Prinsip Menghalalkan: Landasan Fiqih, Metodologi, dan Dinamika Hukum Islam Kontemporer

I. Memahami Esensi Menghalalkan: Batasan Hukum Syariat

Konsep ‘halal’ dan ‘haram’ merupakan dua kutub utama yang mendefinisikan seluruh spektrum kehidupan seorang Muslim. Halal adalah apa yang dibolehkan, diizinkan, dan diridai oleh syariat, sementara haram adalah larangan yang mutlak dan pasti. Namun, perbincangan mendalam tentang fikih tidak berhenti pada dikotomi sederhana ini. Fokus utama dalam diskursus hukum Islam adalah proses dinamis yang dikenal sebagai menghalalkan—yakni, metodologi, prinsip, dan upaya intelektual yang digunakan para fuqaha (ahli fikih) untuk menetapkan status hukum (hukm syar'i) dari sebuah perbuatan atau objek yang sebelumnya belum memiliki ketentuan yang jelas.

Aktivitas menghalalkan, atau dalam istilah jurisprudensi disebut istinbat al-ahkam, adalah jantung dari ilmu Ushul Fiqih (prinsip-prinsip fikih). Ini bukanlah tindakan sewenang-wenang untuk mengubah larangan menjadi izin, melainkan sebuah penelusuran serius terhadap dalil-dalil syar’i, mempertimbangkan tujuan (maqasid) syariat, dan menerapkan kaidah-kaidah fikih yang baku. Dalam konteks yang sangat luas, hampir seluruh aktivitas manusia di dunia—mulai dari cara kita makan, berinteraksi, berbisnis, hingga bernegara—tercakup dalam wilayah penetapan hukum ini.

Tugas menghalalkan menjadi semakin rumit seiring berkembangnya zaman. Masalah-masalah baru (nawazil) muncul—teknologi keuangan digital, bioteknologi, etika lingkungan global—yang tidak pernah dijumpai pada masa Nabi Muhammad SAW maupun para sahabat. Oleh karena itu, mekanisme penetapan halal memerlukan kerangka berpikir yang kokoh, fleksibel, dan terikat pada sumber-sumber hukum utama. Pemahaman yang keliru mengenai proses menghalalkan dapat menyebabkan dua ekstrem: penyempitan hukum yang mencekik (tasyaddud) atau pelonggaran hukum yang melampaui batas (tasahul).

II. Fondasi Hukum: Sumber dan Spektrum Ahkam al-Khamsah

Proses menghalalkan atau menetapkan status hukum suatu perkara haruslah berakar pada fondasi yang diakui dalam syariat. Sumber hukum primer dan sekunder menjadi acuan utama bagi setiap mujtahid (ahli yang berijtihad).

A. Sumber Hukum Primer

Dua sumber ini memberikan landasan tekstual yang tak terbantahkan untuk menetapkan halal atau haram secara eksplisit (nash qath'i):

• Al-Qur'an al-Karim: Kitab suci ini adalah sumber pertama yang mendefinisikan batasan-batasan etika dan hukum. Dalam konteks penetapan hukum, fuqaha membedakan antara ayat yang bersifat muhkam (jelas dan pasti) dan mutasyabih (memerlukan interpretasi). Ayat-ayat yang secara tegas melarang (misalnya, riba, zina) menjadi penentu status haram, sementara ayat-ayat yang memuat perintah atau anjuran menjadi penentu status wajib atau sunnah.
• As-Sunnah an-Nabawiyah: Tradisi, ucapan, perbuatan, dan persetujuan (taqrir) Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai penjelas (bayan) Al-Qur'an, menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan eksplisit dalam Al-Qur'an, atau membatasi (takhshish) makna umum dari suatu ayat Al-Qur'an. Otentisitas Hadis (melalui ilmu Musthalah Hadis) sangat krusial dalam menentukan apakah suatu Sunnah dapat dijadikan dasar untuk menghalalkan atau mengharamkan.

