Anatomi Pencaplokan: Geopolitik, Sejarah, dan Agresi Kekuasaan Global

Pendahuluan: Definisi Agresi dan Kekuasaan

Kata "mencaplok" membawa resonansi historis yang gelap. Ia bukan sekadar kata yang mendeskripsikan pengambilalihan, tetapi secara spesifik merujuk pada tindakan agresif, tanpa persetujuan, dan seringkali melanggar hukum internasional untuk menguasai wilayah, sumber daya, atau entitas lain. Dalam konteks geopolitik, pencaplokan (annexation) adalah puncak dari ambisi teritorial yang dilakukan melalui kekerasan, ancaman, atau manipulasi legalistik yang tipis.

Sejak era kekaisaran kuno hingga konflik modern di abad ini, dorongan untuk mencaplok wilayah tetangga atau mengintegrasikan secara paksa populasi minoritas ke dalam batas-batas negara yang ekspansif telah menjadi salah satu mesin penggerak utama dalam sejarah manusia. Tindakan mencaplok selalu didasarkan pada asumsi superioritas—militer, moral, atau ekonomi—dan selalu meninggalkan jejak trauma yang mendalam pada identitas, demografi, dan stabilitas regional.

Artikel ini akan mengupas tuntas anatomi pencaplokan dalam berbagai dimensi. Kita akan menyelidiki akar historisnya dalam proyek kolonialisme, menganalisis mekanisme legalistik dan militer yang digunakan untuk mencaplok, serta meninjau ulang bagaimana konsep agresi ini berevolusi dari sekadar perebutan lahan menjadi pencaplokan sumber daya strategis, ekonomi, dan bahkan siber di dunia kontemporer. Memahami mengapa suatu entitas memilih untuk mencaplok daripada bernegosiasi adalah kunci untuk memahami dinamika kekuasaan global yang tak kunjung stabil.

Akar Historis Pencaplokan dan Imperialisme

Fenomena mencaplok tidaklah baru; ia adalah elemen fundamental dari pembentukan negara-bangsa (nation-state) modern. Banyak perbatasan yang kita kenal hari ini merupakan hasil langsung dari tindakan pengambilalihan paksa di masa lampau. Tinjauan historis menunjukkan bahwa motif utama selalu berkisar pada tiga sumbu: keamanan strategis, kekayaan ekonomi (sumber daya), dan legitimasi dinasti atau ideologis.

Pencaplokan di Era Kekaisaran Kuno dan Klasik

Kekaisaran Roma, misalnya, tidak pernah berhenti mencaplok wilayah baru di sekitar Mediterania. Proses ini dilakukan melalui penaklukan militer brutal, diikuti dengan asimilasi budaya dan integrasi sistem hukum. Pencaplokan bagi Roma adalah cara untuk memastikan pasokan gandum, tenaga kerja (budak), dan perlindungan terhadap perbatasan yang terus diperluas. Sementara itu, di Tiongkok, berbagai dinasti menggunakan kekuatan militer untuk mencaplok dan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil, membentuk kerangka geografis Tiongkok modern. Tindakan mencaplok ini selalu dibenarkan dengan konsep Mandat Surga (T’ien Ming) atau kewajiban untuk menyebarkan peradaban.

Dalam periode ini, pencaplokan hampir selalu bersifat langsung dan terbuka, didorong oleh kekuatan militer yang tak terbantahkan. Tidak ada mekanisme hukum internasional yang mengatur batas-batas, sehingga hak untuk mencaplok didasarkan sepenuhnya pada hak kekuatan (might makes right).

Kolonialisme dan Scramble for Territory

Puncak dari praktik mencaplok terjadi selama era Kolonialisme Baru (abad ke-19) dan dikenal sebagai Perebutan Afrika (Scramble for Africa). Negara-negara Eropa—Inggris, Prancis, Belgia, Jerman, dan lainnya—berlomba-lomba untuk mencaplok benua tersebut, membagi-bagi wilayah tanpa memperhatikan batas etnis, linguistik, atau budaya yang sudah ada. Konferensi Berlin pada tahun 1884-1885 secara efektif melegitimasi tindakan mencaplok ini, di mana batas-batas ditarik di peta berdasarkan kepentingan strategis dan klaim militer, bukan kedaulatan lokal.

