Prinsip Keadilan dan Dokumentasi dalam Muamalat
Kewajiban menjaga keadilan dalam setiap transaksi utang piutang.
Surah Al Baqarah ayat 282 memegang kedudukan yang sangat istimewa dalam khazanah hukum Islam. Ayat ini bukan hanya ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, tetapi juga merupakan landasan utama (fondasi) bagi seluruh sistem hukum muamalat (transaksi sipil) dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan utang-piutang atau kredit (dayn). Panjangnya ayat ini mengindikasikan betapa seriusnya Islam memandang stabilitas sosial dan ekonomi yang hanya dapat dicapai melalui dokumentasi yang akurat, keadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur.
Ayat 282 memberikan panduan yang sangat rinci mengenai tata cara pencatatan transaksi yang melibatkan jangka waktu (tempo pembayaran), mulai dari kewajiban untuk menulis, kualifikasi penulis, peran saksi, hingga tanggung jawab moral dari pihak yang berutang. Pemahaman yang komprehensif terhadap ayat ini tidak hanya penting bagi ahli fiqh, tetapi juga bagi setiap Muslim yang terlibat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, baik skala kecil maupun besar.
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil..." (Q.S. Al Baqarah: 282, potongan awal)
Perintah utama yang terkandung dalam ayat ini adalah 'فاكتبوه' (hendaklah kamu menuliskannya). Perintah ini ditujukan kepada orang-orang beriman yang terlibat dalam transaksi utang (*dayn*) yang memiliki jangka waktu yang ditentukan (*ilaa ajalin musammaa*). Dokumentasi ini berfungsi sebagai penjaga hak dan pencegah sengketa di masa depan.
Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai status hukum (hukm) dari perintah menulis ini. Mayoritas ulama (Jumhur) berpendapat bahwa perintah ini hukumnya adalah *sunnah mu'akkadah* (sangat dianjurkan) dan bukan *wajib* (fardhu), kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat rentan sengketa. Mereka merujuk pada pengecualian di akhir ayat (perdagangan tunai) dan juga ayat selanjutnya (Al Baqarah 283) yang membolehkan utang tanpa tulisan jika disertai gadai (rahn) atau jika tidak ada juru tulis. Namun, secara moral, mengabaikan penulisan dianggap bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang diajarkan dalam ayat ini.
Sebagian kecil ulama, seperti yang dikemukakan oleh beberapa penafsir, berpendapat bahwa perintah ini bersifat wajib. Alasannya adalah struktur bahasa yang menggunakan perintah tegas (*fa'iktubūhu*). Pandangan ini didasari oleh perlindungan hak asasi yang universal, di mana hak finansial seseorang harus dilindungi secara maksimal. Namun, bahkan bagi mereka yang mewajibkan, kewajiban ini sering kali dialihkan ketika ada mekanisme perlindungan lain, seperti adanya jaminan yang kuat (rahn) atau ketika tingkat kepercayaan (*tsiqah*) sudah sangat tinggi di antara pihak-pihak yang bertransaksi, meskipun risiko sengketa tetap ada.
Ayat ini secara spesifik merujuk pada *dayn ila ajalin musamma* (utang dengan jangka waktu yang ditentukan). Ini mencakup:
Ayat tersebut menekankan, "وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ" (Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil). Keadilan (*al-'Adl*) adalah inti dari setiap aspek muamalat. Dalam konteks penulisan utang, keadilan memiliki dimensi ganda:
Penulis atau juru tulis harus memenuhi syarat keadilan, artinya ia harus jujur, tidak berpihak, dan memahami hukum-hukum yang berlaku. Kewajiban yang dibebankan kepada penulis mencakup beberapa poin krusial:
Ayat ini menetapkan bahwa pihak yang berutang (*alladzī 'alayhi al-ḥaqq*) yang memiliki kewajiban untuk mendiktekan, "وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ" (Hendaklah yang berutang mendiktekan). Ini adalah prinsip hukum yang sangat penting, memastikan bahwa dokumen tersebut mencerminkan kesepakatan dari pihak yang paling bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban.
