Surah Al An'am (Binatang Ternak), yang diturunkan pada periode Mekkah, memuat inti dari ajaran tauhid dan etika sosial Islam. Bagian paling sentral dalam surah ini adalah rangkaian perintah dan larangan yang sering disebut sebagai "Sepuluh Perintah" versi Al-Qur'an (ayat 151-153). Ayat-ayat ini berfungsi sebagai manifesto moralitas, meletakkan dasar bagi hubungan yang benar antara manusia dengan Penciptanya, dan antara sesama manusia.
Di antara rangkaian perintah fundamental tersebut, ayat 152 menonjol karena fokusnya yang tajam pada keadilan ekonomi, perlindungan sosial, dan integritas moral dalam komunikasi. Ayat ini secara spesifik menangani tiga pilar keadilan: menjaga hak kaum yang lemah (anak yatim), memastikan kejujuran dalam transaksi (timbangan dan takaran), dan menegakkan kebenaran dalam perkataan (kesaksian).
Bagian pertama dari ayat ini menekankan perlindungan terhadap harta anak yatim. Anak yatim, didefinisikan sebagai individu yang kehilangan ayah sebelum mencapai usia baligh (dewasa), secara sosial dan ekonomi merupakan kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Islam sangat menekankan perlindungan mereka, menjadikan perlakuan buruk terhadap anak yatim sebagai salah satu dosa besar.
Frasa “Walā taqrabū mālal-yatīm” (Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim) menggunakan bentuk larangan yang sangat tegas. Kata "mendekati" (taqrabū) lebih kuat daripada sekadar "jangan ambil" atau "jangan curi." Larangan mendekati ini menyiratkan peringatan terhadap segala tindakan yang berpotensi merugikan harta tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini mencakup tindakan menyentuh, mengelola, atau menggunakan harta tersebut untuk kepentingan pribadi wali, kecuali dalam batasan yang ketat.
Para ulama tafsir menjelaskan bahwa larangan ini berfungsi sebagai benteng preventif (sadd adz-dzarī’ah). Apabila seseorang diizinkan mendekati harta tersebut tanpa batasan jelas, godaan untuk mengambil keuntungan pribadi, melakukan investasi yang berisiko, atau menghabiskannya secara tidak bijaksana akan sangat besar. Oleh karena itu, batasan yang ditetapkan haruslah bersifat mutlak, kecuali untuk kondisi yang disyaratkan oleh Allah SWT.
Ayat ini memberikan satu pengecualian esensial: harta tersebut boleh didekati dan dikelola, tetapi “illā billatī hiya aḥsan”, melainkan dengan cara yang terbaik atau lebih bermanfaat. Prinsip ini mengubah peran wali dari sekadar penjaga menjadi manajer investasi yang bertanggung jawab penuh atas pertumbuhan dan keamanan aset tersebut.
Apa yang dimaksud dengan "lebih bermanfaat"? Ulama tafsir menafsirkan ini sebagai tindakan yang bertujuan:
Pengelolaan harta oleh wali memiliki batas waktu yang jelas, yaitu sampai anak yatim tersebut mencapai asyuddah. Istilah asyuddah dalam konteks Al-Qur'an memiliki dua makna penting yang harus terpenuhi:
Dalam Surah An-Nisa’ ayat 6, Allah memerintahkan: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” Ayat ini menegaskan bahwa usia fisik saja tidak cukup; yang terpenting adalah kematangan mental dalam pengelolaan finansial. Jika anak telah baligh tetapi belum rasyid, wali wajib menunda penyerahan harta, melanjutkan pengelolaan dengan cara yang paling bermanfaat, demi menjaga kepentingan anak yatim tersebut.
Setelah membahas keadilan sosial, ayat 152 beralih ke keadilan ekonomi dan etika perdagangan. Bagian kedua ini memerintahkan: “Wa awful-kaila wal-mīzāna bil-qisṭ” (Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil).
Dalam masyarakat Arab saat itu, takaran (volume, seperti gandum) dan timbangan (berat, seperti emas atau barang dagangan) adalah alat utama dalam setiap transaksi. Perintah untuk menyempurnakannya menuntut kejujuran mutlak dalam setiap pengukuran. Islam memandang kecurangan dalam timbangan—dikenal sebagai tatfīf—sebagai kejahatan yang sangat serius, bahkan mengancam stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Surah Al-Mutaffifin secara keseluruhan didedikasikan untuk mengutuk praktik ini, menunjukkan bahwa kecurangan ekonomi adalah masalah keimanan.