Perbedaan utama dalam era ini adalah adanya upaya untuk memberikan justifikasi hukum, meskipun hukum itu sendiri dibuat oleh para pencaplok. Traktat-traktat yang dipaksakan kepada pemimpin lokal, yang seringkali tidak memahami implikasi legalnya, digunakan sebagai dokumen sah untuk membenarkan pengambilalihan kedaulatan. Wilayah yang dicaplok tidak hanya dieksploitasi sumber dayanya tetapi juga diintegrasikan secara administrasi ke dalam metropolitan, merusak struktur politik lokal secara permanen.

Jejak struktural dari praktik mencaplok kolonial ini masih terasa hingga kini. Banyak konflik perbatasan di Asia dan Afrika pasca-kemerdekaan adalah warisan langsung dari batas-batas artifisial yang ditarik oleh kekuatan asing yang telah mencaplok tanah mereka.

Pencaplokan di Masa Perang Dunia

Perang Dunia I dan II menunjukkan puncak dari agresi teritorial di antara negara-negara industri. Ideologi ekspansionis, seperti Nazisme dan Imperialisme Jepang, didasarkan pada kewajiban untuk mencaplok ruang hidup (Lebensraum) atau menyatukan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Tindakan mencaplok di masa ini bersifat cepat, brutal, dan bertujuan untuk mengubah peta geopolitik secara radikal.

Setelah Perang Dunia II, komunitas internasional, yang dipimpin oleh PBB, mencoba mendefinisikan pencaplokan sebagai tindakan yang melanggar norma hukum internasional, terutama prinsip non-intervensi dan kedaulatan teritorial. Piagam PBB dibuat untuk mencegah negara kuat mencaplok negara lemah, sebuah cita-cita yang sayangnya sering terbentur oleh realitas politik kekuasaan (realpolitik).

Mekanisme Pencaplokan: Militer, Legalistik, dan Demografi

Tindakan mencaplok jarang dilakukan tanpa narasi pembenaran yang kuat. Narasi ini harus cukup meyakinkan untuk publik domestik dan, jika memungkinkan, cukup ambigu untuk menahan kecaman internasional. Mekanisme pencaplokan modern telah menjadi lebih canggih, menggabungkan kekuatan militer mentah dengan manipulasi hukum dan demografi.

Strategi Militer: Invasi dan Kontrol De Facto

Cara paling tradisional untuk mencaplok adalah melalui invasi militer. Namun, invasi langsung hari ini membawa risiko sanksi ekonomi dan isolasi diplomatik yang tinggi. Oleh karena itu, negara-negara ekspansionis sering menggunakan strategi kontrol de facto (kontrol faktual) sebelum mengumumkan pencaplokan resmi. Ini melibatkan:

1. Zona Buffer dan Pemisahan: Menciptakan zona penyangga di sepanjang perbatasan, mengklaim bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk keamanan domestik, dan secara bertahap memperluas kontrol administratif ke zona tersebut.
2. Perang Proksi: Mendukung kelompok bersenjata lokal atau separatis di wilayah yang ingin dicaplok. Ketika wilayah tersebut mendeklarasikan kemerdekaan atau ingin bergabung dengan negara induk, negara ekspansionis bertindak sebagai penjamin keamanan dan kemudian mengintegrasikannya.
3. Pendudukan Jangka Panjang: Menduduki wilayah di bawah dalih misi perdamaian atau perlindungan minoritas dan kemudian secara perlahan menerapkan hukum dan administrasi negara pencaplok, membuat batas-batas lama menjadi tidak relevan.

Dalam skenario ini, tindakan mencaplok adalah hasil akhir dari proses militer yang panjang, yang bertujuan untuk mematangkan kondisi politik sehingga pencaplokan formal dianggap sebagai fakta yang tak terhindarkan.

Manipulasi Legalistik: Referendum dan Traktat Paksa

Untuk menutupi karakter agresif dari tindakan mencaplok, negara-negara modern sering menggunakan perangkat demokrasi yang disalahgunakan, yaitu referendum. Referendum yang diadakan di bawah pendudukan militer atau di mana populasi yang pro-integrasi dimobilisasi secara masif, sementara populasi asli diintimidasi atau diusir, menghasilkan hasil yang palsu namun sah secara internal.

