga kesehatan, keamanan, dan keberlangsungan hidup wajib dilaksanakan, dan segala tindakan yang mengancamnya adalah terlarang.
Jiwa manusia adalah misteri suci. Merusak jiwa berarti merusak tatanan kosmis yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Konsekuensi dari membunuh jiwa yang diharamkan adalah dosa besar (Kabirah) yang hampir tidak terampuni, seperti yang diisyaratkan dalam surah-surah lainnya. Keagungan larangan ini menunjukkan bahwa kehidupan bukanlah permainan, melainkan hak yang harus dijaga dengan segala daya upaya. Kesucian ini meluas hingga perlindungan terhadap diri sendiri; oleh karena itu, bunuh diri (intihar) juga termasuk dalam kategori melanggar larangan ini, karena manusia tidak berhak mengakhiri hidup yang merupakan pinjaman dari Tuhan.
Penekanan pada 'yang diharamkan Allah' menunjukkan bahwa larangan ini berasal dari otoritas tertinggi, bukan sekadar konvensi sosial atau hukum buatan manusia. Hanya Dzat Yang Maha Pencipta yang memiliki hak mutlak atas penciptaan, pengizinan, dan penghapusan kehidupan. Ini menguatkan dimensi teologis dari hukum pidana Islam; pembunuhan adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan, bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara. Jiwa adalah aset spiritual yang dilindungi oleh Syariat. Keberadaan manusia di dunia ini adalah ujian dan kesempatan untuk beribadah; mencabut nyawa tanpa alasan yang dibenarkan adalah mencabut kesempatan tersebut.
Ini adalah klausul pengecualian yang sangat ketat dan terbatas. Frasa "illa bil haqq" (kecuali dengan kebenaran/hak) berfungsi sebagai pintu gerbang menuju keadilan hukum, memastikan bahwa hukuman mati (jika diterapkan) hanya bisa dilakukan dalam kerangka hukum yang sah, terstruktur, dan tidak sembarangan. Islam adalah agama rahmat, namun ia juga agama keadilan. Kebenaran (al-haqq) dalam konteks ini merujuk pada sebab-sebab legal yang membolehkan pencabutan nyawa, yang mana penetapannya hanya boleh dilakukan oleh otoritas negara yang sah melalui proses peradilan yang adil dan transparan.
Para ulama sepakat bahwa 'kebenaran' ini mencakup tiga hal utama, yang wajib diproses melalui pengadilan: (1) Al-Qisas (hukuman balas setimpal bagi pembunuh); (2) Az-Zina bil Ihsan (hukuman rajam bagi pezina yang sudah menikah); dan (3) At-Tarik lid-Din (hukuman bagi yang meninggalkan Islam dan memerangi masyarakat Muslim). Namun, penekanan terbesar dalam konteks ayat ini dan perlindungan jiwa adalah pada penerapan Qisas, yang tujuannya adalah memulihkan keadilan sosial dan mencegah balas dendam tak terkendali. Pelaksanaan 'hak' ini harus tunduk pada prosedur hukum yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa legitimasi hukum, setiap pembunuhan adalah kejahatan, bahkan jika dilakukan atas nama "moral" atau "agama."
Bagian kedua ayat ini beralih dari larangan umum ke mekanisme penegakan keadilan setelah kejahatan terjadi. Frasa ini menegaskan status korban sebagai pihak yang terzalimi (mazhluman). Ini penting karena menempatkan korban sebagai pusat perhatian Syariat. Jika seseorang dibunuh secara tidak sah, kezaliman telah terjadi, dan kezaliman tersebut harus ditebus demi tegaknya tatanan sosial dan spiritual.
Ketika kezaliman pembunuhan terjadi, Allah memberikan wewenang atau 'kekuasaan' (sulthana) kepada wali atau ahli waris korban. Wewenang ini adalah hak untuk menuntut balas setimpal (Qisas) atau, sebaliknya, memilih untuk memaafkan pelaku dan menerima ganti rugi (Diyah). Pemberian 'kekuasaan' kepada wali ini adalah bentuk pengakuan Syariat terhadap rasa kehilangan dan hak korban atas keadilan, sekaligus memindahkan hak eksekusi dari tangan individu yang marah ke tangan sistem hukum yang terlegitimasi, meskipun inisiasinya berasal dari wali.
Ini adalah peringatan keras dan krusial yang mengendalikan nafsu balas dendam. Kekuasaan yang diberikan kepada wali (untuk menuntut Qisas) harus digunakan secara bertanggung jawab. Melampaui batas (israf) berarti membunuh lebih dari satu jiwa untuk satu pembunuhan, menyiksa pelaku, atau melakukan pembunuhan balasan di luar keputusan pengadilan. Ayat ini secara efektif menutup pintu bagi praktik balas dendam suku atau keluarga yang tidak terkontrol (yang umum terjadi pada masa pra-Islam/Jahiliyah).
