Konsep mengebelakangkan, meskipun terdengar sederhana, membawa implikasi sosiopolitik dan ekonomi yang sangat kompleks. Secara harfiah, ia berarti tindakan menaruh atau membiarkan sesuatu berada di belakang, baik dalam urutan prioritas, alokasi sumber daya, maupun perhatian kolektif. Dalam konteks pembangunan nasional dan kebijakan publik, tindakan mengebelakangkan merujuk pada keputusan sadar atau tidak sadar oleh otoritas untuk mengabaikan, menunda, atau mereduksi urgensi suatu sektor, kelompok masyarakat, atau wilayah geografis tertentu demi memajukan sektor, kelompok, atau wilayah lain yang dianggap memiliki nilai strategis lebih tinggi atau memberikan keuntungan politik instan. Fenomena ini bukanlah sekadar kegagalan administratif, melainkan sebuah manifestasi struktural dari ketidaksetaraan yang diabadikan melalui mekanisme kebijakan. Keputusan untuk mengebelakangkan selalu memiliki korelasi langsung dengan ketimpangan hasil akhir (outcomes) yang dirasakan oleh populasi yang terpinggirkan, menciptakan jurang yang semakin dalam antara yang ‘dimajukan’ dan yang ‘ditinggalkan’.
Mengebelakangkan bukan hanya tentang keterlambatan; ia adalah proses aktif marginalisasi yang beroperasi melalui penahanan investasi, penarikan perhatian media, dan minimnya representasi politik. Dampak kumulatif dari penahanan ini menghasilkan kondisi di mana kelompok yang dibelakangkan tidak hanya tertinggal secara statistik, tetapi juga kehilangan kapasitas intrinsik untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Misalnya, jika pendidikan di wilayah X dibelakangkan selama dua dekade, generasi muda di sana tidak hanya kehilangan kesempatan kerja saat ini, tetapi juga mewarisi sistem yang tidak memiliki infrastruktur guru dan fasilitas yang memadai, sehingga menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan keterbatasan akses yang sulit diputus. Proses ini adalah jantung dari bagaimana ketidaksetaraan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, mengubah kebijakan penundaan menjadi takdir struktural yang sulit dihindari tanpa intervensi besar-besaran dan radikal.
Dalam ranah kebijakan, tindakan mengebelakangkan seringkali disamarkan dalam bahasa perencanaan yang netral atau bahkan positif. Ini mungkin diartikulasikan sebagai "strategi konsentrasi sumber daya," "fokus pada pusat pertumbuhan," atau "tahap konsolidasi awal." Namun, intinya tetap sama: sumber daya vital—mulai dari dana infrastruktur, kualitas aparatur negara, hingga akses terhadap teknologi mutakhir—dialokasikan secara tidak proporsional. Kelompok atau wilayah yang dibelakangkan seringkali menjadi penyangga (buffer) atau sumber ekstraksi (extraction zone) bagi wilayah yang diprioritaskan. Mereka mungkin menjadi pemasok bahan mentah dengan harga murah, atau menjadi lokasi penampungan polusi dan risiko lingkungan yang tidak diterima oleh pusat-pusat pertumbuhan yang maju. Oleh karena itu, pengebelakangan adalah sebuah relasi timbal balik yang eksploitatif; kemajuan yang dinikmati oleh satu pihak seringkali dibangun di atas stagnasi atau kemunduran pihak lain yang terpaksa dibelakangkan.
Penting untuk membedakan antara penundaan yang sifatnya sementara (misalnya, proyek konstruksi yang tertunda karena masalah pendanaan tak terduga) dan pengabaian struktural yang merupakan ciri khas dari mengebelakangkan. Penundaan sementara memiliki batas waktu dan intensi untuk dilanjutkan. Pengabaian struktural, sebaliknya, tidak memiliki batas waktu yang jelas dan sering kali menjadi bagian dari paradigma operasional yang tidak tertulis. Ini adalah keputusan untuk secara fundamental menganggap rendah potensi atau urgensi suatu isu. Misalnya, isu hak-hak masyarakat adat seringkali dibelakangkan dalam perumusan undang-undang pertanahan; hal ini bukan penundaan implementasi, melainkan penolakan sistemik untuk mengintegrasikan perspektif mereka ke dalam kerangka hukum sejak awal. Konsekuensinya, kelompok-kelompok yang dibelakangkan ini harus terus menerus berjuang untuk validasi eksistensial dan hak dasar, menguras energi yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk pembangunan dan kemajuan diri mereka sendiri.
Fenomena mengebelakangkan tidak muncul dalam ruang hampa; ia memiliki akar yang kuat dalam sejarah, terutama di negara-negara yang pernah mengalami kolonialisme. Struktur ekonomi dan politik yang ditinggalkan oleh kekuasaan kolonial secara inheren tidak setara, dirancang untuk memprioritaskan ekstraksi sumber daya dan kemudahan administrasi bagi kekuasaan metropolitan. Wilayah yang kaya sumber daya alam namun sulit dijangkau secara geografis seringkali dibelakangkan dalam hal pembangunan infrastruktur sosial (sekolah, rumah sakit) dan politik (otonomi lokal), kecuali infrastruktur yang mendukung jalur ekstraksi. Pusat-pusat kota yang berfungsi sebagai simpul perdagangan kolonial, di sisi lain, menerima investasi besar-besaran, menciptakan disparitas spasial yang masif sejak awal.
Setelah kemerdekaan, banyak negara gagal sepenuhnya membongkar cetak biru kolonial ini. Pilihan kebijakan pasca-kemerdekaan seringkali cenderung melanjutkan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada, dengan keyakinan bahwa pertumbuhan yang terjadi di pusat (teori tetesan ke bawah atau trickle-down effect) pada akhirnya akan menyebar ke wilayah yang dibelakangkan. Namun, kenyataannya, efek tetesan ini seringkali terhambat oleh lemahnya institusi, korupsi, dan kurangnya konektivitas fisik. Wilayah-wilayah luar, yang sudah lama dibelakangkan, terus berjuang dengan keterbatasan akses ke pasar, pendidikan berkualitas, dan layanan kesehatan. Pengebelakangan spasial ini bukan hanya masalah geografi, melainkan masalah politik alokasi, di mana kekuatan politik terkonsentrasi di pusat, dan keputusan yang dibuat cenderung menguntungkan konstituen yang dekat secara fisik dan ideologis dengan kekuasaan.