Kata kunci di sini adalah al-qisṭ (keadilan). Meskipun keadilan (‘adl) dan qisṭ sering digunakan secara bergantian, beberapa ulama membedakannya. ‘Adl sering merujuk pada keadilan personal, sedangkan qisṭ sering merujuk pada keadilan yang melibatkan hak-hak pihak lain dan berlaku secara universal, yaitu memberikan hak orang lain secara penuh tanpa kekurangan sedikit pun.
Menyempurnakan takaran dan timbangan berarti tidak hanya memberikan hak pembeli secara penuh, tetapi juga tidak merugikan penjual. Keadilan harus berlaku dua arah. Jika seseorang menjual, ia harus memberikan timbangan yang pas. Jika ia membeli, ia harus menerima timbangan yang pas pula. Hal ini menciptakan fondasi kepercayaan (tsiqah) yang mutlak diperlukan untuk keberlangsungan pasar yang sehat.
Di tengah perintah yang sangat ketat mengenai timbangan, terdapat sisipan kalimat agung: “Lā nukallifu nafsan illā wus‘ahā” (Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya). Mengapa kalimat ini diletakkan di sini?
Para mufassir menjelaskan bahwa penempatan kalimat ini memiliki makna psikologis dan yuridis yang mendalam:
Ini adalah manifestasi dari kemudahan (taysir) dalam syariat Islam, bahkan ketika berhadapan dengan perintah yang paling mendasar sekalipun, seperti keadilan dalam muamalah.
Bagian ketiga dan penutup dari ayat 152 merangkum integritas moralitas dalam komunikasi dan komitmen spiritual, menghubungkannya kembali dengan inti tauhid.
“Wa iżā qultum fa‘dilū walau kāna żā qurbā” (Apabila kamu berbicara, hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun dia kerabatmu).
Perintah ini adalah tantangan moral yang paling berat. Keadilan dalam berbicara mencakup segala bentuk komunikasi: kesaksian di pengadilan, nasihat, penilaian, hingga sekadar ucapan sehari-hari. Namun, konteks utama adalah kesaksian atau perkataan yang memiliki dampak hukum atau sosial yang besar.
Tuntutan keadilan di sini tidak boleh dicederai oleh faktor emosional atau ikatan darah. Ayat ini secara eksplisit menyebutkan “walau kāna żā qurbā” (sekalipun dia kerabatmu). Ini berarti bahwa jika kebenaran menuntut kesaksian yang memberatkan ayah, ibu, anak, atau saudara kandung, seorang Muslim wajib menegakkan keadilan tersebut. Cinta dan kasih sayang tidak boleh mengalahkan kebenaran (haq).
Imam Ar-Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa syariat menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi. Jika manusia dihadapkan pada dua pilihan: menjaga kerabat dari hukuman atau menegakkan keadilan, pilihan terakhir harus diambil. Ini menunjukkan bahwa integritas moral masyarakat lebih penting daripada ikatan suku atau keluarga.
Perintah terakhir dalam ayat ini adalah “wa bi‘ahdil-Lāhi fa’ūfū” (dan penuhilah janji Allah). Frasa ini berfungsi sebagai penutup yang merangkum semua perintah sebelumnya dan mengembalikannya pada sumber ketaatan, yaitu perjanjian yang telah dibuat antara hamba dengan Penciptanya.
Apakah yang dimaksud dengan “Janji Allah” (‘Ahdullāh)? Tafsir Janji Allah mencakup beberapa tingkatan:
Dengan demikian, memenuhi janji Allah adalah memenuhi seluruh syariat dan janji Tauhid. Ayat 152 menyimpulkan bahwa perilaku etis—baik sosial (yatim), ekonomi (timbangan), maupun yudisial (perkataan)—bukanlah sekadar adat istiadat, melainkan manifestasi dari ketaatan total kepada kontrak spiritual dengan Tuhan.
Meskipun ayat ini diturunkan di Mekkah abad ke-7, prinsip-prinsip yang dikandungnya tetap fundamental dan relevan bagi hukum modern, etika bisnis, dan tata kelola pemerintahan.
Ayat 152 memberikan kerangka dasar bagi konsep perwalian (wilayah) dalam fiqih. Hukum keluarga Islam modern (seperti yang diterapkan di berbagai negara Muslim) secara ketat mengatur perwalian harta, memastikan bahwa kekayaan anak yatim dikelola oleh badan yang kredibel atau wali yang diawasi oleh pengadilan agama.