Justifikasi legalistik ini sering kali berpegangan pada argumen sejarah, mengklaim bahwa wilayah yang dicaplok adalah tanah leluhur yang sebelumnya diambil secara tidak adil. Argumen ini, betapapun lemahnya secara hukum internasional, berfungsi sebagai pembenaran ideologis bagi masyarakat domestik yang mendukung tindakan mencaplok tersebut. Hukum internasional sangat jelas bahwa referendum yang diadakan di bawah paksaan militer atau melanggar kedaulatan negara lain adalah batal demi hukum, namun penolakan ini seringkali hanya bersifat simbolis tanpa kekuatan militer atau ekonomi yang memadai untuk membalikkan keadaan.

Selain referendum, penggunaan traktat persahabatan yang asimetris juga menjadi mekanisme. Negara yang lemah dipaksa menandatangani perjanjian yang memberikan hak istimewa atas pangkalan militer, sumber daya, atau kontrol ekonomi kepada negara yang lebih kuat. Meskipun bukan pencaplokan teritorial secara harfiah, hasil akhirnya adalah hilangnya kedaulatan dan kemampuan untuk menentukan nasib sendiri, sebuah bentuk pencaplokan kedaulatan secara halus.

Pencaplokan Demografi dan Identitas

Salah satu aspek paling merusak dari pencaplokan adalah upaya untuk mengubah komposisi demografi wilayah yang dicaplok. Ini melibatkan:

• Pemukiman (Settlement): Memindahkan populasi dari negara pencaplok ke wilayah yang dicaplok untuk menciptakan mayoritas baru atau minoritas yang besar, sehingga klaim teritorial menjadi permanen dan sulit dibatalkan.
• Penghancuran Identitas Lokal: Melarang bahasa lokal, mengganti kurikulum pendidikan, atau menghapus situs warisan budaya untuk mengikis memori kolektif tentang kedaulatan masa lalu. Tujuannya adalah memastikan generasi mendatang di wilayah yang dicaplok menganggap integrasi sebagai status quo yang normal.
• Pengusiran Paksa: Mendorong (atau memaksa) populasi asli yang menentang untuk meninggalkan wilayah tersebut, seringkali melalui tekanan ekonomi, hukum diskriminatif, atau kekerasan militer sporadis.

Proses pencaplokan demografi ini jauh lebih sulit untuk dibatalkan daripada penarikan militer, karena ia mengubah struktur sosial secara mendasar dan menciptakan realitas baru di lapangan yang dipertahankan oleh penduduk yang telah menetap.

Geopolitik Modern: Evolusi Bentuk Pencaplokan

Di abad ke-21, meskipun pencaplokan teritorial gaya lama masih terjadi, bentuk-bentuk agresi kekuasaan telah berkembang, bergeser dari perebutan tanah menjadi pencaplokan aset strategis dan kedaulatan non-teritorial. Hukum internasional mungkin semakin ketat dalam melarang penyerangan lintas batas fisik, tetapi ia sering kali gagal menangani agresi dalam domain ekonomi dan siber.

Pencaplokan Sumber Daya dan Jalur Laut

Di era globalisasi, nilai strategis suatu wilayah seringkali tidak terletak pada lahan pertaniannya, melainkan pada aksesnya terhadap sumber daya energi (minyak, gas), mineral langka, atau jalur pelayaran vital. Negara-negara besar menggunakan investasi infrastruktur skala besar (seperti inisiatif sabuk dan jalan) atau perjanjian utang yang tidak berkelanjutan untuk secara efektif mencaplok kontrol atas aset-aset strategis di negara-negara yang rentan.

Ketika suatu negara gagal membayar utang yang masif, negara kreditor mungkin menuntut hak untuk mengoperasikan pelabuhan, bandara, atau fasilitas energi selama puluhan tahun. Meskipun kedaulatan resmi tetap ada, kontrol operasional yang luas ini adalah bentuk pencaplokan ekonomi yang memungkinkan negara kuat memproyeksikan kekuatan dan mengamankan sumber daya tanpa harus menembakkan satu pun peluru.

Selain itu, wilayah maritim telah menjadi fokus utama. Klaim kedaulatan atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang kaya sumber daya perikanan dan hidrokarbon seringkali tumpang tindih. Penggunaan milisi maritim, pembangunan pulau buatan, dan penolakan terhadap putusan pengadilan internasional adalah taktik yang digunakan untuk secara perlahan mencaplok kontrol atas lautan internasional yang krusial.