Alt Text: Ilustrasi ketidakseimbangan sosial dan pembangunan yang terhambat, menunjukkan alokasi sumber daya yang condong ke satu sisi.
Di banyak negara berkembang, kebijakan mengebelakangkan diperkuat oleh model pembangunan yang sentralistik, di mana segala keputusan penting dibuat oleh birokrasi di ibu kota. Sentralisasi ini secara efektif mematikan inisiatif lokal dan membatasi kemampuan komunitas yang dibelakangkan untuk merumuskan solusi yang relevan dengan kebutuhan mereka sendiri. Ketika seluruh visi pembangunan didikte dari jarak ribuan kilometer, kebutuhan spesifik—seperti jenis infrastruktur pertanian yang dibutuhkan di daerah rawa, atau kurikulum pendidikan yang kontekstual bagi masyarakat pesisir—secara otomatis dibelakangkan karena dianggap sebagai detail minor yang tidak relevan dengan gambaran besar (big picture) nasional. Kegagalan untuk mendelegasikan kekuasaan dan sumber daya ini memastikan bahwa ketidaksetaraan struktural tetap utuh, karena hanya suara-suara di pusat yang memiliki resonansi politik yang cukup kuat untuk mempengaruhi agenda anggaran.
Selain warisan kolonial, tekanan dari lembaga keuangan internasional dan intervensi asing juga dapat memperkuat kecenderungan untuk mengebelakangkan sektor tertentu. Ketika suatu negara dipaksa untuk memprioritaskan pembayaran utang atau mengikuti rekomendasi penyesuaian struktural, seringkali sektor-sektor sosial krusial seperti kesehatan masyarakat, sanitasi, dan subsidi pertanian menjadi yang pertama dipotong atau dibelakangkan. Keputusan ini, yang didorong oleh pertimbangan makroekonomi jangka pendek, memiliki dampak jangka panjang yang menghancurkan pada kelompok masyarakat yang paling rentan, yang sangat bergantung pada jaringan pengaman sosial yang disediakan negara. Dengan kata lain, pengebelakangan sektor sosial adalah harga yang sering dibayar oleh masyarakat marjinal untuk stabilitas finansial makro yang hanya dirasakan manfaatnya oleh segelintir elite di pusat.
Siklus pengebelakangan historis ini memastikan bahwa bahkan ketika ada keinginan politik untuk melakukan pemerataan, investasi yang dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan yang telah terakumulasi selama puluhan tahun menjadi sangat besar, seringkali melebihi kapasitas fiskal negara. Oleh karena itu, langkah-langkah pemerataan yang diambil kemudian seringkali hanya bersifat kosmetik atau tokenistic, tidak mampu membongkar struktur dasar ketidaksetaraan. Pengukuhan sejarah ini menjadikan upaya untuk mengedepankan kembali mereka yang dibelakangkan sebagai tantangan yang membutuhkan bukan hanya dana, tetapi juga reformasi institusional radikal dan perubahan fundamental dalam cara kekuasaan didistribusikan dan sumber daya dialokasikan.
Secara ekonomi, tindakan mengebelakangkan adalah salah satu kontributor utama terciptanya jebakan kemiskinan (poverty traps). Jebakan ini terjadi ketika individu, kelompok, atau wilayah tidak memiliki modal yang cukup—baik modal finansial, modal manusia, atau modal sosial—untuk melepaskan diri dari kondisi kemiskinan. Kebijakan yang mengebelakangkan memperkuat kondisi ini dengan menolak akses terhadap sarana yang dibutuhkan untuk mengakumulasi modal tersebut. Misalnya, jika wilayah pedesaan dibelakangkan dalam hal akses ke kredit bank formal dan pelatihan kewirausahaan, potensi ekonomi lokal akan mandek, meskipun wilayah tersebut memiliki sumber daya alam atau keahlian tradisional yang kaya.
Salah satu cara paling nyata di mana pembangunan mengebelakangkan beroperasi adalah melalui pengabaian investasi infrastruktur kunci. Ini termasuk jalan raya yang menghubungkan produsen ke pasar, jaringan listrik yang stabil yang diperlukan untuk industri modern, dan konektivitas digital yang menjadi prasyarat bagi ekonomi berbasis pengetahuan abad ke-21. Ketika infrastruktur ini dibelakangkan di suatu wilayah, biaya transaksi untuk melakukan bisnis di sana melonjak tinggi. Petani lokal harus membayar biaya logistik yang jauh lebih mahal, sekolah tidak bisa mengakses materi pembelajaran daring, dan layanan kesehatan tidak dapat memanfaatkan telemedisin. Konsekuensinya, investasi swasta menghindari wilayah tersebut, memperkuat stigma sebagai "area terpencil" atau "berisiko tinggi," sehingga menciptakan siklus umpan balik negatif di mana pengabaian kebijakan memvalidasi rendahnya aktivitas ekonomi, yang kemudian membenarkan pengabaian kebijakan di masa depan.
Sektor pendidikan adalah barometer paling sensitif dari tindakan mengebelakangkan. Ketika suatu kelompok masyarakat atau wilayah dibelakangkan dalam akses pendidikan berkualitas, hasil jangka panjangnya sangat merusak. Ini bukan sekadar masalah jumlah sekolah, tetapi kualitas guru, ketersediaan bahan ajar yang relevan, dan fasilitas pendukung (perpustakaan, laboratorium). Kelompok yang dibelakangkan dalam pendidikan akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah, kesulitan beradaptasi dengan perubahan teknologi, dan peluang kerja yang terbatas. Selain itu, pengebelakangan pendidikan melemahkan partisipasi politik yang efektif. Warga yang kurang teredukasi cenderung kurang mampu memahami isu-isu kompleks kebijakan dan lebih rentan terhadap disinformasi, yang pada gilirannya memungkinkan kebijakan pengebelakangan terus berlanjut tanpa resistensi yang terorganisir dan terinformasi.