Tanggung jawab pendiktean ini disertai dengan peringatan moral yang mendalam: "وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا" (Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari padanya). Ini menekankan bahwa integritas moral adalah benteng utama dalam transaksi, bahkan ketika dokumentasi sudah ada. Seseorang yang berutang dilarang keras untuk:
Ayat ini juga mengatur pengecualian ketika pihak yang berutang tidak mampu mendiktekan karena keterbatasan tertentu: "فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ" (Maka jika yang berutang itu safih (bodoh/tidak cerdas), atau lemah (fisik atau mental), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan adil).
Ketiga kategori ini membutuhkan perlindungan hukum:
Setelah proses penulisan, ayat ini mengalihkan perhatian kepada pilar kedua pengamanan transaksi: persaksian. "وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ" (Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari golongan laki-laki kamu).
Ayat ini secara eksplisit menetapkan hierarki saksi:
Penentuan dua perempuan sebagai pengganti satu laki-laki seringkali disalahpahami. Ayat ini memberikan alasan yang sangat spesifik dan berfokus pada fungsionalitas memori dalam konteks transaksi finansial yang kompleks: "أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ" (Agar jika salah seorang dari mereka lupa, maka seorang lagi mengingatkannya). Ini bukanlah penghinaan terhadap intelektualitas perempuan, melainkan pengakuan terhadap peran sosial dan kecenderungan alami di zaman itu, di mana urusan niaga dan detail finansial cenderung lebih banyak ditangani oleh laki-laki, sehingga perempuan mungkin kurang akrab dengan istilah atau prosedur spesifik, membuat potensi kelupaan lebih tinggi. Oleh karena itu, kehadiran saksi kedua berfungsi sebagai pengingat dan penguat memori.
Saksi-saksi yang dipilih haruslah "مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ" (dari orang-orang yang kamu ridhai dari kalangan saksi-saksi). Ini menuntut kualifikasi yang ketat, yaitu:
Ayat 282 tidak hanya membebankan kewajiban kepada penulis dan pihak berutang, tetapi juga kepada saksi. Terdapat tiga perintah penting yang membentuk etika sosial dalam menjaga hak-hak ekonomi masyarakat.
Ayat ini memerintahkan, "وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا" (Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil). Kewajiban ini muncul ketika seseorang diminta untuk memberikan kesaksian mengenai suatu peristiwa yang telah mereka saksikan sebelumnya.
Para Fuqaha (ahli fiqh) membagi kewajiban bersaksi menjadi dua fase:
Ayat ini mengingatkan, "وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ" (Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, baik yang kecil maupun yang besar, sampai batas waktu pembayarannya). Ini adalah perintah yang berorientasi pada ketelitian administrasi dan menghilangkan potensi remeh temeh. Seringkali, sengketa besar berawal dari utang kecil yang tidak dicatat karena dianggap tidak penting. Islam mengajarkan bahwa setiap hak, sekecil apapun, memiliki bobot di mata hukum dan Allah.
Pernyataan "ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا" (Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih menguatkan persaksian, dan lebih mendekatkan kepada tidak timbulnya keraguan) merangkum tiga manfaat utama dokumentasi:
Ayat 282 mengakui adanya realitas perdagangan harian yang cepat dan tunai (kontan): "إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا" (Kecuali jika perdagangan itu adalah perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya).
Pengecualian ini berlaku karena pada transaksi tunai yang selesai di tempat, hak dan kewajiban sudah terpenuhi saat itu juga, sehingga risiko sengketa yang memerlukan dokumen tertulis sangat minim. Meskipun demikian, ayat tersebut tetap menyarankan, "وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ" (Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli). Anjuran untuk bersaksi ini berlaku bahkan pada transaksi tunai besar, menunjukkan prinsip kehati-hatian tetap dijunjung tinggi.