Tujuan utama hukum Qisas bukanlah pembalasan brutal, melainkan pencegahan dan pendidikan. Ketika wali diminta untuk tidak melampaui batas, ini menegaskan bahwa bahkan dalam pelaksanaan keadilan, prinsip rahmat dan proporsionalitas harus dijaga. Keadilan harus tegak, tetapi tidak boleh diiringi dengan kezaliman baru. Pembatasan ini adalah cerminan dari kesempurnaan Syariat yang berusaha menyeimbangkan antara hak korban dan prinsip kemanusiaan.
Ayat ditutup dengan penegasan bahwa wali korban, yang menuntut keadilan sesuai batas-batas Syariat, adalah pihak yang 'mendapat pertolongan' (manshura). Pertolongan ini dapat diartikan sebagai dukungan dari Allah, dukungan dari masyarakat, atau dukungan dari sistem hukum yang sah. Ini memberikan validitas moral dan spiritual bagi hak wali untuk mencari keadilan, sekaligus menegaskan bahwa keadilan adalah tujuan yang didukung oleh agama.
Larangan pembunuhan dalam Al-Isra 33 tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari kerangka teologis yang lebih besar, yaitu Maqashid Asy-Syariah (Tujuan Hukum Islam), di mana Hifzh An-Nafs (Pemeliharaan Jiwa) adalah salah satu dari lima tujuan utamanya. Keharusan untuk menjaga jiwa meluas jauh melampaui sekadar menahan tangan dari kekerasan fisik.
Islam memberikan nilai yang tak terhingga pada setiap kehidupan. Ayat ini menunjukkan bahwa hak hidup adalah hak yang dijamin langsung oleh Allah. Kehidupan bukanlah hak yang dapat dinegosiasikan atau dicabut oleh individu atau kelompok berdasarkan kepentingan duniawi. Tindakan menghilangkan nyawa, meskipun dilakukan atas dasar dendam pribadi atau ideologi sempit, dianggap sebagai kejahatan monumental yang mengganggu keseimbangan spiritual dan sosial.
Para ulama tafsir kontemporer menekankan bahwa nilai kehidupan ini berlaku universal. Apabila Islam melindungi kehidupan seorang Muslim, perlindungan yang sama juga diberikan kepada non-Muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam (dzimmi atau mu'ahad). Sebab, larangan pada Al-Isra 33 menggunakan kata an-nafs (jiwa), yang bersifat umum, bukan an-nafs al-mu'minah (jiwa yang beriman). Ini memperkuat dimensi universal dari Syariat dalam perlindungan hak asasi manusia.
Pembunuhan yang tidak disengaja (al-qatl al-khata') memiliki hukuman yang berbeda, namun pembunuhan yang disengaja (al-qatl al-'amd) dianggap sebagai salah satu dosa terbesar (al-Kabair). Ayat ini diperkuat oleh Surah An-Nisa (4:93) yang memberikan ancaman keras berupa Jahannam abadi bagi pembunuh yang disengaja. Intensitas ancaman ini menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran terhadap hak hidup di mata Tuhan. Dosa ini bukan hanya menyangkut hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga pelanggaran langsung terhadap hak Ilahi atas kepemilikan jiwa.
Implikasi spiritualnya sangat mendalam. Pembunuhan merusak fitrah manusia yang seharusnya menjadi khalifah (wakil Tuhan) di bumi. Seorang pembunuh merusak fitrahnya sendiri dan mengambil peran yang bukan haknya. Kerusakan ini begitu parah sehingga pertobatan atas dosa pembunuhan sangat sulit, karena ia terkait dengan hak manusia (korban dan walinya) yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
Setelah menetapkan larangan mutlak, ayat 33 Al-Isra menjelaskan prosedur hukum (Qisas) untuk menanggapi kejahatan pembunuhan, memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa mengorbankan prinsip kemanusiaan dan tanpa memicu siklus kekerasan tak berujung. Sistem ini adalah manifestasi dari frasa "illa bil haqq."
Qisas (hukum balas setimpal) adalah hak yang diberikan kepada wali korban. Fungsinya ganda: sebagai hukuman bagi pelaku dan sebagai pencegah (zawajir) bagi masyarakat umum. Ayat Al-Baqarah 2:179 menyatakan: "Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal." Paradoks ini—bahwa dalam kematian ada kehidupan—menjelaskan bahwa pelaksanaan hukuman yang adil mencegah munculnya balas dendam pribadi yang jauh lebih destruktif, sehingga pada akhirnya menyelamatkan banyak nyawa.
Penting untuk dipahami bahwa Qisas bukan hanya tentang hukuman mati. Ia adalah hak tuntutan yang berada di tangan wali. Jika wali memilih Qisas, maka negara (otoritas hukum) wajib melaksanakannya setelah proses peradilan yang imparsial dan terbukti bersalah tanpa keraguan. Namun, yang paling mulia dalam Syariat adalah opsi pemaafan.