Implikasi fiskal dari mengebelakangkan juga sangat besar. Meskipun pada awalnya terlihat seperti penghematan anggaran untuk tidak berinvestasi di wilayah yang dibelakangkan, dalam jangka panjang, pengabaian ini justru menciptakan biaya yang jauh lebih besar. Biaya-biaya ini termasuk peningkatan pengeluaran untuk keamanan (karena tingginya tingkat kriminalitas atau konflik yang dipicu oleh ketidakpuasan), biaya penanganan bencana kesehatan masyarakat (karena infrastruktur kesehatan yang buruk), dan hilangnya potensi pendapatan pajak dari populasi yang tidak produktif. Dalam analisis ekonomi biaya-manfaat jangka panjang, pengebelakangan adalah strategi yang sangat mahal dan tidak berkelanjutan, yang membebani seluruh sistem nasional. Pengebelakangan adalah investasi negatif yang hasilnya adalah ketidakstabilan sosial dan ekonomi.
Di era digital, tindakan mengebelakangkan seringkali terwujud dalam bentuk kesenjangan digital (digital divide). Akses internet berkecepatan tinggi kini bukan lagi kemewahan, melainkan infrastruktur dasar yang setara dengan listrik dan air bersih. Wilayah yang dibelakangkan dalam hal pembangunan jaringan telekomunikasi dan digitalisasi pelayanan publik secara efektif terputus dari pasar global, peluang kerja jarak jauh, dan informasi krusial. Kelompok yang tidak memiliki literasi digital, yang seringkali merupakan konsekuensi langsung dari pengebelakangan dalam pendidikan, semakin terpinggirkan. Hal ini menciptakan kelas pekerja baru yang tertinggal dalam ekonomi gig dan otomatisasi, sementara mereka yang berada di pusat-pusat digital terus mengakumulasi kekayaan dan pengetahuan. Kegagalan untuk memprioritaskan pemerataan digital adalah salah satu bentuk pengebelakangan modern yang paling merusak potensi inklusivitas ekonomi di masa depan.
Ketika suatu kelompok atau wilayah merasa secara sistematis dibelakangkan, konsekuensi sosiopolitiknya jauh melampaui statistik kemiskinan; ia merusak kohesi sosial dan legitimasi negara. Rasa ketidakadilan yang mendalam, atau apa yang sering disebut sebagai "ketidakadilan distributif," muncul ketika warga melihat bahwa kontribusi mereka kepada negara tidak dibalas dengan alokasi sumber daya yang adil. Hal ini dapat memicu berbagai bentuk ketidakpuasan, mulai dari apatisme politik hingga konflik terbuka.
Salah satu dampak paling serius dari kebijakan mengebelakangkan adalah erosi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ketika warga di wilayah tertentu berulang kali mengajukan permintaan untuk perbaikan jalan, sekolah, atau layanan kesehatan, dan permintaan tersebut secara konsisten diabaikan atau ditunda tanpa alasan yang jelas, mereka mulai meragukan niat baik dan kompetensi pemerintah pusat. Kepercayaan adalah mata uang politik; ketika kepercayaan hilang, masyarakat cenderung mencari alternatif, baik itu melalui gerakan separatisme, kepemimpinan lokal yang karismatik namun anti-sistem, atau bahkan organisasi ekstremis yang menawarkan solusi cepat, meskipun ilusi, untuk masalah mereka. Pengebelakangan menciptakan lahan subur bagi populisme dan politik identitas yang memecah belah, karena kelompok-kelompok yang merasa diabaikan mencari identitas kolektif yang dapat mereka gunakan untuk menantang status quo yang telah menelantarkan mereka.
Ketimpangan yang diakibatkan oleh pengebelakangan seringkali menjadi faktor pendorong utama konflik sosial, terutama di wilayah yang memiliki keragaman etnis atau agama. Ketika alokasi sumber daya yang tidak merata bertepatan dengan garis patahan identitas, ketidaksetaraan ekonomi dengan cepat diterjemahkan menjadi keluhan kolektif. Kelompok yang dibelakangkan akan menafsirkan pengabaian sebagai diskriminasi yang disengaja, bahkan jika kebijakan tersebut tampaknya netral di permukaan. Konflik perebutan sumber daya yang langka, yang merupakan produk dari pengebelakangan, kemudian diperparah oleh sentimen identitas. Dalam konteks ini, upaya untuk mengebelakangkan wilayah minoritas atau kelompok rentan menjadi resep yang pasti untuk ketidakstabilan jangka panjang. Pengebelakangan, oleh karena itu, harus dipandang bukan hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi sebagai ancaman eksistensial terhadap persatuan nasional dan stabilitas politik.
Tindakan mengebelakangkan juga sangat terlihat dalam dimensi gender dan perlakuan terhadap kelompok minoritas. Dalam banyak masyarakat, perempuan secara sistematis dibelakangkan dari posisi kepemimpinan, kepemilikan aset (seperti tanah), dan akses penuh ke pasar tenaga kerja formal. Kebijakan yang gagal mengatasi hambatan struktural ini—seperti kurangnya infrastruktur penitipan anak yang terjangkau atau diskriminasi upah—secara efektif mengebelakangkan setengah dari populasi dari kontribusi penuh mereka terhadap perekonomian. Demikian pula, kelompok minoritas, baik itu kelompok adat, etnis, atau agama, seringkali dibelakangkan dalam hal perlindungan hukum, representasi politik, dan akses terhadap layanan publik. Pengebelakangan ini bukan hanya menghilangkan hak-hak mereka, tetapi juga menghilangkan suara dan perspektif unik mereka dari proses pengambilan keputusan nasional, menghasilkan kebijakan yang secara inheren bias dan tidak inklusif.
Inti dari bahaya mengebelakangkan adalah kemampuannya untuk mengabadikan dirinya sendiri, menciptakan siklus umpan balik yang sulit diinterupsi. Siklus ini beroperasi di berbagai tingkatan: individu, komunitas, dan institusional.
Di tingkat individu dan komunitas, pengebelakangan menyebabkan pengurangan modal manusia. Kurangnya investasi dalam pendidikan dan kesehatan di wilayah yang dibelakangkan menghasilkan generasi dengan keterampilan yang lebih rendah dan kesehatan yang lebih buruk. Individu ini menghadapi kesulitan besar untuk mendapatkan pekerjaan formal, menghasilkan upah yang lebih rendah, dan cenderung mewariskan kondisi kemiskinan tersebut kepada anak-anak mereka. Secara psikologis, pengebelakangan juga melahirkan apatisme dan ‘kemiskinan aspirasi’. Ketika seseorang atau suatu komunitas berulang kali melihat upaya mereka untuk maju dihambat oleh hambatan struktural (seperti kurangnya jalan atau layanan pemerintah yang buruk), mereka cenderung mengurangi harapan dan ambisi mereka, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk mengambil risiko yang diperlukan untuk keluar dari kemiskinan. Apatisme ini, pada gilirannya, membuat mereka kurang menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah, sehingga mempermudah pemerintah untuk terus mengebelakangkan mereka.
