Tindakan mensyariatkan adalah sebuah konsep fundamental yang melampaui batas-batas hukum positif, memasuki ranah ketetapan ilahi yang mutlak dan universal. Dalam konteks keagamaan, terkhusus dalam Islam, mensyariatkan merujuk pada penetapan hukum, aturan, norma, dan pedoman hidup oleh Sang Pencipta, Allah SWT, yang bertujuan untuk mengatur seluruh aspek eksistensi manusia, baik secara individu maupun kolektif. Proses pensyariatan ini merupakan manifestasi agung dari Rahmat dan Hikmah Tuhan yang tak terbatas, memastikan bahwa perjalanan hidup manusia di dunia diarahkan menuju kebahagiaan sejati, kedamaian, dan kemaslahatan.
Pemahaman mendalam tentang apa yang dimaksud dengan mensyariatkan memerlukan penelusuran terhadap sumber-sumber hukum utama, tujuan-tujuan filosofis di baliknya, dan bagaimana ketetapan-ketetapan ini diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Hakikat dari pensyariatan bukanlah sekadar daftar larangan dan perintah yang memberatkan, melainkan sebuah kurikulum komprehensif yang dirancang untuk menjaga keseimbangan kosmos, keadilan sosial, dan integritas spiritual individu. Setiap aturan yang disyariatkan mengandung dimensi batiniah dan lahiriah, menghubungkan tindakan duniawi dengan pahala di akhirat.
Secara etimologi, kata mensyariatkan berasal dari akar kata syar’a (شَرَعَ) yang berarti memulai, menetapkan, atau membuat jalan. Dalam terminologi agama, syariat adalah jalan yang lurus atau sumber air yang menjadi tempat manusia minum. Oleh karena itu, mensyariatkan berarti menetapkan jalan atau sistem yang wajib diikuti oleh umat manusia. Ini adalah tindakan otoritatif yang hanya dapat dilakukan oleh Dzat yang memiliki kekuasaan penuh atas ciptaan-Nya. Tidak ada entitas lain, baik individu maupun lembaga, yang memiliki wewenang mutlak untuk mensyariatkan hukum yang bersifat transenden dan mengikat secara spiritual selain Tuhan.
Lingkup dari apa yang disyariatkan meliputi seluruh spektrum kehidupan. Ia tidak hanya mengatur ritual peribadatan (ibadah) seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, yang merupakan koneksi vertikal antara hamba dan Penciptanya, tetapi juga mengatur hubungan horizontal antar sesama manusia (muamalah). Cakupan muamalah yang disyariatkan sangat luas, mencakup etika berbisnis, sistem ekonomi, hukum pernikahan dan keluarga, tata kelola pemerintahan, hingga hukum pidana dan perdata. Keuniversalan ini menunjukkan bahwa pensyariatan adalah kerangka hidup totalitas.
Penting untuk dipahami bahwa ketika Tuhan mensyariatkan sesuatu, Dia melakukannya dengan ilmu yang sempurna, mengetahui segala konsekuensi dan manfaat yang akan timbul bagi makhluk-Nya. Hukum yang disyariatkan bersifat adil, karena keadilan adalah salah satu sifat fundamental Tuhan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap apa yang disyariatkan bukan hanya bentuk ketaatan, tetapi juga investasi jangka panjang bagi kesejahteraan spiritual dan material. Proses mensyariatkan ini memastikan bahwa tidak ada kekosongan etika atau moral dalam kehidupan manusia, memberikan arah yang jelas di tengah kompleksitas dunia.
Sistem hukum yang disyariatkan memiliki struktur hierarkis yang jelas, memastikan otoritas dan konsistensi. Sumber utama tempat manusia menerima apa yang disyariatkan adalah mutlak dan tak terbantahkan, berfungsi sebagai fondasi teologis dan yuridis bagi seluruh bangunan hukum Islam.