Bagian penutup ayat mengandung larangan penting yang memastikan perlindungan bagi mereka yang membantu proses dokumentasi dan hukum: "وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ" (Janganlah penulis dirugikan dan jangan pula saksi). Larangan ini bersifat timbal balik, yang berarti:
Konsekuensi dari melanggar larangan ini sangat keras: "وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ" (Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan (dosa) bagimu). *Fusuq* (kefasikan) menunjukkan pelanggaran terhadap batas-batas syariat, merusak keadilan sosial, dan menghilangkan integritas dalam bermuamalat.
Meskipun ayat 282 diturunkan dalam konteks masyarakat abad ke-7, prinsip-prinsipnya tetap relevan dan menjadi fondasi utama bagi Fiqh Muamalat Maliyah (Hukum Transaksi Keuangan) modern, termasuk perbankan syariah, asuransi (takaful), dan pasar modal.
Ayat 282 adalah justifikasi teologis utama mengapa bank syariah harus memiliki akad (kontrak) yang sangat detail dan terdokumentasi dengan baik untuk setiap produk, seperti *Murabahah* (pembiayaan dengan prinsip jual beli), *Ijarah* (sewa), dan *Mudharabah* (bagi hasil). Setiap akad mencantumkan secara rinci jangka waktu, jumlah, dan kewajiban masing-masing pihak, memenuhi perintah untuk mencatat utang 'ilaa ajalin musammaa'.
Aspek 'Al-Katib bil-Adl' (penulis dengan adil) diterjemahkan sebagai kewajiban institusi keuangan untuk memastikan bahwa semua klausul kontrak jelas, transparan, dan tidak merugikan nasabah (larangan *ghirar* atau ketidakjelasan). Bank berfungsi sebagai 'wali' atau 'katib' yang harus menjaga keadilan, terutama jika nasabah berada dalam posisi yang 'dha'if' (lemah pengetahuan finansial).
Di era digital, terjadi pergeseran bentuk dokumentasi. Fiqh kontemporer menghadapi pertanyaan mengenai validitas dokumen digital (seperti kontrak elektronik atau *smart contract* berbasis blockchain) sebagai pengganti tulisan fisik. Prinsip dasar dari ayat 282 tetap relevan: yang terpenting adalah dokumentasi tersebut memenuhi kriteria keadilan, kepastian, dan autentisitas, bukan mediumnya.
Demikian pula, mengenai persaksian. Meskipun persaksian fisik dua laki-laki adalah ideal, ulama kontemporer mempertimbangkan bentuk persaksian alternatif yang menjamin autentisitas dan tidak dapat dibantah, seperti tanda tangan digital, rekaman video, atau sistem verifikasi pihak ketiga yang terpercaya. Selama substansi 'aqwamu li al-syahadah' (menguatkan persaksian) tercapai, tujuan syariat terpenuhi.
Pencatatan yang rinci yang diperintahkan dalam ayat 282 secara signifikan mengurangi risiko moral (moral hazard) dan risiko kredit. Jika seseorang tahu utangnya tercatat, ia cenderung lebih bertanggung jawab. Sebaliknya, jika utang tidak dicatat, godaan untuk mengingkari atau menunda pembayaran menjadi lebih besar. Ayat ini berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menjaga keharmonisan komunitas Muslim dari sengketa finansial.
Penekanan pada takwa (*wa yattaqillah rabbahu*) bagi pihak berutang menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mengandalkan sanksi legal, tetapi juga menanamkan kesadaran ilahiah. Seseorang mungkin bisa lolos dari hukum dunia, tetapi tidak dari pengawasan Allah jika ia mengurangi hak orang lain. Inilah yang membedakan hukum ekonomi Islam dengan sistem sekuler murni; ia terintegrasi dengan etika spiritual.