Salah satu konsekuensi yang paling terlihat dari pengebelakangan adalah migrasi internal masif atau fenomena brain drain. Ketika wilayah yang dibelakangkan tidak menawarkan peluang ekonomi atau pendidikan yang memadai, penduduk yang paling terampil, berpendidikan, dan ambisius akan pindah ke pusat-pusat yang diprioritaskan. Eksodus ini, meskipun rasional bagi individu tersebut, memperburuk kondisi wilayah asal. Wilayah yang dibelakangkan kehilangan tenaga kerja terampil, para pemimpin masa depan, dan inovator potensial. Hilangnya modal manusia ini secara drastis mengurangi kapasitas wilayah tersebut untuk melakukan pembangunan mandiri, menciptakan kondisi di mana wilayah tersebut menjadi semakin bergantung pada transfer dari pusat. Ketergantungan ini kemudian digunakan sebagai justifikasi lebih lanjut oleh pengambil kebijakan di pusat untuk mengebelakangkan wilayah tersebut, dengan argumen bahwa "tidak ada cukup orang berbakat di sana untuk mengelola proyek besar."
Alt Text: Visualisasi kebijakan yang mengabaikan wilayah terpencil, digambarkan sebagai simpul yang terputus dari pusat.
Selain modal manusia, pengebelakangan juga terjadi di tingkat kelembagaan. Institusi-institusi negara di wilayah yang dibelakangkan, seperti kantor pemerintah daerah, polisi, dan pengadilan, seringkali menderita karena kekurangan staf berkualitas, pelatihan yang minim, dan teknologi yang usang. Ketika kualitas kelembagaan di suatu wilayah dibelakangkan, kemampuan negara untuk menegakkan hukum, menyediakan layanan publik secara efisien, dan mengelola pembangunan menjadi terganggu. Investor enggan masuk ke wilayah dengan sistem hukum yang lamban dan birokrasi yang tidak efisien. Alhasil, lingkungan investasi yang buruk ini semakin membenarkan keputusan untuk tidak memprioritaskan wilayah tersebut, mengabadikan lingkaran setan di mana kualitas institusi yang rendah adalah penyebab dan sekaligus konsekuensi dari tindakan mengebelakangkan. Pembongkaran siklus ini memerlukan upaya bersama untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, bukan hanya melalui transfer dana, tetapi melalui reformasi tata kelola yang memastikan akuntabilitas dan transparansi di tingkat lokal.
Pengukuhan diri ini menunjukkan bahwa fenomena mengebelakangkan adalah sistem yang dinamis dan semakin sulit diatasi seiring berjalannya waktu. Setiap tahun pengabaian menambah biaya eksponensial bagi upaya perbaikan di masa depan. Kegagalan untuk mengatasi masalah ini sekarang berarti mewariskan beban ketidaksetaraan yang jauh lebih berat bagi generasi mendatang, yang harus mengeluarkan sumber daya yang jauh lebih besar hanya untuk mencapai garis awal yang sama dengan wilayah yang sudah lama diprioritaskan.
Meskipun sering dibahas dalam konteks geografis, mengebelakangkan juga terjadi dalam konteks sektoral dan kultural. Pemahaman mendalam memerlukan pengakuan bahwa marginalisasi dapat terjadi pada isu-isu yang dianggap 'lunak' atau 'non-ekonomi' namun memiliki dampak jangka panjang yang fundamental.
Salah satu contoh paling krusial dari mengebelakangkan sektoral adalah perlindungan lingkungan hidup. Seringkali, kebijakan pembangunan ekonomi didorong oleh agenda pertumbuhan jangka pendek, di mana regulasi lingkungan dianggap sebagai hambatan yang perlu dibelakangkan. Keputusan untuk memprioritaskan kecepatan investasi atau keuntungan industri atas keberlanjutan ekologis menghasilkan degradasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaiki. Wilayah yang rentan—seringkali wilayah yang dihuni oleh kelompok masyarakat termiskin—menjadi korban utama. Mereka dibelakangkan karena dampak pencemaran, deforestasi, atau perubahan iklim, sementara keuntungan dari aktivitas yang merusak lingkungan tersebut dinikmati oleh pusat-pusat kekuasaan dan korporasi. Pengebelakangan isu lingkungan adalah pengabaian tanggung jawab antar-generasi, di mana kepentingan generasi saat ini diprioritaskan secara ekstrem atas hak-hak dan kelangsungan hidup generasi masa depan.
Ketika dampak lingkungan mulai terasa, seperti banjir yang semakin parah atau krisis air bersih, biaya yang harus dikeluarkan untuk mitigasi dan adaptasi jauh lebih tinggi daripada biaya pencegahan awal. Namun, karena kerangka waktu politik seringkali fokus pada siklus pemilihan lima tahunan, insentif untuk mengebelakangkan investasi pencegahan jangka panjang tetap kuat. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengebelakangan bukanlah hanya tentang siapa yang mendapat sumber daya, tetapi juga tentang siapa yang harus menanggung risiko dan dampak negatif dari keputusan pembangunan yang tergesa-gesa.
Di tingkat kultural, tindakan mengebelakangkan terlihat dalam penekanan terhadap bahasa dan budaya minoritas dalam sistem pendidikan dan media massa. Ketika bahasa nasional dipaksakan sebagai satu-satunya bahasa pengantar dan bahasa komunikasi publik, bahasa lokal yang kaya akan pengetahuan dan sejarah dibelakangkan. Konsekuensinya, identitas lokal melemah, dan pengetahuan tradisional yang berharga (terutama dalam bidang pertanian, obat-obatan, atau ekologi) hilang. Pengebelakangan budaya ini tidak hanya merusak warisan sejarah, tetapi juga merampas hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang relevan secara kultural, yang pada akhirnya berkontribusi pada hasil pendidikan yang lebih buruk dan tingkat partisipasi sipil yang lebih rendah. Mengedepankan budaya mayoritas adalah salah satu bentuk pengebelakangan yang paling halus namun paling efektif dalam meminggirkan kelompok identitas tertentu.