Al-Qur'an adalah sumber pertama dan paling utama dari semua yang disyariatkan. Ia mengandung prinsip-prinsip hukum, ajaran moral, kisah-kisah peringatan, dan penetapan akidah. Ketetapan yang disyariatkan dalam Al-Qur'an bersifat pasti (qat'i) dan harus ditaati tanpa keraguan. Banyak ketentuan yang disyariatkan di sini berupa hukum pokok yang kemudian diperinci oleh sumber kedua. Misalnya, Al-Qur'an mensyariatkan kewajiban shalat dan larangan riba secara umum, meletakkan dasar bagi seluruh sistem pensyariatan.
Kandungan Al-Qur’an yang mensyariatkan meliputi hal-hal yang bersifat abadi dan tidak dapat diubah oleh kondisi zaman atau tempat. Teks-teks yang mensyariatkan tentang keesaan Tuhan, keharusan berbuat adil, dan larangan membunuh jiwa tanpa hak, adalah contoh dari hukum-hukum fundamental yang menjadi pilar dari keseluruhan pensyariatan ilahi. Mempelajari Al-Qur’an adalah cara utama untuk memahami apa yang benar-benar disyariatkan oleh Tuhan.
Sunnah, yang terdiri dari perkataan (qaul), perbuatan (fi’l), dan persetujuan (taqrir) Nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai penjelas dan pelaksana praktis dari apa yang disyariatkan dalam Al-Qur'an. Jika Al-Qur'an mensyariatkan kewajiban shalat, Sunnah menjelaskan secara rinci tata cara, rukun, dan syarat sahnya shalat. Tanpa Sunnah, hukum yang disyariatkan dalam Al-Qur'an akan tetap bersifat abstrak dan sulit diimplementasikan.
Nabi Muhammad SAW diberikan otoritas ilahi untuk tidak hanya menyampaikan wahyu tetapi juga untuk mensyariatkan dan menetapkan detail hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Kepatuhan kepada Sunnah adalah kepatuhan terhadap kehendak Tuhan yang mensyariatkan. Sunnah juga terkadang mensyariatkan hukum-hukum baru yang melengkapi dan menguatkan kerangka dasar yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an.
Ijma’ adalah kesepakatan bulat para mujtahid (ahli hukum Islam) dalam suatu masa tertentu mengenai hukum yang disyariatkan untuk suatu masalah. Meskipun bukan sumber langsung dari Tuhan, Ijma’ memiliki otoritas yang tinggi karena diasumsikan bahwa para ulama tidak akan bersepakat pada suatu kesalahan, berdasarkan jaminan ilahi akan perlindungan umat dari kesesatan kolektif. Ijma’ sering kali menguatkan atau memperjelas hukum yang sudah disyariatkan dalam teks primer.
Qiyas adalah metode penalaran hukum di mana hukum yang disyariatkan untuk suatu kasus (asl) diterapkan pada kasus baru (far’) karena adanya kesamaan ‘illat (alasan hukum) di antara keduanya. Qiyas memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi Syariat terhadap masalah kontemporer, memastikan bahwa tujuan yang hendak disyariatkan tetap tercapai meskipun bentuk masalahnya berubah. Melalui Qiyas, para ahli hukum dapat mengekstraksi dan menerapkan esensi dari apa yang telah disyariatkan.
Tindakan mensyariatkan oleh Tuhan tidak pernah dilakukan secara sewenang-wenang. Sebaliknya, setiap ketetapan yang disyariatkan memiliki tujuan yang jelas (Maqasid Syariah), yaitu merealisasikan kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia dan mencegah kerusakan (mafsadah). Pemahaman terhadap Maqasid Syariah sangat vital karena memungkinkan kita untuk memahami mengapa suatu hukum disyariatkan, dan bagaimana hukum tersebut dapat diterapkan secara adaptif dalam kondisi yang berbeda.
Para ulama ushul fiqh mengklasifikasikan Maqasid Syariah menjadi lima kebutuhan pokok (al-Kulliyyat al-Khams) yang wajib dilindungi oleh setiap hukum yang disyariatkan. Perlindungan terhadap kelima hal ini adalah inti dari seluruh pensyariatan ilahi, menunjukkan bahwa Syariat adalah sistem yang pro-kehidupan dan pro-kesejahteraan.