Hak wali yang dijamin oleh ayat ini mencakup kemungkinan memaafkan pelaku. Apabila wali memaafkan (al-'Afwu), maka hukuman mati (Qisas) gugur dan digantikan dengan ganti rugi materi (Diyah). Memilih pemaafan dan Diyah dianggap sebagai tindakan yang lebih mulia dan disukai dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa Syariat tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada rekonsiliasi, rahmat, dan perbaikan sosial.
Keputusan wali untuk memaafkan merupakan perwujudan dari spiritualitas yang tinggi. Itu adalah kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh dan bagi keluarga korban untuk mengakhiri perseteruan. Dalam konteks ayat 33, ketika wali diperingatkan untuk tidak melampaui batas, opsi pemaafan dan Diyah justru merupakan cara tertinggi untuk mematuhi peringatan tersebut, yaitu dengan memilih jalur yang paling mengedepankan belas kasihan.
Peringatan "fala yusrif fil qatl" adalah mekanisme kontrol yang mencegah kezaliman sistemik. Dalam masyarakat pra-Islam, seringkali terjadi bahwa pembunuhan satu anggota suku dibalas dengan pembunuhan sepuluh orang dari suku lawan, atau pembunuhan budak dibalas dengan pembunuhan orang merdeka. Al-Isra 33 mengakhiri praktik keji ini dengan memastikan bahwa keadilan harus bersifat proporsional dan tidak boleh melampaui batas satu jiwa untuk satu jiwa. Kezaliman terhadap pelaku kejahatan, meskipun ia telah terbukti bersalah, tetap dilarang dalam Syariat.
Pembatasan ini juga berarti larangan terhadap penyiksaan (muthlaq) terhadap pelaku, baik sebelum maupun saat eksekusi. Hukuman harus dijalankan dengan cara yang ditentukan dan tidak boleh menimbulkan penderitaan yang berlebihan. Ini menegaskan bahwa bahkan dalam situasi yang paling serius sekalipun, martabat manusia tetap harus dipertahankan, sebuah prinsip etika yang sangat maju untuk zamannya.
Meskipun ayat ini diturunkan pada abad ke-7, relevansinya tetap abadi dan mencakup berbagai isu kontemporer yang melibatkan hilangnya nyawa. Prinsip Hifzh An-Nafs (perlindungan jiwa) dari Al-Isra 33 menjadi dasar penilaian Syariat terhadap isu-isu modern.
Larangan "La taqtulun nafs" secara tegas mencakup bunuh diri. Jika manusia dilarang membunuh jiwa yang lain, maka ia tentu dilarang membunuh jiwanya sendiri, karena jiwa itu adalah amanah dari Tuhan. Islam memandang bunuh diri sebagai tindakan putus asa dan kezaliman terhadap diri sendiri, yang secara langsung melanggar otoritas Ilahi atas kehidupan. Kesulitan hidup atau penderitaan tidak membenarkan tindakan mencabut amanah Ilahi tersebut. Perspektif Islam mewajibkan ketahanan, kesabaran, dan pencarian solusi di tengah tantangan, bukan penghancuran diri.
Dalam isu euthanasia (suntik mati) atau pengakhiran hidup yang dibantu, prinsip Al-Isra 33 menempatkan batasan yang jelas. Karena kehidupan dimiliki oleh Allah, tidak ada individu (termasuk dokter atau keluarga) yang berhak mempercepat kematian, meskipun dengan niat meringankan penderitaan. Mengakhiri hidup, meskipun atas permintaan, dianggap melanggar larangan membunuh. Prinsip medis Islam adalah memberikan perawatan paliatif dan mengurangi rasa sakit, tetapi tidak boleh secara aktif mengakhiri kehidupan. Ayat 33 menegaskan bahwa akhir kehidupan hanya boleh terjadi melalui kehendak alami atau melalui proses hukum yang benar (illa bil haqq).
Aksi terorisme, pembunuhan massal terhadap warga sipil tak berdosa, dan penyerangan yang tidak sah bertentangan secara radikal dengan prinsip illa bil haqq. Terorisme adalah bentuk israf fil qatl (melampaui batas dalam membunuh) yang paling ekstrem dan dilarang. Para pelaku terorisme mencabut nyawa tanpa proses hukum, tanpa otoritas negara, dan menargetkan jiwa-jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh. Oleh karena itu, semua bentuk kekerasan ekstrem yang tidak berada di bawah legitimasi negara dan Syariat yang sah, secara tegas dikutuk berdasarkan ayat ini dan ayat pendukung lainnya (seperti Al-Ma'idah 5:32).
Pelaksanaan kekerasan harus selalu berada di bawah kendali keadilan dan negara. Tindakan sepihak yang dilakukan atas nama 'jihad' atau 'kebenaran' oleh individu atau kelompok non-negara dianggap sebagai pelanggaran terhadap ayat ini dan merupakan bentuk kejahatan besar yang menimbulkan kekacauan (fasad fil ardh).
Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status janin sebelum 120 hari, secara umum, Al-Isra 33 sering dikaitkan dengan perlindungan kehidupan sejak tahap awal. Terutama setelah ditiupkannya ruh (sekitar 120 hari), menggugurkan kandungan tanpa alasan medis yang sangat mendesak dan disepakati oleh Syariat, dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan jiwa. Ayat ini menanamkan kesadaran bahwa kehidupan dimulai sebelum kelahiran, dan upaya untuk melindungi jiwa harus dimulai sejak dini.
Keagungan larangan pembunuhan ini semakin terlihat jelas ketika dihubungkan dengan ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an, terutama yang menekankan konsekuensi spiritual dan sosial dari tindakan mencabut nyawa.
Surah An-Nisa ayat 93 memberikan ancaman paling keras bagi pembunuh mukmin yang disengaja:
“Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.”
Ancaman kekal di Jahannam untuk dosa pembunuhan menunjukkan bahwa dosa ini memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan dosa-dosa besar lainnya. Ayat 33 Al-Isra memberikan fondasi etika (‘Jangan membunuh’), sedangkan An-Nisa 93 memberikan sanksi spiritual (‘Kekal di Neraka’). Kedua ayat ini saling melengkapi dalam menegaskan kengerian kejahatan ini di sisi Allah.
Surah Al-Ma'idah ayat 32 sering dikutip sebagai landasan etika universal Islam mengenai kehidupan:
“Barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”
Ayat Al-Ma'idah ini berfungsi sebagai amplifikasi filosofis dari larangan pada Al-Isra 33. Mengapa dilarang membunuh? Karena setiap jiwa adalah representasi dari seluruh umat manusia. Merusak satu jiwa berarti merusak fondasi kemanusiaan secara keseluruhan. Sebaliknya, menyelamatkan satu jiwa, seperti yang diperintahkan oleh prinsip Hifzh An-Nafs, adalah kontribusi terhadap kelangsungan hidup seluruh peradaban.
Ayat 33 Al-Isra tidak hanya memberikan perintah kepada individu, tetapi juga menetapkan tanggung jawab hukum dan keadilan yang harus diemban oleh otoritas publik atau negara. Negara memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa implementasi "illa bil haqq" dilakukan secara benar.
Frasa "illa bil haqq" mengharuskan adanya otoritas yang sah dan terlembaga untuk melaksanakan hukuman mati. Dalam konteks modern, ini berarti hanya negara yang berdaulat, melalui sistem peradilan yang independen dan kompeten, yang memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman mati. Ini mencegah munculnya vigilante justice (peradilan main hakim sendiri) dan kekacauan. Syariat menolak penegakan hukum yang bersifat pribadi atau kelompok, kecuali di bawah kendali dan pengawasan pengadilan.
Ayat ini menyatakan bahwa wali korban adalah pihak yang "manshura" (mendapat pertolongan). Ini mengindikasikan bahwa negara wajib melindungi hak wali untuk menuntut keadilan, sekaligus melindungi wali dari pembalasan dendam oleh pihak pelaku, terutama jika wali memilih untuk memaafkan. Pertolongan ini juga mencakup kewajiban negara untuk memfasilitasi proses Qisas atau Diyah dengan adil dan efisien, sehingga keluarga korban benar-benar merasa bahwa keadilan telah ditegakkan.
Karena fokus utama Syariat adalah pencegahan, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sosial yang meminimalkan kejahatan. Pendidikan moral, penegakan hukum yang tegas terhadap kekerasan, dan pemberantasan kemiskinan dan ketidakadilan (yang sering menjadi pemicu kejahatan) adalah bagian integral dari upaya kolektif untuk memelihara jiwa sesuai tuntunan Al-Isra 33. Larangan membunuh bukan hanya sekadar hukuman, tetapi merupakan ajakan untuk membangun masyarakat yang damai dan menghargai kehidupan.
Pemahaman terhadap Al-Isra 33 harus terus diperdalam seiring perkembangan zaman. Ayat ini bukan sekadar landasan hukum pidana, melainkan seruan abadi untuk menjaga etika kemanusiaan.
Inti dari pesan ayat ini adalah bahwa kehidupan adalah karunia yang teramat besar dan suci. Kehidupan adalah manifestasi dari nama-nama Allah, dan merusaknya adalah penghinaan terhadap otoritas Ilahi. Larangan yang begitu keras ini berfungsi sebagai pengingat konstan akan kerapuhan dan keagungan keberadaan manusia. Di dunia yang sering kali dipenuhi konflik dan kekerasan, ayat ini menjadi suar yang menyerukan perdamaian, keadilan proporsional, dan penghormatan universal terhadap hak hidup.