Prinsip ‘illā billatī hiya aḥsan hari ini diterjemahkan menjadi kebutuhan untuk melakukan manajemen investasi yang profesional. Wali dilarang melakukan spekulasi berisiko tinggi. Bahkan, beberapa mazhab fiqih menetapkan bahwa uang yatim yang dibiarkan menganggur (idle) di bank tanpa bunga atau investasi adalah pelanggaran terhadap prinsip aḥsan, karena asetnya akan tergerus inflasi dan zakat.
Mencapai asyuddah atau kedewasaan finansial juga relevan. Di banyak yurisdiksi, usia baligh (15-18 tahun) bukanlah satu-satunya syarat penyerahan harta, tetapi harus dibarengi dengan uji kematangan mental atau finansial. Anak yatim yang meskipun sudah dewasa tetapi terbukti boros atau tidak mampu mengelola uangnya masih berada di bawah pengawasan wali.
Perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan adalah dasar bagi etika bisnis Islami dan lahirnya institusi Hisbah (pengawasan pasar) dalam sejarah Islam. Ayat ini menuntut transparansi total dan kejujuran dalam rantai pasok. Di era modern, tuntutan ini meluas mencakup:
Keseimbangan Timbangan (Al-Mīzān) sebagai simbol keadilan absolut.
Perintah berlaku adil dalam perkataan, bahkan terhadap kerabat, adalah dasar bagi hukum kesaksian (syahadah) dalam Islam. Dalam sistem hukum modern, ini setara dengan kewajiban bersumpah untuk mengatakan kebenaran, tanpa peduli konsekuensinya terhadap pihak-pihak yang terlibat, apalagi jika pihak tersebut adalah keluarga.
Ayat ini mengajarkan bahwa kepentingan kebenaran harus lebih diutamakan daripada sentimen pribadi. Jika seorang Muslim mengetahui fakta yang dapat memberatkan saudaranya dalam kasus korupsi atau kejahatan, ia wajib menyampaikannya demi tegaknya keadilan Ilahi. Hal ini mencegah nepotisme (al-muḥābāh) dan kronisme yang merusak institusi negara dan masyarakat.
Kedalaman ayat 152 juga terletak pada pilihan kata-kata bahasa Arabnya yang sarat makna. Memahami akar kata memperkuat pemahaman etika yang dituntut.
Kata Yatīm (anak yatim) berasal dari akar kata yang menyiratkan "sendirian" atau "terisolasi." Penekanan syariat pada perlindungan mereka menunjukkan pentingnya komunitas sebagai pengganti figur ayah yang hilang. Perlindungan yatim adalah tes bagi kemanusiaan suatu umat.
Penggunaan kata Aḥsan (lebih baik/lebih bermanfaat) daripada sekadar ḥasan (baik) menunjukkan standar yang sangat tinggi. Wali tidak cukup hanya berbuat baik; mereka harus mencari cara terbaik dan paling optimal untuk mengelola harta tersebut. Ini adalah tuntutan kinerja (excellence).
Kata Qisṭ, seperti yang disebutkan sebelumnya, adalah keadilan yang berorientasi pada pihak lain (objektif). Ini berbeda dengan ‘adl yang sering bersifat umum. Penggunaan qisṭ dalam konteks timbangan menekankan bahwa ketidakadilan dalam perdagangan secara langsung melanggar hak orang lain dan merupakan bentuk penindasan (ẓulm) yang terukur.
Ayat 152 adalah jembatan yang menghubungkan keadilan sosial-ekonomi dengan kepatuhan spiritual. Setiap perintah—perlindungan yatim, kejujuran timbangan, dan keadilan perkataan—diakhiri dengan penekanan pada Janji Allah (‘Ahdullāh) dan motivasi agar kita selalu mengingat (tadzakkarūn).
Ayat ini mengajarkan bahwa Tauhid (keyakinan akan keesaan Allah) tidak dapat dipisahkan dari Akhlak (perilaku etis). Seseorang yang mengaku beriman tetapi curang dalam berdagang, menzalimi anak yatim, atau berbohong dalam kesaksian, berarti telah melanggar perjanjiannya dengan Allah, karena ia tidak mengamalkan prinsip keadilan yang merupakan salah satu sifat utama Allah (Al-‘Adl, Al-Qayyūm).
Ayat yang memerintahkan keadilan dalam perkataan bahkan terhadap kerabat memiliki kaitan erat dengan ayat lain seperti An-Nisa’ [4]: 135, yang memerintahkan untuk menjadi penegak keadilan karena Allah, bahkan jika itu merugikan diri sendiri, orang tua, atau kerabat dekat. Konsistensi Al-Qur'an dalam hal ini menegaskan bahwa keadilan adalah perintah ilahi, bukan konsensus sosial yang dapat diubah.