Untuk mengatasi pengebelakangan kultural, diperlukan pengakuan bahwa keberagaman adalah aset, bukan beban. Kebijakan harus secara aktif mempromosikan inklusi bahasa dan budaya dalam semua aspek kehidupan publik, dari kurikulum sekolah hingga pelayanan birokrasi, sehingga kelompok yang telah lama dibelakangkan merasa diakui sebagai bagian integral dari narasi nasional yang lebih besar.
Membalikkan kebijakan yang telah lama mengebelakangkan suatu wilayah atau kelompok adalah tugas raksasa yang membutuhkan komitmen politik yang berkelanjutan dan reformasi struktural yang mendalam. Solusinya tidak dapat bersifat tunggal, melainkan harus mencakup pendekatan multi-dimensi yang menyerang akar masalah di tingkat ekonomi, politik, dan kelembagaan.
Langkah pertama adalah reformasi radikal dalam mekanisme alokasi anggaran. Harus ada kebijakan afirmatif spasial yang secara eksplisit mengalokasikan persentase sumber daya yang lebih besar kepada wilayah yang secara historis dibelakangkan, bukan hanya berdasarkan populasi, tetapi berdasarkan indeks ketertinggalan dan kebutuhan pembangunan. Kebijakan ini harus dilindungi dari perubahan politik jangka pendek dan harus didukung oleh mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar mencapai tujuannya dan tidak dialihkan. Selain itu, diperlukan transparansi penuh dalam proses penganggaran; masyarakat harus dapat melihat bagaimana dana dialokasikan dan bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan dana tersebut untuk mengatasi ketertinggalan. Kebijakan afirmatif spasial ini harus berfokus pada investasi yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) tinggi, seperti pendidikan berkualitas, kesehatan dasar, dan infrastruktur konektivitas digital, untuk memutus siklus jebakan kemiskinan yang dibentuk oleh pengebelakangan masa lalu.
Mengatasi pengebelakangan memerlukan desentralisasi kekuasaan dan sumber daya yang sejati, melampaui sekadar retorika. Pemerintah lokal di wilayah yang dibelakangkan harus diberikan otonomi yang lebih besar untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan konteks lokal mereka. Ini berarti mentransfer tidak hanya tanggung jawab, tetapi juga kapasitas fiskal dan teknis. Pelatihan intensif harus diberikan kepada birokrat lokal dan pemimpin komunitas untuk meningkatkan kemampuan perencanaan, manajemen proyek, dan pengawasan keuangan. Dengan memberdayakan aktor lokal, kebijakan mengebelakangkan yang didorong dari pusat dapat dinetralisir, memungkinkan inisiatif dari bawah ke atas (bottom-up) untuk berkembang. Otonomi ini juga harus dibarengi dengan mekanisme akuntabilitas horizontal, di mana masyarakat lokal memiliki sarana yang efektif untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemimpin mereka sendiri, memastikan bahwa kekuasaan yang didelegasikan tidak disalahgunakan.
Untuk menghindari bias yang menyebabkan pengebelakangan, pengambilan keputusan harus didasarkan pada data yang kuat dan inklusif. Ini berarti pemerintah harus berinvestasi dalam pengumpulan data yang terpilah (disaggregated data) berdasarkan geografi, gender, etnis, dan status sosial-ekonomi. Indikator pembangunan harus diubah dari sekadar fokus pada Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi mencakup metrik yang lebih luas yang menangkap kualitas hidup, kohesi sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan memiliki indikator yang mendalam, tindakan mengebelakangkan yang terjadi secara tersembunyi dapat diidentifikasi dan diatasi secara presisi. Misalnya, data tentang tingkat putus sekolah per desa atau akses air bersih per kelompok etnis dapat mengungkap wilayah pengebelakangan yang mungkin tersembunyi di balik rata-rata nasional yang baik. Transparansi data ini juga harus dimanfaatkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi pembangunan.
Strategi-strategi ini menuntut perubahan paradigma fundamental: dari model pembangunan yang didorong oleh ekstraksi dan konsentrasi kekayaan di pusat, menuju model yang didorong oleh inklusivitas, pemerataan kesempatan, dan pengakuan terhadap martabat setiap warga negara, terlepas dari lokasi geografis atau identitas mereka. Membalikkan sejarah panjang mengebelakangkan adalah investasi wajib dalam stabilitas dan kemakmuran jangka panjang negara.
Setiap upaya untuk mengedepankan kembali mereka yang dibelakangkan akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan penguatan institusi pengawasan dan anti-korupsi. Dana pembangunan yang ditujukan untuk wilayah tertinggal seringkali menjadi target utama korupsi, karena pengawasan yang lemah dan jarak geografis dari pusat kekuasaan. Korupsi adalah katalisator yang mempercepat proses mengebelakangkan; ia mengalihkan sumber daya yang seharusnya membangun infrastruktur vital menjadi keuntungan pribadi elite. Oleh karena itu, reformasi yang efektif harus mencakup peningkatan kapabilitas lembaga audit lokal, perlindungan bagi pelapor (whistleblowers) di daerah, dan penggunaan teknologi untuk melacak pengeluaran publik secara real-time. Memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk pemerataan benar-benar digunakan untuk tujuan tersebut adalah prasyarat etis dan praktis untuk mengakhiri pengebelakangan. Tanpa integritas kelembagaan, kebijakan pemerataan hanya akan menghasilkan ketidakadilan baru dan memperkuat sinisme publik.
Di ranah sosial, mengatasi pengebelakangan memerlukan reformasi pendidikan yang menekankan multikulturalisme, toleransi, dan sejarah yang inklusif. Kurikulum harus direvisi untuk mengakui dan menghargai kontribusi serta pengalaman kelompok yang secara historis dibelakangkan. Ini membantu memecah stigma dan stereotip yang sering digunakan untuk membenarkan pengabaian kebijakan. Pendidikan yang inklusif bukan hanya tentang akses, tetapi juga tentang relevansi dan pengakuan. Ketika anak-anak dari kelompok minoritas melihat budaya dan bahasa mereka diwakili secara positif di sekolah, hal itu meningkatkan rasa memiliki dan motivasi belajar, yang pada gilirannya memerangi 'kemiskinan aspirasi' yang merupakan produk dari pengebelakangan psikologis. Pembangunan identitas nasional yang kuat dan inklusif adalah antitesis dari kebijakan yang mengebelakangkan.