B. Sumber Hukum Sekunder dan Metodologi Derivasi

Ketika masalah baru muncul dan tidak ditemukan ketentuan pastinya dalam Al-Qur'an atau Sunnah, fuqaha beralih ke sumber sekunder dan metodologi derivasi (istinbat) untuk 'menghalalkan' atau menetapkan statusnya:

• Ijma' (Konsensus): Kesepakatan bulat para mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa mengenai suatu hukum syar’i. Ijma' memberikan kepastian hukum dan sering digunakan untuk mengukuhkan status halal atau haram suatu perkara yang sebelumnya diperdebatkan.
• Qiyas (Analogi): Proses paling sering digunakan untuk menghalalkan perkara kontemporer. Qiyas adalah menetapkan hukum bagi kasus baru (far'u) berdasarkan hukum kasus lama (ashlu) yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an atau Sunnah, karena adanya kesamaan ‘illat (alasan hukum) yang mendasar. Tanpa Qiyas, proses menghalalkan akan terhenti pada setiap kemunculan inovasi modern.
• Istihsan (Preferensi Yurisprudensi): Metode yang digunakan ketika Qiyas formal memberikan hasil yang kaku atau tidak adil, sehingga mujtahid memilih hukum yang lebih baik atau lebih sesuai dengan tujuan syariat. Istihsan memungkinkan adanya fleksibilitas dalam menghalalkan, terutama dalam muamalat.
• Istislah/Maslahah Mursalah (Kepentingan Umum): Penetapan hukum (menghalalkan) yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan publik yang tidak didukung atau dilarang secara spesifik oleh nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat (maqasid syariah). Ini adalah alat penting dalam menghalalkan kebijakan publik atau inovasi sosial.

C. Spektrum Rujukan Hukum (Ahkam al-Khamsah)

Proses menghalalkan tidak hanya menghasilkan label 'Halal' (Mubah), tetapi juga menempatkan perbuatan dalam spektrum yang lebih luas. Spektrum ini dikenal sebagai Ahkam al-Khamsah (Lima Hukum), yang menjadi hasil akhir dari proses istinbat:

1. Wajib (Fardhu): Perbuatan yang harus dilakukan. Meninggalkannya berdosa.
2. Mandub (Sunnah): Perbuatan yang dianjurkan. Melakukannya berpahala, meninggalkannya tidak berdosa.
3. Mubah (Halal / Ibahah): Perbuatan yang netral, diizinkan, dan tidak ada konsekuensi hukum syariat atas dilakukan atau ditinggalkannya. Inilah makna primer dari 'halal'.
4. Makruh: Perbuatan yang dibenci atau tidak disukai. Meninggalkannya berpahala, melakukannya tidak berdosa (namun mengurangi kesempurnaan).
5. Haram: Perbuatan yang dilarang mutlak. Melakukannya berdosa.

Dalam konteks menghalalkan, tugas fuqaha adalah memindahkan suatu perkara yang ambigu atau baru dari wilayah ketidakpastian menuju salah satu dari lima kategori ini, dengan penekanan utama pada penetapan status mubah atau haram. Sebagian besar hal-hal baru yang tidak terkait langsung dengan ibadah (muamalat) cenderung ditetapkan sebagai Mubah, sesuai prinsip dasar syariat.

III. Prinsip Dasar Ibahah: Memperluas Ruang Lingkup Halal

Salah satu kaidah fundamental yang paling berpengaruh dalam proses menghalalkan adalah kaidah “Al-Ashlu fil Ashya'i al-Ibahah hatta Yadulla ad-Dalilu ‘ala At-Tahrim”, yang berarti: “Pada dasarnya, segala sesuatu (di luar ibadah) adalah mubah (halal/diperbolehkan) sampai adanya dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Kaidah ini adalah manifestasi dari kemudahan dan keluasan (taysir) syariat Islam. Kaidah ini memiliki implikasi besar dalam menghadapi inovasi, teknologi, dan masalah muamalah kontemporer. Ketika seorang mujtahid berhadapan dengan masalah baru—misalnya, penggunaan mata uang kripto, penggunaan kecerdasan buatan, atau prosedur medis baru—prinsip dasarnya adalah menganggap perkara tersebut halal, kecuali ditemukan dalil (Qur'an, Sunnah, Ijma', atau Qiyas yang kuat) yang secara spesifik mengharamkannya, atau jika ia bertentangan dengan tujuan syariat (maqasid).

A. Perbedaan antara Ibadah dan Muamalah

Kaidah Ibahah ini secara ketat berlaku pada wilayah Muamalah (interaksi dan transaksi duniawi) dan bukan pada wilayah Ibadah Mahdhah (ritual peribadatan). Dalam ibadah, prinsip yang berlaku adalah kebalikannya: “Segala sesuatu dalam ibadah adalah haram sampai adanya dalil yang memerintahkannya (Al-Ashlu fil ‘Ibadati al-Man’u).”