Implementasi yang benar dari Al-Isra 33 adalah menahan diri dari segala bentuk agresi, baik yang bersifat fisik, verbal, maupun struktural yang mengancam kehidupan. Ini menuntut setiap Muslim untuk menjadi penjaga kehidupan, bukan penghancur. Ketika masyarakat mampu memahami dan menerapkan prinsip illa bil haqq dengan penuh kesadaran dan kearifan, maka tujuan Syariat dalam menciptakan kedamaian dan ketenteraman akan tercapai.
Pembahasan mengenai Surah Al-Isra ayat 33 secara historis dan teologis menunjukkan sebuah komitmen fundamental Syariat Islam terhadap perlindungan hak-hak dasar manusia. Hak untuk hidup, Hifzh An-Nafs, tidak hanya dijamin, tetapi juga dilindungi melalui mekanisme hukum yang sangat rinci, yaitu sistem Qisas dan Diyah, yang bertujuan untuk menyeimbangkan keadilan dan rahmat. Keunikan ayat ini terletak pada penekanan ganda: pertama, larangan mutlak terhadap pembunuhan yang tidak sah; dan kedua, pembatasan ketat terhadap pembalasan, yaitu larangan israf fil qatl (melampaui batas dalam membunuh). Pembatasan ini adalah penanda peradaban yang membedakan sistem hukum Islam dari tradisi balas dendam yang tak terkendali.
Prinsip yang terkandung dalam Al-Isra 33 memiliki dampak yang jauh melampaui ranah hukum pidana. Ia meresap ke dalam etika sosial sehari-hari, menuntut umat Islam untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Ini termasuk kewajiban moral untuk mencegah segala bentuk kekerasan, bahkan dalam konflik interpersonal yang kecil. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki nilai sakral, dan ancaman terhadap nilai tersebut, baik melalui kekerasan fisik, intimidasi, atau kekerasan struktural (seperti ketidakadilan ekonomi yang menyebabkan kematian), bertentangan dengan semangat Syariat.
Penghormatan terhadap nyawa juga berarti menghargai kesehatan dan keselamatan. Upaya kolektif untuk menjaga lingkungan yang bersih, memastikan akses terhadap kebutuhan dasar, dan menyediakan perawatan kesehatan yang memadai adalah bagian dari tanggung jawab Hifzh An-Nafs yang diperintahkan oleh prinsip ayat 33. Kegagalan dalam melindungi kesehatan masyarakat dapat dilihat sebagai bentuk kelalaian yang mengarah pada hilangnya nyawa secara tidak langsung, yang secara etis juga bertentangan dengan pesan ayat ini.
Meskipun hukuman bagi pembunuhan sengaja sangat berat, Islam tetap membuka pintu tobat, terutama jika pelaku menyerahkan diri, menunjukkan penyesalan yang mendalam, dan walinya memilih Diyah. Keadilan dalam Islam tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memulihkan. Jika pelaku dapat menebus dosanya (dengan memenuhi hak wali dan bertaubat kepada Allah), ia masih memiliki kesempatan untuk perbaikan diri. Namun, ini tidak pernah menghilangkan hak wali korban atas pembalasan yang setimpal, menegaskan bahwa hak individu dalam Syariat sangat dihormati.
Peran wali dalam memutuskan antara Qisas atau Diyah adalah elemen keadilan restoratif yang unik. Keputusan wali yang didasarkan pada keikhlasan untuk memaafkan, meskipun sangat menyakitkan, dipandang sebagai puncak kemuliaan moral. Dalam konteks ini, wali menjadi agen rahmat Ilahi di bumi, menunjukkan bahwa hukum Islam selalu memberikan ruang bagi belas kasih untuk melunakkan kekakuan tuntutan hukum, asalkan keadilan substansial tetap tercapai.
Bahkan dalam konteks perang yang dibenarkan (yang termasuk dalam kategori "illa bil haqq"), Syariat menetapkan batasan moral dan hukum yang ketat, sejalan dengan peringatan untuk tidak melampaui batas. Dilarang membunuh non-kombatan—wanita, anak-anak, orang tua, pendeta, atau petani yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Dilarang merusak lingkungan secara berlebihan. Batasan ini menunjukkan bahwa perang dalam Islam, jika memang harus terjadi, harus dijalankan dengan batasan etika yang ketat, dan tujuan utamanya adalah mengakhiri kezaliman, bukan menghancurkan kehidupan tanpa pandang bulu. Pelaksanaan Jihad atau perang yang sah harus selalu tunduk pada prinsip proporsionalitas yang diisyaratkan oleh Al-Isra 33.
Kezaliman (zulm) dalam bentuk apapun, terutama yang berujung pada hilangnya nyawa, adalah musuh utama dari ajaran Al-Isra 33. Setiap upaya untuk menggunakan kekuatan yang melampaui batas kebenaran adalah manifestasi dari zulm. Oleh karena itu, tugas umat Islam dan negara adalah memerangi zulm di segala tingkat, mulai dari kezaliman individu hingga kezaliman struktural yang merenggut nyawa dan martabat.