Pencaplokan Kedaulatan Digital (Cyber Annexation)

Kedaulatan tidak lagi hanya bersifat fisik. Di dunia digital, serangan siber yang disponsori negara terhadap infrastruktur penting (listrik, keuangan, komunikasi) merupakan bentuk pencaplokan fungsional. Dengan melumpuhkan atau mengambil alih sistem penting negara lain, negara agresor dapat: mengganggu proses demokrasi, mencuri kekayaan intelektual, dan bahkan memaksa konsesi politik tanpa harus mengirimkan pasukan darat.

Dalam konteks ini, mencaplok berarti mendapatkan kontrol permanen atau semi-permanen atas alur informasi dan keputusan negara target. Ini adalah perang yang dimenangkan bukan dengan merebut ibu kota, tetapi dengan menguasai jaringan saraf pusat pemerintahan dan ekonomi target.

Kecaplokan Melalui Fragmentasi Internasional

Fenomena mencaplok semakin mudah dilakukan ketika lembaga-lembaga internasional seperti PBB lumpuh atau terpecah. Dewan Keamanan PBB, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencegah agresi, seringkali terhambat oleh hak veto dari anggota permanen yang mungkin memiliki kepentingan sendiri dalam tindakan pencaplokan atau merupakan sekutu dekat dari negara agresor.

Kelemahan sistem multilateral ini memberikan peluang bagi negara-negara yang ingin mencaplok untuk bertindak dengan impunitas. Mereka mengandalkan fakta bahwa sanksi ekonomi hanya akan berdampak parsial dan bahwa komunitas internasional pada akhirnya akan menerima realitas baru yang dibuat di lapangan, asalkan biaya diplomatik untuk membalikkan keadaan terlalu tinggi.

Ketika pencaplokan terjadi dan tidak segera dibatalkan, dunia cenderung bergerak menuju penerimaan realitas politik baru (fait accompli). Ini adalah kemenangan strategis bagi negara pencaplok, yang berhasil menjadikan tindakan agresi sebagai normal baru dalam hubungan internasional.

Kasus Pencaplokan Ideologis dan Kultural

Dalam beberapa dekade terakhir, kita melihat upaya mencaplok yang dimotivasi oleh ideologi yang berusaha menyatukan semua orang yang memiliki etnis atau linguistik serupa di bawah satu payung negara. Ideologi Pan-nasionalisme ini mengklaim hak atas wilayah yang di dalamnya terdapat kelompok etnis yang mereka anggap sebagai saudara yang perlu dilindungi atau diselamatkan.

Justifikasi ini sangat berbahaya karena mengabaikan kedaulatan yang diakui secara internasional dan menggantikannya dengan klaim historis-kultural yang subjektif dan seringkali dilebih-lebihkan. Apabila klaim ini diizinkan tanpa pengawasan internasional, ia akan membuka kotak Pandora yang memungkinkan setiap negara untuk mencaplok wilayah tetangga dengan alasan melindungi minoritas atau menyatukan kembali warisan yang hilang.

Dampak dan Konsekuensi Jangka Panjang Pencaplokan

Pencaplokan, baik fisik maupun non-fisik, membawa konsekuensi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang mendalam yang dapat berlangsung selama beberapa generasi. Dampak ini jauh melampaui perubahan batas-batas peta semata.

Dislokasi dan Konflik Identitas

Wilayah yang dicaplok seringkali menjadi teater untuk dislokasi sosial. Penduduk asli yang tiba-tiba menemukan diri mereka sebagai minoritas di tanah mereka sendiri menghadapi dilema identitas: apakah mereka harus menerima kewarganegaraan baru dari negara pencaplok atau mempertahankan loyalitas mereka pada negara asal? Proses ini menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap institusi baru dan memicu gerakan perlawanan atau separatisme jangka panjang.

Hukum yang tiba-tiba berubah, sistem pendidikan yang direvisi, dan penekanan budaya menciptakan generasi yang hilang yang berjuang untuk menentukan tempat mereka di dunia yang batas-batasnya terus bergeser. Trauma dicaplok secara paksa diwariskan melalui cerita dan ingatan kolektif, memastikan bahwa konflik identitas akan terus membara bahkan setelah perdamaian formal tercapai.