Pemisahan wilayah ini sangat penting dalam proses menghalalkan. Upaya menghalalkan (atau membuat) ritual baru tanpa dasar dalil adalah bid’ah yang dilarang. Sebaliknya, upaya menghalalkan metode bisnis atau teknologi baru yang bermanfaat adalah dorongan syariat, selama tidak mengandung unsur haram yang jelas (seperti riba, gharar, atau dharar).

B. Beban Pembuktian (Burden of Proof)

Prinsip Ibahah menempatkan beban pembuktian (burhan) pada pihak yang ingin mengharamkan. Untuk menolak atau membatasi suatu praktik yang secara intrinsik netral, dalil yang digunakan haruslah qath'i (pasti) baik dari segi sumber (wurud) maupun makna (dilalah). Hal ini mencegah individu atau kelompok dari mempersempit ruang lingkup halal berdasarkan interpretasi yang lemah atau hawa nafsu.

C. Konsekuensi Hukum dari Penetapan Halal

Ketika sebuah perkara telah melalui proses istinbat dan ditetapkan sebagai Mubah (halal), ia membawa konsekuensi legal dan sosial. Kepastian hukum ini menghilangkan keraguan (isqath al-haraj) dari masyarakat dan mendorong inovasi. Misalnya, ketika para fuqaha kontemporer menghalalkan kontrak bisnis baru (seperti Sukuk atau Murabahah yang dimodifikasi) yang tidak dikenal di masa klasik, penetapan ini membuka jalan bagi perkembangan ekonomi Islam yang stabil.

IV. Metodologi Menghalalkan: Istinbat, Ijtihad, dan Qiyas

Menghalalkan adalah hasil dari proses intelektual yang ketat. Proses ini melibatkan Ijtihad (usaha maksimal) yang dipimpin oleh prinsip-prinsip Ushul Fiqih. Di antara metodologi yang paling berperan dalam merumuskan hukum bagi masalah baru adalah Qiyas (analogi) dan Istinbat (derivasi).

A. Peran Sentral Qiyas dalam Menghalalkan Modernitas

Qiyas adalah mesin utama dalam proses menghalalkan inovasi. Karena nash terbatas dan kejadian tak terbatas, Qiyas menjembatani jurang tersebut. Penetapan halal melalui Qiyas membutuhkan empat unsur pokok:

1. Ashlu (Pokok/Kasus Asal): Kasus yang hukumnya sudah ditetapkan (contoh: haramnya khamr/miras).
2. Far’u (Cabang/Kasus Baru): Kasus yang dicari hukumnya (contoh: haramnya narkotika).
3. Hukm al-Ashlu (Hukum Asal): Hukum yang ditetapkan pada Ashlu (contoh: haram).
4. ‘Illat (Alasan Hukum): Karakteristik yang sama-sama dimiliki oleh Ashlu dan Far’u yang menjadi dasar hukum (contoh: memabukkan).

Misalnya, dalam isu-isu kesehatan baru, fuqaha menghalalkan penggunaan vaksin tertentu (Far’u) dengan meng-Qiyas-kannya pada prinsip menjaga jiwa (hifzh an-nafs) dan pengobatan yang dianjurkan (Ashlu), selama bahan-bahan yang digunakan tidak bertentangan dengan syariat secara eksplisit.

B. Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif)

Di era modern, penetapan status halal untuk masalah besar dan kompleks (seperti rekayasa genetika, asuransi, atau etika militer) jarang dilakukan oleh individu. Proses menghalalkan kini banyak dilakukan melalui Ijtihad Jama’i, di mana para ulama dari berbagai disiplin ilmu (syariah, ekonomi, kedokteran, teknologi) berkumpul dalam majelis-majelis fikih (seperti Majma’ Fiqhi Islami). Ijtihad kolektif ini memastikan bahwa penetapan hukum (fatwa) yang dihasilkan memiliki legitimasi yang lebih kuat, cakupan yang lebih luas, dan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi secara menyeluruh.