Al-Isra ayat 33 adalah salah satu ayat paling fundamental yang menegaskan betapa berharganya kehidupan manusia di hadapan Tuhan. Ayat ini mengajarkan kita bahwa menjaga satu jiwa adalah kewajiban yang sakral, dan menghilangkannya tanpa alasan yang benar adalah kejahatan yang meluluhlantakkan. Prinsip ini memastikan bahwa Syariat Islam adalah sistem hukum yang berorientasi pada perlindungan kehidupan, keadilan yang proporsional, dan rahmat yang terkendali. Pesan "illa bil haqq" akan selalu menjadi landasan untuk membedakan antara tindakan hukum yang adil dan pembalasan yang zalim.
Larangan pembunuhan ini adalah pondasi bagi peradaban yang menghargai keberadaan setiap individu. Ia menyeru kepada masyarakat global untuk menghentikan siklus kekerasan, untuk tunduk pada proses hukum yang adil, dan untuk selalu memilih jalan pemaafan dan perdamaian di atas dendam dan kehancuran. Kesucian jiwa, yang diharamkan Allah untuk dibunuh, adalah amanah yang wajib dijaga oleh setiap individu dan setiap sistem pemerintahan hingga akhir zaman.
Setiap detail dalam ayat 33, dari larangan yang tegas hingga hak wali dan peringatan untuk tidak melampaui batas, menggambarkan desain hukum yang sempurna, yang menjaga keseimbangan antara hak korban, pencegahan kejahatan, dan pengekangan terhadap kezaliman. Kesadaran akan hal ini membawa umat pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna menjadi seorang khalifah di bumi, yaitu menjadi pelindung kehidupan, bukan perusaknya.
Pemahaman ini mendorong setiap individu untuk merenungkan tanggung jawabnya terhadap kehidupan orang lain. Apakah tindakan, kata-kata, atau keputusan kita berpotensi merenggut atau merusak jiwa yang telah dimuliakan oleh Allah? Jika jawaban atas pertanyaan tersebut adalah ya, maka tindakan tersebut melanggar inti dari Surah Al-Isra ayat 33. Dengan demikian, ayat ini menjadi standar moral yang tidak hanya mengatur hukum pidana, tetapi juga membentuk karakter dan moralitas seorang mukmin.
Kewajiban untuk tidak melampaui batas (israf) adalah pengingat penting bahwa kekuatan, bahkan kekuasaan untuk menegakkan keadilan, harus selalu digunakan dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati. Melampaui batas adalah sifat kezaliman, dan Islam menolak kezaliman bahkan ketika keadilan sedang ditegakkan. Ayat ini mengajarkan kita bahwa tujuan akhir Syariat adalah rahmah (kasih sayang), dan Qisas adalah cara untuk mencapai ketertiban sosial yang memungkinkan rahmah tersebut tumbuh subur, bukan untuk memuaskan hasrat balas dendam yang liar.
Akhirnya, janji bahwa wali korban adalah pihak yang mendapat pertolongan (manshura) memberikan penghiburan dan jaminan bahwa pencarian keadilan di tengah kehilangan adalah sesuatu yang didukung secara Ilahi. Ini mendorong keluarga korban untuk mencari keadilan melalui jalur yang sah dan menolak jalan kekerasan pribadi, dengan keyakinan penuh bahwa Allah mendukung mereka dalam penegakan al-haqq.
Dengan demikian, Al-Isra 33 tidak hanya menjadi ayat hukum, tetapi juga deklarasi etika yang memandu umat manusia menuju penghormatan total terhadap kehidupan, menjadikannya salah satu permata dalam ajaran moralitas universal Al-Qur'an.
Perintah larangan membunuh dalam Al-Isra 33 secara langsung terkait dengan pembangunan stabilitas sosial dan ketertiban. Ketika hak hidup seseorang dijamin oleh sistem hukum dan dihormati oleh masyarakat, rasa aman (aman) akan tercipta. Rasa aman adalah prasyarat bagi tumbuhnya peradaban, ilmu pengetahuan, dan ibadah yang khusyuk. Oleh karena itu, menjaga jiwa adalah menjaga fondasi masyarakat itu sendiri.
Pembunuhan yang tidak sah dianggap sebagai salah satu bentuk terbesar dari fitnah (kekacauan atau ujian) di bumi. Fitnah yang diakibatkan oleh pertumpahan darah dapat menghancurkan ikatan komunitas dan memicu perang saudara. Ayat ini berupaya memadamkan api fitnah sejak awal dengan menetapkan bahwa setiap pembunuhan yang tidak berdasarkan kebenaran adalah kejahatan yang harus dituntut dan dihukum secara terpusat oleh otoritas yang sah. Tanpa kontrol ini, masyarakat akan jatuh ke dalam anarki, di mana nyawa tidak lagi memiliki harga, sebuah keadaan yang secara tegas ditolak oleh Syariat.