Keadilan dalam perkataan adalah fondasi hukum Islam. Tanpa kejujuran dan objektivitas para saksi dan hakim, sistem hukum akan runtuh, dan kebenaran tidak dapat ditegakkan. Ayat 152 mengingatkan bahwa godaan terbesar untuk tidak adil seringkali berasal dari ikatan emosional dan kepentingan pribadi. Untuk mengatasinya, dibutuhkan keimanan yang kokoh bahwa keadilan Allah lebih utama daripada kasih sayang duniawi.
Penerapan komprehensif dari tiga pilar etika dalam ayat 152 memiliki konsekuensi yang jauh melampaui individu, membentuk karakter suatu peradaban yang beradab (Madani).
Masyarakat yang menghormati perintah ayat 152 akan dicirikan oleh hilangnya dua penyakit utama: eksploitasi kaum lemah dan penipuan ekonomi.
Anti-Eksploitasi: Perlindungan harta anak yatim memastikan bahwa kelompok yang paling rentan memiliki jaminan ekonomi hingga mereka mampu berdiri sendiri. Hal ini mencegah kesenjangan sosial yang ekstrem dan menciptakan jaringan pengaman komunitas.
Stabilitas Pasar: Kejujuran dalam takaran dan timbangan menjamin stabilitas pasar dan mencegah sengketa. Ketika setiap transaksi didasarkan pada kejujuran, modal sosial (kepercayaan) meningkat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan etis. Ketidakadilan dalam timbangan, sebaliknya, menciptakan ketidakpercayaan, yang dapat menyebabkan kekacauan ekonomi, sebagaimana yang terjadi pada kaum Syu’aib.
Prinsip keadilan dalam perkataan, yang tidak pandang bulu terhadap kerabat, adalah prasyarat bagi tegaknya supremasi hukum. Dalam masyarakat yang berpegang teguh pada ayat ini, tidak ada yang kebal hukum. Kehormatan keluarga harus tunduk pada kehormatan kebenaran. Ini adalah prinsip anti-korupsi dan anti-nepotisme yang paling mendasar.
Ketika keadilan dalam perkataan dipraktikkan, proses peradilan menjadi kredibel, dan masyarakat merasa aman karena mengetahui bahwa hak-hak mereka akan dipertahankan berdasarkan fakta (haq), bukan berdasarkan koneksi (qurbā).
Penutup ayat 152, “Dzalikum washshakum bihi la’allakum tadzakkarūn” (Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu selalu mengingat(nya)), menempatkan ketaatan etis sebagai sarana spiritual. Tujuan akhir dari semua perintah ini bukan hanya untuk mencapai keadilan sosial, tetapi untuk mencapai kesadaran spiritual yang berkelanjutan (tadzakkur).
Setiap tindakan keadilan (memberi timbangan yang benar, menjaga harta yatim, bersaksi jujur) adalah pengingat akan Janji Allah. Ketaatan terhadap hukum-hukum muamalah ini berfungsi sebagai ibadah yang menghubungkan dimensi duniawi (ekonomi dan sosial) dengan dimensi ukhrawi (pahala dan ketaatan kepada Allah). Kualitas iman seseorang diuji bukan hanya di dalam masjid, tetapi di pasar, di pengadilan, dan di hadapan harta anak yatim.
Untuk memahami kekuatan larangan dalam Al An'am 152, penting untuk merenungkan konsekuensi yang timbul jika perintah-perintah ini dilanggar, sebagaimana yang dijelaskan dalam literatur tafsir dan hadis.
Pelanggaran terhadap bagian pertama ayat 152—mendekati harta yatim dengan cara yang merugikan—dijelaskan lebih lanjut dalam Surah An-Nisa’ [4]: 10, yang menyatakan bahwa orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya ia memakan api neraka di dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (Sa’ir).
Ancaman api neraka yang secara spesifik disebut dalam konteks harta yatim menunjukkan betapa seriusnya kejahatan ini di mata Tuhan. Ini bukan hanya masalah perdata (pengembalian aset), tetapi masalah akidah (dosa besar) karena melanggar kepercayaan (amanah) dan menzalimi pihak yang tidak berdaya.
Kisah kaum Madyan, yang diutus kepada mereka Nabi Syu'aib, adalah studi kasus Al-Qur'an tentang pelanggaran etika timbangan. Mereka dikenal karena praktik tatfīf (mengurangi timbangan ketika menjual dan meminta penuh ketika membeli). Kehancuran mereka (QS. Hud [11]: 84-95) menjadi peringatan keras bahwa ketidakadilan ekonomi memiliki dampak yang menghancurkan peradaban, bukan hanya individu.