C. Kontribusi Ilmu Maqasid Syariah

Maqasid Syariah (Tujuan Syariat) adalah pilar yang menopang seluruh proses menghalalkan. Hukum Islam bertujuan untuk menjaga lima hal pokok (Ad-Dharuriyyat al-Khamsah): Agama (Din), Jiwa (Nafs), Akal (‘Aql), Keturunan (Nasl), dan Harta (Mal). Ketika mempertimbangkan suatu kasus baru, fuqaha harus memastikan bahwa penetapan hukum halal tersebut konsisten dengan upaya menjaga lima hal ini.

Jika suatu praktik baru terlihat netral secara tekstual (mubah), tetapi secara substansi merusak salah satu Maqasid (misalnya, merusak akal melalui konten digital berbahaya), maka proses menghalalkan akan dibatalkan, dan statusnya dapat bergeser ke makruh, atau bahkan haram, meskipun tidak ada nash eksplisit. Maqasid Syariah berfungsi sebagai "filter etika" yang menjaga proses penetapan hukum agar selalu melayani kepentingan umat manusia.

V. Domain Aplikasi Fiqih Halal: Muamalah, Makanan, dan Gaya Hidup

Proses menghalalkan memiliki implikasi praktis yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Tiga domain utama yang selalu memerlukan kajian fikih baru adalah muamalah (keuangan), makanan, dan gaya hidup.

A. Menghalalkan Transaksi (Fiqih Muamalat)

Sektor keuangan dan bisnis adalah tempat di mana tuntutan untuk menghalalkan inovasi paling gencar. Fiqih Muamalat berhadapan langsung dengan struktur global yang seringkali didasarkan pada bunga (riba) dan spekulasi (gharar).

Upaya menghalalkan di bidang ini melibatkan restrukturisasi kontrak agar sesuai dengan syariat. Contoh penting dari proses menghalalkan meliputi:

• Sistem Pembiayaan Modern: Mengganti pinjaman berbasis bunga (riba) dengan skema berbasis bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah), sewa (Ijarah), atau jual beli dengan margin (Murabahah). Proses ini memerlukan keahlian mendalam untuk memastikan bahwa kontrak modern tidak hanya mengubah nama, tetapi benar-benar bebas dari ‘illat riba dan gharar.
• Instrumen Pasar Modal: Menetapkan kriteria untuk menghalalkan saham dan obligasi (kini Sukuk). Hal ini melibatkan skrining ketat terhadap aktivitas utama perusahaan dan rasio hutangnya. Penetapan halal untuk instrumen investasi ini membuka akses bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam perekonomian global tanpa melanggar prinsip syariah.
• Teknologi Keuangan (Fintech): Menilai status hukum platform Peer-to-Peer (P2P) lending, crowdfunding, dan mata uang digital. Jika P2P lending beroperasi dengan sistem bunga, ia haram. Fuqaha bertugas merancang ulang model bisnis P2P agar berbasis layanan (ujrah) atau investasi murni (musyarakah), sehingga dapat dihalalkan.

B. Menghalalkan Pangan (Fiqih Makanan dan Obat)

Isu halal dalam makanan melampaui sekadar daging babi dan alkohol. Dalam dunia industri makanan global, kerumitan bahan tambahan (aditif), proses manufaktur, dan sumber enzim memerlukan investigasi fikih yang mendalam untuk menetapkan status halal.

Proses menghalalkan dalam makanan mencakup:

• Dzabihah (Penyembelihan): Memastikan bahwa seluruh rantai pasok daging mengikuti syarat penyembelihan syar'i.
• Transformasi Zat (Istihalah): Kajian tentang apakah zat haram (seperti alkohol atau lemak hewani tertentu) yang mengalami perubahan kimia total (menjadi zat lain yang secara fisik berbeda) dapat menjadi suci dan halal. Mayoritas fuqaha modern cenderung menghalalkan zat yang telah mengalami istihalah kamilah (transformasi sempurna), yang memiliki implikasi besar dalam industri obat-obatan dan kosmetik.
• Rekayasa Genetik (GMO): Penelitian untuk menentukan apakah produk hasil rekayasa genetik dapat dihalalkan, berdasarkan prinsip bahwa selama gen yang dimasukkan bukan berasal dari sumber haram mutlak (seperti babi) dan tidak menimbulkan bahaya (dharar), maka ia tetap mubah (halal) berdasarkan prinsip ibahah.

