Kajian Mendalam Tentang Konsep Mengafirkan (Takfir) dalam Tradisi Keilmuan Islam

1.1. Terminologi Kunci: Takfir, Kufur, dan Kafir

Penting untuk membedakan antara istilah-istilah yang sering digunakan secara bergantian namun memiliki nuansa makna yang berbeda dalam konteks syariah:

• Kufur: Kata benda yang merujuk pada perbuatan atau keadaan keluar dari iman. Kufur dibagi menjadi dua kategori besar: Kufur Akbar (besar, yang mengeluarkan dari agama) dan Kufur Ashghar (kecil, dosa besar yang tidak mengeluarkan dari agama, seperti kufur nikmat).
• Kafir: Subjek (pelaku) dari perbuatan kufur. Gelar ini merujuk pada individu yang ditetapkan telah keluar dari batas-batas keimanan.
• Takfir (Mengafirkan): Proses penetapan hukum, yaitu tindakan menyatakan atau memutuskan bahwa seseorang atau sekelompok Muslim telah jatuh ke dalam status kekafiran. Ini adalah tindakan yudisial atau doktrinal, bukan sekadar opini pribadi.

Fokus utama dalam pembahasan ini adalah pada proses mengafirkan itu sendiri: siapa yang berhak melakukannya, apa syarat-syaratnya, dan mengapa para ulama salaf (pendahulu) sangat mewanti-wanti untuk tidak gegabah dalam hal ini.

2.1. Dalil-Dalil Syar'i yang Mendasari Kehati-hatian

Beberapa dalil utama Al-Qur'an dan Hadis menggarisbawahi beratnya konsekuensi mengafirkan:

2.1.1. Perlindungan Darah dan Kehormatan

Sebuah Hadis Qudsi menekankan bahwa barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan-Nya, darahnya haram ditumpahkan, kecuali dengan hak (berdasarkan hukum syariat). Prinsip ini dikenal sebagai ‘ishmatud-dam’ (perlindungan darah). Ketika seseorang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, ia otomatis masuk dalam yurisdiksi perlindungan umat Islam. Mengafirkan seseorang berarti mencabut perlindungan ini, membuka pintu pada sanksi yang paling berat.

2.1.2. Bahaya Tuduhan Balik (At-Takfir Al-Muta’akis)

Salah satu Hadis paling terkenal yang melarang mudahnya mengafirkan adalah peringatan tentang tuduhan yang kembali kepada penuduh. Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang memanggil saudaranya, ‘Wahai Kafir!’ maka tuduhan itu akan kembali kepada salah satunya.” (HR. Muslim). Jika yang dituduh itu tidak kafir, maka tuduhan kekafiran itu jatuh kembali pada orang yang menuduh.

Hadis ini menjadi fondasi bagi ulama untuk menetapkan kaidah: Keselamatan satu jiwa mukmin lebih disukai daripada risiko menjatuhkan vonis kufur yang salah.

2.1.3. Prinsip Iman dengan Amal

Meskipun amal perbuatan adalah bukti iman, mayoritas ulama meyakini bahwa hanya dosa besar (selain syirik akbar dan dosa yang secara eksplisit menolak ajaran pokok) tidak otomatis mengafirkan pelakunya. Prinsip ini membedakan pandangan Aswaja dari kelompok Khawarij yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir.

2.2. Kaidah Fikih dalam Menetapkan Kufur

Para ahli fikih telah merumuskan kaidah-kaidah yang memastikan penetapan status kekafiran dilakukan dengan hati-hati. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah:

1. Iqamatul Hujjah (Penegakan Argumen): Sebelum seseorang divonis kafir karena keyakinan tertentu, harus dipastikan bahwa argumen (bukti) syar'i telah sampai kepadanya dengan jelas dan dia memahaminya, tetapi menolaknya secara sengaja. Seseorang yang baru masuk Islam atau hidup di daerah terpencil (Ahlul Fatrah) tidak bisa langsung divonis kafir karena ketidaktahuan (Jahl).
2. Intifa’ul Mawani’ (Tersingkirnya Penghalang): Harus dipastikan bahwa tidak ada penghalang (mawāni’) yang menghalangi vonis kekafiran, seperti paksaan (ikrah), kesalahan/kekeliruan interpretasi (ta'wil), atau kondisi tidak waras.
3. Dharuratut Takfir (Keharusan Mengafirkan): Status kekafiran hanya ditetapkan ketika tindakan atau ucapan seseorang secara definitif dan terang-terangan melanggar prinsip dasar akidah (ushuluddin) yang telah disepakati (ijma’) secara pasti (qath’i).