Ayat 282 ditutup dengan dua pernyataan yang mengukuhkan hubungan antara syariat (hukum) dan aqidah (keyakinan).
"وَاتَّقُوا اللَّهَ" (Dan bertakwalah kepada Allah). Perintah takwa ini diletakkan di tengah-tengah aturan rinci hukum transaksi. Hal ini menggarisbawahi bahwa kepatuhan terhadap hukum harus didorong oleh kesadaran spiritual, bukan semata-mata ketakutan akan sanksi. Takwa dalam konteks muamalat berarti menjalankan transaksi dengan kejujuran mutlak, menghindari riba, penipuan, dan manipulasi data.
"وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" (Dan Allah mengajarkanmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu). Kalimat penutup ini memberikan jaminan bahwa dengan mengikuti panduan yang telah ditetapkan (seperti mendokumentasikan utang dan bersaksi), Allah akan memberikan pengetahuan dan hikmah tambahan. Kepatuhan terhadap syariat adalah jalan menuju pemahaman yang lebih dalam, tidak hanya tentang hukum, tetapi juga tentang cara kerja masyarakat dan keadilan sejati.
Struktur ayat ini, yang dimulai dengan seruan iman (*Ya ayyuhalladzina amanu*) dan diakhiri dengan penegasan ilmu dan ketakwaan Allah, menunjukkan bahwa transaksi finansial adalah bagian integral dari ibadah (penghambaan) kepada-Nya. Kekuatan ekonomi dan sosial umat dibangun di atas kejujuran dan ketelitian yang diatur dalam ayat ini.
Ayat 282 tidak hanya mewajibkan saksi, tetapi juga membentuk landasan bagi hukum kesaksian (*Syahadah*) secara umum dalam Fiqh. Detail yang disebutkan di sini diterapkan pada kasus-kasus lain seperti pernikahan, perceraian, atau kejahatan sipil, meskipun terdapat variasi dalam jumlah dan jenis saksi yang dibutuhkan tergantung mazhab dan jenis kasus.
Prinsip dua laki-laki (*rajulayn*) sebagai standar ideal menunjukkan preferensi terhadap subjek yang dianggap memiliki pemahaman dan pengalaman yang lebih matang dalam urusan perselisihan dan komitmen. Dalam hal utang piutang, persaksian laki-laki dianggap lebih "stabil" (aqwamu li al-syahadah), bukan karena superioritas intrinsik, tetapi karena keterlibatan sosial dan pasar mereka yang lebih luas pada masa wahyu diturunkan.
Interpretasi modern dari klausul satu laki-laki dan dua perempuan telah menjadi topik perdebatan. Beberapa cendekiawan berpendapat bahwa batasan ini spesifik untuk urusan finansial yang kompleks di mana perempuan pada umumnya kurang familiar, sementara dalam urusan yang lebih bersifat pribadi atau yang biasa mereka tangani (seperti isu-isu kewanitaan), kesaksian satu perempuan dapat diterima atau bahkan setara dengan laki-laki.
Penting untuk dipahami bahwa ayat ini memberikan solusi praktis untuk menjaga keadilan, bukan menetapkan derajat spiritual. Jika dalam konteks modern, seorang perempuan memiliki keahlian dan keterlibatan yang setara atau bahkan lebih tinggi dalam bidang finansial tertentu, maka keandalan persaksiannya menjadi sangat kuat, sesuai dengan prinsip 'miman tardawna min al-syuhada' (orang yang kamu ridhai dari kalangan saksi).
Ancaman *Fusuq* (kefasikan) bagi pihak yang merugikan penulis atau saksi menunjukkan betapa seriusnya Islam melindungi integritas sistem hukumnya. Merugikan saksi atau penulis, misalnya dengan mengancam atau menahan bayaran mereka, sama saja dengan berusaha merusak mekanisme penegakan kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini adalah kejahatan terhadap tatanan sosial yang lebih besar daripada sekadar sengketa finansial antarindividu.