Pada dasarnya, tindakan mengebelakangkan adalah kegagalan moral dan etika dalam kerangka negara bangsa. Negara memiliki tanggung jawab kontraktual dan moral untuk memastikan bahwa semua warganya, tanpa kecuali, memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan publik. Kegagalan untuk memenuhi tanggung jawab ini, yang diwujudkan dalam kebijakan yang secara sistematis mengebelakangkan, merusak dasar-dasar keadilan distributif.
Filosofi keadilan sosial menuntut bahwa ketimpangan, jika ada, haruslah menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung. Kebijakan yang mengebelakangkan secara eksplisit melanggar prinsip ini, karena ia justru mengkonsolidasikan keuntungan di tangan mereka yang sudah beruntung, sambil membiarkan mereka yang tertinggal semakin terjerumus. Mengedepankan mereka yang dibelakangkan bukanlah tindakan amal, melainkan kewajiban fundamental yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang stabil dan berkeadilan. Pemerataan tidak hanya dilihat sebagai tujuan ekonomi, tetapi sebagai prasyarat bagi perdamaian sosial dan legitimasi sistem politik.
Masyarakat yang terus menerus mempraktikkan pengebelakangan pada akhirnya akan mencapai titik di mana biaya penanganan konflik dan ketidakstabilan jauh melebihi potensi keuntungan yang diperoleh dari konsentrasi sumber daya. Dalam jangka panjang, tidak ada bangsa yang dapat mencapai potensi penuhnya jika sebagian besar warganya dibiarkan tertinggal dan potensi mereka tidak dimanfaatkan. Tindakan mengebelakangkan, oleh karena itu, adalah kerugian kolektif yang menghambat kemajuan seluruh peradaban.
Mengakhiri pengebelakangan memerlukan lebih dari sekadar perubahan kebijakan; ia memerlukan perubahan kesadaran publik. Warga negara yang beruntung harus mengakui bahwa kemakmuran mereka seringkali terkait secara simbiotik dengan marginalisasi pihak lain. Advokasi yang kuat dari masyarakat sipil, media, dan akademisi sangat penting untuk menjaga isu-isu yang dibelakangkan tetap berada di garis depan agenda publik. Mereka harus terus menerus menantang narasi yang membenarkan pengabaian (misalnya, narasi bahwa wilayah yang dibelakangkan ‘tidak layak’ investasi) dan menuntut akuntabilitas dari para pembuat kebijakan. Tanpa tekanan sipil yang berkelanjutan, mudah bagi otoritas untuk kembali ke pola lama yang nyaman dalam mengebelakangkan kelompok yang tidak memiliki kekuatan politik yang memadai.
Analisis terhadap fenomena mengebelakangkan mengungkapkan sebuah pola struktural yang berakar dalam sejarah, diperkuat oleh pilihan kebijakan, dan diabadikan oleh kelemahan kelembagaan dan psikologis. Ini adalah ancaman yang nyata terhadap cita-cita pembangunan inklusif dan keadilan sosial. Upaya untuk membalikkan tren ini haruslah merupakan komitmen multi-dekade, bukan proyek jangka pendek.
Panggilan untuk aksi adalah: Pertama, mengakui secara jujur bahwa tindakan mengebelakangkan telah terjadi dan bahwa luka-luka akibat pengabaian struktural memerlukan intervensi yang dramatis dan terfokus. Kedua, melembagakan mekanisme fiskal dan politik yang secara permanen memprioritaskan mereka yang tertinggal, melalui kebijakan afirmatif yang terukur dan terintegrasi. Ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat lokal agar mereka yang dibelakangkan dapat mengambil kendali atas takdir pembangunan mereka sendiri, menghilangkan ketergantungan pada pusat. Keempat, melibatkan seluruh masyarakat dalam dialog berkelanjutan tentang keadilan dan pemerataan, memastikan bahwa pengabaian tidak lagi diterima sebagai efek samping yang tak terhindarkan dari modernitas atau pembangunan.
Mengakhiri tindakan mengebelakangkan adalah satu-satunya jalan menuju kemakmuran yang benar-benar berkelanjutan dan masyarakat yang adil. Ini adalah investasi yang paling penting bagi masa depan, memastikan bahwa tidak ada warga negara, kelompok, atau wilayah yang tertinggal di belakang tembok ketidakadilan struktural. Upaya ini harus menjadi misi sentral dari setiap pemerintahan yang bercita-cita untuk membangun bangsa yang kuat dan bersatu.
Keputusan untuk mengakhiri pengebelakangan adalah keputusan untuk memilih inklusivitas, bukan eksklusivitas; untuk memilih kesempatan, bukan marginalisasi; dan untuk memilih kesetaraan, bukan keabadian ketimpangan. Pilihan ini mendefinisikan karakter sejati sebuah bangsa.
Konsekuensi dari kebijakan yang terus-menerus mengebelakangkan meluas ke ranah kognitif dan kesehatan mental kolektif. Ketika individu tumbuh dalam lingkungan di mana peluang dibatasi dan masa depan tampak suram, hal ini menciptakan tingkat stres kronis yang tinggi. Stres ini, yang dikenal sebagai beban alostatik, memiliki efek merusak pada perkembangan kognitif anak-anak dan kesehatan fisik orang dewasa. Lingkungan yang dibelakangkan seringkali ditandai oleh gizi buruk, paparan polutan lingkungan yang lebih tinggi, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental, yang semuanya memperparah dampak negatif dari pengebelakangan ekonomi. Secara kolektif, hal ini menghasilkan penurunan kualitas modal manusia yang jauh lebih dalam daripada sekadar metrik pendidikan formal.