Kaidah-kaidah ini menunjukkan betapa proses mengafirkan bukanlah urusan emosional atau retorika, melainkan proses legal-teologis yang memerlukan investigasi mendalam terhadap kondisi subjek dan dalil yang digunakan.

3.1. Empat Jenis Kufur Akbar

3.1.1. Kufur Takdzib (Mendustakan)

Ini adalah kekafiran yang terjadi ketika seseorang secara sadar dan sengaja mendustakan atau menolak kebenaran mutlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu terkait dengan eksistensi Allah, wahyu (Al-Qur’an), kenabian, atau hari akhir. Contohnya adalah penolakan terhadap ayat Al-Qur’an yang jelas maknanya.

3.1.2. Kufur Iba’ wa Istikbar (Menolak dan Menyombongkan Diri)

Kekafiran ini terjadi bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena keangkuhan dan penolakan untuk tunduk, meskipun ia mengakui kebenaran dalam hatinya. Contoh paling klasik adalah Iblis, yang mengetahui kebenaran perintah Allah tetapi menolak karena sombong.

3.1.3. Kufur Syak wa Zhann (Keraguan dan Persangkaan)

Ini merujuk pada keraguan mendasar mengenai salah satu pilar keimanan yang telah ditetapkan secara qath’i (pasti). Misalnya, meragukan Hari Kebangkitan atau meragukan status kenabian Muhammad SAW. Keraguan terhadap hal-hal yang tidak pasti (zhanni) tidak termasuk dalam kategori ini, melainkan hanya keraguan terhadap dasar-dasar agama.

3.1.4. Kufur I’radh (Berpaling)

Ini adalah kekafiran yang muncul dari keengganan total untuk mempelajari atau mengamalkan ajaran pokok Islam, meskipun ia berada dalam posisi untuk belajar. Berpaling secara total dari tauhid dan hukum Allah, yang menjadikan seseorang hidup dalam kondisi hampa dari ajaran agama, dianggap sebagai salah satu bentuk kekafiran paling berbahaya karena melibatkan pengabaian total.

3.2. Perbedaan Pendapat dalam Masalah Zhanni

Perselisihan utama dalam praktik mengafirkan seringkali muncul pada isu-isu yang bersifat zhanni (spekulatif atau interpretatif), bukan qath’i (pasti). Apabila seorang Muslim menafsirkan (ta’wil) suatu dalil yang bersifat spekulatif dengan penafsiran yang menyimpang, ia tidak serta merta dikafirkan. Para ulama bersepakat bahwa pintu ta’wil yang sah harus ditutup sebelum vonis kekafiran dijatuhkan.

Contoh klasik adalah perbedaan dalam memahami sifat-sifat Tuhan (Asma wa Sifat) antara aliran teologi yang berbeda. Meskipun satu kelompok mungkin menganggap penafsiran kelompok lain sebagai bid’ah, mereka umumnya menahan diri dari mengafirkan, selama kelompok yang lain masih mengakui otoritas dasar Al-Qur’an dan Sunnah.

4.1. Konflik Teologis Perdana: Khawarij Melawan Murji’ah

4.1.1. Doktrin Khawarij (At-Takfir Bi Adz-Dzunub)

Khawarij adalah kelompok pertama yang mengartikulasikan doktrin bahwa pelaku dosa besar (seperti korupsi, pembunuhan, atau zina) secara otomatis keluar dari lingkaran iman, dan dengan demikian menjadi kafir. Bagi Khawarij, iman dan amal adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Doktrin ini, yang dikenal sebagai takfir bi adz-dzunub, memungkinkan mereka untuk mengafirkan para pemimpin politik (Khalifah Utsman dan Ali, serta Muawiyah) dan semua pengikut mereka, sehingga membenarkan pemberontakan bersenjata.