Hal pertama yang disyariatkan untuk dilindungi adalah agama, keyakinan, dan hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya. Perlindungan ini mencakup kewajiban mensyariatkan ibadah (seperti shalat dan puasa) yang berfungsi memelihara keimanan dan menjauhkan manusia dari kesyirikan. Tanpa perlindungan agama yang disyariatkan, tujuan hidup manusia menjadi hampa. Hukum-hukum yang disyariatkan untuk menjamin kebebasan beragama dan hukuman bagi mereka yang merusak fondasi agama masuk dalam kategori ini.
Ketika Tuhan mensyariatkan Rukun Islam, Dia secara langsung menyediakan mekanisme bagi individu untuk memelihara dimensi spiritual mereka. Keberadaan hukum yang disyariatkan untuk memerangi bid’ah yang merusak kemurnian ajaran adalah bagian integral dari upaya perlindungan agama. Ini adalah jaminan bahwa inti dari pensyariatan, yaitu tauhid (keesaan Tuhan), tetap lestari dan murni.
Tuhan mensyariatkan hukum untuk melindungi kehidupan setiap individu. Perlindungan jiwa adalah prinsip kemanusiaan universal yang ditegaskan oleh Syariat. Ini mencakup larangan membunuh, kewajiban memelihara kesehatan (termasuk anjuran makan makanan yang halal dan bergizi), dan hukuman yang berat (qishash) bagi pelaku pembunuhan. Setiap langkah pencegahan terhadap bahaya, yang disyariatkan, bertujuan menjaga keberlangsungan hidup manusia secara aman dan bermartabat.
Selain larangan langsung terhadap pembunuhan, perlindungan jiwa yang disyariatkan juga mencakup tanggung jawab sosial. Misalnya, kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, yang secara tidak langsung mencegah kemiskinan dan kelaparan yang dapat mengancam jiwa. Semua hukum yang disyariatkan terkait medis dan pangan berakar pada maqasid ini. Hukum yang mensyariatkan bahwa nyawa manusia adalah suci adalah landasan etis dari semua interaksi sosial.
Akal adalah alat utama untuk memahami kebenaran dan membedakan yang baik dari yang buruk. Oleh karena itu, Syariat mensyariatkan perlindungan akal dengan melarang segala sesuatu yang dapat merusaknya, yang paling jelas adalah pelarangan segala jenis minuman keras dan narkotika (khamr). Pelarangan yang disyariatkan ini memastikan bahwa manusia dapat menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi dengan kesadaran penuh dan rasionalitas yang utuh.
Perlindungan akal yang disyariatkan juga mencakup kewajiban menuntut ilmu. Tuhan mensyariatkan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban, karena ilmu adalah nutrisi bagi akal. Hukum-hukum yang disyariatkan untuk memerangi kebodohan dan menyebarkan pengetahuan adalah bagian dari pemenuhan maqasid ini. Akal yang sehat adalah prasyarat untuk memahami dan mengamalkan seluruh hukum yang disyariatkan.
Syariat mensyariatkan sistem pernikahan yang sah (munakahat) untuk menjamin kelangsungan keturunan dalam lingkungan yang terhormat dan terstruktur. Hukum yang disyariatkan mengenai pernikahan, perceraian, warisan, dan pemeliharaan anak semuanya bertujuan untuk menjaga silsilah keturunan agar jelas dan terhindar dari kekacauan sosial.
Sebagai bentuk perlindungan terhadap nasl, Tuhan juga mensyariatkan larangan keras terhadap perzinahan (zina) dan tindakan amoral lainnya. Larangan yang disyariatkan ini bukan hanya bersifat moralitas individu, tetapi memiliki dampak struktural yang sangat besar terhadap stabilitas masyarakat. Ketika garis keturunan jelas, hak dan tanggung jawab, termasuk hak warisan yang disyariatkan, dapat ditegakkan dengan adil. Pensyariatan ini memastikan bahwa anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang sah dan penuh kasih sayang.