Sebagai ayat terpanjang, Al Baqarah 282 menampilkan kekayaan struktur bahasa Arab yang luar biasa. Ayat ini menggabungkan instruksi hukum yang tegas ( صيغة الأمر - *sighat al-amr*), pengecualian yang jelas (إلا أن تكون), dan penekanan etika (*wa ittaqullāh*).
Terdapat tujuh kali penggunaan perintah (fi'l al-amr) dalam ayat ini, yang menunjukkan urgensi instruksi: *faktubūhu* (tulislah), *walyaktub* (hendaklah ia menulis), *walyumlil* (hendaklah ia mendikte), *fastashhidū* (mintalah saksi), *walyumlil waliyyuhu* (hendaklah walinya mendikte), *asyhidū* (persaksikanlah), dan *ittaqū* (bertakwalah). Pengulangan perintah ini menegaskan bahwa setiap tahapan dalam transaksi harus dilakukan dengan kesadaran hukum dan moral yang tinggi.
Kata 'Al-Adl' muncul berkali-kali, baik dalam konteks penulisan (*katib bil-'adl*) maupun pendiktean oleh wali (*walyumlil waliyyuhu bil-'adl*). Ini menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi dan non-negosiable dalam setiap langkah dokumentasi. Keadilan di sini melampaui sekadar kesetaraan; ia mencakup proporsionalitas dan hak yang layak bagi setiap pihak berdasarkan perjanjian yang sah.
Ayat 282 dan 283 saling melengkapi, meskipun 282 memberikan aturan utama. Ayat 283 (tentang transaksi tanpa tulisan dan peran gadai) adalah pengecualian yang memperkuat aturan umum dalam 282. Jika seseorang bepergian dan tidak menemukan penulis, maka gadai (*rahn*) dapat menggantikan tulisan. Ini menunjukkan bahwa Islam menyediakan alternatif perlindungan hak ketika mekanisme ideal (tulisan dan saksi) sulit dipenuhi.
Kondisi yang diatur dalam ayat 282 adalah kondisi ideal di masyarakat menetap (hadhar) yang memiliki akses mudah ke juru tulis dan saksi. Sementara itu, ayat 283 mengatur kondisi saat bepergian (safar) atau situasi sulit, di mana penulisan menjadi tidak praktis, sehingga jaminan fisik (gadai) dianggap cukup untuk menggantikan fungsi perlindungan dokumentasi, asalkan pihak berutang bertakwa dan tidak menyembunyikan kesaksian.
Kajian mendalam Surah Al Baqarah 282 menegaskan bahwa hukum ekonomi Islam dibangun di atas empat pilar etika yang abadi, melampaui bentuk instrumen finansial yang mungkin berubah seiring waktu:
Setiap transaksi utang harus jelas jangka waktunya (*ilaa ajalin musamma*), jumlahnya, dan syarat-syaratnya. Ketidakjelasan (*Gharar*) adalah sesuatu yang dilarang karena membuka pintu sengketa. Dokumentasi tertulis adalah manifestasi tertinggi dari prinsip kejelasan ini.
Semua yang terlibat (penulis, saksi, dan pihak yang berutang) wajib bertindak dengan adil. Keadilan menuntut objektivitas dalam pencatatan dan kejujuran dalam pemenuhan kewajiban. Ini adalah perlindungan dari eksploitasi dan manipulasi.
Pihak yang berutang harus mengambil tanggung jawab penuh untuk mendiktekan perjanjian, disertai peringatan takwa agar tidak mengurangi sedikitpun hak orang lain. Begitu pula, penulis dan saksi bertanggung jawab untuk menggunakan kemampuan mereka demi kebenaran.
Dokumentasi, bahkan untuk utang kecil, diwajibkan sebagai sarana untuk menutup pintu (sadd adz-dzara'i) yang dapat mengarah pada perselisihan, permusuhan, dan kerugian finansial. Tujuan akhir dari ayat ini adalah membangun masyarakat yang damai dan teratur secara finansial.