Pendekatan ini ditolak mentah-mentah oleh mayoritas ulama, yang memandang bahwa dosa besar hanya menjadikan seseorang fasik (bermaksiat), bukan kafir, selama ia masih memegang teguh dua kalimat syahadat.

4.1.2. Respon Murji’ah dan Prinsip Penundaan

Sebagai reaksi ekstrem terhadap Khawarij, muncul kelompok Murji’ah, yang doktrinnya cenderung menunda penetapan status dosa besar pelakunya (menyerahkan penghakiman kepada Allah). Murji’ah menekankan bahwa selama ada iman di hati, dosa tidak akan merusak status keimanan secara total. Meskipun pandangan ekstrem Murji’ah juga dikritik karena meremehkan pentingnya amal, ia berfungsi sebagai benteng teologis melawan praktik mudah mengafirkan yang dipromosikan Khawarij.

4.2. Posisi Moderat Ahlus Sunnah wal Jamaah

Aswaja mengambil posisi tengah: Iman adalah pengakuan hati, ucapan lisan, dan pembuktian melalui amal perbuatan. Pelaku dosa besar disebut Fasiq atau Naqisul Iman (iman yang kurang), tetapi ia tetap Muslim. Prinsip ini adalah tulang punggung stabilitas sosial dan teologis Islam, yang mencegah fragmentasi umat hanya karena perbedaan amal atau dosa personal.

Dalam konteks mengafirkan, Aswaja menetapkan bahwa seseorang hanya dapat divonis kafir jika:

1. Ia melakukan kufur qauliy (perkataan) yang secara eksplisit menentang Allah/Rasul/wahyu.
2. Ia melakukan kufur fi’liy (perbuatan) yang secara eksplisit bertentangan dengan tauhid (misalnya, sujud kepada berhala).
3. Ia menolak salah satu rukun Islam atau rukun Iman yang telah disepakati secara pasti.

5.1. Syarat-Syarat Tegaknya Hujjah

Hujjah yang sah harus memenuhi beberapa kriteria agar vonis mengafirkan dapat ditegakkan terhadap seorang individu:

• Al-Wushul (Sampainya Bukti): Bukti (dalil) dari Al-Qur’an dan Sunnah harus benar-benar telah sampai kepada orang yang bersangkutan.
• Al-Fahm (Pemahaman yang Benar): Orang tersebut harus mampu memahami substansi dari bukti yang disampaikan, baik dari segi bahasa maupun maknanya.
• Al-Izalah (Penghilangan Kerancuan): Jika ada kerancuan (syubhat) atau interpretasi yang salah, kerancuan tersebut harus dihilangkan melalui dialog dan penjelasan yang mendalam.
• Al-Mukhalafah Al-Qasdiyah (Penentangan yang Disengaja): Setelah semua syarat di atas terpenuhi, orang tersebut harus secara sadar dan sengaja memilih untuk menolak atau menentang kebenaran tersebut.

5.1.1. Peran Mujtahid dalam Takfir

Dalam sejarah Islam, vonis mengafirkan selalu menjadi hak istimewa para ulama yang telah mencapai derajat ijtihad (kemampuan untuk menarik hukum langsung dari sumber-sumber syariah) dan lembaga peradilan Islam. Ini adalah tindakan hukum yang serius, bukan sekadar respons emosional dari kaum awam.

Ketika vonis dikeluarkan oleh orang awam atau oleh mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ushul al-fiqh (prinsip-prinsip hukum Islam), hasil dari penetapan hukum itu cenderung bias, emosional, dan seringkali salah.

5.2. Penghalang Mengafirkan (Mawāni’u Takfir)

Para ahli fikih telah mengidentifikasi beberapa kondisi yang menjadi penghalang untuk menjatuhkan vonis kekafiran terhadap seseorang, bahkan jika ia telah mengucapkan kata-kata atau melakukan perbuatan yang secara lahiriah tampak kufur. Ini adalah aspek paling penting dalam mencegah penyalahgunaan mengafirkan:

1. Al-Jahl (Ketidaktahuan): Jika seseorang melakukan perbuatan kufur karena ketidaktahuan tentang hukumnya, atau ia baru masuk Islam dan belum mengetahui rinciannya, maka ia dimaafkan dan tidak dikafirkan.
2. Al-Ikrah (Paksaan): Jika seseorang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur di bawah ancaman yang sah (misalnya ancaman pembunuhan), dan hatinya tetap beriman, ia tidak dihukumi kafir (sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl: 106).
3. Al-Khatha’ (Kesalahan yang Tidak Disengaja): Termasuk salah ucap, atau kekeliruan dalam menafsirkan suatu dalil karena kurangnya ilmu, selama ia tidak berniat menentang ajaran agama.
4. At-Ta'wil (Interpretasi yang Sah): Jika seseorang melakukan penafsiran (interpretasi) yang menyimpang terhadap dalil yang bersifat zhanni, selama penafsiran tersebut masih memiliki dasar dalam bahasa Arab atau ushul fikih, maka ia disebut ahlul bid’ah, namun tidak divonis kafir.
5. Al-Ghadhab wa Dhalatul Aql (Marah atau Hilangnya Akal): Jika tindakan kufur dilakukan saat seseorang berada dalam keadaan marah yang ekstrem, kehilangan kesadaran, atau tidak waras.

Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga status keimanan selama ada celah sekecil apa pun untuk membenarkan tindakan subjek sebagai kesalahan atau ketidaktahuan, bukan penolakan yang disengaja.

6.1. Takfir Politik dan Ideologi Ekstremis

Kelompok-kelompok ekstremis modern sering menghidupkan kembali metodologi Khawarij kuno, namun dengan sasaran yang diperluas. Mereka tidak hanya mengafirkan pelaku dosa besar, tetapi juga:

• Penguasa (Thaghut): Semua penguasa Muslim yang menerapkan hukum buatan manusia (sekuler) dianggap telah murtad dan wajib diperangi.
• Pasukan Keamanan: Anggota militer dan polisi yang membela negara atau rezim yang dianggap ‘kafir’.
• Ulama Moderat: Ulama yang berdialog dengan pemerintah atau yang menolak doktrin takfir mereka, sering dituduh sebagai ‘penjilat penguasa’ atau ‘murji’ah’ kontemporer.
• Masyarakat Umum: Masyarakat yang hidup di bawah sistem sekuler dan tidak berhijrah (berpindah) dari wilayah tersebut seringkali juga ikut mengafirkan.

Penyalahgunaan ini menghasilkan spiral kekerasan. Ketika suatu kelompok mengafirkan kelompok lain, mereka secara otomatis melegitimasi tindakan-tindakan ekstrem seperti pembunuhan, perampasan harta, dan pengeboman bunuh diri, atas dasar bahwa mereka sedang memerangi orang-orang kafir atau murtad.

6.2. Konsekuensi Sosial Akibat Gampang Mengafirkan

Ketika praktik mengafirkan menjadi lazim di kalangan umat, dampaknya terhadap tatanan sosial sangat merusak:

6.2.1. Fragmentasi Umat

Tuduhan kekafiran menciptakan garis pemisah yang kaku antar sesama Muslim. Hal ini menghancurkan persatuan, menggagalkan kerja sama sosial, dan mengubah perbedaan pendapat (ikhtilaf) yang sehat menjadi permusuhan abadi.

6.2.2. Terorisme Intelektual

Ancaman mengafirkan digunakan sebagai alat untuk membungkam oposisi intelektual. Seorang ulama atau pemikir yang menawarkan interpretasi yang berbeda (misalnya terkait gender, fiqih kontemporer, atau politik) sering diancam dengan label ‘murtad’ oleh kelompok garis keras, sehingga menghambat perkembangan ijtihad dan diskusi kritis.

6.2.3. Krisis Moralitas Publik

Fokus yang berlebihan pada status keimanan orang lain mengalihkan perhatian dari reformasi moral dan perbaikan diri. Energi umat dihabiskan untuk menghakimi niat orang lain, daripada fokus pada kewajiban pribadi dan kolektif yang jelas.