C. Menghalalkan Gaya Hidup dan Etika Kontemporer

Gaya hidup modern menghadirkan tantangan etika baru, mulai dari seni, hiburan, media sosial, hingga etika lingkungan. Proses menghalalkan di sini seringkali berfokus pada dampak (dharar) dan tujuan (maqasid).

Misalnya, penggunaan media sosial. Secara intrinsik, teknologi tersebut mubah. Namun, jika penggunaannya secara dominan menyebabkan fitnah, ghibah, atau merusak stabilitas mental dan sosial, maka penggunaan tersebut dapat bergeser ke makruh atau bahkan haram. Tugas fuqaha adalah menetapkan batasan-batasan etis (menghalalkan penggunaan yang bermanfaat sambil melarang penyalahgunaan) yang berakar pada hukum asal.

VI. Dinamika dan Fleksibilitas dalam Hukum: Darurah dan Kemudahan

Syariat Islam dikenal sebagai syariat yang mudah (din al-yusr). Fleksibilitas ini terwujud dalam beberapa kaidah fikih yang memungkinkan pengecualian dalam proses menghalalkan, terutama dalam situasi darurat.

A. Konsep Darurah (Keterpaksaan)

Kaidah yang sangat terkenal, “Adh-Dharuratu Tubihul Mahzhurat” (Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang), adalah mekanisme utama untuk sementara waktu mengubah status hukum haram menjadi halal (mubah) demi menjaga maqasid syariah, terutama jiwa (hifzh an-nafs).

Contoh klasik adalah memakan daging babi yang haram jika seseorang berada di ambang kematian karena kelaparan dan tidak ada makanan lain. Penetapan menghalalkan konsumsi dalam kondisi ini bersifat temporal, terbatas, dan harus diukur sejauh mana darurat itu berlaku. Kaidah ini memiliki aplikasi yang sangat luas, terutama dalam konteks medis dan keamanan global.

Namun, para fuqaha menekankan bahwa darurat harus diukur dengan kadarnya (Adh-dharuratu tuqaddaru biqadariha). Artinya, proses menghalalkan melalui darurah hanya boleh sejauh yang dibutuhkan untuk menghilangkan bahaya, dan tidak boleh dijadikan alasan untuk melanggar hukum secara berlebihan.

B. Pengaruh 'Urf (Adat Kebiasaan) dan Takhfif (Keringanan)

'Urf (adat istiadat yang sehat dan tidak bertentangan dengan nash) juga memainkan peran dalam proses menghalalkan. Dalam banyak perkara muamalah dan interaksi sosial, kebiasaan masyarakat setempat yang baik dapat dijadikan dasar untuk menetapkan status mubah. Contohnya, praktik kontrak tertentu dalam perdagangan yang diakui secara lokal dapat dihalalkan selama tidak mengandung riba atau gharar, karena 'urf tersebut memfasilitasi kebutuhan publik.

Keringanan (Takhfif) juga merupakan pilar syariat. Prinsip ini memastikan bahwa hukum tidak membebani umat secara tidak realistis. Penetapan halal seringkali mempertimbangkan keringanan ini. Misalnya, dalam fikih kebersihan, adanya sedikit najis yang sulit dihindari (ma'fu 'anhu) diizinkan (dihalalkan) untuk mencegah kesulitan yang berlebihan.

C. Menolak Kerugian (Darar)

Kaidah “La Dharara wa la Dhirar” (Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain) adalah kaidah pencegahan yang kuat. Proses menghalalkan haruslah dihentikan jika ditemukan bahwa praktik yang sedang dikaji, meskipun tampak mubah, secara pasti akan menimbulkan kerugian besar (dharar) bagi individu atau masyarakat. Dalam konteks lingkungan modern, kaidah ini menjadi dasar fikih lingkungan yang mengharamkan perusakan ekosistem dan menghalalkan kebijakan konservasi, meskipun tidak ada dalil eksplisit tentang polusi karbon di masa lalu.

VII. Tantangan Kontemporer dan Masa Depan Menghalalkan

Era globalisasi dan percepatan teknologi membawa masalah baru yang menuntut Ijtihad yang terus menerus. Proses menghalalkan harus mampu berinteraksi dengan kompleksitas ilmu pengetahuan modern.