Hukum yang disyariatkan untuk melindungi hak milik individu dan mendorong transaksi yang adil sangatlah mendalam. Tuhan mensyariatkan larangan mencuri, menipu, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan larangan riba (bunga). Di sisi lain, Syariat mensyariatkan kewajiban membayar zakat dan anjuran bersedekah untuk menjamin distribusi kekayaan yang merata, sehingga mencegah konsentrasi harta pada segelintir orang.
Prinsip-prinsip ekonomi yang disyariatkan mendorong pertumbuhan kekayaan melalui cara-cara yang etis dan produktif. Hukuman yang disyariatkan bagi pencuri (had) berfungsi sebagai pencegahan yang kuat. Perlindungan harta yang disyariatkan ini adalah pilar bagi terciptanya masyarakat yang stabil secara ekonomi dan terbebas dari eksploitasi. Tanpa sistem yang mensyariatkan keadilan ekonomi, tatanan sosial akan runtuh. Seluruh ketentuan mengenai akad jual beli, sewa menyewa, dan pinjaman, adalah bagian dari apa yang disyariatkan untuk melindungi harta.
Keseluruhan sistem yang disyariatkan ini, dengan fokus pada lima kebutuhan pokok di atas, menunjukkan bahwa tujuan tertinggi dari pensyariatan adalah mewujudkan kebahagiaan di dunia (falah) dan keselamatan di akhirat, melalui sistem yang seimbang antara hak individu dan tanggung jawab sosial.
Salah satu dimensi paling personal dan mendasar dari apa yang disyariatkan adalah ibadah. Ibadah yang disyariatkan merupakan bentuk penghambaan total kepada Tuhan, memastikan bahwa manusia senantiasa mengingat tujuan utama penciptaan mereka. Ketetapan yang disyariatkan dalam ibadah bersifat tauqifi, artinya tata cara dan rukunnya telah ditetapkan secara pasti oleh Syariat dan tidak boleh dimodifikasi oleh akal manusia.
Shalat lima waktu adalah ibadah fisik dan spiritual yang paling sering disyariatkan. Tuhan mensyariatkan shalat sebagai tiang agama dan sarana komunikasi langsung antara hamba dan Penciptanya. Detail-detail mengenai waktu, jumlah rakaat, bacaan, dan gerakan shalat, semuanya telah disyariatkan secara rinci melalui Sunnah Nabi. Kepatuhan terhadap tata cara yang disyariatkan ini merupakan ujian ketaatan dan disiplin spiritual.
Selain shalat wajib, Syariat juga mensyariatkan berbagai shalat sunnah untuk menambah kedekatan. Tujuan utama dari shalat yang disyariatkan adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, memastikan bahwa rutinitas peribadatan memiliki dampak positif pada moralitas individu di luar masjid. Ketika seseorang tunduk pada ketetapan yang disyariatkan dalam shalat, ia melatih dirinya untuk tunduk pada seluruh hukum Tuhan.
Puasa Ramadhan adalah kewajiban yang disyariatkan yang melibatkan penahanan diri dari makan, minum, dan hubungan intim sejak fajar hingga terbenam matahari. Tuhan mensyariatkan puasa sebagai latihan kesabaran, empati terhadap kaum miskin, dan peningkatan takwa (kesadaran akan Tuhan).
Hukum yang disyariatkan terkait puasa meliputi pengecualian bagi orang sakit, musafir, atau wanita yang sedang haid. Fleksibilitas ini menunjukkan Rahmat Tuhan, bahwa meskipun Dia mensyariatkan kewajiban, Dia juga mensyariatkan keringanan (rukhsah) bagi mereka yang memiliki uzur. Ini menunjukkan bahwa Syariat tidak bermaksud menyulitkan, melainkan membimbing dengan kasih sayang. Pensyariatan puasa melatih pengendalian diri yang dibutuhkan dalam menjalani seluruh aspek kehidupan yang disyariatkan.