Selain itu, tindakan mencaplok seringkali diikuti oleh pembersihan etnis atau pertukaran populasi yang dipaksakan untuk membersihkan wilayah yang baru dicaplok dari elemen-elemen yang dianggap tidak loyal. Ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat yang bertujuan untuk mematok klaim teritorial secara permanen melalui homogenisasi etnis.

Kerusakan Ekonomi dan Ketergantungan

Secara ekonomi, wilayah yang dicaplok umumnya diperlakukan sebagai sumber daya yang akan dieksploitasi daripada sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sumber daya alam dijarah, dan industri lokal dipaksa untuk melayani kepentingan ekonomi negara pencaplok.

Meskipun negara pencaplok mungkin mengklaim telah membawa investasi dan infrastruktur baru, kenyataannya investasi tersebut dirancang untuk memfasilitasi ekstraksi sumber daya atau untuk memindahkan aset strategis ke luar wilayah yang dicaplok. Hal ini menciptakan ketergantungan ekonomi permanen di mana wilayah tersebut tidak dapat mencapai kemandirian dan terus bergantung pada pasar dan kebijakan dari kekuatan yang mencaplok mereka.

Dalam kasus pencaplokan utang atau ekonomi, dampaknya adalah terperangkapnya negara target dalam siklus kemiskinan dan ketidakmampuan untuk melakukan kebijakan moneter atau fiskal yang independen. Kedaulatan ekonomi terkikis secara perlahan hingga negara tersebut secara efektif berada di bawah pengawasan finansial kekuatan asing.

Biaya Keamanan Regional

Tindakan mencaplok hampir selalu memicu perlombaan senjata dan peningkatan ketegangan regional. Negara-negara tetangga yang menyaksikan agresi yang tidak dihukum akan merasa terancam dan terdorong untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka atau mencari aliansi militer baru. Siklus ketidakpercayaan ini meningkatkan potensi konflik di masa depan, menciptakan wilayah perbatasan beku yang setiap saat bisa meletus menjadi perang terbuka.

Wilayah yang dicaplok juga menjadi tempat berkembangnya terorisme atau gerakan perlawanan non-negara yang menganggap kekerasan sebagai satu-satunya cara untuk membalikkan tindakan pencaplokan. Negara pencaplok kemudian menggunakan keberadaan kelompok-kelompok ini sebagai pembenaran lanjutan untuk kehadiran militer dan tindakan keras, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputuskan.

Respons Internasional dan Masa Depan Kedaulatan

Hukum internasional, melalui Piagam PBB dan berbagai resolusi, secara eksplisit melarang perolehan wilayah melalui ancaman atau penggunaan kekuatan. Pasal 2 (4) Piagam PBB menjadi landasan normatif yang menentang setiap tindakan mencaplok. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh sejarah, norma ini seringkali dilanggar tanpa konsekuensi yang cukup berat untuk mencegah agresi di masa depan.

Tantangan Penerapan Hukum

Tantangan terbesar dalam merespons pencaplokan adalah kurangnya mekanisme penegakan yang efektif. PBB dapat mengeluarkan resolusi dan sanksi, tetapi implementasinya bergantung pada kemauan politik negara-negara anggota. Jika negara pencaplok adalah kekuatan besar yang vital bagi ekonomi global, atau jika mereka memiliki sekutu kuat di Dewan Keamanan, respons internasional cenderung lemah dan terfragmentasi.

Sanksi ekonomi, meskipun menyakitkan, seringkali hanya berdampak jangka panjang dan tidak cukup untuk memaksa penarikan segera. Selain itu, sanksi dapat memicu efek domino, merugikan negara-negara tetangga atau pihak ketiga, yang pada akhirnya melemahkan koalisi anti-pencaplokan.

Dalam banyak kasus, komunitas internasional memilih politik pengakuan (politics of recognition): sebagian besar negara secara resmi menolak mengakui kedaulatan negara pencaplok atas wilayah yang dicaplok, namun pada saat yang sama mereka tetap mempertahankan hubungan diplomatik, perdagangan, dan bahkan keamanan dengan negara agresor. Kontradiksi ini memungkinkan negara pencaplok untuk mengelola konsekuensi diplomatik dan secara bertahap mengkonsolidasikan kontrol mereka.