Sektor kesehatan publik adalah salah satu korban pertama dari tindakan mengebelakangkan. Wilayah yang dibelakangkan seringkali memiliki rasio dokter per penduduk yang sangat rendah, infrastruktur sanitasi yang buruk, dan tingkat penyakit menular yang lebih tinggi. Keputusan kebijakan untuk tidak memprioritaskan layanan kesehatan preventif dan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah ini menghasilkan biaya yang sangat besar ketika terjadi krisis kesehatan. Pandemi, misalnya, selalu memukul paling keras masyarakat yang dibelakangkan karena kerentanan yang sudah ada (komorbiditas, akses terbatas ke perawatan intensif, dan kepadatan tempat tinggal). Pengebelakangan kesehatan adalah pengabaian dasar terhadap hak hidup warganya, dan ironisnya, ia memerlukan biaya penanganan kuratif yang jauh lebih mahal di masa depan. Kesehatan yang buruk di wilayah yang dibelakangkan juga berfungsi sebagai rem terhadap pertumbuhan ekonomi mereka, karena tenaga kerja menjadi kurang produktif dan masyarakat harus menanggung beban pengeluaran kesehatan yang tidak proporsional.
Lebih lanjut, dampak psikologis dari mengebelakangkan berupa hilangnya kontrol atas nasib sendiri (locus of control). Ketika individu di wilayah yang dibelakangkan merasa bahwa nasib mereka sepenuhnya ditentukan oleh keputusan yang dibuat oleh elite jauh di ibu kota, mereka cenderung mengembangkan sikap pasif dan menyerah. Fenomena ini, yang dikenal dalam psikologi sosial, memperkuat siklus kemiskinan dengan mengurangi inisiatif dan kewirausahaan lokal. Intervensi yang efektif harus dirancang tidak hanya untuk memberikan bantuan material, tetapi juga untuk memulihkan rasa agensi dan kontrol diri di antara populasi yang terpinggirkan. Hal ini membutuhkan pendekatan pembangunan yang partisipatif dan memberdayakan, di mana komunitas lokal adalah arsitek dari solusi mereka sendiri, bukan hanya penerima bantuan pasif.
Meskipun sering dilihat sebagai masalah domestik, pengebelakangan memiliki implikasi serius terhadap keamanan nasional dan stabilitas regional. Wilayah yang secara sistematis dibelakangkan dan terabaikan seringkali menjadi celah keamanan (security vacuum). Ketidakpuasan yang mendalam, ditambah dengan kehadiran negara yang lemah (karena institusi yang dibelakangkan), menciptakan lingkungan yang rentan terhadap infiltrasi oleh kelompok non-negara, organisasi kriminal transnasional, atau bahkan kekuatan asing yang ingin mengeksploitasi kerentanan tersebut. Kegagalan untuk berinvestasi dalam pembangunan inklusif di perbatasan atau wilayah yang kaya sumber daya namun terpinggirkan sama dengan mengundang instabilitas. Dalam konteks ini, mengedepankan kembali wilayah yang dibelakangkan adalah investasi strategis dalam pertahanan dan kedaulatan negara. Biaya untuk mengatasi pemberontakan atau konflik bersenjata yang dipicu oleh marginalisasi jauh melampaui biaya pembangunan preventif yang seharusnya dilakukan.
Maka, kebijakan yang mengebelakangkan tidak hanya tidak adil secara sosial, tetapi juga bodoh secara strategis. Ia melemahkan negara dari dalam dengan mengasingkan populasinya sendiri dan menciptakan kantong-kantong instabilitas yang dapat meledak menjadi krisis besar kapan saja. Mengatasi pengebelakangan adalah upaya konservasi politik: melindungi integritas dan stabilitas negara melalui pemerataan kekuasaan dan kesempatan.
Tindakan mengebelakangkan seringkali merupakan cerminan dari budaya birokrasi yang menganggap warga di wilayah terpencil sebagai warga negara kelas dua. Untuk memutus siklus ini, diperlukan reformasi birokrasi yang berfokus pada kultur pelayanan publik yang setara dan adil. Ini mencakup penerapan standar kualitas layanan yang sama, terlepas dari lokasi geografis. Misalnya, waktu tunggu untuk mendapatkan dokumen identitas atau izin usaha harus sebanding antara ibu kota dan desa terpencil. Reformasi harus mencakup pelatihan sensitivitas bagi aparatur sipil negara yang bertugas di daerah yang dibelakangkan, memastikan mereka memahami tantangan unik yang dihadapi komunitas tersebut. Tanpa perubahan dalam etos kerja birokrasi, bahkan dana yang dialokasikan untuk pemerataan dapat disia-siakan karena inefisiensi dan sikap apatis pegawai negeri yang merasa tidak bertanggung jawab kepada komunitas yang mereka layani. Pengebelakangan adalah juga kegagalan empati institusional.
Penerapan teknologi digital untuk administrasi publik (e-government) dapat menjadi alat yang kuat untuk mengatasi pengebelakangan birokrasi. Dengan mendigitalisasi layanan, hambatan geografis dapat dikurangi, dan transparansi proses pengambilan keputusan dapat ditingkatkan, sehingga mempersulit praktik-praktik yang secara terselubung mengebelakangkan akses layanan publik bagi kelompok rentan. Namun, digitalisasi ini harus disertai dengan upaya pemerataan akses digital itu sendiri, untuk menghindari munculnya bentuk pengebelakangan digital yang baru.
Media massa dan narasi publik memainkan peran penting dalam mengabadikan atau melawan tindakan mengebelakangkan. Seringkali, media nasional didominasi oleh isu-isu yang relevan bagi pusat-pusat metropolitan, sementara isu-isu yang dialami oleh wilayah yang dibelakangkan hanya mendapat liputan sporadis, biasanya hanya ketika terjadi bencana atau konflik. Kurangnya representasi yang konsisten ini memperkuat anggapan publik bahwa masalah di wilayah terpencil tidak penting atau tidak mendesak. Untuk mengatasi pengebelakangan, media harus secara aktif mencari dan mengangkat kisah-kisah pembangunan dan tantangan dari wilayah yang dibelakangkan, memberikan suara kepada mereka yang biasanya tidak terdengar. Ini memerlukan insentif bagi jurnalisme lokal dan regional yang kuat, serta platform yang memungkinkan masyarakat dari seluruh pelosok negara untuk berbagi pengalaman mereka dan menuntut perbaikan.