Zakat adalah ibadah harta yang disyariatkan, mewajibkan umat Islam yang mampu untuk menyalurkan persentase tertentu dari kekayaan mereka kepada delapan golongan penerima yang telah ditentukan. Tujuan zakat yang disyariatkan adalah membersihkan harta dari hak orang lain, sekaligus membersihkan jiwa dari sifat kikir. Ini adalah mekanisme distribusi kekayaan yang dijamin oleh Tuhan.
Aturan mengenai nishab (batas minimal harta yang wajib dizakati) dan haul (lama kepemilikan) semuanya disyariatkan secara rinci. Dengan mensyariatkan zakat, Tuhan menjamin bahwa keadilan ekonomi terwujud, dan kesenjangan sosial dapat diminimalisir. Zakat yang disyariatkan adalah bukti bahwa ibadah tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial dan ekonomi.
Muamalah, atau hukum yang mengatur interaksi antar manusia, adalah bidang di mana Tuhan mensyariatkan keadilan, kejujuran, dan etika. Berbeda dengan ibadah yang tata caranya pasti, muamalah memiliki ruang interpretasi (ijtihad) yang lebih luas, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar yang telah disyariatkan.
Tuhan mensyariatkan pernikahan (zawaj) sebagai satu-satunya jalan yang sah untuk membentuk keluarga. Seluruh hukum yang disyariatkan terkait pernikahan, termasuk hak dan kewajiban suami istri, mahar, perlakuan adil, dan mekanisme perceraian (talak) yang etis, dirancang untuk menjaga kehormatan dan stabilitas institusi keluarga. Dengan mensyariatkan aturan yang jelas, Syariat meminimalkan konflik dan ketidakpastian dalam hubungan paling intim antar manusia.
Syariat mensyariatkan kewajiban nafkah bagi suami dan hak asuh bagi anak, memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlindungan. Bahkan dalam kasus perceraian yang disyariatkan sebagai solusi terakhir, Syariat menuntut adanya perlakuan yang baik (ihsan) dan pencegahan dari kerugian. Ini menunjukkan bahwa hukum yang disyariatkan selalu bertujuan untuk menjaga martabat manusia, bahkan dalam situasi yang sulit.
Dalam bidang ekonomi, Syariat mensyariatkan larangan terhadap praktik-praktik yang mengandung unsur ketidakadilan (ghabn), spekulasi berlebihan (gharar), dan yang paling tegas adalah riba. Larangan riba yang disyariatkan memastikan bahwa kekayaan dihasilkan dari upaya nyata dan risiko bersama (seperti dalam mudharabah atau musyarakah), bukan dari eksploitasi kebutuhan finansial orang lain.
Sebaliknya, Syariat mensyariatkan dan mendorong bentuk-bentuk transaksi yang transparan, jujur, dan saling menguntungkan. Akad yang disyariatkan, seperti salam (pemesanan di muka) atau ijarah (sewa), memberikan kerangka kerja yang etis bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika suatu praktik ekonomi disyariatkan, hal itu berarti praktik tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan ilahi dan Maqasid Syariah, terutama perlindungan harta dan jiwa.
Keadilan adalah nama tengah dari seluruh yang disyariatkan. Dalam konteks hukum pidana (jinayah) dan peradilan (qadha), Tuhan mensyariatkan hukuman (hudud, qishash, dan ta’zir) sebagai sarana pencegahan (zawajir) dan pembersihan dosa bagi pelaku, sekaligus perlindungan bagi masyarakat.
Hukum qishash (pembalasan setimpal) yang disyariatkan untuk kasus pembunuhan atau penganiayaan berat adalah manifestasi dari perlindungan jiwa yang telah ditetapkan. Prinsip "nyawa dibalas nyawa" yang disyariatkan terdengar keras, namun di dalamnya terkandung kehidupan bagi masyarakat (seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an). Pensyariatan qishash mencegah individu untuk mengambil hukum ke tangan mereka sendiri (vigilantism) dan menetapkan bahwa hanya otoritas yang sah yang dapat menjatuhkan hukuman, dengan prosedur yang adil dan pembuktian yang ketat.