Dengan memegang teguh pedoman Al Baqarah 282, umat Islam tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mencapai tingkat etika tertinggi dalam interaksi sosial dan ekonomi mereka, sebuah model yang relevan untuk setiap zaman dan setiap bentuk perdagangan global.
***
Pendalaman lebih lanjut tentang detail teknis hukum yang terkandung dalam ayat ini seringkali melibatkan perbandingan pandangan dari empat mazhab fiqh utama—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—terutama mengenai kriteria 'Al-Adalah' pada saksi dan implikasi hukum bagi yang menolak bersaksi atau menulis.
Meskipun inti ayat 282 disepakati, aplikasi praktisnya sedikit berbeda antarmazhab, yang menunjukkan kekayaan interpretasi dalam Islam.
Mazhab Hanafi cenderung memandang kewajiban menulis (*al-kitabah*) dalam ayat ini sebagai *sunnah mu'akkadah* (sangat dianjurkan) tetapi tidak wajib, selama terdapat elemen penguat lain seperti saksi atau rahn (gadai). Mereka sangat ketat dalam mendefinisikan kualifikasi *al-katib* (penulis) dan *al-shahid* (saksi), menekankan bahwa keduanya harus memiliki integritas moral yang teruji (*adalah*). Hanafi juga memberikan perhatian besar pada peran *wali* bagi orang yang *safih*, memastikan bahwa kontrak yang dibuat di bawah perwalian benar-benar melindungi haknya, sesuai dengan perintah 'bil-'adl'. Interpretasi mereka seringkali fleksibel dalam kasus-kasus perdagangan kecil, sejalan dengan pengecualian *tijarah hadirah* (perdagangan tunai).
Dalam konteks saksi perempuan, Hanafi menerima kesaksian mereka dalam urusan harta, namun tetap memegang formula satu laki-laki banding dua perempuan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu di mana hanya kesaksian perempuan yang relevan (misalnya dalam urusan kelahiran). Mereka melihat alasan "agar salah satunya mengingatkan yang lain" sebagai dasar fungsional yang kuat dan tidak dapat diabaikan, mencerminkan kehati-hatian dalam transaksi finansial.
Imam Malik bin Anas dan pengikutnya di Madinah juga melihat penulisan utang sebagai anjuran kuat. Namun, mereka cenderung menekankan aspek *istiḥsān* (preferensi hukum) yang dapat memoderasi penerapan ketat. Maliki sangat menekankan pentingnya saksi sebagai mekanisme utama perlindungan. Bagi mereka, kewajiban bersaksi (*ada' al-syahadah*) ketika dipanggil adalah kewajiban sosial yang hampir setara dengan kewajiban agama, karena menjaga hak-hak umat adalah fondasi masyarakat Islam.
Mazhab Maliki memandang bahwa jika ada kebiasaan lokal (*urf*) yang berlaku untuk tidak mencatat utang kecil di antara komunitas yang sangat terpercaya, maka kelonggaran dapat diberikan, selama risiko sengketa minim. Namun, untuk utang besar atau yang melibatkan orang yang tidak dikenal, penulisan menjadi sangat ditekankan, mendekati kewajiban. Mereka juga memberikan bobot yang besar pada kondisi *al-safih* dan *al-dha'if*, memastikan bahwa wali yang bertanggung jawab harus benar-benar *adil* dan bertindak untuk kepentingan pihak yang diwakilinya.
Mazhab Syafi'i umumnya menganggap penulisan (*al-kitabah*) sebagai *sunnah mu'akkadah*. Namun, Syafi'i sangat ketat dalam hal kualifikasi saksi. Bagi Syafi'i, keadilan (*adalah*) saksi harus dibuktikan secara menyeluruh, dan seorang saksi yang pernah melakukan *fusuq* (kefasikan) akan kehilangan kapasitasnya untuk bersaksi, bahkan jika ia telah bertobat, kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat ketat.