Penghargaan terhadap hak hidup adalah pengakuan terhadap nilai kemanusiaan yang melekat pada setiap individu. Larangan ini adalah seruan untuk saling menghormati dan menyadari bahwa setiap jiwa, terlepas dari latar belakangnya, adalah potensi kebaikan dan ibadah. Jika potensi ini dihancurkan tanpa hak, kerugian yang ditimbulkan bukan hanya milik keluarga korban, tetapi kerugian bagi seluruh umat manusia. Ini menegaskan kembali prinsip universalitas etika Islam: perlindungan kehidupan adalah kewajiban global.
Tanggung jawab kolektif untuk melindungi kehidupan menuntut adanya institusi yang kuat, transparan, dan adil. Institusi inilah yang harus memastikan bahwa prosedur illa bil haqq dijalankan dengan teliti, tanpa diskriminasi, dan sesuai dengan standar kebenaran tertinggi. Kegagalan institusi dalam menjalankan tanggung jawab ini akan menyebabkan runtuhnya rasa aman dan memicu individu untuk mengambil hukum di tangan mereka sendiri, sebuah tindakan yang secara eksplisit dilarang oleh peringatan fala yusrif fil qatl.
Kunci dari ayat 33 Al-Isra adalah pemahaman yang tepat mengenai frasa illa bil haqq. 'Kebenaran' di sini bukan berarti pembenaran subyektif yang diciptakan oleh individu atau kelompok tertentu, melainkan harus dipahami sebagai kebenaran hukum dan prosedur yang ditetapkan oleh sumber-sumber Syariat (Al-Qur'an dan Sunnah), dan diinterpretasikan serta dilaksanakan oleh otoritas hukum yang sah.
Kebenaran yang membenarkan pencabutan nyawa sangatlah terbatas. Ia harus mencakup pembuktian yang tidak diragukan lagi (yaqin), proses peradilan yang memberikan hak pembelaan penuh (due process) kepada terdakwa, dan penjatuhan hukuman oleh hakim yang kompeten. Ini mencegah penyalahgunaan klaim 'kebenaran' untuk membenarkan tindakan kriminal. Tanpa proses hukum yang ketat, tindakan membunuh, meskipun dilakukan dengan keyakinan pribadi yang kuat, tetaplah kezaliman dan pelanggaran terhadap larangan ini.
Prinsip keterbatasan ini sangat penting. Hukum Islam menyukai pemeliharaan (baqa’) dan benci penghancuran (fana’). Oleh karena itu, pintu menuju hukuman mati dibuat sangat sempit. Bahkan dalam kasus pembunuhan, jika ada keraguan sedikit pun, hukuman Qisas ditiadakan. Prinsip "hadd-hukum pidana ditiadakan karena syubhat-keraguan" adalah mekanisme lain yang bekerja paralel dengan Al-Isra 33 untuk memastikan bahwa hak hidup hanya dicabut dalam keadaan yang paling ekstrem dan terbukti tanpa cela.
Dalam memahami kedalaman pesan Al-Isra 33, kita dituntut untuk selalu mengedepankan kehati-hatian dalam segala tindakan yang berpotensi menyentuh kehidupan. Ayat ini bukan hanya sebuah larangan, tetapi juga sebuah etika hidup yang menuntut tanggung jawab besar dari setiap pemeluknya. Keagungan Syariat Islam terletak pada kemampuannya untuk menyeimbangkan ketegasan hukum dengan keluasan rahmat, memastikan bahwa keadilan tidak pernah menjadi alasan untuk melahirkan kezaliman yang baru.
Oleh karena itu, penekanan pada hak wali untuk menuntut balas tetapi dilarang melampaui batas adalah puncak dari sistem keadilan yang manusiawi. Ini adalah kompromi yang indah antara hak korban untuk mendapatkan penebusan dan kewajiban moral untuk mengendalikan amarah. Masyarakat yang mengamalkan ayat 33 ini akan menjadi masyarakat yang tenang, di mana konflik diselesaikan melalui jalur hukum yang beradab, dan bukan melalui pertumpahan darah yang tidak terkendali. Pesan dari Al-Isra 33 adalah pesan untuk membangun dunia yang menghargai setiap detak jantung.
Prinsip perlindungan jiwa dalam Al-Isra 33 membawa kita pada refleksi filosofis yang mendalam mengenai hakikat eksistensi manusia. Mengapa Allah sangat melarang pembunuhan? Jawabannya terletak pada konsep takrim al-insan (pemuliaan manusia). Manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik, dianugerahi akal, dan diberikan tugas sebagai khalifah di bumi. Setiap jiwa membawa potensi untuk kebaikan yang tak terbatas, dan setiap kehidupan adalah bagian dari rencana Ilahi yang besar.