Melawan Pencaplokan Non-Teritorial

Mengatasi bentuk-bentuk baru pencaplokan, seperti kontrol ekonomi atau siber, memerlukan evolusi dalam hukum internasional. Konsep kedaulatan perlu diperluas agar mencakup perlindungan data, infrastruktur kritis, dan otonomi ekonomi. Jika mencaplok melalui utang tidak dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan, maka celah ini akan terus dieksploitasi oleh kekuatan yang haus kekuasaan.

Organisasi perdagangan dan keuangan internasional perlu memperkuat standar transparansi dan keberlanjutan pinjaman untuk mencegah jebakan utang yang dapat berakhir dengan hilangnya kontrol atas aset nasional. Ini adalah bentuk diplomasi preventif yang bertujuan untuk mengamankan kedaulatan sebelum tindakan pencaplokan ekonomi dapat terjadi.

Peran Masyarakat Sipil dan Solidaritas

Di tengah kegagalan institusi formal, masyarakat sipil, media independen, dan organisasi non-pemerintah memainkan peran penting dalam menentang tindakan mencaplok. Mereka bertanggung jawab untuk mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia, memelihara ingatan kolektif tentang kedaulatan yang hilang, dan memastikan bahwa isu tersebut tidak hilang dari perhatian publik global.

Solidaritas regional juga krusial. Ketika sekelompok negara tetangga secara tegas dan bersatu menolak pengakuan terhadap wilayah yang dicaplok, mereka dapat menciptakan isolasi diplomatik yang jauh lebih efektif daripada resolusi PBB tunggal.

Siklus Agresi dan Pentingnya Kedaulatan yang Utuh

Pencaplokan tetap menjadi bahaya eksistensial bagi tatanan internasional yang didasarkan pada aturan dan kedaulatan negara. Apakah itu berbentuk perebutan lahan di masa lalu yang didorong oleh ambisi kekaisaran, atau bentuk modern berupa pencaplokan infrastruktur kritis melalui utang dan siber, motifnya tetap sama: penggunaan kekuatan asimetris untuk mengubah status quo secara paksa demi keuntungan sepihak.

Memahami anatomi tindakan mencaplok berarti menyadari bahwa agresi jarang sekali datang tiba-tiba. Ia adalah proses bertahap yang melibatkan manipulasi narasi, penggunaan kekuatan proxy, pengesahan melalui legalistik palsu, dan perubahan demografi yang disengaja. Begitu tindakan mencaplok berhasil dikonsolidasikan, biayanya—dalam hal konflik, ketidakstabilan, dan penderitaan kemanusiaan—akan ditanggung oleh generasi berikutnya.

Perlawanan terhadap tindakan mencaplok memerlukan kewaspadaan konstan, bukan hanya terhadap agresi militer, tetapi juga terhadap erosi kedaulatan ekonomi dan digital yang lebih halus. Kedaulatan adalah fondasi stabilitas global; sekali ia diizinkan untuk dicaplok dengan impunitas, maka preseden buruk akan tercipta, mendorong siklus agresi yang tak berkesudahan di seluruh dunia. Oleh karena itu, komitmen global untuk membela prinsip non-intervensi dan integritas teritorial harus tetap menjadi prioritas utama dalam hubungan internasional kontemporer. Upaya untuk menolak dan membalikkan efek dari pencaplokan adalah upaya untuk menegaskan kembali komitmen terhadap perdamaian yang adil dan tatanan yang stabil.

Tantangan abadi adalah bagaimana memastikan bahwa hukum, bukan kekuatan, yang menentukan batas-batas wilayah dan kedaulatan di masa depan. Kegagalan untuk menahan kekuatan yang ingin mencaplok secara agresif akan menjerumuskan dunia kembali ke era di mana hak kekuatan lebih dominan daripada kekuatan hukum, mengancam fondasi perdamaian yang dibangun dengan susah payah pasca-perang dunia.

Proses pencaplokan merupakan pengingat brutal bahwa diplomasi dan hukum hanya efektif sejauh negara-negara kuat bersedia mematuhinya. Ketika ambisi kekuasaan domestik atau regional melampaui kepatuhan internasional, tindakan mencaplok akan selalu menjadi senjata pilihan bagi entitas yang menempatkan kepentingan mereka di atas stabilitas global. Melawan narasi pembenaran yang menyertai tindakan mencaplok adalah langkah pertama yang krusial menuju pertahanan kedaulatan yang sejati dan abadi.