Lebih lanjut, Syariat mensyariatkan bahwa korban atau ahli waris memiliki opsi untuk memaafkan atau menerima ganti rugi (diyat), menunjukkan bahwa sistem yang disyariatkan ini tidak hanya berorientasi pada hukuman tetapi juga pada rekonsiliasi dan belas kasihan. Fleksibilitas ini adalah bukti kebijaksanaan ilahi dalam mensyariatkan.
Hudud adalah hukuman yang batasnya telah disyariatkan secara pasti oleh Tuhan untuk kejahatan tertentu seperti pencurian, perzinahan, dan minum khamr. Penentuan batas hukuman yang disyariatkan ini bertujuan untuk melindungi kelima pokok Maqasid Syariah (harta, nasl, akal, dll.). Proses pembuktian untuk menjatuhkan hukuman hudud sangatlah ketat, yang menunjukkan bahwa Syariat lebih mengutamakan pencegahan dan pengampunan daripada penerapan hukuman yang tergesa-gesa.
Inti dari mensyariatkan hukuman ini adalah untuk menciptakan efek jera yang kuat di masyarakat. Ketika masyarakat tahu bahwa ada hukum yang tegas disyariatkan terhadap kejahatan tertentu, dorongan untuk melanggar akan berkurang secara signifikan, sehingga menjamin keamanan dan ketertiban sosial yang stabil. Keadilan yang disyariatkan ini adalah fondasi bagi peradaban yang beretika.
Meskipun hukum yang disyariatkan bersumber dari otoritas mutlak, Syariat dikenal karena sifatnya yang fleksibel dan relevan untuk setiap zaman dan tempat. Kesempurnaan Syariat yang disyariatkan terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. Mekanisme fleksibilitas ini diwujudkan melalui beberapa konsep kunci.
Rukhsah adalah pengecualian hukum yang disyariatkan dalam kondisi darurat atau kesulitan. Contoh klasik adalah izin untuk tidak berpuasa bagi musafir atau orang sakit, atau izin untuk memakan makanan yang haram (yang pada dasarnya telah disyariatkan dilarang) dalam kondisi kelaparan ekstrem (darurat). Pemberian rukhsah yang disyariatkan ini membuktikan bahwa Syariat bertujuan untuk mengangkat beban, bukan menambah penderitaan. Tuhan mensyariatkan kemudahan, bukan kesulitan.
Pemahaman terhadap rukhsah adalah kunci untuk menolak pandangan bahwa Syariat yang disyariatkan bersifat kaku atau tidak manusiawi. Justru, Syariat yang mensyariatkan kemudahan adalah bukti nyata dari Rahmat Tuhan kepada hamba-Nya. Penerapan rukhsah yang benar membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang tujuan (maqasid) yang hendak disyariatkan.
Ijtihad, atau upaya sungguh-sungguh untuk merumuskan hukum baru berdasarkan sumber-sumber yang telah disyariatkan, adalah mekanisme yang menjaga relevansi Syariat. Ijtihad digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika menghadapi isu baru, para mujtahid mencari ‘illat (alasan hukum) dari hukum serupa yang telah disyariatkan dan menerapkannya.
Oleh karena itu, meskipun prinsip-prinsip dasar telah disyariatkan, penerapannya dalam kasus-kasus rinci dapat berevolusi seiring waktu, asalkan tidak menyimpang dari fondasi yang telah ditetapkan. Keberadaan ijtihad menunjukkan bahwa Tuhan mensyariatkan sebuah sistem yang hidup dan dinamis, mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan integritas ilahiahnya.
Fleksibilitas yang disyariatkan ini juga tercermin dalam kaidah fiqh yang terkenal, seperti: "Kesulitan mendatangkan kemudahan." Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai panduan bagi para ahli hukum untuk memastikan bahwa penerapan dari apa yang telah disyariatkan selalu bertujuan pada kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan dari kehidupan umat manusia.