Ketika seseorang membunuh, ia bukan hanya mengakhiri keberadaan fisik, tetapi juga menghapus seluruh potensi kebaikan yang mungkin dihasilkan oleh jiwa tersebut di masa depan. Ia menodai kehormatan yang telah diberikan Allah kepada Bani Adam. Konsekuensi dari tindakan ini, yang digambarkan dalam Al-Ma'idah 5:32 sebagai pembunuhan seluruh umat manusia, menunjukkan bahwa nilai satu jiwa sangatlah kompleks dan terhubung dengan nasib kolektif seluruh ciptaan.
Larangan pembunuhan ini memaksa umat manusia untuk menghadapi tanggung jawab moralnya. Setiap orang adalah penjaga bagi orang lain. Dalam sebuah komunitas yang ideal berdasarkan Syariat, tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada jiwa yang dianiaya atau dicabut haknya adalah tugas bersama. Hal ini mencakup memerangi segala bentuk kekejaman, penindasan, dan ketidakadilan yang dapat mengancam integritas fisik atau psikologis seseorang.
Di era modern, tantangan terhadap prinsip Al-Isra 33 semakin kompleks, mencakup perang antarnegara, kejahatan rasial, genosida, dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya yang menyebabkan kematian. Ayat ini berfungsi sebagai kritik abadi terhadap semua sistem atau ideologi yang merendahkan nilai nyawa manusia. Jika suatu kekuasaan beroperasi di luar kerangka illa bil haqq, ia berada dalam posisi yang zalim, karena kekuasaan tertinggi atas hidup dan mati tetaplah milik Allah.
Pesan Al-Isra 33 memberikan kerangka moral yang kokoh bagi diplomasi, hak asasi manusia, dan hukum internasional. Prinsip-prinsip ini harus dipegang teguh: keadilan harus ditegakkan, tetapi dengan batasan yang jelas, dan hak hidup harus dihormati di atas semua pertimbangan politik atau ekonomi. Ketika hak hidup diabaikan, maka semua hak asasi lainnya akan runtuh.
Dengan demikian, Surah Al-Isra ayat 33 adalah pengingat yang mendalam dan terus-menerus akan kesucian hidup dan kewajiban kita untuk menjaganya, baik melalui kepatuhan pribadi yang ketat maupun melalui dukungan terhadap sistem keadilan yang transparan dan tidak melampaui batas.
Kesimpulan dari telaah panjang ini adalah bahwa perlindungan jiwa adalah inti spiritual dan hukum dari Syariat Islam. Ia adalah garis pertahanan pertama bagi peradaban. Tanpa penghormatan terhadap kehidupan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Isra 33, maka tidak ada lagi fondasi yang kokoh untuk membangun masyarakat yang damai, adil, dan berakhlak mulia. Kehidupan adalah amanah suci, dan penjagaannya adalah ibadah tertinggi.
Ayat 33 ditutup dengan penekanan pada pengendalian diri (tidak melampaui batas) dan dukungan Ilahi bagi pencari keadilan. Namun, dalam konteks hukum Islam, selalu ada penekanan etis bahwa puncak keadilan adalah pemaafan. Pilihan wali untuk memaafkan, meskipun sangat sulit secara emosional, mencerminkan sifat-sifat Allah yang Maha Pemaaf (Al-Ghafur) dan Maha Pengampun (Al-'Afuww).
Pemaafan yang disertai dengan penerimaan Diyah (ganti rugi) adalah mekanisme yang tidak hanya mengakhiri siklus balas dendam, tetapi juga memberikan kesempatan bagi keluarga korban untuk memulihkan diri secara finansial dan spiritual, serta memberikan ruang bagi pelaku untuk melakukan tobat yang tulus. Ini adalah contoh bagaimana Syariat dirancang untuk menjadi sumber rahmat bagi seluruh alam, bahkan dalam situasi kejahatan yang paling mengerikan.
Penerapan Al-Isra 33 secara menyeluruh harus melibatkan advokasi untuk pemaafan dan perdamaian di antara pihak-pihak yang bertikai. Ini bukan berarti mengabaikan kejahatan, melainkan mengangkat keadilan dari sekadar pembalasan menjadi penyembuhan sosial dan spiritual. Dengan demikian, ayat ini berfungsi sebagai landasan etika abadi: jagalah kehidupan; tegakkan keadilan; dan dalam penegakan keadilan, jangan pernah melampaui batas kemanusiaan.
Oleh karena itu, penghayatan terhadap ayat 33 Surah Al-Isra merupakan kunci untuk memahami kedalaman etika Islam yang menekankan perlindungan absolut terhadap hak hidup, kecuali dalam bingkai keadilan yang sangat sempit dan terkontrol. Hak hidup adalah hak ilahi, dan pelestariannya adalah tugas kemanusiaan yang tertinggi.