6.3. Peran Fatwa Resmi dalam Melawan Takfir Berlebihan

Lembaga-lembaga keagamaan formal di berbagai negara Muslim telah mengeluarkan fatwa yang sangat tegas menentang praktik mengafirkan massal. Fatwa-fatwa ini umumnya menegaskan kembali kaidah Aswaja: bahwa hukum asal seorang Muslim adalah Islam, dan keragu-raguan dalam masalah vonis kekafiran harus diatasi dengan prinsip menahan diri (tawaqquf).

Para ulama kontemporer menekankan bahwa tugas umat Islam adalah berdakwah dan membimbing, bukan menghakimi dan menvonis. Prinsip at-tahdzir min at-takfir (peringatan keras dari takfir) menjadi doktrin sentral dalam memerangi ideologi ekstremisme.

7.1. Kufur Muthlaq (Kekafiran Absolut)

Ini adalah penetapan hukum terhadap suatu perbuatan, ucapan, atau keyakinan secara umum. Misalnya, para ulama mengatakan, "Perkataan X adalah kufur," atau "Perbuatan Y adalah kekafiran." Penetapan ini bersifat teoritis (hukum), bukan personal.

Contoh: Sujud kepada berhala adalah perbuatan kufur (kufur muthlaq).

7.2. Kufur Mu'ayyan (Kekafiran Spesifik/Individual)

Ini adalah penetapan bahwa individu Z telah melakukan perbuatan kufur X, dan semua penghalang (mawāni’) telah dihilangkan dari dirinya, sehingga ia secara definitif divonis kafir (kafir mu’ayyan). Ini adalah vonis yang sangat sulit.

Contoh: Walaupun sujud kepada berhala adalah kufur, untuk menetapkan bahwa si Z yang melakukannya adalah kafir, kita harus memastikan bahwa Z tidak dipaksa, ia sadar, ia tidak keliru, dan ia telah menerima hujjah. Jika ia sujud karena dipaksa teroris, maka ia tidak divonis kafir mu’ayyan, meskipun perbuatannya (sujud) tetap disebut kufur muthlaq.

Penyebab utama dari ekstremisme mengafirkan adalah gagalnya membedakan antara kedua konsep ini. Kelompok ekstremis mengambil hukum kufur muthlaq (seperti: penerapan hukum sekuler adalah kufur) dan langsung menerapkannya sebagai kufur mu’ayyan (sehingga: penguasa yang menerapkan hukum sekuler otomatis adalah kafir dan boleh dibunuh), tanpa mempertimbangkan penghalang (misalnya, ta'wil atau kekuatan politik).

7.3. Kontroversi Hakimiyyah dan Takfir

Salah satu pemicu takfir di abad ke-20 adalah perdebatan seputar Hakimiyyah (kedaulatan hukum), khususnya yang dipopulerkan oleh pemikir seperti Sayyid Qutb. Meskipun konsep bahwa kedaulatan hukum hanya milik Allah adalah benar secara teologis, interpretasi ekstremnya digunakan untuk mengafirkan seluruh sistem pemerintahan dan institusi di negara-negara Muslim yang tidak menerapkan Syariah secara kaffah (menyeluruh).

Para ulama mainstream menanggapi bahwa penerapan hukum yang tidak sempurna adalah maksiat dan kedzaliman (fasq), namun tidak secara otomatis menjadi kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, selama penguasa tersebut masih mengakui Syariah sebagai sumber hukum tertinggi secara teoritis, dan tidak menolak keberadaan hukum Allah secara eksplisit dan sombong.

8.1. Prinsip Muwalah dan Mubara’ah (Loyalitas dan Berlepas Diri)

Walaupun umat Islam diwajibkan untuk menunjukkan loyalitas (muwalah) kepada sesama Muslim, dan berlepas diri (mubara’ah) dari kekafiran, hal ini tidak memberikan hak kepada individu untuk menetapkan status kekafiran seenaknya. Berlepas diri dari perbuatan dosa (misalnya, menolak praktik riba) berbeda dengan mengafirkan individu yang melakukan riba.

Kewajiban utama adalah menolak ideologi atau perbuatan yang kufur, sambil tetap berhati-hati dalam menghukumi individu. Seseorang boleh menolak Bid’ah atau Fasq (kemaksiatan), tetapi ia wajib tetap memperlakukan pelakunya sebagai Muslim sampai dibuktikan sebaliknya oleh otoritas syar’i.