Narasi publik harus diubah dari fokus pada 'bantuan' atau 'donasi' kepada wilayah yang dibelakangkan, menjadi narasi tentang 'hak' dan 'investasi'. Mengedepankan wilayah yang dibelakangkan adalah soal memenuhi hak-hak konstitusional warga negara, bukan sekadar belas kasihan. Perubahan narasi ini akan membantu mengubah pandangan elite dan publik secara umum, menjadikan inklusivitas sebagai norma, dan pengebelakangan sebagai anomali yang harus segera diperbaiki.
Memutus siklus pengebelakangan memerlukan kolaborasi yang terencana dan terintegrasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Sektor swasta harus didorong, melalui insentif pajak atau kemitraan, untuk berinvestasi di wilayah yang secara historis dibelakangkan, tidak hanya untuk ekstraksi sumber daya, tetapi untuk pembangunan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Investasi swasta harus diikat dengan tanggung jawab sosial yang kuat, memastikan bahwa mereka tidak hanya memperburuk pengebelakangan lingkungan atau sosial. Masyarakat sipil harus berperan sebagai jembatan antara komunitas lokal dan pembuat kebijakan, menyuarakan kebutuhan yang terabaikan dan memantau implementasi program pembangunan. Ketika seluruh komponen bangsa bergerak bersama dengan komitmen yang sama untuk mengatasi pengebelakangan, barulah perubahan transformatif dapat terwujud. Ini adalah tugas kolektif, bukan hanya tugas pemerintah.
Pada akhirnya, perjuangan melawan pengebelakangan adalah perjuangan untuk mewujudkan potensi penuh sebuah bangsa. Setiap kali suatu kelompok atau wilayah dibelakangkan, seluruh potensi negara ikut terhambat. Hanya dengan komitmen total untuk inklusivitas dan keadilan, sebuah negara dapat mengklaim dirinya telah memenuhi janji kemerdekaan kepada semua warganya. Pengebelakangan harus diakhiri.
Dalam kajian etika pembangunan, prinsip untuk tidak mengebelakangkan siapapun—prinsip 'leave no one behind'—telah menjadi pilar utama. Prinsip ini melampaui sekadar retorika dan menuntut perubahan metodologis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Secara etis, pembangunan harus dinilai bukan dari seberapa cepat PDB tumbuh, tetapi seberapa merata manfaat pertumbuhan tersebut didistribusikan, dan seberapa efektif upaya dilakukan untuk menjangkau kelompok-kelompok yang paling rentan. Jika sebuah proyek pembangunan menghasilkan keuntungan besar bagi pusat, namun pada saat yang sama mengakibatkan penggusuran, kerusakan lingkungan, dan kemiskinan struktural bagi populasi di wilayah lain, maka proyek tersebut, meskipun secara statistik berhasil, adalah kegagalan etis dan sosial yang merupakan bentuk ekstrem dari pengebelakangan.
Satu aspek penting dari mengebelakangkan adalah pertimbangan intergenerasi. Banyak kebijakan yang mengebelakangkan dampaknya baru terasa penuh oleh generasi mendatang. Misalnya, penundaan investasi dalam mitigasi iklim atau penelantaran sumber daya air di suatu wilayah hari ini, akan menjadi beban eksponensial bagi anak cucu. Generasi saat ini, melalui proses politik yang sentralistik, secara efektif membuat keputusan yang mengalihkan biaya dan risiko ke masa depan dan wilayah yang tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan tersebut. Menghentikan pengebelakangkan memerlukan etika yang melihat pembangunan sebagai kontrak sosial yang melampaui batas waktu saat ini, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil hari ini tidak mengorbankan prospek kehidupan yang adil bagi generasi yang akan datang. Pengebelakangan adalah bentuk pinjaman tanpa bunga yang harus dibayar oleh masa depan.
Tuntutan untuk mengakhiri pengebelakangan harus dipandang sebagai upaya untuk menegaskan kembali hak asasi manusia dalam konteks pembangunan. Hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas lingkungan yang sehat adalah universal. Ketika kebijakan secara struktural gagal menyediakan hak-hak ini bagi kelompok atau wilayah tertentu, ia melanggar inti dari kontrak sosial dan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Oleh karena itu, advokasi untuk mengedepankan yang dibelakangkan adalah bentuk perjuangan hak asasi, yang menuntut akuntabilitas dari negara atas kegagalan mereka dalam menjamin martabat dan kesejahteraan seluruh warganya. Ini adalah perjuangan yang tak kenal lelah, karena kekuatan yang cenderung mengebelakangkan (yakni kepentingan ekonomi yang terkonsentrasi dan birokrasi yang enggan berubah) adalah kekuatan yang kuat dan mengakar dalam sistem politik.
Untuk memastikan kebijakan tidak lagi mengebelakangkan, mekanisme keterlibatan dan partisipasi harus bersifat otentik dan inklusif. Partisipasi tidak boleh hanya berupa konsultasi tokenistik di mana komunitas diminta hadir hanya untuk memvalidasi keputusan yang sudah dibuat di pusat. Sebaliknya, partisipasi harus mencakup transfer kekuasaan pengambilan keputusan yang nyata. Misalnya, dalam perencanaan infrastruktur regional, masyarakat lokal harus memiliki hak veto terhadap proyek-proyek yang secara jelas akan merusak mata pencaharian atau lingkungan mereka, terutama jika mereka adalah komunitas yang secara historis dibelakangkan. Mekanisme ini memastikan bahwa pembangunan menjadi proses timbal balik, bukan proses satu arah yang didiktekan dari atas ke bawah (top-down), yang seringkali menjadi penyebab utama pengebelakangan. Keterlibatan otentik adalah jaminan terbaik melawan pengabaian yang disengaja.
Akhir kata, perjuangan melawan pengebelakangan adalah perjuangan untuk mendefinisikan kembali apa artinya menjadi sebuah negara. Apakah negara tersebut adalah sebuah entitas yang hanya melayani kepentingannya sendiri yang terkonsentrasi di pusat, atau apakah ia adalah sebuah komunitas moral yang berkomitmen untuk memelihara dan memajukan setiap anggotanya? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan bukan hanya nasib ekonomi, tetapi juga integritas moral dan sosial negara tersebut di mata dunia dan di mata sejarah. Mengakhiri pengebelakangkan adalah warisan terbesar yang dapat ditinggalkan oleh generasi saat ini kepada generasi berikutnya.