A. Bioetika dan Isu Medis

Perkembangan bioteknologi, seperti kloning, sel punca (stem cell), dan transplantasi organ, menimbulkan pertanyaan etik yang mendalam. Fuqaha harus menetapkan kapan intervensi medis tertentu dihalalkan (misalnya, transplantasi organ untuk menyelamatkan jiwa, yang di-Qiyas-kan pada darurat) dan kapan ia dilarang (misalnya, kloning manusia yang melanggar maqasid nasl dan fitrah).

Dalam hal ini, penetapan hukum tidak lagi cukup hanya dengan merujuk teks klasik, tetapi harus bekerja sama erat dengan pakar medis untuk memahami proses dan implikasi ilmiah secara akurat sebelum keputusan halal atau haram dapat dikeluarkan.

B. Etika Digital dan Kecerdasan Buatan (AI)

Kecerdasan Buatan (AI) menimbulkan tantangan baru dalam fikih kepemilikan, tanggung jawab, dan etika. Apakah transaksi yang dilakukan oleh AI yang diwakilkan oleh manusia dapat dihalalkan? Apakah AI dapat digunakan dalam proses fatwa? Penetapan hukum di domain ini harus menyeimbangkan antara memanfaatkan kemajuan teknologi (sesuai prinsip ibahah) dan mencegah penyalahgunaan yang melanggar keadilan (maqasid syariah).

Isu mengenai deepfake, penyebaran hoaks, dan manipulasi informasi melalui teknologi, misalnya, memaksa fuqaha untuk mengeluarkan fatwa yang secara eksplisit mengharamkan perbuatan tersebut karena melanggar maqasid ‘aql (menjaga akal) dan nasl (menjaga keturunan dari informasi yang merusak).

C. Peran Otoritas Fiqih Global

Mengingat masalah kontemporer bersifat lintas batas (global), upaya menghalalkan memerlukan harmonisasi fatwa. Lembaga-lembaga fikih internasional memainkan peran penting dalam mencapai konsensus. Keberadaan kerangka standar global (seperti standar AAOIFI dalam keuangan syariah) adalah bukti dari upaya kolektif untuk menghalalkan dan meregulasi praktik ekonomi agar tetap berada dalam koridor syariat di seluruh dunia.

Penghalalan tidak boleh bersifat dogmatis atau statis; ia harus merupakan proses yang berkesinambungan (tajdid) yang memastikan relevansi syariat Islam dalam setiap zaman dan tempat (shalihun li kulli zaman wa makan), sambil tetap memegang teguh pada fondasi utama (tsawabit).

VIII. Kesimpulan: Keyakinan dan Kehati-hatian dalam Menghalalkan

Proses menghalalkan suatu perkara adalah sebuah amanah besar. Ini menuntut kejujuran intelektual, pemahaman mendalam terhadap teks-teks suci (Qur'an dan Sunnah), dan kesadaran penuh terhadap realitas kontemporer. Tujuan akhir dari seluruh upaya istinbat dan ijtihad adalah untuk memfasilitasi kehidupan umat manusia, menjaga keadilan, dan mencapai kemaslahatan (jalbu al-masalih wa dar'u al-mafasid).

Bagi Muslim awam, prinsip yang paling aman adalah tetap berpegang pada kaidah dasar: asal dari segala urusan duniawi adalah halal, kecuali ada dalil yang jelas mengharamkannya. Prinsip ini memberikan ruang gerak yang luas dan menghilangkan beban yang tidak perlu.

Penting bagi setiap Muslim untuk menjauhi sikap tergesa-gesa dalam menetapkan hukum, baik dalam mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal, maupun dalam menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas dilarang. Kehati-hatian (wara') adalah sikap terpuji, tetapi hal itu tidak boleh menghalangi pemanfaatan kemudahan dan keluasan syariat yang telah diberikan oleh Allah SWT melalui prinsip Ibahah. Proses fikih adalah perwujudan rahmat, yang berusaha menuntun umat dari wilayah ambigu (syubhat) menuju kepastian hukum yang menenangkan jiwa, memastikan bahwa setiap langkah kehidupan seorang Muslim dapat dilakukan dengan penuh keyakinan dan ketaatan kepada Sang Pemberi Syariat.

Oleh karena itu, setiap fatwa dan penetapan yang bertujuan menghalalkan atau mengharamkan suatu perkara harus selalu dipertanggungjawabkan kembali kepada sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, demi menjaga kemurnian dan universalitas pesan hukum Islam.