Mereka berpegang teguh pada prinsip bahwa tidak ada kesaksian yang diterima dalam urusan harta kecuali dari dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan, sebagaimana ditetapkan dalam ayat 282. Mereka menafsirkan *la yabkhas minhu shai'an* (jangan mengurangi sedikit pun) sebagai larangan mutlak terhadap segala bentuk penipuan, baik yang disengaja maupun karena kelalaian, dalam mendiktekan detail utang.
Mazhab Hanbali, yang sering kali mengambil pendekatan yang paling hati-hati dan literal, juga cenderung melihat penulisan sebagai anjuran yang sangat kuat. Ahmad bin Hanbal menekankan aspek takwa yang disebutkan dalam ayat ini. Bagi Hanbali, penulisan adalah cara untuk mencapai ketenangan batin dan menghindari was-was serta keraguan (*adnaa allaa tartaabuu*). Jika penulisan diabaikan dan terjadi sengketa, maka pihak yang mengabaikan anjuran ilahi ini telah mengambil risiko yang tidak perlu.
Hanbali memberikan perhatian khusus pada larangan *la yudharra katibun wa la syahid* (jangan merugikan penulis atau saksi). Mereka menafsirkan ini termasuk kewajiban untuk membayar upah yang wajar bagi juru tulis. Jika juru tulis menolak menulis karena tidak ada upah yang ditawarkan, penolakannya dianggap sah, berbeda dengan situasi di mana ia menolak karena kesombongan atau malas menggunakan nikmat yang diberikan Allah.
Fokus utama ayat 282 adalah utang yang memiliki jangka waktu tertentu (*ajalun musamma*). Prinsip ini krusial dalam Fiqh Muamalat dan Ekonomi Islam modern.
Syarat *ajalun musamma* mengharuskan kontrak tidak boleh mengandung ketidakpastian mengenai kapan utang harus dilunasi. Tanggal atau jangka waktu harus jelas dan pasti (misalnya, 6 bulan, 1 tahun, atau pada tanggal 10 Muharram). Kontrak yang jatuh temponya bergantung pada peristiwa yang tidak pasti (misalnya, "sampai hujan turun" atau "sampai saya punya uang") akan dianggap fasid (rusak) menurut sebagian besar ulama karena melanggar kepastian *ajal*. Penulisan memastikan kepastian tanggal ini dicatat secara permanen.
Dalam pembiayaan *Murabahah* (jual beli barang dengan pembayaran tangguh), misalnya, bank syariah dan nasabah harus mencatat secara eksplisit jadwal pembayaran angsuran. Jika terjadi keterlambatan, dokumentasi yang berdasarkan ayat 282 ini menjadi alat bukti utama. Namun, prinsip keadilan melarang penambahan denda (riba) atas keterlambatan. Sebaliknya, sanksi yang diperbolehkan adalah sanksi non-finansial atau sanksi berbentuk dana sosial (charity) jika terbukti nasabah mampu bayar namun menunda (*tamas-sulm*).
Ayat 282 memerintahkan untuk tidak bosan mencatat utang, baik kecil maupun besar (*shaghirah aw kabirah*). Dalam konteks bisnis modern, ini berarti bahwa baik pinjaman jangka pendek antar perusahaan maupun obligasi jangka panjang (sukuk) harus didokumentasikan dengan tingkat ketelitian yang sama. Prinsip ini menjaga agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari anggapan bahwa "utang kecil itu tidak penting untuk dicatat."
Kepatuhan terhadap Al Baqarah 282 adalah sebuah latihan kolektif dalam menjaga amanah dan mempraktikkan akuntabilitas. Ini adalah jaminan bahwa sistem ekonomi yang dibangun di atas dasar-dasar syariah akan senantiasa kokoh, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.