Dalam fiqih, hukuman bagi penipu timbangan tidak hanya berupa hukuman ukhrawi tetapi juga sanksi duniawi. Hakim (Qadi) memiliki wewenang untuk mendenda, menegur, dan bahkan memenjarakan pedagang yang terbukti melakukan kecurangan, sebagai bagian dari penegakan Hisbah.
Jika keadilan dalam perkataan dilanggar, yang terjadi adalah syahādat az-zūr (kesaksian palsu). Kesaksian palsu dianggap sebagai salah satu kebohongan terbesar dalam Islam, karena berpotensi merenggut nyawa, kehormatan, atau harta orang lain secara zalim.
Nabi Muhammad ﷺ menyebut kesaksian palsu setara dengan syirik (menyertakan sekutu bagi Allah) dan durhaka kepada orang tua (HR. Bukhari dan Muslim). Penempatan kesaksian palsu dalam daftar dosa besar ini menunjukkan dampak sosialnya yang merusak, yaitu membalikkan kebenaran menjadi kebatilan, sehingga tidak ada lagi dasar hukum yang dapat diandalkan dalam masyarakat.
Ayat 152 tidak berdiri sendiri. Ia adalah bagian integral dari tiga ayat (151-153) yang membentuk Piagam Etika Islam. Ayat 151 berfokus pada larangan syirik, pembunuhan, zina, dan keburukan. Ayat 152 fokus pada keadilan ekonomi dan sosial. Ayat 153 merangkum semuanya sebagai Ṣirāṭ Mustaqīm (Jalan yang Lurus).
Keadilan dalam Al An'am 152 adalah implementasi horizontal (antar-manusia) dari tauhid yang diajarkan secara vertikal (manusia kepada Allah) di ayat 151.
Rangkaian perintah ini ditutup dengan ayat 153 yang menyatakan: "Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya..."
Ini menegaskan bahwa etika yang terkandung dalam ayat 152—keadilan, perlindungan yatim, dan kejujuran—bukanlah sekadar saran moral, melainkan bagian intrinsik dari satu-satunya Jalan Lurus (Ṣirāṭ Mustaqīm) yang harus diikuti oleh umat Islam. Menyimpang dari salah satu pilar etika ini berarti menyimpang dari jalan Allah secara keseluruhan.
Pengingat untuk selalu mengingat (tadzakkarūn) di akhir ayat adalah kunci pembinaan moral (Tazkiyatun Nafs). Perintah-perintah ini dirancang untuk terus menguji dan mengingatkan manusia akan tanggung jawabnya. Keadilan, dalam pandangan Al-Qur'an, adalah tugas aktif dan berkelanjutan, bukan status pasif. Seorang Muslim harus terus-menerus mengukur kembali perkataannya, timbangannya, dan perlakuannya terhadap anak yatim, untuk memastikan ia tetap berada di jalur ketaatan yang sempurna.
Kesimpulannya, Al An'am ayat 152 adalah salah satu ayat terpadat dan paling praktis dalam Al-Qur'an mengenai etika muamalah. Ia menetapkan standar keadilan yang tidak dapat dinegosiasikan dalam tiga arena vital kehidupan manusia: sosial, ekonomi, dan hukum. Ketaatan terhadap ayat ini adalah prasyarat bagi masyarakat yang stabil, adil, dan secara spiritual terhubung dengan janji agung kepada Pencipta semesta alam.
Ayat ini terus relevan dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti ketidakadilan global, eksploitasi kekayaan di pasar modal, dan krisis integritas dalam politik dan penegakan hukum. Tuntutan untuk berlaku adil, bahkan terhadap diri sendiri dan kerabat, tetap menjadi batu ujian tertinggi bagi keimanan dan akhlak seorang Muslim. Implementasi penuh dari ayat 152 adalah pembangunan peradaban yang berlandaskan kebenaran dan keseimbangan (mīzān) ilahiah.
Setiap detail dalam ayat ini, mulai dari larangan keras mendekati harta anak yatim, penegasan kewajiban menyempurnakan setiap pengukuran dengan adil, hingga pengingat bahwa beban tersebut sesuai kesanggupan manusia, menunjukkan kasih sayang dan kebijaksanaan Allah dalam menetapkan hukum. Hukum-hukum ini bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memelihara fitrah manusia dan menjamin keharmonisan di bumi. Janji Allah menanti mereka yang teguh memegang amanah keadilan ini, sebagai bukti nyata dari keimanan mereka yang holistik.
***