Tindakan mensyariatkan memiliki implikasi yang sangat besar bagi kebebasan memilih manusia. Manusia diberikan pilihan untuk mengikuti atau menolak hukum yang disyariatkan. Konsekuensi dari pilihan ini, baik di dunia maupun di akhirat, adalah bagian tak terpisahkan dari sistem keadilan ilahi.
Ketaatan kepada apa yang disyariatkan adalah pengakuan terhadap kedaulatan Tuhan. Implikasi langsung dari ketaatan adalah ketenangan batin (sakinah), kedamaian sosial, dan pahala di akhirat. Ketika individu dan masyarakat secara kolektif mengimplementasikan apa yang disyariatkan, maka terciptalah tatanan yang harmonis, karena seluruh interaksi diatur oleh prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan kejujuran.
Ketaatan terhadap hukum yang disyariatkan dalam ibadah memberikan disiplin spiritual, sementara ketaatan terhadap muamalah yang disyariatkan menciptakan lingkungan sosial yang dapat dipercaya dan aman. Setiap rincian yang disyariatkan, sekecil apapun, memiliki peran dalam membangun karakter moral individu yang kuat.
Menolak secara sengaja apa yang telah disyariatkan, atau mencoba menggantinya dengan hukum buatan manusia yang bertentangan dengan prinsip ilahi, membawa konsekuensi serius. Di tingkat individu, penolakan ini dapat menyebabkan kekacauan moral dan spiritual. Di tingkat sosial, hal itu mengakibatkan kerusakan (fasad), ketidakadilan, dan hilangnya keberkahan.
Contohnya, ketika suatu masyarakat menolak larangan riba yang telah disyariatkan, mereka membuka diri terhadap ketidakstabilan ekonomi, kesenjangan kekayaan yang ekstrim, dan eksploitasi. Hukuman yang disyariatkan (baik hukuman duniawi maupun azab akhirat) berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya mengikuti jalan yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Tuhan mensyariatkan hukum-hukum-Nya demi kebaikan manusia itu sendiri, dan penolakan hanya merugikan diri sendiri.
Penting untuk membedakan antara hukum yang mutlak disyariatkan (Syariat) dengan kebiasaan lokal (‘urf) atau budaya. Syariat adalah universal dan transenden; kebiasaan lokal bersifat partikular dan temporal. Namun, Syariat yang disyariatkan Tuhan mengakui peran penting dari ‘urf yang baik (selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Syariat).
Banyak detail dalam muamalah, seperti metode jual beli atau tata cara adat pernikahan, yang tidak secara rinci disyariatkan oleh teks suci. Dalam kasus ini, Syariat memperbolehkan penggunaan ‘urf yang telah mapan, asalkan tidak menghalangi tercapainya tujuan yang telah disyariatkan. Misalnya, cara berpakaian yang disyariatkan hanyalah prinsip menutup aurat, tetapi detail gaya pakaian diserahkan kepada adat yang berlaku, selama prinsip inti tersebut tidak dilanggar.
Ketika suatu kebiasaan lokal (adat) diangkat derajatnya dan digunakan sebagai acuan hukum oleh ulama, ia menjadi sumber hukum pelengkap, namun tetap berada di bawah otoritas yang telah disyariatkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Ini adalah contoh lain bagaimana Tuhan mensyariatkan sistem yang menghormati keragaman manusia sambil mempertahankan kesatuan prinsip-prinsip ketuhanan yang fundamental.
Kajian mendalam tentang mensyariatkan membawa kita pada disiplin ilmu ushul fiqh (prinsip-prinsip yurisprudensi Islam), yang berfokus pada cara hukum yang disyariatkan diekstrak dan dipahami. Studi ini membedah berbagai tingkatan hukum yang disyariatkan:
Klasifikasi ini, yang merupakan hasil dari pemahaman mendalam atas apa yang telah disyariatkan, menunjukkan betapa rinci dan terperincinya sistem hukum ilahi. Setiap tindakan manusia ditempatkan dalam spektrum ini, memberikan panduan yang jelas dalam setiap keputusan etis dan praktis. Pensyariatan yang komprehensif ini memastikan tidak ada zona abu-abu dalam hal yang berkaitan dengan tanggung jawab moral utama manusia.