8.2. Metode Sunni dalam Berdialog dengan Kelompok Sesat

Ketika berhadapan dengan kelompok yang ajarannya menyimpang (seperti Syi’ah ekstrem, Ahmadiyah, atau kelompok sufistik yang menyimpang), metode yang disepakati oleh Aswaja adalah:

1. Tafriq bainal Aqwal wal Rijāl: Membedakan antara perkataan (ajaran) dan orangnya. Ajaran yang sesat harus ditolak keras, tetapi individu pelakunya harus didakwahi dan diberikan kesempatan untuk bertaubat.
2. Tadarrul Hukm: Menggunakan hukuman secara bertahap. Mulai dari melabeli sebagai ahli bid’ah, kemudian ahli fasik, dan hanya jika semua pintu tertutup, barulah mempertimbangkan mengafirkan.
3. Melihat Niat: Jika penyimpangan terjadi karena niat baik (misalnya dalam rangka mencari pemahaman spiritual yang lebih mendalam) tetapi metodenya salah, hukuman yang diberikan jauh lebih ringan daripada jika penyimpangan dilakukan dengan niat menentang Syariah.

9.1. Deklarasi Amman (Pesan Amman)

Salah satu upaya kolektif paling penting adalah Deklarasi Amman yang diselenggarakan di Yordania. Deklarasi ini, yang didukung oleh ratusan ulama dari berbagai mazhab, secara eksplisit menolak hak kelompok atau individu tidak berwenang untuk mengafirkan sesama Muslim. Deklarasi ini mendefinisikan siapa saja yang tergolong Muslim (mengikuti salah satu dari delapan mazhab fikih yang diakui) dan secara tegas melarang vonis kekafiran di antara mereka.

Deklarasi ini bertujuan untuk membatasi penyebaran takfir berlebihan yang digunakan oleh kelompok teroris untuk membenarkan penyerangan terhadap masjid, pasar, atau sesama Muslim.

9.2. Pentingnya Pintu Taubat dan Ruju’

Bahkan ketika seseorang telah melakukan perbuatan kufur, ulama menekankan bahwa pintu taubat harus selalu terbuka. Jika seseorang yang telah divonis kafir menyatakan penyesalan dan kembali mengucapkan dua kalimat syahadat, maka vonis kekafirannya dicabut. Prinsip ini menunjukkan bahwa tujuan syariat adalah memperbaiki dan menyelamatkan jiwa, bukan menghukum secara permanen.

Kemudahan kembali (ruju’) ke dalam Islam setelah terjerumus dalam kekafiran (murtad) menunjukkan rahmat Allah dan menjadi alasan tambahan bagi umat manusia untuk tidak tergesa-gesa dalam mengafirkan orang lain. Selama masih ada kesempatan untuk bertaubat, vonis hukum harus ditahan.

10.1. Konsekuensi Hukum Perdata

Vonis mengafirkan (murtad) akan membatalkan beberapa ikatan hukum secara otomatis:

• Pernikahan (Nikah): Pernikahan antara Muslim dan murtad menjadi batal secara otomatis.
• Wali Nikah: Orang yang divonis murtad kehilangan haknya untuk menjadi wali nikah bagi anak atau kerabatnya yang Muslim.
• Warisan (Mawarith): Seorang Muslim tidak berhak mewarisi harta dari orang yang divonis kafir, dan sebaliknya, orang yang divonis kafir tidak berhak mewarisi harta dari kerabatnya yang Muslim.
• Kepemimpinan: Orang yang telah divonis kafir tidak sah memimpin salat berjamaah, menjadi imam, atau menjabat posisi kepemimpinan (walayah) dalam komunitas Muslim.

10.2. Ancaman Terhadap Hak Asasi Manusia

Dalam konteks non-negara, penyebaran tuduhan mengafirkan oleh kelompok ekstremis seringkali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti pengucilan sosial, perusakan properti, hingga upaya pembunuhan (istihlal ad-dam). Inilah sebabnya mengapa ulama kontemporer berjuang keras untuk menegaskan bahwa hanya negara atau otoritas keagamaan resmi yang berhak mengurus masalah ini, demi menjaga ketertiban umum dan mencegah anarki.