Diskusi tentang apakah suatu hukum disyariatkan atau tidak, seringkali menjadi fokus perdebatan antara mazhab-mazhab fiqh. Namun, semua mazhab sepakat pada inti fundamental yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Perbedaan muncul dalam metode ekstrasi dan penerapan hukum yang disyariatkan tersebut, yang merupakan Rahmat dalam interpretasi, bukan keretakan dalam fondasi.
Tindakan mensyariatkan oleh Tuhan adalah anugerah terbesar bagi umat manusia, karena ia menawarkan peta jalan yang sempurna menuju kesuksesan abadi. Syariat yang disyariatkan adalah perwujudan dari Kasih Sayang Tuhan (Rahmah) dan Kearifan-Nya (Hikmah). Ia bukanlah beban, melainkan pembebasan dari kekacauan, ketidakadilan, dan kebodohan.
Setiap hukum yang disyariatkan, mulai dari kewajiban berakhlak mulia (seperti jujur dan adil) hingga penetapan hukuman pidana, berfungsi sebagai mekanisme untuk memelihara ketertiban internal dan eksternal. Kepatuhan terhadap apa yang disyariatkan adalah bukti iman dan prasyarat untuk mencapai martabat tertinggi yang ditawarkan kepada manusia.
Ketika kita merenungkan kedalaman dan keluasan dari apa yang disyariatkan—yang mencakup perlindungan keyakinan, jiwa, akal, keturunan, dan harta—kita menyadari bahwa tidak ada sistem hukum buatan manusia yang mampu menandingi kesempurnaan dan keadilan universal dari hukum yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu, tugas setiap individu adalah mempelajari, memahami, dan mengamalkan sepenuhnya setiap aspek yang telah disyariatkan, menjadikan Syariat sebagai kompas utama dalam menavigasi kehidupan yang kompleks ini. Penerimaan total atas apa yang disyariatkan adalah kunci menuju kebahagiaan sejati dan abadi.
Kesinambungan dan keabadian dari apa yang disyariatkan menunjukkan bahwa kebutuhan manusia akan panduan ilahi adalah konstan. Tidak peduli perubahan zaman, teknologi, atau struktur sosial, prinsip-prinsip dasar yang telah disyariatkan akan selalu relevan. Perlindungan terhadap nilai-nilai inti yang disyariatkan adalah jaminan bahwa masyarakat tidak akan jatuh ke dalam lubang nihilisme dan kebobrokan moral. Keindahan dari pensyariatan terletak pada kesederhanaan prinsip-prinsip utamanya yang, ketika diterapkan, menghasilkan keadilan dan harmoni yang mendalam.
Pengkajian terus-menerus terhadap hukum yang disyariatkan, melalui studi fiqh dan ushul fiqh, memungkinkan umat untuk selalu menemukan solusi berbasis wahyu bagi masalah-masalah kontemporer. Ilmu ini memastikan bahwa umat Islam senantiasa hidup di bawah naungan dan pedoman dari apa yang telah disyariatkan, menjauhkan mereka dari kesesatan dan ketidakpastian. Dalam setiap dimensi kehidupan, baik itu ekonomi makro global maupun interaksi personal sehari-hari, selalu ada panduan yang telah disyariatkan yang menawarkan jalan terbaik.
Akhirnya, memahami hakikat mensyariatkan adalah memahami esensi pengabdian. Pengabdian ini tidak terbatas pada ritual tetapi mencakup setiap tindakan yang selaras dengan kehendak ilahi. Seluruh alam semesta beroperasi berdasarkan hukum yang disyariatkan oleh Tuhan, dan ketika manusia memilih untuk hidup selaras dengan Syariat, ia menemukan tempatnya yang sejati dalam tatanan kosmik yang agung.